Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merespons rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghidupkan kembali sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni jurusan IPA, IPS, dan Bahasa mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mithhar Thala Ali mengatakan, pihaknya menyiapkan langkah-langkah awal agar sekolah-sekolah di Sulbar dapat menyesuaikan diri. “Sekolah-sekolah yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) (memadai) akan dapat segera menyesuaikan,” ujar Mithhar, Senin, 14 April 2025. Ia menjelaskan bahwa Disdikbud Sulbar akan melakukan pemetaan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing sekolah guna melihat kesiapan sarana, tenaga pengajar, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam penerapan kembali sistem penjurusan tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, agar penerapan kebijakan ini selaras dengan visi pemerintahan provinsi, yaitu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Sebelumnya, sistem penjurusan di SMA secara formal dihapus pada tahun 2024 oleh Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim karena dinilai kurang relevan terhadap keberlanjutan pendidikan jenjang berikutnya. Namun, kini Kemendikdasmen memutuskan untuk menghidupkannya kembali melalui peraturan menteri baru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa aturan baru tersebut akan menggugurkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. “Kebijakan ini akan segera kami formalkan melalui peraturan menteri. Aturan baru ini otomatis menggugurkan aturan sebelumnya,” ujar Abdul Mu’ti dalam kegiatan Halal bi Halal dan Diskusi bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Kantor Kemendikdasmen, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat, 11 April 2025 kemarin. (Rls)

Makassar - Panita Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin 14 April 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan berbagai pengalaman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan. Kunjungan ini dipimpin Anggota Pansus Usman Suhuria. Adapun Anggota Pansus lainnya yang turut hadir dalam kegiatan itu, diantaranya Samsul Samad, Gusrinaldy, Daud Tandi Arruan, Arwi, Fadhily, Haeruddin, Sabar Bidiman, Jalaludin. Hadir mendampingi Sekretariat DPRD Sulbar. Dalam kunjungannya, rombongan Pansus DPRD Sulbar diterima Kabid. Sejarah dan Cagar Budaya Disbudpar Sulsel, Purmawati. Anggota Pansus DPRD Sulbar, Usman Suhuria, mengatakan kegiatan itu dilakukan sebagai upaya dalam memperkaya substansi Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan. "Dan juga diharapkan ranperda yang sementara dibahas ini dapat lebih komprehensif dalam upaya memajukan serta dapat menjawab tantangan dalam pelestarian kebudayaan di masa mendatang," kata Usman Suhuria. Dalam pertemuan tersebut, Kabid. Sejarah dan Cagar Budaya Disbudpar Sulsel, Purmawati memaparkan program dan kebijakan yang telah diterapkan dalam upaya pemajuan kebudayaan di Sulsel. Diskusi atau dialog berjalan hangat dan santai yang membicarakan berbagai aspek, terutama terkait dengan objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan upaya pelestarian warisan budaya, serta bagaimana menginventarisir budaya-budaya yang ada di masyarakat untuk dikembangkan dan dicatat sebagai warisan budaya. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antar provinsi dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, mengingat kebudayaan yang ada di Sulbar dan Sulsel tidak bisa dipungkiri bahwa memiliki kesamaan dan hubungan yang erat, walaupun dengan istilah dan bahasa yang berbeda. Hal ini akan menjadi bahan dan referensi bagi Pansus dalam menyusun dan merumuskan kebijakan dalam pemajuan kebudayaan ini. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat bersiap menggelar kembali program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya mewujudkan target 1.000 tenaga kerja bersertifikat kompetensi dalam lima tahun. Kadisnaker Sulbar Andi Farid Amri menjelaskan, program ini merupakan implementasi dari visi Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga untuk meningkatkan kualitas SDM daerah, khususnya di bidang tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. Kadisnaker Sulbar, Andi Farid Amri mengungkapkan, program pelatihan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) akan kembali dijalankan setelah proses asistensi. "Karena sekarang kan masih dalam proses asistensi. Sesuai dengan program kerja pak Gubernur yakni 1000 orang bersertifikasi kompetensi selama lima tahun, kami mengalokasikan 200 orang setiap tahunnya dan rencananya dilaksanakan mulai tahun ini," kata Andi Farid Amri, baru-baru ini Ia juga mengungkapkan, sejumlah jenis pelatihan bakal dibuka, mulai dari menjahit, tata rias, perbaikan AC, barista, tata boga, komputer dan desain grafis. "Saat ini sementara asistensi, kalau anggarannya sudah fix, sudah oke, nanti kami umumkan lagi secara massal. Pendaftaran, tetap prosesnya seperti kemarin, mendaftar di aplikasi siap kerja, nanti kami tindaklanjuti," ungkapnya. Lanjut Andi Farid Amri menjelaskan, pihaknya bakal melakukan seleksi dalam proses pendaftaran nantinya untuk menentukan 200 orang yang akan mengikuti pelatihan. "Iya (ada seleksi, red), karena animo masyarakat cukup banyak untuk kegiatan ini, setidaknya bukan seleksi, paling wawancara," tutur Andi Farid Amri. (Rls)

