Kepala DPMPTSP, Rahmat Sanusi menyampaikan, perizinan berusaha bsrbasis resiko merupakan upaya reformasi deregulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi, penerapan perizinan berusaha berbasis ekonomi dan teknologi informasi, penerapan, penerapan perizinan berusaha berbasis resiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis resiko (risk based approach/rba) "Dengan menerapkan Sistem Online Single Submission Berbasis Reziko , maka seluruh perizinan akan terintegrasi sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan kepastian, kecepatan, kemudahan dan transparansi dengan menery norma, standar, prosedur dan kriy dalam rangka memberikan kemudahan perizinan berusaha berbasis resiko," kata Rahmat Sanusi Hadir juga Sekdis, para Kabid, dan 144 Pelaku Usaha Besar, Menengah dan Mikro, Narasumber yaitu OSS dari pendamping DAK Provinsi, Idham Malik dan Praktisi Pelaku usaha Muhammad Rizal

Setelah dua tahun vakum akibat pandemi Covid-19, Pemprov Sulbar kembali merancang Festival Sandeq Race. Perahu sandeq merupakan perahu tradisional mandar yang mesti dilestarikan oleh generasi berikutnya.Sehingga event Festival Sandeq Race masuk dalam event kalender wonderful Indonesia, dan itu bisa diwujudkan pada 2018, sejak itu event tersebut digelar setiap tahun, terakhir digelar 7 Agustus 2019. Setelah itu Pandemi Covid-19 yang melanda beberapa daerah Februari 2020 sehingga event tersebut ditiadakan Melihat situasi pandemi mulai menurun, sehingga pemerintah kembali mengembangkan sektor pariwisata, salah satunya menghadirkan kembali event serupa tahun ini dengan penamaan ‘Sandeq Race 2022, Sulbar To IKN’. Selain memperkenalkan perahu tradisional Sulbar, sekaligus mendorong event kegiatan yang bisa meningkatkan pengunjung dari luar daerah masuk ke Sulbar. Kemarin, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menunjuk Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Mohammad Ali Chandra, sebagai Ketua Panitia untuk merancang event tersebut. Gagasan itu pun langsung ditindaklanjuti melalui rapat bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfopers) Sulbar, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar, dan Dinas Pariwisata Sulbar, di Kantor Dispora Sulbar, Rabu , 22 Juni 2022 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Muhammad Hamzih menyampaikan, melalui rapat itu baru tahapan penyusunan kepanitiaan, sekaligus membahas rencana agenda pertemuan dengan panitia lokal. “Panitia lokal di Polman,” ujar Hamzih Hamzih menjelaskan, konsep yang akan dibangun tidak lepas dari misi Pj. Gubernur Sulbar mendatangkan pengunjung luar daerah masuk ke Sulbar. Sehingga nantinya kegiatan itu juga akan melibatkan unsur Forkopimda Sulbar. Sasarannya undangan adalah sejumlah kementerian dengan menargetkan kegiatan itu mendapat kunjungan wisatawan mancanegara. “Sebagaimana arahan pak gubernur, kita ingin mencoba mengekspos daerah kita ke belahan dunia,” ungkapnya. Hamzih membeberkan, rencana yang menjadi pegangan saat ini Sandeq Race to IKN star dari Polman ke Mamuju, lalu melintasi sejumlah Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Balabalakang, dan finis di Kalimantan Timur, IKN. Puluhan perahu diberangkatkan, dan rencana pelayaran 18 Agustus 2022. Selanjutnya konsep…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sulbar, secara virtual, Rabu 22 Juni 2022. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan unit OPD lain akan membuat OPD menjadi lambat bekerja. Untuk itu, Idris menekankan, setiap OPD memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh OPD dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. "Peta proses bisnis merupakan sesuatu yang terpenting dalam mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database perangkat daerah,"tuturnya Dia menjelaskan, manfaat peta proses bisnis di setiap perangkat daerah sebagaimana dalam PermenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018, yaitu pertama, mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses, sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah. Kedua, memiliki standar pelaksanaan pekerjaan, sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. (mhy)

