JAKARTA - Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Egi Inovasi Nusantara, Senin, 27 Juni di Jakarta. MoU kedua belah pihak terkait dengan penanaman modal investasi pembangunan pelabuhan dan tangki penimbun bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di Sulawesi Barat. "Secara teknis kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh BUMD Sulbar untuk pelaksanaan kegiatan operasional pembangunan pelabuhan dan tangki penimbun BBM dan LPG di Sulbar," kata Akmal Malik di Jakarta. Dia menilai, penandatanganan MoU antara Pemprov Sulbar dan PT Egi Inovasi Nusantara merupakan momentum strategis untuk mengoptimalkan posisi Sulbar sebagai penyangga daerah-daerah lain di wilayah sepanjang garis Selat Makassar. "Nantinya dengan adanya pelabuhan dan tangki penimbun BBM, kapal-kapal akan singgah di Sulbar. Hadirnya infrastruktur baru ini juga akan menambah penghasilan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan minyak wilayah Mandar secara umum," terang Akmal. Pasca penandatanganan MoU tersebut, Pemprov Sulbar menurut Akmal, menjamin kemudahan akses data dan informasi terkait potensi Sulbar untuk pembangunan pelabuhan dan tangki penimbun. "Kami akan segera membentuk tim kerja yang akan menfasilitasi dan melaksanakan kesepakatan bersama sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing," terang Akmal. Direktur Utama PT Egi Inovasi Nusantara, Erslan Gazali Ibrahim yang menandatangani MoU tersebut menegaskan, ruang lingkup kesepakatan terkait dengan pembangunan tangki penimbun BBM dan LPG, fasilitas pengisian air bersih ke kapal dan jasa bongkar muat. Di sisi lain, PT Egi Nusantara berkewajiban melakukan studi potensi bisnis yang meliputi aspek teknis. Komersialisasi dan keuntungan terkait kerjasama ini meliputi penanaman modal dan pengembangan pelabuhan serta tangki penimbun BBM dan LPG. (rls)

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri , Akmal Malik mendorong agar pemda menyuarakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui berbagai program. Utamanya enam pemda penyangga ibu kota, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Akmal yang kini juga mengemban amanah sebagai Penjabat Gubernur Sulbar terus mendorong agar setiap komponen di Sulbar menyuarakan program mendorong IKN. "Kita ingin menyuarakan dukungan kita terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh presiden, IKN ini sebagai strategi kita untuk membangun pemerataan pembangunan Indonesia kedepan sehingga pemda harus mendukung," terang Akmal, pada forum Speak After Lunch di Studio Inews TV MNC Tower Jakarta, Senin 27 Juni 2022. Kuncinya, menurut Akmal adalah koordinasi antar Pemda di Indonesia, utamanya keenam Pemprov Penyangga IKN. Demikian di Sulbar, enam kabupaten harus berkoordinasi, mendukung pembangunan IKN. Atas dasar itu, dengan menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulbar, Akmal mendorong program Data Desa Presisi. Dasarnya agar dalam mengambil sebuah kebijakan lebih terarah dan tepat sasaran. "Kebijakan yang baik harus berbasis data yang baik. Patologi di Indonesia, sering membuat kebijakan tidak berbasis data yang akurat," ungkapnya. Dia pun menekankan agar Pemda tidak lagi bergantung dengan data dari pusat. Sebab sesungguhnya data yang akurat itu bersumber dari data di daerah itu sendiri. Namun menjadi kendala ketika pemda sendiri tak mampu menghadirkan data yang akurat atau data yang presisi. Olehnya, saat ini Ia mengawali langkah pembenahan di Sulbar dengan mewujudkan Data Desa Presisi. "DDP ini adalah sebuah bentuk data yang kami hadirkan dengan empat pendekatan pertama pendekatan numerik atau atributif. Kedua pendekatan spasial, mempertajam data yang sudah dimiliki citra satelit, kita pertajam dengan citra drone, lalu kita akan kombinasikan dengan menggunakan teknologi digital,” tutup Akmal (rls)

