Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menerima kunjungan Silaturahmi Pimpinan Bank Mandiri Cabang Mamuju, di Rujab Gubernur, Senin 20 Juni 2022. Peranan perbankan sangat diperlukan sebagai penggerak perekonomian di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Olehnya melalui pertemuan itu, PJ Gubernur mengharapkan dukungan dari pihak perbankan dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Salah satunya dengan berkolaborasi BUMD Sulbar dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) "Saya mendorong BUMD untuk lebih proaktif, termasuk pembelian produk pertanian untuk dipasarkan ke luar daerah. Makanya BUMD saya benahi sekarang. Mudah Mudahan Bank Mandiri mendorong kinerja BUMD. BUMD Nanti Akan menjadi ujung tombak mendongkrak PAD Sulbar," ungkapnya. Hal lain, Akmal menyampaikan, salah satu konsep ke depan adalah membuat event nasional secara rutin. Diharapkan pihak perbankan turut berkontribusi. Bahkan, ia pun mengharapkan bantuan CSR perbankan turut menjadi penunjang pengembangan sektor pariwisata di daerah. (rls)

Enam pemerintah provinsi dan 41 kabupaten/kota menandatangani pakta komitmen terkait dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. 41 daerah pada enam provinsi ini juga menjadi penyangga kebutuhan pembangunan IKN. Akmal Malik selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat menjadi inisiator penandatanganan pakta komitmen yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin , 20 Juni 2022. Akmal Malik mengatakan, dalam perspektif kebijakan otonomi daerah, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah perlu dibangun untuk mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara. Ini merupakan bentuk inisiatif dan partisipasi dari Pemda di seputar Selat Makassar untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. "Wujud nyata tahap awal dari dukungan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi mempercepat pembangunan IKN ini adalah dengan penandatanganan pakta komitmen ini," kata Akmal Malik Dia menuturkan, otonomi daerah harus menghadirkan kebersamaan, keguyuban dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Kolaborasi yang sudah dibangun dalam mendukung IKN Nusantara adalah salah satu bentuk spirit berotonomi secara nyata. Enam provinsi yang turut menandatangani pakta komitmen mendukung percepatan pembangunan IKN ini, selain Akmal Malik selaku Pj Gubernur Sulbar, yakni Kalimantan Timur yang diwakili Wakil Bupati Paser Syarifah Nasitah Assegaf, Pemprov Sulsel diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Aslam Patonangi. Kemudian Pemprov Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bappeda Ariadi Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Pemprov Sulbar sendiri di bawah kendali Akmal Malik tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan operasional kegiatan di kawasan Ibu Kota Negara baru Nusantara. Seperti terus berupaya mendorong hadirnya penerbangan langsung dari Mamuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, sebagai daerah penyangga khususnya dalam hal penyediaan material pembangunan, Akmal Malik mendorong aturan pemberian izin usaha tambang yang cepat tapi tetap memperhatikan aspek lingkungan.…

