Mamuju--Merespon arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada Rapat Branding dan Marketing Lingkup Pemprov Sulbar Senin 1 April 2024, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sulbar Darmawati Ansar meminta Humas dan Bidang Pemasaran Dispar Sulbar untuk melakukan upaya maksimal dalam branding dan pemberitaan. Dia menyampaikan agar semua personil terlibat aktif dalam upaya tersebut. Hal tersebut ditegaskan Kadispar Sulbar Darmawati kepada Tim Humas dan Bidang Pemasaran Dispar Sulbar di Kantor Dispar Sulbar, pada Selasa 2 April 2024. “Apa yang disampaikan Pak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh harus menjadi motivasi bagi kita untuk branding dan pemberitaan kepariwisataan. Semua personil, baik dari Humas maupun Bidang Pemasaran saya harapkan untuk aktif dan bekerja dalam branding dan pemberitaan," kata Darmawati. Pada kesempatan tersebut, Darmawati mengaku sangat terinspirasi dengan teknis branding dan pemberitaan yang disampaikan Pj. Gubernur Sulbar. Bahwa website dan pemanfaatan media sosial menjadi kunci disamping pentingnya website provinsi sebagai pusat website dari masing-masing OPD di Sulbar. “Teknik branding dan pemberitaan dari Pak Pj. Gubernur Sulbar tentu menjadi inspirasi untuk kita agar branding dan pemberitaan dapat lebih mudah kita lakukan. Apalagi dengan ketersediaan web site provinsi yang menjadi pusat website sehingga berita dapat tershare dengan mudah dan lebih massive”, ungkap Darmawati. Disampaikan pula, di Dispar Sulbar telah memiliki website dan media sosial facebook, instagram, dan tiktok dan selama ini cukup aktif melakukan branding dan pemberitaan. Namun masih diperlukan upaya agar target pemberitaan dan branding dapat dipenuhi. Sebagaimana diketahui, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta agar setidaknya muncul dua berita setiap hari mengenai aktifitas dan branding masing-masing OPD. “Harus diupayakan agar target pemberitaan itu terpenuhi. Postingan kita melalui media sosial seperti facebook, instagram, tiktok juga harus selalu aktif memunculkan berbagai aktifitas dan promosi wisata," tegasnya. “Saya akan memonitor terus aksi konkret yang dilakukan teman-teman di Humas dan Bidang Pemasaran," sambungnya.…

Mamuju--Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menyelenggarakan Rapat Asistensi dan Supervisi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lantai 4 Hotel Aflah Mamuju, Senin 01 April 2024. Kegiatan ini dihadiri pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat (Sulbar). Rapat ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas LPPD mereka. Dalam acara tersebut, Biro Pemkesra memberikan arahan dan bimbingan teknis kepada para peserta terkait dengan penyusunan dan penyajian LPPD. Selain itu, rapat ini juga menjadi kesempatan bagi para pemerintah kabupaten untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam menyusun LPPD. Diskusi antara Biro Pemkesra dan peserta rapat juga mencakup pemahaman mengenai regulasi terkini terkait pelaporan kinerja pemerintah daerah, serta upaya-upaya inovatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto mengatakan, dalam rapat asistensi dan supervisi LPPD kabupaten se-Sulbar itu, pihaknya akan memberikan bimbingan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di setiap kabupaten. "Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa setiap kabupaten memiliki kebijakan dan program yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat serta mampu memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat," ungkap Arianto. Melalui kesempatan itu, Arianto mengajak bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulbar. Melalui rapat ini, diharapkan para pemerintah daerah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses penyusunan LPPD serta mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan mereka. Sinergi antara Biro Pemkesra dan para pemerintah kabupaten diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulbar. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU--Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Gerakan Belajar Masyarakat, Selasa 2 April 2024. Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulbar tersebut hadir dari Biro Hukum Setda Sulbar, Fatwansyah Rasyid, Muspirah dan Dharmawangsa. Rapat dipimpin Kasubid FPPHD Arpan Rinaldy Tambila Barre. Turut hadir Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulbar serta Kepala BPTIKPK Ikhwan sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kedudayaan (Dikbud) Sulbar. Dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 97D disebutkan “pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Maka untuk memenuhi salah satu syarat pembentukan produk hukum daerah, Pemprov Sulbar dan Kanwil Kemenkumham melakukan Rapat Harmonisasi terhadap Ranpergub tentang Gerakan Belajar Masyarakat guna harmonisnya rancangan peraturan tersebut dan tidak saling tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada Kesempatan ini, Kepala BPTIKPK Dinas Dikbud Sulbar Ikhwan mengatakan, Ranpergub tentang Gerakan Belajar Masyarakat merupakan arahan dari Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk membentuk suatu produk hukum daerah yang mengatur tentang jam belajar masyarakat di luar jam belajar sekolah. Lanjutnya, gerakan itu bukan hanya tentang pembelajaran formal, tetapi juga tentang pembelajaran informal dan nonformal. "Ini berarti mengakui nilai dan relevansi pengetahuan yang diperoleh di luar ruang kelas, seperti melalui pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, dan eksplorasi pribadi," terangnya. Selain itu, gerakan belajar masyarakat juga mengutamakan prinsip inklusivitas, memastikan bahwa pendidikan tidak dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tapi juga masyarakat…

