MAMUJU --Lazimnya pada bulan Januari roda ekonomi melambat seiring awal tahun pada perusahaan swasta dan pemerintahan. Tak terkecuali Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Pada setiap tahun nyaris tak ada even untuk menggerakan ekonomi. Hal ini tentu berdampak pada perputara roda ekonomi di daerah tersebut. Namun Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin punya cara lain. Sepanjang Januari 2025, Sulbar menggelar even nasional. Tercatat pada minggu pertama Januari 2025 sebanyak 700 lebih peserta datang ke Mamuju dalam rangka Rakornas Kesbangpol Kemendagri. Namun berselang sepekan, pemprov Sulbar kembali menghadirkan leboh seribu peserta di Mamuju yang datang dari berbagai daerah untuk turut mengikuti Open Turnament Domino Visit to Sulbar yang diselenggarakan Pemprov Sulbar, Jumat 24 - 25 Januari 2025. Turnamen ini pertamakalinya dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari berbagai provinsi. Tercatat peserta yang ikut 620 pasang atau 1240 orang. Even ini dibuka oleh Pj Bahtiar pada Jumat malam, 24 Januari 2025. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung sehingga terselenggaranya turnamen domino di Mamuju. "Terima kasih pesertanya banyak sekali. Kita ingin menghidupkan perekonomian di daerah , dan kegiatan seperti ini juga menghidupkan sektor lain seperti wisata dan sektor UMKM " ucap Bahtiar. Apalagi permainan seperti ini biaya murah dan hampir semua kalangan bisa memainkannya. Untuk itu juga Bahtiar berterima kasih atas dukungan dari PB Pordi Pusat hingga hadir langsung di Mamuju. "Ini akan membawa dampak positif kunjungan ke Sulbar, ayo bikin event apa saja. Supaya ekonomi kita bergerak. Kalau kita memproduksi barang, tidak ada yang beli, orang yang datang inilah yang akan membeli. Jadi ini cara kita menggerakkan ekonomi," ungkapnya. Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya mengapresiasi yang dilaksanakan Pemprov Sulbar telah membuat event secara nasional "Hal ini sekaligus memperkenalkan Sulbar kedaerah lain. Saya berterima kasih dengan inisiasi PJ Gubernur yang telah mendorong perekonomian di Sulbar melalui berbagai event," tandasnya. Ketua…

MAMUJU -- Ada yang menarik di halaman Pemprov Sulbar usai ASN dan kepala OPD menggelar senam sehat bersama, Jumat 24 Januari 2025. Seluruh ASN yang ikut olahraga bersama mendapat pohon cabe gratis. Yang menarik sebab bibit tersebut berasal dari kelompok petani milenial Mamuju yang selama ini mendapat bantuan bibit dari Pemprov Sulawesi Barat. "Idenya memberikan pohon cabe ini dari Pak Pj Gubernur. Saat beliau kemarin datang ke Kalukku, panen cabe dan buah semangka di kawasan hortikultura kami. Saat itu beliau langsung bilang, apa bisa membagikan ke ASN Pemprov?" Kata Fadil, petani milenial saat akan membagikan bibit kepada para ASN. Itulah sebabnya sehingga pagi ini lanjut Fadil pihaknya membawa puluhan ribu bibit cabe yang sudah tumbuh untuk dibagikan kepada ASN. "Untuk ASN Pemprov Sulbar saya akan bagikan. Silahkan datang ke tempat kami. Setiap saat saya akan kasi gratis. Ini semua karena ide Pak Pj Gubernur kita yang sangat peduli pada kesejahtraan petani dan masyarakat" tandas Fadil. Bahkan kata dia jika ada ASN yang hendak berkebun cabe maka dia dan kelompoknya akan mendampingi nya termasuk membeli cabe tersebut jika telah panen. "Jangan khawatir. Kami akan membelinya juga. Terima kasih pak Pj Bahtiar" katanya. "Tolong tanam di halaman rumah kita masing masing. Lumayan kita tanam 8 sampai 10 pohon di halaman maka akan membantu kebutuhan cabe di Mamuju" tutur Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin. Jumlah pohon cabe yang dibagi mencapai 24 ribu pohon. Hanya sekejap pohon tersebut ludes dan telah dibawa oleh para ASN ke rumah masing masing. Terlihat para ASN mengeberubuti kendaraan yang berisi pohon cabe. Mereka mengambilnya sendiri lalu membawa pulang. Rata rata para ASN membawa lima hingga sepuluh pohon. "Terima kasih Pak Pj Gubernur atas kenang kenangan pohon cabe ini. Saya dapat satu kantong plastik" ujar Yuni, seorang ASN Pemprov Sulbar Dia menambahkan akan menanam pohon cabe tersebut di halaman rumahnya…