Sepanjang 151 Kilometer yang harus diselesaikan PT Bukaka Group untuk melakukan pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) Tumbuan Mamuju 450 Megawatt. Pihak PT Bukaka sudah bekerja selama 12 tahun, hingga kini baru mengerjakan 52 kilometer ruas jalan termasuk 14 jembatan. Tersisa 40 kilometer ruas jalan dan lima jembatan yang harus diselesaikan. Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik mendukung pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya dengan mendorong infrastruktur di Sulbar akan membuat pengusaha tertarik melakukan investasi di Sulbar. "Kami mensupport, kalau ada hal yang perlu silahkan berkomunikasi dengan pemerintah agar Investor yang masuk bisa nyaman," ujar Akmal, Selasa 21 Juni 2022. Namun ia tidak menginginkan aktivitas proyek maupun bisnis yang dijalankan mendapat penolakan dari masyarakat, sehingga penting mendahulukan kepentingan masyarakat. Hal lain, agar setiap aktivitas proyek memperhatikan persoalan lingkungan. "Semoga bisnisnya lancar dan mensejahterakan masyarakat Sulbar," ungkapnya. Penanggung Jawab PLTA Mamuju Tumbuan , Irma Suriani menyampaikan terbatasnya anggaran membuat pekerjaan infrastruktur harus memakan waktu yang lama. Meski begitu pihaknya terus mendorong percepatan penyelesaian infrastruktur untuk memulai proyek inti, PLTA Tumbuan Mamuju. Dia pun mengaku, hal yang akan menjadi penghambat kedepan adalah status lahan di Sulbar. "Masih banyak masuk hutan lindung, kami kesulitan pendanaan Dari sisi itu"ungkapnya Sebab itu, ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi agar menyelesaikan persoalan status lahan,"Seperti di Poso, itu bisa terbangun 1020 Megawatt karena disana tidak ada hutan lindung sama sekali," ungkapnya. (rls)

Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik melihat adanya persoalan dalam pembangunan Pelabuhan Palipi, Kabupaten Majene. Karenanya ia akan melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pelabuhan tersebut "Saya akan segera panggil kepala dinasnya," tegas Akmal usai meninjau Pelabuhan Palipi, Majene, Selasa 21 Juni 2022. Akmal juga akan meminta pertanggungjawaban OPD yang tidak memperhatikan pengelolaan UPTD hingga ditemukannya bendera dikibarkan yang bentuknya sudah kusam Akmal berharap, persoalan pengelolaan aset menjadi perhatian seluruh OPD. Dan ia pun mengelaskan agar para Kepala OPD sering meninjai aset yang dikelola sehingga mengetahui permasalahan di lapangan. "Kadisnya harus turun kelapangan," ungkapnya. (rls)

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) IX Tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Majene harus melahirkan kader putra asli daerah untuk dipersiapkan menuju MTQ Tingkat Nasional. Begitu penegasan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik saat hadir menyaksikan langsung jalannya MTQ IX Sulbar di Stadion Mandar, Kabupaten Majene, Selasa 21 Juni 2022. "Hindari ngambil tilawah dari tempat lain kita maunya kita punya anak didik sendiri," tegas Akmal. Lebih lanjut Akmal menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Majene yang mendukung penuh pelaksanaan MTQ IX, Sulbar. Ia berharap pelaksanaan MTQ dimaknai sebagai wujud manifestasi diri sebagai umat muslim. Selain itu, menjadikan MTQ sebagai bagian dari bentuk syair Islam di Sulbar. Kedepan, lanjut Akmal, bakal mendorong pembangunan pondok-pondok Al-Quran di enam kabupaten. Untuk itu, ka mengajak enam kabupaten bersama sama melakukan Inventarisir kebutuhan agar kedepan Sulbar terus mencetak tilawah-tilawah yang berkompeten serta mengharumkan nama daerah.(rls)

Bendera Kusam dikibarkan di Pelabuhan Palipi, membuat Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik murka. Dia menyayangkan kinerja OPD yang bertanggungjawab atas pelabuhan tersebut. "Ini akan menjadi bahan evaluasi kita terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, jangankan ngurus perikanan ngurus bendera saja nggak bisa," ujar Akmal saat melakukan sidak di Pelabuhan Palipi, Kabupaten Majene, Selasa 21 Juni 2022. Atas temuan itu, Akmal Malik bakal menekankan kepada OPD agar lebih memperhatikan hal hal yang bisa menjadi citra buruk pemerintahan. "ini menjadi catatan saya. Kita perbaiki kedepan," tegas Akmal. Diketahui, tujuan kunjungan PJ Gubernur ke Pelabuhan Palipi untuk mengecek progres pembangunan serta melihat potensi pengembangan Pelabuhan Palipi sebagai aset daerah. Menurutnya Pelabuhan Palipi sebagai aset negara harus dapat dioptimalkan dalam mendongkrak perekonomian daerah.(rls)