Sebanyak enam provinsi dan 40 lebih kabupaten di Kawasan Selat Makassar hadir pada Lokakarya membahas Penguatan Pemerintah di Kawasan Selat Makassar dalam Menopang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Hotel Grand Maleo Mamuju, Senin 20 Juni 2022. Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menjelaskan, Selat Makassar merupakan selat yang terletak diantara pulau Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Daerah yang berada di Kawasan Selat Makassar memiliki peluang strategis. Sehingga ia sengaja mengundang seluruh Pemda guna membangun kolaborasi dalam menyambut kebijakan Presiden RI terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur. “Kami mengajak seluruh bapak sekalian menorehkan sejarah untuk percepatan pembangunan IKN,” ujar Akmal, pada Pembukaan Lokakarya, Senin 20 Juni 2022. Dikatakan, Lokakarya sebagai awal kerjasama dengan fokus terhadap Kawasan Selat Makassar. “Kunci keberhasilan membangun adalah Kolaborasi. Disini Kita Duduk bersama untuk bekerjasama berdiskusi, dan membantu (Sulbar,red) membuka cakrawala kami dan harus berlari cepat kedepan,” ungkapnya Lanjut Akmal, menjelaskan, di Sulbar, dengan produk pertanian dan perkebunan diarahkan agar tidak hanya menjadi daerah penyedia melainkan mampu memproduksi dan menopang perekonomian IKN. Misalnya dengan memaksimalkan pengelolaan udang vaname sepanjang bentang laut Sulbar dari Paku hingga Suremana. Hal lain, Selat Makassar sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadi jalur ekonomi atau lintasan kapal besar. Itu dapat dijemput dengan pembangunan Depo Pertamina di Sulbar. Dengan begitu biaya yang dikeluarkan Kapal lebih efisien. “Kalau kita bangun depo disini, mereka akan singgah di Sulbar,” ungkapnya. Depo pertamina juga membantu pengusaha maupun masyarakat agar tidak lagi melakukan pembelian bahan bakar ke luar daerah. Dengan begitu semakin banyak perusahaan yang akan berinvestasi di Sulbar,” Ini akan membuat kita costnya lebih kecil. Tidak perlu lagi keluar daerah,”ujar Akmal. Hanya saja Akmal mengakui, penunjang pembangunan Depo tersebut masih harus terkendala infrastruktur. Sehingga diperlukan kolaborasi, saling mendukung melakukan pembenahan infrastruktur guna memaksimalkan konektivitas daerah di Kawasan Selat Makassar. Berlangsungnya Lokakarya telah menghadirkan pemateri dari Kementerian…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Musyawarah Wilayah II Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulbar di Aula Hotel Meganita, Mamuju, Minggu 19 Juni 2022. Pada kegiatan itu dirangkaikan Halal Bihalal, dengan mengusung tema "Memperkokoh Kerukunan, Bersama Membangun Sulbar". Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, kehadiran organisasi KKLR diharapkan dapat mendinamisasi di Sulbar, karena menurutnya orang Luwu memiliki budaya kerja yang berbeda dengan penduduk asli Sulbar, dan hal inilah yang harus diadopsi oleh Sulbar. "Provinsi kita tidak akan maju jika hanya mengandalkan satu pola kerja. Untuk itu, kehadiran organisasi daerah ini dianggap sangat positif untuk membantu pemerintah dalam menumbuh kembangkan Sulbar,"tutur Idris Idris menilai peran serta organisasi daerah di setiap kabupaten juga dapat menjadi penunjang untuk kemajuan daerah, terlebih lagi jika menyentuh langsung sektor-sektor strategis yang mumpuni, seperti pertanian, perkebunan serta pelabuhan. "Kawan-kawan dari Luwu Raya ini tersebar di enam kabupaten, kalau kabupaten maju otomatis Sulbar juga akan maju. Jadi yang berkontribusi langsung adalah kabupatennya, yang mana kawan-kawan dari Luwu ini punya pengalaman kerja yang jauh lebih duluan dari Sulbar,"ucap Idris Hal lain yang diungkapkan Idris terkait organisasi tersebut adalah sumbangsih dan kontribusi luar biasa yang diberikan KKLR untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sulbar, seperti pasca bencana gempa bumi tahun 2021 silam. Sementara, Ketua KKLR Sulbar Khaeruddin Anas mengatakan, kegiatan itu digagas dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar KKLR, serta mengokohkan komitmen lembaga dalam berperan aktif membangun daerah Sulbar. Khaeruddin mengaku KKLR memiliki potensi yang besar dalam upaya saling mendukung dan memberikan tanggung jawab sosial khususnya bagi masyarakat Sulbar. "Contoh di bencana kemarin, peran kita itu cukup banyak membantu. Tidak hanya KKLR namun kita adalah bagian dari masyarakat Sulbar yang satu kesatuan,"pungkas Khaeruddin yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar (Ayu)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, membuka penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-IX tingkat Provinsi Sulbar di Lapangan Prasamya Majene, Sabtu, 18 Juni 2022. Pembukaan ditandai dengan pemukulan bedug. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, atas nama Pemprov Sulbar menyambut baik terselenggaranya MTQ tersebut dan berharap kegiatan itu dapat berjalan dengan sukses. "Keberhasilan MTQ bukan dilihat dari semaraknya penyelenggaraannya dan sejumlah prestasi yang dihasilkan di setiap cabang lomba, akan tetapi keberhasilan dalam membangun karakter dan mental spritual, hingga kita menjadi masyarakat yang bermartabat dan peduli dengan budaya malaqbi dan toleransi, yang dulunya akhlak masyatakat mengalami pergeseran nilai,"kata Idris Olehnya itu, dengan adanya MTQ IX tersebut, lanjut Idris, diharapkan dapat tumbuh kembangkan menjadi nilai-nilai yang mencerminkan pemahaman kehidupan beragama yang lebih baik dan benar, sehingga tujuan MTQ yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik. Dia pun berharap kepada seluruh peserta MTQ dari enam kabupaten Se-Sulbar, agar senantiasa bersungguh-sungguh mengikuti kompetisi tersebut, guna meraih predikat terbaik untuk mewakili Sulbar ke tingkat nasional. "Begitu juga kepada seluruh dewan hakim yang bertindak sebagai penilai, benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan dan mekanisme di dalam perlombaan ini,"ucapnya Melalui kesempatan itu, Ia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada penyelenggara MTQ, yang telah memberikan bantuan pikiran, tenaga, dan waktu yang luang dalam rangka mensukseskan kegiatan itu. Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sulbar yang dipusatkan di Majene tersebut, akan berlangsung hingga 22 Juni 2022. Hadir pada pembukaan MTQ, Bupati Majene, Andi Syukri Tammalele, Wakil Bupati Majene, Aris Munandar, Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, Kakanwil Kemenag Sulbar, Muflih B Fattah, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene dan undangan lain. (mhy)

Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik sementara menyusun rencana resizing atau perampingan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Perampingan OPD dilakukan agar kerja pemerintah lebih cepat dan efektif. Akmal Malik menuturkan, ada beberapa kondisi yang menjadi alasan dilakukannya perampingan jumlah OPD. Seperti hasil penilaian kinerja terhadap OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri sebagai pelaksana, hingga tinjauan terhadap kondisi kapasitas fiskal daerah. "Berkaca pada Provinsi Gorontalo yang memiliki kapasitas fiskal hampir sama dengan Sulbar, tapi hanya memiliki 29 OPD yang menangani urusan. Sementara, Sulbar saat ini memiliki 36 OPD. Jumlah ini terlalu gemuk," kata Akmal Malik, Ahad , 19 Juni 2022 Selain itu, berdasarkan hasil sementara evaluasi yang telah dilakukan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal menyebutkan dari beberapa indikator penilaian menunjukkan kinerja perangkat daerah beberapa masih jauh dari yang diharapkan. "Penilaian sementara Kemendagri terhadap OPD lingkup Pemprov Sulbar, masih ada 16 OPD dengan nilai di bawah rata-rata. Artinya, secara umum kinerja OPD Provinsi Sulbar masih jauh dari kinerja yang diharapkan," terang Akmal. Penilaian yang dilakukan tim Kemendagri terhadap kinerja OPD di Sulbar indikatornya meliputi hal-hal seperti realisasi pelaksanaan anggaran, realisasi program, capaian kontrak kinerja OPD hingga profesionalisme ASN. Di sisi lain, terkait dengan kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana teknis pemerintahan, Pj Gubernur Akmal Malik mengakui juga menerima banyak masukan dari DPRD Sulbar terhadap kinerja beberapa OPD, berdasarkan ikhtisar fungsi pengawasan DPRD. "Atas beberapa pertimbangan tersebut, kami sedang menyusun rencana re-sizing terhadap jumlah OPD yang terlalu gemuk di Sulbar ini," kata Akmal Malik yang juga merupakan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri ini. Diketahui, untuk pelaksanaan re-sizing atau perampingan jumlah OPD di Sulbar, saat ini Pj Gubernur Akmal sementara melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk selanjutnya menyusun perampingan struktur…

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia naik lagi, untuk itu Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengharapkan kerjasama seluruh pihak agar lebih meningkatkan kewaspadaan. "Seluruh elemen masyarakat di Sulbar, diminta tetap disiplin protokol kesehatan, terutama memakai masker dalam ruangan," ujar Akmal, Sabtu 18 Juni. Diketahui, peningkatan kasus Covid-19 dipicu oleh subvarian baru Omicron, guna menekan kasus yang terus bertambah pemerintah mengajak masyarakat agar mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi atau Imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat Covid-19 "Saya minta juga Pemda di enam kabupaten di Sulbar terus genjot vaksinasi kedua dan booster kepada masyarakat," tutup Akmal. (rls)

Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik menegaskan pihaknya akan mengupayakan perbaikan tata niaga tandan buah segar (TBS) yang melindungi posisi pekebun sawit dan industri pengolahan, khususnya di wilayah Sulawesi Barat. "Usaha perkebunan sawit ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak, sehingga sangat dibutuhkan kecermatan yang lebih mendalam," kata Akmal Malik, Jumat, 17 Juni 2022 Diketahui, luas areal komoditi perkebunan kelapa sawit di Sulbar data hingga tahun 2019, yakni seluas 152.475 hektare, yang mencakup wilayah Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Mamuju. Jumlah tersebut yang terbesar adalah sawit rakyat atau swadaya. Merujuk pada luasnya lahan perkebunan yang dikelola oleh warga secara swadaya di Sulbar, mendorong Akmal Malik untuk memperjuangkan hak petani, khususnya dalam mengatur tata niaga yang tidak hanya menguntungkan perusahaan sawit tapi juga pekebun. Upaya perbaikan harga TBS dan tata niaga antara pekebun sawit dan industri, diatur secara detil dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/2018 tentang Pedoman Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Namun, beberapa hal menurut Akmal, beberapa norma yang diatur dalam peraturan Menteri Pertanian tersebut perlu diselaraskan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Perundangan. "Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah di Kemendagri akan memfasilitasi penyelarasan tersebut," kata Akmal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Hal-hal yang harus diatur lebih detil, terkait dengan norma-norma yang menimbulkan multi tafsir antara petani kebun sawit dengan perusahaan pemilik kebun sawit yang selama ini tak kunjung usai dan kerap menjadi polemik. "Polemiknya selalu tentang penetapan harga tandan buah segar sawit yang harus di fasilitasi oleh pemerintah provinsi," tegas Akmal Malik. Selain itu, Akmal juga menilai selain perlu untuk mengatur tata niaga perniagaan tandan buah segar sawit, juga harus ada kebijakan yang mengatur posisi terkait banyaknya pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit yang tidak memiliki areal perkebunan sawit. "Banyaknya pabrik…

JAKARTA -- Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik terus mengupayakan masuknya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat maupun pihak swasta, di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan layanan kebutuhan masyarakat. Pada Jumat, 17 Juni 2202, Pj .Gubernur Sulbar, Akmal Malik menemui perwakilan Ehime Toyota Motor Corporation di Jakarta. Pertemuan kedua pihak membahas rencana pemberian bantuan mobil ambulance dan pemadam kebakaran (damkar) untuk Pemprov Sulbar. "Pertemuan ini untuk membahas rencana pemberian bantuan hibah berupa mobil ambulance dan pemadam kebakaran dari Ehime Toyota ke Pemprov Sulbar. Termasuk jadwal penandatanganan MoU," ujar Akmal Malik Diketahui, untuk pemberian dan penerimaan hibah dari pihak Ehime Toyota pada Pemprov Sulbar, terlebih dahulu proses administrasi yang mengatur soal hibah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus diselesaikam sebelum pendatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kedua pihak. Selain itu, Akmal juga mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di Sulbar dengan mempermudah akses transportasi, seperti menjajaki pembukaan rute penerbangan baru dari dan keluar Sulbar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya dari Akmal Malik untuk memudahkan orang berkunjung ke Sulbar, kemudian Pemprov Sulbar melakukan promosi terkait obyek wisata dan potensi bisnis di Tanah Mandar. Tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Senior Vice President Ehime Toyota Motor Corporation, Hidekazu Futagami, yang hadir dalam pertemuan tersebut menyebutkan, pihak Ehime Toyota berharap nantinya dengan bantuan ini dapat membantu Pemprov Sulbar dan pemerintah kabupaten di daerah ini, seperti dalam hal layanan kesehatan. (rls)

BOGOR - Pj . Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik bersama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) , Prof . Arif Satria melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan pengelolaan data desa presisi di Bumi Malaqbiq, Sulbar di Kampus IPB , Jumat, 17 Juni 2022 Pengelolaan data desa presisi bersama IPB di wilayah Sulbar untuk tahap pertama sebagai pilot project akan dilaksanakan di 45 desa yang tersebar di enam kecamatan pada enam kabupaten. "Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang efektif, baik sifat kebijakan anggaran maupun kebijakan terkait bantuan ke masyarakat," tutur Akmal Malik. Menurut Akmal, pembangunan di daerah akan berjalan baik jika dimulai dari desa. Sehingga Akmal menekankan tentang pentingnya penggunaan data desa presisi untuk membantu perencanaan pembangunan daerah. "Data yang akurat akan efektif pula untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri itu. Masih kata Akmal, data desa presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data desa presisi akan menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah. Penyusunan datanya dilakukan dengan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus. Sementara itu, Rektor IPB Prof Arif Satria pada kesempatan tersebut menyambut baik langkah Pemprov Sulbar yang menggandeng IPB dalam pengumpulan dan pengelolaan data desa presisi di daerah tersebut. Dia mengakui, penggunaan data yang akurat, lengkap dan baik penting bagi kepala daerah dan pemangku jabatan lainnya untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Terkait dengan MoU antara Pemprov Sulbar dan IPB, kesepakatan kerjasama memcakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat, dengan durasi kerjasama…