Mamuju - Kepala Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Arianto, memimpin rapat internal pemantapan persiapan kegiatan hibah rumah ibadah dan kegiatan lainnya yang direncanakan Biro Pemkesra Setda Sulbar untuk tahun 2024, Rabu 27 Maret 2024. Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Pemkesra Setda Sulbar itu diadakan sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa implementasi program-program tersebut berjalan dengan lancar dan efektif. Dalam arahannya, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menekankan pentingnya kegiatan hibah rumah ibadah sebagai upaya untuk meningkatkan fasilitas keagamaan dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang. Di dalam rapat, Arianto bersama Bagian Kesejahteraan Masyarakat Biro Pemkesra Setda Sulbar secara cermat membahas berbagai aspek terkait dengan persiapan kegiatan hibah rumah ibadah. Mereka membahas prosedur pengajuan hibah, kriteria pemilihan penerima hibah, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan yang diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana hibah. Selain itu, rapat internal tersebut juga menjadi forum untuk mendiskusikan rencana kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan dalam periode mendatang. Program-program ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, dan sosial budaya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Sebagai hasil dari rapat itu, Biro Pemkesra Setda Sulbar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan hibah rumah ibadah dan kegiatan lainnya. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara semua pihak terkait, diharapkan bahwa program-program tersebut akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Sulbar. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), Senin 01 April 2024, bertempat di Lantai 4 Hotel Aflah Mamuju. Rapat ini membahas identifikasi progres unit kerja perangkat gubernur serta capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat tinggi dari berbagai instansi terkait, termasuk lembaga di tingkat provinsi dan pusat. Dalam rapat dipaparkan berbagai hasil evaluasi dan analisis terkait progres unit kerja perangkat gubernur, termasuk capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Diskusi juga dilakukan untuk membahas tantangan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Langkah-langkah tersebut mencakup pembenahan sistem dan prosedur, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta penguatan sinergi dengan berbagai pihak terkait baik di tingkat provinsi maupun pusat. Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Muh. Jaun berharap melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Tahun Anggaran 2024 dapat secara bersama-sama mewujudkan koordinasi yang handal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas aparatur negara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. "Juga membenahi segala kekurangan dan mampu memberikan iklim good governace sehingga dalam praktek pelaksanaannya nanti, unit kerja perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat maupun perangkat daerah dapat saling bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua-duanya," ujar Jaun dalam sambutannya. Rapat tersebut merupakan bagian dari upaya Biro Pemkesra Setda Sulbar untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, guna memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor…

Mamuju -- DPRD Sulbar menerima kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Provinsj. Sulawesi Tenggara, Selasa (02/04/2024) Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar, Musra Awalauddin menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan DPRD Kabupaten Kolaka. Menurutnya kunjungan tersebut selain sebagai ruang silaturahmi, sekaligus bertukar informasi terkait tata kelola kelembagaan Sekretariat DPRD. "Kunker DPRD Kabupaten Kolaka ini dalam rangka Konsultasi Penerapan Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ungkapnya. Lanjut pria yang akrab disapa Awal ini menjelaskan, SIPD sendiri telah diterapkan di sejumlah OPD Pemprov Sulbar, termasuk di Sekretariat DPRD Sulbar, dan dinilai manfaat positif terhadap organisasi. Selain mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, SIPD pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. "Pengelolaan anggaran, pembayaran, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih terstruktu terorganisir, transparan, dan akuntabel, " ungkapnya. Pada kesempatan itu, sekretariat DPRD Sulbar juga telah memperkenalkan delapan prioritas program PJ Gubernur Sulbar, salah satunya mendorong digitalisasi sistem pemerintahan. (Rls)