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, BKD Sulbar melalui Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan menggelar kegiatan Klarifikasi (Update Data) dan Tindak Lanjut terhadap PNS yang tidak pernah masuk kantor tanpa alasan yang sah. Berlangsung di Ruang Rapat BKD Sulbar, Kamis, 23 Januari 2025, kegiatan ini dipimpin langsung Sekretaris BKD Sulbar Suhamta, didampingi Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Ani Hamdayani. Turut hadir, para Kasubag Kepegawaian dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulbar. Fokus utama kegiatan ini adalah memperbaharui data ASN yang pembayaran gajinya telah dihentikan per Januari 2025, memberikan ruang bagi ASN untuk mengklarifikasi situasi mereka, serta memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, dalam pernyataannya menegaskan, kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen BKD dalam menegakkan disiplin ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menindaklanjuti ASN yang tidak memenuhi kewajiban mereka, tetapi juga memberikan ruang klarifikasi untuk memastikan data yang kami miliki akurat dan terkini. Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab ASN terhadap tugas dan fungsi mereka dalam melayani masyarakat Sulbar,” kata Suhamta. Senada dengan Suhamta, Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Ani Hamdayani menekankan pentingnya pemutakhiran data kepegawaian. “Kami terus mengawal dan memperbarui data kepegawaian agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Klarifikasi ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil, seperti penghentian gaji, dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti yang valid," ucapnya. BKD Sulbar juga mengimbau para ASN untuk aktif berkomunikasi dan mengikuti aturan disiplin yang telah ditetapkan. "Kedisiplinan ini adalah fondasi utama dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas," pungkas Ani. Sementara, Kepala BKD Sulbar,…

Makassar - Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait Pengembangan Integrasi Aplikasi E-Samsat dan Opsen Pajak Kendaraan ke Kantor Utama PT. Bank Sulselbar Makassar di Makassar, Kamis, 23 Januari 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPKPD Sulbar untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan. Kegiatan koordinasi ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi. Hadir, Plh. Kepala BPKPD Sulbar Murdanil, Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak dan Kasubid Teknologi Informasi Rosianah M. Nadir. Diskusi yang berlangsung menitikberatkan pada sinergi dengan Bank Sulselbar Utama Makassar untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, mudah diakses oleh masyarakat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Plh. Kepala BPKPD Sulbar, Murdanil mengatakan, integrasi aplikasi E-Samsat dengan opsen pajak kendaraan diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. "Dengan adanya sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan secara online dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Selain itu, hal ini juga membantu pemerintah dalam memantau dan meningkatkan pendapatan daerah secara lebih efektif," ujar Murdanil. Pengembangan aplikasi ini dirancang untuk mendukung pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui berbagai platform digital, seperti aplikasi mobile, e-wallet, hingga layanan perbankan. Selain itu, sistem integrasi ini juga akan menyertakan fitur-fitur tambahan, seperti pengingat jatuh tempo pembayaran dan akses informasi kepemilikan kendaraan. Selain membahas aspek teknis, konsultasi ini juga mencakup pembahasan terkait regulasi dan kebijakan yang harus diterapkan guna mendukung pelaksanaan sistem yang baru. Langkah ini menjadi salah satu strategi BPKPD Sulbar untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah. Dengan adanya pengembangan dan integrasi aplikasi ini, diharapkan masyarakat semakin antusias untuk mematuhi kewajiban pajaknya, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih…