Mamuju - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy, memberikan pembekalan manasik haji dengan fokus pada aspek kesehatan bagi para calon jemaah haji di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Sabtu 12 April 2025. Dengan mengusung tema “Pencegahan Penyakit Menular, Pengendalian Stres, Menghindari Dehidrasi serta Ramah Lansia”, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah haji, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan padatnya aktivitas di tanah suci. Dalam sambutannya, Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan bahwa menjaga kebugaran serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci untuk menjalani ibadah haji secara lancar. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh jemaah, terutama para lansia, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat. Edukasi seperti ini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit menular serta kondisi yang umum terjadi selama musim haji, seperti dehidrasi dan kelelahan,” ujar Asran. Selain itu, Asran juga mengingatkan pentingnya manajemen stres menjelang keberangkatan dan selama berada di tanah suci, serta pentingnya saling membantu antarsesama jemaah dalam semangat kebersamaan. Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari para peserta yang merasa lebih siap secara fisik dan mental menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat bersiap menggelar kembali program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya mewujudkan target 1.000 tenaga kerja bersertifikat kompetensi dalam lima tahun. Kadisnaker Sulbar Andi Farid Amri menjelaskan, program ini merupakan implementasi dari visi Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga untuk meningkatkan kualitas SDM daerah, khususnya di bidang tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. Kadisnaker Sulbar, Andi Farid Amri mengungkapkan, program pelatihan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) akan kembali dijalankan setelah proses asistensi. "Karena sekarang kan masih dalam proses asistensi. Sesuai dengan program kerja pak Gubernur yakni 1000 orang bersertifikasi kompetensi selama lima tahun, kami mengalokasikan 200 orang setiap tahunnya dan rencananya dilaksanakan mulai tahun ini," kata Andi Farid Amri, Senin, 14 April 2025. Ia juga mengungkapkan, sejumlah jenis pelatihan bakal dibuka, mulai dari menjahit, tata rias, perbaikan AC, barista, tata boga, komputer dan desain grafis. "Saat ini sementara asistensi, kalau anggarannya sudah fix, sudah oke, nanti kami umumkan lagi secara massal. Pendaftaran, tetap prosesnya seperti kemarin, mendaftar di aplikasi siap kerja, nanti kami tindaklanjuti," ungkapnya. Lanjut Andi Farid Amri menjelaskan, pihaknya bakal melakukan seleksi dalam proses pendaftaran nantinya untuk menentukan 200 orang yang akan mengikuti pelatihan. "Iya (ada seleksi, red), karena animo masyarakat cukup banyak untuk kegiatan ini, setidaknya bukan seleksi, paling wawancara," tutur Andi Farid Amri. (Rls)

Mamuju - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga mengikuti Rapat Virtual Pengendalian Inflasi 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan kondisi inflasi di Sulbar yang tetap stabil meski mengalami sedikit peningkatan. "Secara nasional memang terjadi kenaikan inflasi, namun untuk Sulbar masih dalam batas wajar dan terkendali," tegas Salim S Mengga, pasangan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka ini. Kepemimpinan Suhardi Duka dan Salim S Mengga berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui penguatan produksi lokal dan pengawasan pasar yang ketat, sebagai implementasi arahan Kemendagri dalam pengendalian inflasi daerah Menanggapi lonjakan harga beberapa komoditas, khususnya ikan, Salim menjelaskan: "Faktor cuaca buruk menjadi penyebab utama naiknya harga ikan di pasaran. Ini adalah fenomena alam yang wajar terjadi," kata Salim S Mengga (Rls)

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, Herdin Ismail menghadiri Asistensi dan Monitoring Evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dalam rangka penganggaran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui APBD Tahun 2025 di ruang rapat Sekertaris Daerah, Senin, 14 April 2025. " Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memberikan rekomendasi strategi kebijakan terkait optimalisasi percepatan capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, " Sebut Herdin Ismail, Plh. Sekdaprov Sulbar. Selain itu masih kata Herdin, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelaksanaan Universal Coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di berbagai daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasinya di lapangan. " Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan ada langkah konkret dalam mempercepat pencapaian universal coverage bagi tenaga kerja di daerah, khusus di Sulawesi Barat, " pungkas Herdin Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Makmur mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka membahas pembukaan monitoring evaluasi peningkatan universal jamsostek. " Para pekerja non asn kita di tingkat provinsi sudah di cover tinggal cara menindaklanjutinya sesuai inpres no 8 yang terbaru terkait penanganan kemiskinan esktreem, " Ujarnya Selain itu ia menyampaikan, Monitoring dan evaluasi (monev) BPJS Ketenagakerjaan dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program jaminan sosial. Monev ini juga bertujuan untuk mendorong perlindungan pekerja dan pengentasan kemiskinan. " Tadi saya sampaikan ke pak Sekda bahwa sampai saat ini converage kita hanya mencapai 44%, sedangkan sesuai nks sulbar di 2025 ini hendaknya converage kita mencapai 65%, kita berharap kolaborasi pemerintah dengan BPJS ketenagakerjaan bisa kita capai kedepan, " beber Makmur. Hadir serta dalam rapat itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Andi Farid Amri dan peserta rapat lainnya.(rls)

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka - Salim S Mengga, segera menggelar rapat koordinasi membahas implementasi program Sekolah Unggulan Garuda usai mengikuti sosialisasi virtual oleh pemerintah pusat, Senin, 14 April 2025. "Sekolah garuda itu gagasan dari Presiden Prabowo untuk mempercepat proses peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan ke depan agar Indonesia bisa mencapai kemajuan lebih cepat," kata Salim S Mengga. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga mengungkapkan, sekolah unggulan garuda digagas untuk murid-murid yang memiliki kemampuan diatas rata-rata. Untuk sementara, baru empat daerah dan kemudian menyusul kalau daerah itu siap. Sementara untuk Sulbar, masih akan melakukan pembahasan terlebih dahulu. "Kita akan lakukan rapat dulu, kita lihat karena ini harus siap dulu lokasinya kurang lebih 25 hektare karena itu diasramakan, yang kedua, tidak boleh dekat dengan kota besar," ungkapnya. Untuk diketahui, sekolah unggulan garuda merupakan program Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dirancang untuk siswa berprestasi di bidang Sains, Teknologi, Engineering dan Matematika (STEM). Program ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Tujuannya untuk mengembangkan potensi siswa berprestasi dan mencetak talenta muda bidang STEM berkelas dunia. Program ini merupakan gabungan kurikulum nasional dan kurikulum internasional, khususnya International Baccalaureate (IB) yang dilengkapi dengan laboratorium STEM, ruang kelas digital dan perpustakaan virtual. Sekolah itu juga dilengkapi asrama untuk memupuk toleransi dan pemahaman terhadap keragaman Indonesia. Diperkirakan akan dibangun di empat provinsi, yaitu Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN). (Rls)

Mamuju -- Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, merespons cepat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) virtual bersama seluruh bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Senin, 14 April 2025 Rakor ini digelar untuk menindaklanjuti Inpres No. 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur Suhardi menegaskan, instruksi presiden ini bersifat "very important" dan harus segera diimplementasikan hingga tingkat desa. "Dalam pengambilan kebijakan, ada yang penting, ada yang sangat penting. Instruksi presiden ini masuk kategori very-very important," tegas Suhardi Duka. Ia menekankan, pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, harus segera menjalankan instruksi tersebut karena sasarannya langsung menyentuh tingkat desa dan kelurahan. Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah pusat Gubernur menjelaskan, Inpres ini berlandaskan UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Selain itu, sejumlah undang-undang juga mendukung koperasi sebagai sarana penguatan ekonomi rakyat. "Koperasi ini bukan konsep liberal, melainkan bagian dari Ekonomi Pancasila yang lebih mengarah pada prinsip sosialis. Ini juga ditekankan Presiden dalam Retret di Akademi Militer Magelang Februari lalu," jelas Suhardi. (Rls)

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) telah menetapkan 10 proyek strategis untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah. Keputusan ini diambil untuk memperkuat sektor infrastruktur, pertanian, kelautan, serta pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan proyek ini didasarkan pada skala prioritas pembangunan yang mampu memberikan efek nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat infrastruktur daerah. Berikut adalah daftar 10 proyek strategis Pemprov Sulbar Tahun 2025: 1. Pengembangan Hortikultura – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan 2. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Tabone-Nosu – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Urekang-Mambi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Akses Pelabuhan Pasangkayu (Kayumaloa-Pelabuhan-SPBU Ako) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Batas Tapalang Barat-Batas Tapalang (Desa Tampalang) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi/Rekonstruksi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi/Rekonstruksi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – Dinas Kelautan dan Perikanan 9. Bantuan Sarana Usaha bagi UMKM – Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan 10. Pengadaan Mebel Sekolah – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan proyek-proyek itu. “Setiap proyek strategis harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Selain itu, efisiensi dalam proses pengadaan akan terus ditingkatkan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan daerah," kata Yamin, Kamis 27 Maret 2025. Namun, Yamin juga mengungkapkan bahwa daftar proyek strategis tersebut akan mengalami revisi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran Pemprov Sulbar yang salah satu dampaknya adalah dihapusnya beberapa program dan kegiatan. "Termasuk proyek strategis ini.…