Mamuju -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat persiapan untuk gladi/simulasi penanganan darurat bencana gempa bumi. Simulasi lingkup Perkantoran Pemprrov Sulbar tersebut direncanakan pada tanggal 5 April 2024 .Simulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Pj Gubernur Sulbar agar lebih sering melakukan simulasi Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Yasir Fatta mengatakan, simulasi ini merupakan yang keempat kalinya dilaksanakan oleh BPBD Sulawesi Barat. "Kegiatan ini diadakan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan keterampilan para Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta instansi lainnya dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi," kata Yasir Fattah Pelaksanaan Gladi/Simulasi ini juga melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Keterlibatan OPD ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan darurat bencana. Dalam gladi/simulasi yang akan datang, BPBD Sulawesi Barat berfokus pada peningkatan kapasitas dalam evakuasi, komunikasi darurat, penanganan korban, dan koordinasi antarinstansi. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi. Masyarakat dan pihak terkait diharapkan dapat mendukung serta memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi yang potensial terjadi di Sulawesi Barat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, masyarakat dapat menghubungi Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Barat. Penulis :BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - 32 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi 2023 menerima SK di Rujab Sekprov Sulbar. Penyerahan dilakukan oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris disaksikan Kepala BKD Sulbar bersama jajarannya dan beberapa pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. 32 PPPK tersebut adalah Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dan Teknis Formasi Tahun 2023. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, sebanyak 32 orang pegawai formasi PPPK tahun 2023 hadir dalam acara tersebut untuk menerima keputusan resmi dan menandatangani perjanjian kerja. "Penyerahan SK tersebut merupakan momentum simbolik atas langkah penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas di berbagai jabatan fungsional kesehatan, dan teknis di lingkungan pemerintah provins Sulawesi Barat," kata Bujaeramy. Bujaeramy juga mengingatkan PPPK yang telah menerima SK harus mampu menunjukkan diri sebagai ASN yang mumpuni dalam mendukung pelayanan pemerintahan, sebab jika tidak, maka tentu akan ada evaluasi yang berkala atas perjanjian kerja yang telah ditandatangani bersama tadi. "Hasil evaluasinya bisa memperpanjang perjanjian kerja juga bisa menghentikan perjanjian kerja,"kata Buja sapaan akrabnya. Sekretaris BKD Sulbar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat. "Diharapkan para pegawai yang baru menerima SK dapat berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik," kata Suhamta. Penulis : BKD Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Kepegawaian Hari ini, pada tanggal 2 April 2024, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan dari Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BPPKP) Kabupaten Polewali Mandar, Andi Surya Ulang Mulia, Selasa, 2 April 2024. di ruang kerja Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) BKD Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh antusiasme ini, Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Provinsi Sulawesi Barat, Rini Lukita Sari menyambut dengan hangat kedatangan Andi Surya Ulang Mulia Dalam kunjungan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas ASN di wilayah mereka. Andi Surya ulang menjelaskan, dalam pertemuan tersebut membahas berbagai hal, antara lain sharing tentang penerapan Sistem Merit, tindak lanjut Analisis Kebutuhan Diklat, Pengembangan kompetensi ASN, Proses dan Prosedur pelaksanaan Assessment, serta rencana kegiatan ke depan yang dapat disinergikan antara BKD Provinsi Sulawesi Barat dan BPPKP Kabupaten Polewali Mandar. " Diskusi dan sharing ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antar lembaga serta meningkatkan kualitas layanan publik di kedua wilayah tersebut," kata Rini Masih kata Rini, dengan semangat kolaboratif yang tinggi, BKD Provinsi Sulawesi Barat dan BPPKP Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama yang baik demi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat. Penulis : BKD Editor : humassulbar

MAMUJU -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulbar membuka layanan Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko pengaduan THR 2024 mulai dibuka sejak pembayaran THR dilakukan di wilayah Sulbar. Posko ini dibuka selama jam kantor, warga bisa datang langsung ke Kantor Disnaker untuk mengadu tentang masalah THR antara pekerja serta perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan, itu dilakukan sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh sekaligus melaksanakan aturan yang ada. "Posko ini ditujukan untuk membantu para pekerja yang belum atau tidak mendapatkan THR dari perusahaannya," kata Andi Farid. Andi Farid menjelaskan, apabila ditemukan terdapat perusahaan yang bermasalah mengenai pemberian THR, maka akan diberi teguran. Pihaknya juga, akan memediasi antara perusahaan dengan pekerja untuk mencarikan jalan keluar apabila ditemukan persoalan. Menurutnya, dengan adanya Posko Pengaduan THR tersebut, Disnaker Sulbar ingin memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya secara adil dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Tim kami siap memberikan bantuan dan penyelesaian bagi pekerja yang mengalami keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penerimaan THR," ujarnya. Andi Farid mengatakan, selain datang langsung pihaknya juga membuka layanan pengaduan secara online. "Pekerja yang memerlukan bantuan atau ingin menyampaikan pengaduan terkait THR dapat menghubungi posko kami melalui nomor kontak 082 253 278 398 - 082 396 340 586 - 082 190 373 803," ucapnya. Pihaknya mengimbau kepada seluruh pekerja untuk tidak ragu-ragu dalam menghubungi posko pengaduan ini jika mengalami masalah terkait THR. "Kami akan berupaya untuk memberikan respon dan penyelesaian yang cepat dan adil bagi setiap kasus yang dilaporkan, pembukaan posko pengaduan THR 2024 akan dibuka pada H-7 dan H+7 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 Masehi," tutupnya. Penulis : Disnaker Editor : humassulbar