Jakarta – Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), M. Natsir bersama Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Afrizal didampingi oleh Irban Wil. I, Irianto Masseno, Irban Wil. II, Suhendra, Irban Wil. III, Andi Nurlianti Nurdin, Irban Wil. Khusus, Khairani dan Tim WBS Inspektorat Sulbar melakukan Koordinasi Implementasi Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (WBS TPK) Terintegrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kamis, 23 Januari 2025. Bertempat di Ruang Rapat Bhinneka Tunggal Ika Gedung Merah Putih KPK RI, koordinasi ini diterima oleh Tim Biro Hukum KPK RI dan Tim Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI. "Koordinasi ini sangat strategis karena kita melihat pelaksanaan WBS di Sulbar ini cukup memberikan andil yang sangat besar di dalam upaya pencegahan korupsi di Sulbar, dengan berbagai capaian yang telah kita jalani bersama dan telah kita tindaklanjuti secara bersama antara KPK RI dan Inspektorat Sulbar," kata M. Natsir, Inspektur Inspektorat Sulbar. M. Natsir menyampaikan, WBS tersebut sudah berjalan beberapa tahun yang lalu dan pihaknya sudah melakukan beberapa kegiatan, yaitu pertama adalah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KPK RI dan Pemprov Sulbar dalam rangka penanganan pengaduan tindak pidana korupsi melalui aplikasi WBS. Kedua, melakukan beberapa penerimaan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat melalui aplikasi WBS dan telah ditindaklanjuti oleh Tim WBS. "Kita juga melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, ASN Pemprov Sulbar, lingkungan kampus, SMA/SMK dan jajaran pemerintah desa di Lingkup Pemprov Sulbar," ungkap Natsir. Dalam pertemuan, Tim Biro Hukum KPK RI membahas mekanisme perlindungan karir dan perlindungan ancaman fisik dan hukum bagi pelapor. Plt. Kepala Biro Hukum KPK RI, Iskandar Marwanto menjelaskan terkait perlindungan saksi di KPK RI, laporan pengaduan masyarakat tentang korupsi melalui WBS Integrasi KPK berupa jumlah laporan yang masuk ke KPK RI dari tahun ke tahun. "Output/hasil pelaporan pada pimpinan berupa tiga jenis hasil akhir putusan pimpinan, yakni…

MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menebar benih ikan nila di Kali Mamuju, Kabupaten Mamuju, Jumat 24 Januari 2025. Penebaran secara simbolik tersebut sebanyak lima puluh ribu bibit dam selebihnya disebar oleh warga setempat bersama staf Dinas Perikanan Kelautan Sulbar. Benih ikan nila menjadi salah satu program Pemprov Sulbar agar masyarakat bisa membudidayakan dan merasakan manfaatnya. Hadir Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Kadis DKP yang juga asisten Setda Sulbar Suyuti Marzuki, Kadis Kesehatan Drg. Asran, Kadispora Safaruddin , Kepala Diskominfo, Mustari Mula serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran pemprov Sulbar lainnya. "Hari ini kita berada di pinggir sungai Kali Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana kita punya program menebar benih ikan nila," kata Bahtiar. Ia menambahkan penebaran benih ikan nila bukan hanya diberikan kepada masyarakat saja, melainkan ditebar juga di fasilitas publik. "Jadi sejak awal saya sudah minta ke teman-teman di Dinas Kelautan dan Perikanan. Kita punya rencana tahun ini akan menebar bibit ikan nila seratus juta satu tahun," tambahnya. Sementara itu, pelan-pelan mulai dibangun pusat pembenihan untuk mendukung program tersebut, dimana nantinya bibitnya dibagikan ke masyarakat. "Dipelihara masyarakat dan semua sungai, danau hingga bendungan ditebar benih ikan nila," ungkapnya. Dia berharap masyarakat dalam waktu enam bulan bisa dinikmati hasilnya, karena tidak perlu diperhatikan makanannya. "Kalau mancing sudah ada ikannya, mungkin ratusan tahun lalu banyak ikannya tapi sekarang sudah tidak ada. Makanya harus dikasih bibit supaya masyarakat sekitar bisa merasakan manfaatnya," ujarnya. Apalagi, kelebihannya kalau di sungai tempatnya netral, semua masyarakat boleh memancing ikannya ketika sudah besar. "Semua boleh mengambil hasilnya, tapi tentu sebagai pemerintah sangat berharap agar memelihara sungai. Tidak banyak sampah biar ikannya berkembang, ini kita tebar di sungai kabupaten lain seperti di Mamuju Tengah," harapnya. Sedangkan, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras menuturkan sangat senang dan mendukung program ini yang berdampak langsung kepada masyarakat.…