Pemprov Sulbar bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulbar melakukan diskusi dikemas dengan Ngopi Sambil Diskusi di Taman Bunga Kadin (Kediaman H.M Taslim Tammauni, Mamuju, Senin 20 Juni 2022. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, pemerintah tidak sanggup bekerja sendiri membuka akses seluas-luasnya. Sebab itu ia berterima kasih atas forum yang mempertemukan antara Pemda dan Pengusaha lokal di Sulbar, dengan harapan kedepan terbangun kerjasama yang saling menguntungkan. Akmal menjelaskan, pengusaha merupakan penggerak ekonomi daerah melalui bisnis yang dijalankan di daerah, olehnya penting memberikan pelayanan terbaik kepada pengusaha. Sementara pemerintah tidak dapat melakukan bisnis, melainkan hanya bisa memberikan kemudahan akses. Karena itu pemerintah akan menghadirkan BUMD, selanjutnya BUMD inilah berkolaborasi Pengusaha melakukan aktivitas bisnis yang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah. "Ketika ada persoalan pelayanan sampaikan, Kita buka seluas luasnya ruang, silahkan pengusaha laksanakan tugas. Silahkan berusaha dengan nyaman," ujar Akmal. Melalui diskusi yang mengangkat tema, memperkokoh provinsi Sulawesi Barat sebagai Penyangga Utama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Akmal kembali menekankan terkait rencana pembangunan Depo Pertamina di Sulbar. Targetnya bisa direalisasikan tahun ini, ditempatkan di Pelabuhan Belang Belang.Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan posisi strategis Sulbar berada di jalur ALKI II, Selat Makassar. Ketua Kadin Sulbar Taslim Tammauni berharap dengan diskusi bersama gubernur, bisa memaksimalkan hubungan kerjasama antara Pemda dan Kadin. Dia pun menyampaikan, Sulbar bisa maju dengan potensi yang melimpah. . "Kita penyangga ibu kota negara nanti, Sulbar memiliki banyak potensi yang tidak ada di IKN Kaltim," tutup Taslim. (rls)

Mengembangkan usaha tidak cukup hanya dengan memiliki izin. Diperlukan inovasi agar UMKM menjalankan aktivitas produksi secara berkelanjutan, serta berdaya saing. Begitu disampaikan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik saat melakukan Audiensi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju, di Rujab Gubernur Sulbar, Senin 20 Juni 2022. Atas dasar itu Akmal bakal melakukan inventarisasi UMKM yang belum Sertifikasi serta mengajak BPOM untuk melakukan pembinaan. Tujuannya agar melahirkan UMKM berdaya saing “Punya izin, sertifikasi tidak cukup, bagaimana agar UMKM ini terus melakukan produksi,” ujar Akmal. Kuncinya, lanjut Akmal dilakukan pembinaan agar UMKM terus melakukan inovasi dalam melakukan aktivitas produksi. Termasuk pembinaan agar pelaku UMKM memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pemasaran. “Harus terus berinovasi, dan laris,” ujar Akmal. Kepala Balai POM di Mamuju, Lintang Purba Jaya menyebutkan Industri Pangan mendapatkan tersertifikasi. Untuk itu ia pun mengharapkan dukungan pemerintah dalam mendorong sertifikasi bagi UKM di Sulbar. Lintang juga siap berkolaborasi pemerintah dalam melakukan pembinaan bagi UKM. “Tahun ini bisa mengakomodir pelatihan 40 UMKM,” tandasnya. (rls)

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Sulbar masih sangat rendah. Tercatat baru 38 persen dari 441.000 potensi pekerja yang bisa terdaftar sebagai kepesertaan BP Jamsostek di Sulbar. Untuk itu Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mendorong agar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker Sulbar) melakukan pendataan terkait pekerja sosial bukan penerima upah yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Khususnya mereka pekerja keagamaan. Akmal menjelaskan, pekerja keagamaan turut berkontribusi membentuk karakter generasi bangsa. Namun kebanyakan diantara mereka tidak mendapatkan upah. “Misalnya guru mengaji, pendakwa. termasuk dukun beranak. Mereka merupakan pekerja tidak menerima upah namun mereka bekerja untuk masyarakat. Mereka berhak juga mendapatkan perlindungan," tegas Akmal, saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Sulawesi Barat Akhmad Hidayat di Rujab Gubernur, Senin 20 Juni 2022. Diketahui, untuk mendapatkan jaminan perlindungan Jamsostek hanya memerlukan dana sekira Rp200 ribu per orang dalam setahun. Hemat Akmal, pemerintah bisa menanggung hingga 2.000 orang atau sekira Rp 400 juta. "Saya minta tahun depan (APBD 2023) dianggarkan,” ungkapnya. Dia pun berpesan agar data yang terhimpun betul betul tepat sasaran. Sehingga penting melakukan verifikasi faktual di Lapangan. Menutup pertemuan, Akmal Malik menyerahkan santunan kepada peserta BP Jamsostek. (rls)