Kontingen Pesparawi Sulbar berhasil membawa enam medali emas dan enam medali perak pada Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Yogyakarta, 26 Juni 2022 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar Yakub F Solon mengapresiasi atas capaian delegasi Pesparawi Sulbar. "Itu suatu kebanggan dapat bersaing dengan 33 provinsi lainnya di Indonesia," ujar Yakob, Senin 27 Juni 2022 Yakob mengatakan, prestasi yang dicapai saat ini berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulbar dan Kanwil Kementerian Agama. Pemprov sendiri telah menyumbangkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pemberangkatan Pesparawi Sulbar ditambah Rp350 juta dari Kanwil Kemenag Sulbar. Dukungan itu menjadi motivasi untuk terus lebih maju kedepan. "Itu perhatian luar biasa," Perhatian Gubernur terhadap kegiatan keagamaan juga ditunjukan dengan komitmen agar kedepan penganggaran Pesparawi dituangkan dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah. Bukan lagi melalui hibah. "Artinya sudah ada kepastian. Dengan begitu persiapan lebih matang," ungkapnya. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengapresiasi Kontingen Pesparawi Sulbar yang terus menunjukkan semangat latihan meskipun dengan dana terbatas. "Kami bangga ditengah kondisi terbatas kita dapat mengutus Kontingen Sulbar," ujar Akmal Akmal berharap pembinaan Pesparawi di Sulbar terus berkelanjutan. (rls)

Pemprov Sulbar terus melakukan koordinasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) membahas terkait persiapan perekrutan enumerator Data Desa/Kelurahan. Presisi di Sulbar. Data Desa Presisi (DDP) adalah pendataan dan pemetaan data secara akurat dengan metodologi bersifat numerik dan data spasial untuk menghadirkan data akurat sebagai data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan itu diperlukan enumerator bertugas mengumpulkan data kolektif atau wawancara dari pintu ke pintu di Lokus Data Desa/Kelurahan Presisi. Adapun enumerator yang akan direkrut merupakan masyarakat yang berada di lokus DDP, yakni di Kecamatan Bambalamotu Pasangkayu, Kecamatan Pangngale Mamuju Tengah, Kecamatan Simboro Mamuju, Kecamatan Tubo Sendana Majene, Kecamatan Anreapi Polman, Kecamatan Sumarorong Mamasa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulbar Muh. Jaun mengatakan, Enumarator yang akan direkrut selanjutnya dilakukan pelatihan sebelum melakukan pencacahan data di Lapangan. Untuk jadwal perekrutan akan ditentukan sendiri oleh desa yang masuk dalam lokus DDP. Sehingga pihaknya saat ini sedang menyusun panduan perekrutan yang akan menjadi dasar bagi setiap desa melakukan perekrutan enumerator di setiap desa. "Dalam waktu dekat panduan ini kita serahkan ke kecamatan agar menjadi panduan setiap desa melakukan perekrutan," ujar Jaun, Sabtu, 26 Juni 2022. (rls)

Panitia Sandeq Race 2022 to Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melakukan pertemuan dengan Passandeq di Aula Kantor Camat Tinambung, Jumat 24 Juni 2022. Hasil pertemuan itu telah menempuh kesepakatan pelaksanaan Sandeq Race 2022 dapat melalui rute dari Sulbar ke IKN. Mulai pemberangkatan di Pelabuhan Tanjung Silopo, Polman, menuju Majene-Deking-Sendana, lalu menyeberang ke Pulau Ambo, lanjut ke Pulau Salissingan, hingga tembus ke Balikpapan, Kalimantan Timur. "Rute ini yang kami sepakati. Limit waktu digunakan satu minggu perjalanan menuju IKN," ujar Hamzih Selanjutnya panitia akan memaparkan ke Gubernur Sulbar (Akmal Malik) untuk membahas terkait hasil kesepakatan dengan Passandeq serta hal yang harus dipersiapkan untuk menjalankan event tersebut. Termasuk mengenai biaya yang diperlukan bagi Passandeq mulai persiapan hingga berakhirnya event tersebut. "Salah satunya yang kita sepakati dengan Passandeq agar melibatkan semua unsur terkait, termasuk TNI Polri dan sebagainya sehingga menjamin keselamatan," ungkapnya. Lanjut Hamzih menjelaskan, Passandeq memerlukan waktu selama satu bulan untuk mempersiapkan event tersebut, termasuk melakukan perbaikan perahu sandeq yang akan digunakan mengingat perahu yang ada saat ini sudah dua tahun tidak diperbaiki. Atas pertimbangan itu, panitia pun belum dapat memastikan waktu pelaksanaan kegiatan. Jelasnya panitia berharap dapat dilaksanakan di bulan Agustus 2022. (rls)

Sebanyak 168 desa di Kabupaten Mamasa akan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) di Jakarta. Pelaksanaan Bimtek Sipades ini dibebankan kepada para kepala desa dan akan mengorek Dana Desa (DD) hingga Rp3,36 miliar. Menyikapi hal itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik berharap rencana Bimbingan Teknis yang akan di gelar oleh Pemkab Mamasa itu agar dilaksanakan di Sulbar. Bukan di luar daerah. Pertimbangan Akmal, agar anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait tidak menguras dana hingga miliaran rupiah. Justru sebaliknya, Akmal berharap Pemkab di Sulbar mampu mendatangkan orang luar daerah masuk ke Sulbar melalui event nasional. Dengan perputaran uang didaerah akan meningkatkan PDRB dan mendorong perekonomian daerah. "Kita ingin supaya bisa meningkatkan perputaran uang di daerah," ujar Akmal, Jumat , 24 Januari 2022 Terpisah DPMD Sulbar Muh. Jaun mengatakan, pihaknya memang bersurat untuk melakukan Bimtek, namun tidak menganjurkan untuk melakukan di luar daerah. Atas dasar itu, sebagaimana arahan Gubernur agar pelaksanaan Bimtek tersebut dilaksanakan di Mamasa. "Kami sudah sampaikan kepada Bupati dan PMD. Dengan Rp 3,36 miliar total pembiayaan. Itu sayang , kalau dibelanjakan di Mamasa bisa meningkatkan PDRB," ungkapnya. Ia pun kembali mengingatkan, Gubernur Sulbar mengharapkan setiap komponen bergerak melalukan event untuk mendatangkan orang luar masuk ke Sulbar. Bukan sebaliknya. (rls)

Usai pertemuan dengan Panitia Lokal Sandeq Race 2022, Pantia Provinsi Sandeq Race 2022 mengagendakan pertemuan dengan passandeq. Panitia Provinsi Sandeq Race 2022 Muhammad Hamzih mengatakan, pertemuan dengan passandeq membahas perihal segala persiapan dan pertimbangan-pertimbangan dalam melanjutkan event Sandeq Race 2022 to IKN. "Termasuk kita melibatkan pemerhati sandeq, kita akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak," ujar Hamzih, Kamis 23 Juni 2022 Sebelumnya Panitia Provinsi Sandeq Race menggelar rapat dan menyepakati penamaan kegiatan ; ‘Sandeq Race 2022, Sulbar To IKN’. Itu didasari atas rencana rute yang dilalui, melintasi sejumlah Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Balabalakang, dan finis di Kalimantan Timur, IKN. Puluhan perahu diberangkatkan, dan rencana pelayaran 18 Agustus 2022.(rls)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri acara Serah Terima Bantuan Program SAHABAT WASH di SMA Negeri 1 Mamuju, Jl. Kumbang Lollo, Kamis 23 Juni 2022. Kegiatan itu kerjasama Palang Merah Indonesia (PMI) dengan Indomaret Peduli. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, program SAHABAT WASH adalah sebuah program yang sangat penting di Sulbar, sebab ada 200 sekolah SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa, dan SMA Negeri 1 Mamuju harus menjadi contoh sekolah yang sehat. “Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mamuju, yang telah menjadikan sekolah ini sebagai contoh sekolah sehat untuk sekolah lain yang ada di Sulbar”ucap Idris Idris menyampaikan, kelemahan dan ketidaknyaman dari suatu sekolah atau kampus adalah masalah kebersihan toilet. Sehingga, resikonya adalah akan bertambahnya formasi operasi pembersihan dan pemeliharaan. "Ini sudah menjadi tugas utama dari sekolah yang harus menjadi contoh, sekaligus menjadi media pembelajaran di sekolah,"ujarnya Dia mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja sama yang baik antara Indomaret dan PMI serta atas kesediaan Indomaret melalui PMI untuk menjadikan SMA Negeri 1 Mamuju sebagai percontohan dari kebersihan sekolah. Sementara, Ketua PMI Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengucapkan terima kasih kepada PT. Indomarko yang telah berpartisipasi, dan berharap kerjasama itu bisa terus terjalin dan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Enny mengungkapkan, perlu diketahui bahwa apa yang dibelanja di Indomaret dan sisa kembaliannya itu merupakan donasi untuk seluruh masyarakat di Indonesia. “Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah atas sponsor pertama untuk PMI Sulbar, dan program ini adalah salah satu hasil kerja PMI, sehingga tidak perlu ditanyakan lagi bahwa apa kerja PMI selama ini,”ucapnya Ia menambahkan, PMI Sulbar sudah banyak berbuat dan bergerak sesuai visi dan misinya, terbukti enam jam bencana PMI sudah berada di tempat kejadian untuk assessment dan pembangunan MCK oleh tim relawan PMI. “Dan hari ini kita menyaksikan penerimaan bantuan untuk sekolah sehat, aman, dan hebat kerjasama PMI…

Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke- IX Tingkat Provinsi Sulbar, yang berlangsung sejak 18 Juni 2022 di Kabupaten Majene resmi ditutup, Rabu 22 Juni 2022. Betempat di Stadion Prasamya Majene, kegiatan itu ditutup oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Pada MTQ Ke- IX Tingkat Provinsi Sulbar ini, Kabupaten Polewali Mandar ditetapkan sebagai juara umum, Kabupaten Majene menempati urutan kedua, disusul Kabupaten Mamuju Tengah di urutan ketiga. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, sesungguhnya substansi dari penyelenggaraan MTQ ada tiga, yakni pertama kembali memastikan bahwa kolaborasi menghasilkan apa yang saat ini ingin diperkuat secara terus-menerus yaitu pemahaman Al Qur'an. "Pemahaman Al Qur'an tidak hanya lahir dari MTQ, tatapi lahir dari sebuah proses yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan tugas, fungsi atau misi untuk menyelenggarakan pemahaman Al Qur'an,"kata Idris Olehnya itu, Idris berpesan kabupaten memiliki keyakinan untuk memperkuat kembali lembaga-lembaga yang bisa mendorong pemahaman Al Qur'an, sekembalinya dari mengikuti event tersebut. "TPA-TPA kita harus disehatkan, kawan-kawan kita di masjid-masjid harus diperkuat karena dari sanalah landasan pemahaman Al Qur'an,"ucap Idris Kedua, pendalaman Al Qur'an. Menurutnya, hal tersebut tidaklah mudah sebab syiar Al Qur"an apalagi jika ingin membangun generasi Al Qur"an, maka yang harus dihasilkan adalah pemahaman secara mendalam. Dan ketiga, bagaimana mengamalkan Al Qur'an itu dalam kehidupan sehari-hari. "Makanya pesantren-pesantren kita keberadaannya harus diperkuat, harus benar-benar menjadi bagian dari mission kita, termasuk dari pemerintah itu sendiri,"tandasnya Pada kesempatan itu, atas nama Pemprov Sulbar Idris menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Panitia Penyelenggara MTQ yang telah bekerja dengan cerdas dan penuh tanggungjawab, sehingga pelaksanaan kegiatan itu dapat berjalan sukses. Kepada para peserta yang telah berhasil mengukir prestasi terbaik pada MTQ Ke- IX Tingkat Provinsi Sulbar tarsebut, Idris menyampaikan selamat, sekaligus menitipkan harapan kiranya dapat lebih meningkatkan kompetensinya, sehingga mampu berkompetensi di Ajang MTQ Nasional tahun ini di Kalimantan Selatan. "Saya titipkan kepada yang…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sulbar, Atas Penjelasan Gubernur Sulbar Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Rabu , 22 Juni 2022. Berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar, rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, ada beberapa catatan penting pada agenda penyampaian tersebut, diantaranya pertama tentang penyerapan anggaran. Hal tersebut bisa dijelaskan bahwa penyerapan anggaran 82,9 persen itu disebabkan karena dibagian akhir dari APBD Sulbar tahun 2021, pada akhirnya Sulbar menempuh kebijakan untuk melakukan pinjaman dana PEN. "Dan itu yang akhirnya menambah besarnya serapan anggaran ke kecilnya serapan anggaran 2021. Hal ini sebenarnya menjadi catatan yang paling menarik,"pungkas Idris Kedua, mengenai Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), menurutnya hal itu ada dua (2) penyebabnya, diantaranya efisiensi atau dalam artian OPD itu memiliki ketidakmampuan untuk menyerap anggaran. "Oleh karena itu, seharusnya OPD-OPD yang ada berbenah untuk penyerapan anggaran. Saya kira ini catatan di 2021 yang tidak boleh terulang di 2023, kira-kira komitmennya seperti itu,"singkatnya Ditanya terkait isu perampingan OPD, Idris mengatakan, bahwa perampingan itu memang dilihat oleh Pj. Gubernur Sulbar menjadi salah satu substansi, efesiensi birokrasi. "Jadi substansinya itu, kalau ingin melakukan reformasi birokrasi memang harus dimulai dari kelembagaannya dulu. Kalau lembaganya besar, maka bebannya juga akan besar,"ucapnya Dikemukakan, dari urusan pemerintahan yang ada yakni 36 OPD, dan hal itu tergantung dari daerah, variatif sekali, seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu berbeda-beda dan cara menyikapinya pun juga harus berbeda. "Nah apa yang dilakukan Sulbar nanti ini saya kira sudah bagus on the track begitu. Kita daerah yang APBDnya kecil seharusnya juga struktur pemerintahannya juga kecil, yang penting semua urusan itu kita pikul dengan serius, kita di level provinsi jadi bukan di kabupaten," Imbuhnya (Ayu)