MAMUJU --Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar event pameran unggulan UMKM Sulbar Kemilau Ngalo Manakarra, di Matos Mamuju, Kamis (23/01/2025) Turut hadir pimpinan OPD, forkopimda Sulbar dan pelaku usaha serta pecinta batu ngalo. Event ini bakal digelar beberapa hari dirangkaikan dengan Turnamen Domino Nasional pada 24 Januari 2024. Selain pameran batu ngalo panitia yang bekerjasama dengan Bank Indonesia juga menghadirkan pengusaha UMKM yang menjadi binaan BI Sulbar. Seperti UMKM keripik pisang, UMKM keripik kelor, madu hutan, gula aren, tenun khas Mandar serta kerajinan lainnya. Sementara itu jejeran hiasan batu ngalo yang dominan warna ungu tersebut mewarnai pameran kali ini yang berlangsung di Mall Matos. Sebelumnya pameran batu ngalo berlangsung di Marassa Corner Pemprov Sulbar. Dalam pameran ini ada batu ngalo yang belun terukir juga batu ngalo yang telah berbentuk cincin. Bukan hanya pameran UMKM dan Batu Ngalo, Panitia Pelaksana juga menghadirkan pameran benda pusaka Sulbar. Jejeran badik, parang dan benda benda bersejerah lainnya dapat andak saksikan saat berkunjung ke Matos. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, batu ngalo merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Sulbar. Sehingga diharapkan Pemda se Sulbar memberi penghargaan dan keistimewaan terhadap batu ngalo. Untuk itu Bahtiar juga mengapresiasi para pecinta batu Ngalo yang memberi perhatian terhadap kekayaan daerah. "Dari kita lah yang memberi penghargaan dan keistimewaan dengan adanya Batu Ngalo ini. Tidak banyak daerah yang memiliki hal yang khas, dan di Sulbar banyak, termasuk batu ngalo ini," ucap Bahtiar. Kedepannya, lanjut Bahtiar berharap agar setiap nasional membiasakan menghadirkan pameran batu ngalo. Dia juga percaya, kehadiran Gubernur nantinya akan jauh lebih menghargai Batu Ngalosebagai salah satu yang khas di Sulbar. Usai secara resmi membuka pamera, Pj Bahtiar bersama jajarannya dan Forkopimda mengunjungi stand pameran UMKM dan Batu Ngalo. (Rls)

MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin meninjau perkebunan di Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis 23 Januari 2025. Perkebunan ini merupakan langkah pemerintah mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Alhamdulillah kami berkunjung ke Desa Beru-beru melihat perkebunan 10 hektare luasnya," kata Bahtiar. Ia menambahkan pada tahun 2024 lahan tersebut di hibahkan Pemprov Sulbar ke Korem 142/Tatag. "Ini dikelola Kodim 1418 Mamuju. Jadi ini khusus dipusatkan untuk ketahanan pangan sejak Juli tahun 2024," tambahnya. Setelah berjalan tujuh bulan sudah kelihatan hasil ketahanan pangan yang dilakukan Korem 142/Tatag. "Disini ada cabe, pisang cavendish, kolam ikan, hingga sapi. InshaAllah ini akan berkembang dan menjadi pusat edukasi ketahanan pangan," ungkapnya. Sehingga, dia bangga dan mengapresiasi atas kinerja yang dilakukan TNI dimana betul-betul dimanfaatkan lahan hibah Pemprov Sulbar. "Jadi benar-benar dimanfaatkan dan ini sudah dilakukan sebelum ada perintah Presiden. Program ketahanan pangan kita sudah berjalan dengan kerjasama TNI dan para petani," ujarnya. Kedepan, lanjut Bahtiar kawasan ini bisa menjadi pusat untuk pendidikan petani bagaimana menanam holtikultura yang memiliki nilai ekonomis. "Ini bisa menjadi sumber program makan bergizi gratis. Jadi ada pertaniannya dan ada peternakan serta perikanannya, saya kira Pemkab bisa belajar dari sini termasuk daerah lain