Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn.) Salim S. Mengga, secara resmi membuka kegiatan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) tingkat provinsi Tahun 2025 pada Senin (19/5/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kesbangpol Sunusi serta ratusan pelajar dari berbagai SMA, SMK, dan MAN se-Kabupaten Sulawesi Barat. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, menegaskan bahwa dalam proses seleksi Paskibraka kali ini tidak ada titipan yang harus diluluskan. "Kita pilih yang terbaik dari putra-putri Sulbar," tegasnya. Pasangan Gubernur Suhardi (SDK) ini, memastikan bahwa seleksi berlangsung secara transparan tanpa intervensi dan melibatkan berbagai pihak. "Saya berpesan kepada para pembina agar proses seleksi dilakukan dengan jujur sehingga menghasilkan putra-putri terbaik," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sulbar juga memberikan semangat kepada para peserta seleksi. Menurutnya, kehadiran mereka dalam seleksi ini merupakan suatu kebanggaan, mengingat ratusan ribu orang juga berharap dapat terpilih. "Alhamdulillah, para peserta yang hadir bisa mengikuti seleksi. Sekadar ikut seleksi saja sudah menjadi kebanggaan," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai petugas pengibar bendera pada 17 Agustus 2025 mendatang, dibutuhkan mental yang kuat, fisik prima, disiplin tinggi, dan motivasi yang besar. "Ini kesempatan emas yang hanya datang sekali seumur hidup, manfaatkan dengan baik," pesannya. Oleh karena itu, Wagub Sulbar berharap seluruh peserta menanggapi seleksi ini dengan serius agar dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. "Laksanakan latihan sebaik-baiknya, jaga hubungan baik sesama peserta, dan percayalah, tidak akan ada satu pun titipan yang diluluskan," tandasnya. (Rls)

Mamuju - Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah terus digencarkan Pemprov melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar. Upaya ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi di Sulbar sesuai arahan Pemerintah pusat termasuk Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur , Salim S Mengga. Salah satu masyarakat Abdullah mengatakan sangat bersyukur adanya pasar murah yang dilaksanakan Pemprov Sulbar. "Kita tentu bersyukur sebagai masyarakat karena adanya psar murah ini, sebab harganya cukup murah dibandingkan di pasar," kata Abdullah, saat di temui di taman Karema, Senin 19 Mei 2025. Dia berharap kegiatan ini terus rutin dilaksanakan, apalagi menjelang hari raya Idul Adha. "Banyak pasti lagi bahan pokok naik, makanya kita harap ini terus dilaksanakan pasar murahnya," harapnya. Sedangkan, Analis Ketahanan Pangan Burdah menyampaikan seperi biasanya bahan pokok yang dijual di GPM seperti minyak, bawang merah, bawang putih, beras, daging ayam hingga cabe. "Saat ini yang ada kenaikan harga di beras, dalam seminggu ini sudah dua sampai tiga kali mengalami kenaikan sekitar Rp 700 per kilo gram," ucapnya. Makanya, stok beras lebih banyak dijual di Gerakan Pangan Murah. Harga yang diberikan kepada masyarakat juga dikisaran perbedaannya Rp20 ribu. "Kalau bahan pokok lainnya beda Rp 3 ribu per kilo gram. Antusias masyarakat juga saat ini sangat tinggi karena cukup membantu," tandasnya.(rls)

Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat , Salim S. Mengga membahas secara khusus persoalan lahan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai warga Desa Jengeng Raya dan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. Pertemuan digelar di ruang kerja Wagub Sulbar pada Senin , 19 Mei 2025 Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu (APSP) Yani Pepy, Kepala Desa Jengeng Raya Abdul Rahim, Kepala Desa Lariang Firman, serta kuasa hukum APSP Hasri, Pasangan Gubernur Suhardi Duka ini, menegaskan komitmennya untuk bertindak adil. "Saya tidak ragu sepanjang kalian benar. Kalau ada yang mengganggu, laporkan ke saya," tegasnya. Ia juga mengumumkan bahwa Tim Merah Putih Pemberantasan Mafia Tanah akan segera turun ke Pasangkayu untuk memverifikasi seluruh lahan perkebunan bermasalah. Selain itu, akan dibentuk tim gabungan yang melibatkan, ATR/BPN, Biro Hukum dan Pemerintahan Dinas Kehutanan & Perkebunan, Inspektorat dan APSP. "Kita harus bertindak profesional. Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda dan Kajati. Jika bukti cukup, proses hukum akan segera dilakukan," tegas Wagub Sulbar yang juga pendamping Gubernur Suhardi Duka ini. Dalam diskusi terungkap bahwa lahan seluas sekitar 600 hektar di Desa Jengeng Raya (Afdeling Carli dan Lima) serta Desa Lariang (Afdeling Mike) telah ditanami kelapa sawit. Namun, menurut APSP, lahan tersebut berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT Letawa. Yani Pepy, Hasri, dan Abdul Rahim secara bergantian memaparkan bukti-bukti dokumen yang menunjukkan bahwa lahan tersebut bukan bagian dari konsesi PT Letawa. Mereka juga menjelaskan sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat setempat. APSP mendesak Wagub Sulbar mengambil langkah hukum berdasarkan UU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Beberapa poin krusial dalam undang-undang tersebut antara lain: Pasal 3 Ayat (1) Penguasa daerah berwenang menyelesaikan pemakaian tanah tanpa izin. Pasal 4 Ayat (1) Penguasa daerah dapat memerintahkan pengosongan tanah jika terbukti ilegal. Pasal 4 Ayat (2) Jika perintah pengosongan tidak dipatuhi, pemerintah berhak menertibkan…

Mamuju - Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga menghadiri Wisuda Universitas Terbuka Majene Periode 1 Tahun 2025, di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin, 19 Mei 2024. Sebanyak 490 mahasiswa yang diwisuda mencakup Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga menyampaikan, bahwa wisuda bukanlah puncak dari pengabdian melainkan langkah awal mengabdi kepada masyarakat. Olehnya para wisudawan agar terus berlajar dan berbenah menjadi pribadi yang berkarakter. "Teruslah berbenah diri. Karena tantangan yang kita hadapi di tengah masyarakat, bukan hanya sulit, tapi juga beragam. Kadang kadang banyak maslaah yang terjadi di tengah masyarakat tidak pernah kita peroleh di lembaga pendidikan, karena itu belajarlah terus apa yang terjadi di tengah masyarakat. Anda analisa kemudian cari solusi menyelesaikan," terang Salim S Mengga. Pasangan Gubernur Suhardi Duka ini berpesan, agar mengedepankan adab, setelah adab baru kemudian ilmu. "Negara ini mengalami masalah besar karena banyak orang yang berilmu tinggi tapi mengabaikan adabnya. Inilah yang membuat Kita kemudian melihat ke atas. Banyak masalah di negara kita, terutama di pusat. Karena itu perbaiki adab kita," ucap Salim S Mengga. Wagub Salim juga menekankan soal integritas. Menurutnya mudah diucapkan namun kerap diabaikan. "Sering kali kita dengar kalau kita dilantik, menempati jabatan sering kita menandatatangani naskah intergritas. Intergirtas itu pak bukan tandatangan, tapi karakter. Karena itu saya berharap para wisudawan belajar terus. Didik karakter menjadi karakter yang mulia, menghargai orang lain, menjunjung tinggi kejujuran dan berbakti kepada negara dan bangsa. Berbakti itu berhimpitan dengan pengorbanan, bukan kesenangan. Ini pesan saya kepada semuanya dan menjadi pesan pak Gubernur (Suhardi Duka.) Sulbar maju dan Sejahtera adalah misi yang tidak ringan yang akan kita laksanakan untuk daerah ini.," ucap Salim. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Mehrani mewakili Rektor UT menjelaskan, pada acara wisuda ini telah dilakukan penyerahan ijazah atau UPI. Ini merupakan acara yang diselenggarakan UT daerah untuk memberikan…

Mamuju — Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pertemuan dengan Komisi Informasi (KI) Sulbar, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Bertempat di Home Stay Nurtista Mamuju, Selasa (15 April 2025), pertemuan tersebut dipimpin langsung Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal, didampingi Analis Hukum, Rina. Hadir, Ketua dan Anggota KI Sulbar. Pertemuan bertujuan untuk memastikan apakah pergub tersebut masih relevan atau tidak untuk digunakan sebagai pedoman bagi Komisioner KI Sulbar dalam melaksanakan kegiataannya saat ini, sebelum dilakukan perubahan atau pencabutan. Hal ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, terkait penguatan peran KI Sulbar dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan. Dalam kesempatan itu, salah satu Anggota KI Sulbar, Masram menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun draft ranpergub untuk mencabut Pergub Nomor 11 Tahun 2014. Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal menjelaskan bahwa suatu peraturan bisa dicabut apabila terdapat 50 persen isi dari pergub itu yang sudah tidak dapat digunakan. Setelah melakukan pendalaman terhadap isi Pergub Nomor 11 Tahun 2014 tentang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, didapatkan bahwa hanya ada beberapa pasal yang perlu penyesuaian, sehingga disepakati untuk hanya melakukan perubahan terhadap pergub tersebut. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Wakil Ketua DPRD Sulbar Dr Sitti Suraidah Suhardi menjadi pemateri dalam kegiatan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) Dinas Kominfopers Sulbar di Kabupaten Majene, Kamis 17 April 2025. Kegiatan ini melibatkan berbagai komunitas baik itu konten kreator, penyuluh agama, relawan TIK, mahasiswa, PKK Majene dan perwakilan Dinas Kominfo Majene. "Ini tempat kedua yang kami kunjungi dalam literasi digital, tahun lalu kita hanya fokus di Mamuju saja. Namun tahun ini kita menyasar semua kabupaten di Sulbar," kata Suraidah. Ia menambahkan kegiatan ini penting bagi masyarakat maupun pemerintah karena pembangunan infrastruktur Sumber Daya Manusia (SDM) perlu menjadi perhatian. "Alhamdulillah saya lihat pesertanya beragam ada dari mahasiswa hingga konten kreator. Kami harap konten kreator ini menjadi juru bicara pemerintah bahwa dimana kita semua berupaya untuk selalu ditengah-tengah masyarakat. Jadi mereka bisa menjadi mitra strategis pemerintah," tambahnya. Apalagi, lanjut Suraidah konten kreator ini bisa memberikan informasi yang baik untuk masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah. "Saya harap kegiatan ini bisa bertahan, program ini menjadi unggulan di Kominfo Sulbar agar lebih banyak lagi komunitas kita jangkau," harapnya. Sedangkan, Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan Senter KIM kali ini merupakan angkatan ketiga, dimana pesertanya lebih dinamis karena dihadiri perwakilan para komunitas di Majene. "Jadi peserta ini bukan hanya kelompok informasi masyarakat, tetapi juga ada komutias UMKM, konten kreator, pemuda dan serta komunitas pemberdayaan perempuan," ucap Mustari. Selain itu, dia berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan literasi digital kepada masyarakat, terutama empat pilar generasi digital. "Mereka menjadi garda terdepan dalam memberikan literasi kepada masyarakat. Terutama empat pilar diantaranya bagaimana masyarakat cakap dalam literasi digital, bagaimana masyarakat aman dalam digital, bagaimana masyarakat berbudaya dalam berdigital, dan bagaimana beretika dalam menggunakan digital," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) merespons keresahan warga Mamuju terkait krisis air bersih yang disalurkan PDAM Tirta Manakarra. Ia mengungkapkan, pasokan air bersih terganggu karena infrastruktur milik PDAM rusak akibat banjir. Untuk itu, Pemprov Sulbar akan turun tangan dengan bantuan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). “Nanti saya kasih anggaran BTT untuk penanganan, supaya segera tertangani persoalan air bersih di Kota Mamuju ini,” kata SDK saat menghadiri Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RKPD 2026 di Aula Kantor Bupati Mamuju, Kamis , 17 April 2025 Persoalan air bersih ini ramai dibicarakan di media sosial dan langsung ditanggapi oleh orang nomor satu di Sulbar itu. “Saya lihat di media sosial banyak macam-macam isu dan lain sebagainya. Ibu, bupati sudah jawab. Dan memang tidak semudah menurunkan anggaran. Tapi hal-hal yang seperti itu itu adalah diskresi,” kata SDK. SDK juga menjelaskan, keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten menjadi alasan Pemprov ikut turun tangan. “Bupati kan terbatas dananya, jadi kita bantu dari provinsi dengan anggaran BTT. Karena itu akibat bencana kemarin,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menyambut baik dukungan dari Pemprov. Ia menjelaskan bahwa kerusakan jaringan PDAM sudah terjadi sejak gempa beberapa tahun lalu, dan makin parah setelah bencana terbaru. “Dan itu masalahnya tidak sesimpel yang kita lihat, jadi berdasarkan laporan mereka bahwa sumber air dari PDAM itu memang dari gempa-gempa itu sudah banyak yang kerusakan, hampir sebagian besar rusak karena memang satu faktor usia dan faktor gempa kemarin,” ucap Sutinah. Menurutnya, perbaikan memang sudah dilakukan bertahap selama masa pemerintahannya, namun bencana kembali merusak sumber air utama yang menyuplai kebutuhan warga kota. “Ternyata kemarin karena bencana lagi sehingga intak atau sumber air yang memang mensuplai untuk khusus kebutuhan kota itu rusak berat. Dan itu tidak serta merta membutuhkan 2-3 bulan, tapi membutuhkan waktu yang lama,” lanjutnya. Ia juga menyebut, proses perbaikan…

Mamuju – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Herdin Ismail, menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Kabupaten Mamuju. Kamis, 17 April 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Kalukku tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Standar Satuan Harga (SSH), serta Sosialisasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Dalam sambutannya, Herdin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum MKKS ini. Ia menilai, musyawarah kepala sekolah merupakan langkah tepat untuk mempercepat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan, khususnya di tingkat SMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Herdin menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. "Forum seperti ini harus menjadi contoh bagi MKKS lainnya. Dengan adanya komunikasi yang intensif, persoalan di lapangan dapat teridentifikasi dan terselesaikan dengan cepat. Ini juga menjadi cara untuk menjaga soliditas dan kualitas kinerja para kepala sekolah," ujar Herdin. Herdin juga mengapresiasi sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut, antara lain, sinergi dengan kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi guru dalam menjalankan tugas mengajar. Peningkatan Kinerja Guru PPPK untuk memastikan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat berkontribusi maksimal dalam peningkatan mutu pendidikan. Serta pembahasan penggunaan dana BOS secara transparan dan akuntabel untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah. Herdin menegaskan bahwa Pemprov Sulbar siap mendukung penuh upaya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui penguatan peran MKKS sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antarkepala sekolah. "Kami berharap, dengan sinergi yang baik antara sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah, Sulbar dapat melahirkan generasi yang kompeten dan berakhlak mulia," pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Herdin Ismail, menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Kabupaten Mamuju. Kamis, 17 April 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Kalukku tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Standar Satuan Harga (SSH), serta Sosialisasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Dalam sambutannya, Herdin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum MKKS ini. Ia menilai, musyawarah kepala sekolah merupakan langkah tepat untuk mempercepat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan, khususnya di tingkat SMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Herdin menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. "Forum seperti ini harus menjadi contoh bagi MKKS lainnya. Dengan adanya komunikasi yang intensif, persoalan di lapangan dapat teridentifikasi dan terselesaikan dengan cepat. Ini juga menjadi cara untuk menjaga soliditas dan kualitas kinerja para kepala sekolah," ujar Herdin. Herdin juga mengapresiasi sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut, antara lain, sinergi dengan kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi guru dalam menjalankan tugas mengajar. Peningkatan Kinerja Guru PPPK untuk memastikan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat berkontribusi maksimal dalam peningkatan mutu pendidikan. Serta pembahasan penggunaan dana BOS secara transparan dan akuntabel untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah. Herdin menegaskan bahwa Pemprov Sulbar siap mendukung penuh upaya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui penguatan peran MKKS sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antarkepala sekolah. "Kami berharap, dengan sinergi yang baik antara sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah, Sulbar dapat melahirkan generasi yang kompeten dan berakhlak mulia," pungkasnya. (Rls)

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Pendampingan Pengisian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara virtual selama dua hari, yaitu Rabu-Kamis (16-17 April 2025). Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka untuk mempercepat penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar Tahun 2025 – 2029. Menurut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Hasanuddin, pendampingan ini penting untuk memudahkan tahapan pelaksanaan evaluasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami informasikan bahwa saat ini Ranwal RPJMD sudah selesai dan harapannya nanti Senin (21/4/2025) akan dilakukan evaluasi atau asistensi oleh Kemendagri. Namun ini tidak bisa dilakukan apabila Renstra Perangkat Daerah belum dilakukan penginputan dalam SIPD," ungkap Hasanuddin saat membuka acara. Kegiatan yang diikuti seluruh perangkat daerah ini menghadirkan 2 (dua) narasumber dari Kemendagri, yaitu Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah III, M. Samsulrizal Muttaqien, dan Pranata Komputer Ahli Muda, Harry Irawan yang menyampaikan teknis pengisian aplikasi. Dari hasil evaluasi SIPD, Analis Kebijakan Ahli Muda itu menyebut Renstra Perangkat Daerah Sulbar belum terinput semua, begitupun dengan e-walidata. Sementara itu, Renstra menjadi syarat pelaksanaan Konsultasi Ranwal RPJMD. “Renstra ini sebagai persyaratan untuk dilakukannya Konsultasi Ranwal RPJMD. Renstra OPD agar terinput semuanya dalam SIPD," kata Samsulrizal. Penggunaan SIPD ini dimaksudkan untuk memudahkan evaluasi dan memastikan keselarasan RPJMD dengan Renstra. “Kami menggunakan SIPD untuk mengecek tujuan, sasaran, sampai outcomenya, output bahkan sub outputnya," tambahnya. Di akhir, seluruh perangkat daerah dibagi dalam 4 (empat) ruang untuk mendapat pengarahan dan pendampingan pengisian data sektoral dan Renstra Perangkat Daerah pada SIPD. Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana berharap pelaksanaan pendampingan ini dapat memudahkan seluruh perangkat daerah untuk mengisi data yang tepat dan selaras di SIPD, dan mempercepat proses evaluasi Ranwal RPJMD di Kemendagri. Penulis : Bapperida…