bekerjasama Kodim," paparnya. Sedangkan, Pjs Danramil Kalukku Letda Syamsuddin menyampaikan kunjungan Pj Gubernur tentu membawa semangat dalam menciptakan ketahanan pangan. "Disini kita ada kandang ayam, sapi, dan tanaman holtikultura. Jadi lahan ini kita berdayakan masyarakat untuk bekerja," ucapnya. Selain itu, tanaman holtikultura di area tersebut diantaranya ada pepaya, pisang cavendish, hingga cabe. "Kami harap kedepannya program ketahanan pangan ini terus berlanjut dan berkembang. Sehingga bisa menyuplai terutama program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menyambut baik keputusan pemerintah pusat terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Pilkada serentak 2024. Dimana, DPR dan pemerintah bersepakat dalam hal penentuan waktu pelaksanaan pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan serentak tahun 2024 yang lalu. Bagi kepala daerah hasil Pemilihan tanpa ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah ditetapkan oleh KPU, serta sudah diusulkan oleh DPRD ke Presiden RI/Menteri Dalam Negeri, jadwal pelantikannya digelar pada tanggal 6 Februari 2025. "Saya menyambut baik keputusan pemerintah dan DPR melaksanakan pelantikan Gubernur dan Wagub serta Bupati/walikota terpilih yang tak ada sengketa MK pada tanggal 6 Februari 2025. Agar masa transisi pemerintahan tidak terlalu lama," kata Bahtiar, Kamis 23 Januari 2025. Ia menambahkan, bahwa seperti yang sering disampaikan lebih cepat lebih bagus. Karena khusus Sulbar kekosongan gubernur definitif sudah lebih 2,5 tahun atau hampir 3 tahun. "Masa transisi terlalu lama kurang baik dari sisi praktek demokrasi dan tatakelola pemerintahan," tambahnya. Sehingga, setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih bisa langsung dilaksanakan serah terima jabatan. "Kami mendukung beliau (SDK) dan beliau adalah mantan amggota komisi IV DPR RI yang membidangi ketahanan pangan nasional, maka kami yakin hal-hal yang dilaksanakan beberapa waktu terakhir ini pasti beliau lanjutkan sesuai arahan presiden swasembada pangan secepatnya," ungkap Bahtiar. Apalagi, kata Bahtiar, dirinya intens membangun komunikasi setelah KPU Sulbar menetapkan pasangan SDK-JSM sebagai Gubernur dan Wagub terpilih. "Bahkan kami berkeyakinan gubernur terpilih akan lebih meningkatkan akselerasi dan mengalokasikan proporsi APBD provinsi untuk ketahanan pangan dan menjadikan Sulbar sebagai lumbung pangan Indonesia baik sektor pertanian, tanaman holtikultura, perikanan dan peternakan sebagai kekuatan sumber daya alam Sulbar," tandasnya.(rls)

Mamuju - Dalam rangka mempersiapkan kelancaran pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat teknis pada Selasa, 21 Januari 2025. Bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, acara ini dihadiri seluruh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan misi serta menyusun langkah strategis dan inovatif dalam mendukung kelancaran proses pengadaan di lingkup Pemprov Sulbar. Rapat dipimpin langsung Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Arianto. Dalam arahannya, menekankan pentingnya sinergi antar Perangkat Daerah (PD) dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses pengadaan. "Tahun 2025 akan menjadi tantangan baru bagi kita semua. Penguatan koordinasi, inovasi teknologi, dan peningkatan kompetensi SDM adalah langkah yang tidak bisa ditawar lagi untuk memastikan pengadaan berjalan lancar," tegasnya. Pembahasan juga meliputi peningkatan pemanfaatan platform digital, seperti e-Katalog dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), guna mempercepat proses pengadaan. Di sisi lain, pengembangan kapasitas SDM menjadi perhatian penting dengan perencanaan pelatihan teknis dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan langkah-langkah strategis yang telah disusun, Biro PBJ Setda Sulbar optimistis dapat menghadapi tantangan pengadaan di tahun 2025. Upaya ini tidak hanya untuk mempercepat proses pengadaan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar