Mamuju - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Munandar Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis, Selasa 4 Februari 2025. Rakor bersama Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwignyo dan Deputi II BIN Pusat Brigjen TNI Bayu Permana ini dilaksanakan serentak se-Indonesia melalui video conference. Rakor dihadiri melalui video conference dari Rupatama Kantor Binda Sulbar. Turut hadir Kabinda Sulbar Romi Setiawan, dan Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Kegiatan ini juga dihadiri seluruh Binda dan pemerintah provinsi se-Indonesia. Dalam teleconference tersebut, Deputi II BIN Pusat dan Deputi BGN menyampaikan agar pemerintah daerah bisa mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah. Menanggapi arahan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya menegaskan pemerintah daerah di Sulbar mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. “Dengan mendengarkan arahan Pak Deputi II BIN Pusat dan Deputi BGN, maka tentu kita daerah (Sulbar) akan mengikuti kebijakan Bapak Presiden dalam hal menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah,” kata Munandar. Hanya saja, lanjut Munandar, kebijakan tersebut tentunya akan membatasi semua kebijakan daerah, dengan memangkas hampir semua anggaran, agar dapat menghemat untuk menguatkan Program Makan Bergizi Gratis. “Yaa konsekuensinya kebijakan anggaran untuk infrastruktur dan kegiatan - kegiatan yang tidak mengarah pada ketahanan pangan dipangkas. Sudah ada edaran untuk semua daerah terkait pemangkasan anggaran,” tutup Munandar. Terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Rakor Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan sekali dalam sepekan untuk pemantapan dan evaluasi semua permasalahan yang ditemui di daerah. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dalam rangka bulan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional yang dilaksanakan Februari hingga Maret 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melaksanakan vaksinasi PMK di enam kabupaten. Langkah ini diambil untuk segera mengatasi penyebaran PMK di wilayah Sulbar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan vaksinasi yang sasaran utamanya berupa ruminansia besar seperti sapi dan kerbau sudah dilaksanakan sejak Januari lalu dan masih terus ditingkatkan lagi capaiannya. “Selama bulan vaksinasi ini, kami rencana akan melakukan vaksinasi PMK sekitar 9.000 dosis dari total vaksin yang telah diterima sebanyak 11 ribu dosis,” ungkap Nur Kadar, Rabu (5/2/2025). Nur Kadar menambahkan, hingga 4 Februari 2025, total laporan vaksinasi PMK di Sulbar mencapai 2.772 dosis dari jumlah vaksin CRS, APBN Kementan maupun Vaksin Mandiri. Sementara itu, Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Sulbar sekaligus Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Vaksinasi PMK di seluruh kabupaten di Sulbar. Menurutnya, mereka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan vaksinasi PMK yang tidak mengenal lelah. Disamping itu, Ia meminta peternak untuk dapat bersinergi bersama pemerintah pusat dan daerah dengan mendukung kegiatan vaksinasi PMK ini. Karena dengan vaksinasi ini, ternak mereka akan meningkat kekebalan tubuhnya dari PMK sehingga dapat mengurangi kerugian ekonomi peternak. “Peternak dapat menghubungi petugas dinas atau pusat pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan) terdekat untuk mendapatkan vaksin, atau dapat mengubungi Hotline 0811-1182-7889,” ujarnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dalam rangka bulan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional yang dilaksanakan Februari hingga Maret 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melaksanakan vaksinasi PMK di enam kabupaten. Langkah ini diambil untuk segera mengatasi penyebaran PMK di wilayah Sulbar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan vaksinasi yang sasaran utamanya berupa ruminansia besar seperti sapi dan kerbau sudah dilaksanakan sejak Januari lalu dan masih terus ditingkatkan lagi capaiannya. “Selama bulan vaksinasi ini, kami rencana akan melakukan vaksinasi PMK sekitar 9.000 dosis dari total vaksin yang telah diterima sebanyak 11 ribu dosis,” ungkap Nur Kadar, Rabu (5/2/2025). Nur Kadar menambahkan, hingga 4 Februari 2025, total laporan vaksinasi PMK di Sulbar mencapai 2.772 dosis dari jumlah vaksin CRS, APBN Kementan maupun Vaksin Mandiri. Sementara itu, Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Sulbar sekaligus Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Vaksinasi PMK di seluruh kabupaten di Sulbar. Menurutnya, mereka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan vaksinasi PMK yang tidak mengenal lelah. Disamping itu, Ia meminta peternak untuk dapat bersinergi bersama pemerintah pusat dan daerah dengan mendukung kegiatan vaksinasi PMK ini. Karena dengan vaksinasi ini, ternak mereka akan meningkat kekebalan tubuhnya dari PMK sehingga dapat mengurangi kerugian ekonomi peternak. “Peternak dapat menghubungi petugas dinas atau pusat pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan) terdekat untuk mendapatkan vaksin, atau dapat mengubungi Hotline 0811-1182-7889,” ujarnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pertumbuhan ekonomi triwulan IV Provinsi Sulbar Tahun 2024. Pada triwulan IV 2024, Ekonomi Sulbar tumbuh sebesar 6,65 persen jika dibandingkan dengan triwulan IV-2023 (yoy). Dan tumbuh 3,14 persen dibanding triwulan III-2024 (q-to-q). Secara kumulatif ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,76 persen jika dibandingkan dengan 2023. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada kategori pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen PKRT. Kategori lapangan usaha memberikan kontribusi pertumbuhan yakni pertambangan dan penggalian 9,71 persen, pengadaan listrik dan gas 9,65 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,28 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2024 utamanya disumbang oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang andil sebesar 1,88 poin, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 0,59 poin dan konstruksi 0,48 poin. Struktur PDRB Sulawesi Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 menunjukkan perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi oleh kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 46,11 persen. PJ Bahtiar mengutarakan, APBD Sulbar sebagian besar disumbang dari dana transfer pusat, sementara itu pemerintah saat ini melakukan penghematan, bahkan Sulbar harus melakukan penyesuaian anggaran hingga Rp300 miliar. Namun, dari data tersebut PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin optimis Sulbar memiliki harapan kedepan. Kuncinya adalah mengoptimalkan sektor pertanian dalam arti luas, peternakan, dan kelautan dan perikanan. Ketiga sektor ini, kata Bahtiar adalah sektor yang dapat diandalkan di Sulbar, mayoritas masyarakat Sulbar adalah petani nelayan, masih banyak lahan belum terkelola dan pH tanah yang subur.. "Sulbar punya banyak potensi, makanya saya sampaikan , kita ini daerah yang sebetulnya sudah kaya. Kita tidak boleh lagi bermalas-malasan, harus turun bertani, beternak, pelihara ikan, manfaatkan air sungai yang mengalir, tambah produksi yang selama ini kita sudah kerjakan. Ini yang perlu kita tumbuhkan,"…

MAMUJU - Rencana sekuriti Pemprov Sulbar akan rumahkan sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 65 ayat 3. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pasal 96 ayat 3 PPPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai Non-PNS dari atau Non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan itu dengan berat hati Pemprov Sulbar mengambil kebijakan akan merumahkan sementara waktu para sekuriti yang bekerja di lingkup perkantoran Pemprov Sulbar. Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle mengatakan , kebijakan ini diambil sesuai aturan yang berlaku. "Kita sangat berat, karena keberadaan sekuriti selama ini sangat membantu Pemprov Sulbar. Tapi kita juga tidak bisa menabrak aturan," kata Anshar, Rabu 5 Februari. Sebab, lanjut Anshar jika dipaksakan maka Pemprov Sulbar akan mendapat sanksi karena melanggar ketentuan yang berlaku. Namun, Karo Umum Sulbar akan mencarikan solusi terbaik bagi puluhan sekuriti yang direncanakan di rumahkan. "Kita carikan solusi, pertama mencarikan wadah atau perusahaan yang bisa menampung sekuriti dan peluang kerja lainnya," bebernya. Kedua, sebagai tanggungjawab moril dirinya siap jadi bapak asuh para sekuriti yang dirumahkan selama mereka belum mendapatkan pekerjaan tetap. "Kita juga akan mensupport para tenaga sekuriti untuk mengembangkan diri sesuai potensi masing-masing. Misalnya ada perbengkelan, bertani dan bidang lainnya," tandasnya.(rls)

Mamuju - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Wilayah (Binwil) secara daring via Zoom pada Selasa (04/02/2025). Rapat ini bertujuan untuk memperdalam kesiapan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy hadir sebagai narasumber dalam rapat tersebut. Ia memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan PKG di Sulbar. Menurutnya, kesiapan layanan kesehatan mulai dari tenaga medis hingga logistik menjadi prioritas penting. “Kami berkomitmen untuk memastikan layanan kesehatan gratis ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Kesiapan tenaga medis, peralatan, serta dukungan lintas sektor menjadi perhatian utama kami,” ujar Asran Masdy. Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer dari Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yang memberikan pendampingan serta penguatan persiapan teknis. Ia menegaskan pentingnya memastikan seluruh aspek persiapan berjalan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan. “Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan PKG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, dengan mematuhi standar layanan yang berlaku,” jelasnya. Rapat ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai pihak yang terlibat sepakat untuk terus berkolaborasi demi memastikan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis terlaksana dengan sukses. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, PKG di Sulbar diharapkan mampu menjadi upaya nyata dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat secara luas. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) St. Suraidah Suhardi dan Munandar Wijaya turut mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dalam kunjungan ke Pasar Central (Lama) Mamuju, Senin, 3 Februari 2025. Kunjungan ini guna memantau stabilitas pasokan dan harga pangan. Dalam kunjungan ini juga hadir Kepala BI Sulbar, perwakilan Polda Sulbar, Korem 142/Tatag, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar dan jajaran Pemkab Mamuju. Usai kunjungan di Pasar Central Mamuju, Pj. Gubernur Bahtiar bersama rombongan meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Taman Karema, Mamuju. Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengatakan, kegiatan itu merupakan cara pemerintah melakukan stabilisasi harga. Ia menegaskan, sebagai pemerintah daerah harus melindungi masyarakat, baik pedagang maupun konsumen. "Pedagang maupun konsumen, kita lindungi untuk mendapatkan harga yang bagus untuk mempengaruhi siklus ekonomi yang lain," tegasnya. Pj. Bahtiar bersyukur harga pangan saat ini relatif stabil, mulai dari cabai, bawang, ikan, hingga telur. Misalnya, harga telur masih di kisaran Rp. 50 ribu per rak dan beras premium rata-rata Rp. 14 ribu perkilogram. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya menyampaikan kepada Pj. Gubernur Sulbar untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan atau kelangkaan stok pangan jelang ramadhan. “Insya Allah semua tersedia dan harga tetap stabil sampai memasuki bulan ramadhan nanti. Dan ini harus rutin dilakukan,” kata Munandar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Istighosah dan Doa Bersama dalam rangka Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke 120. PJ Gubernur Bahtiar hadir bersama Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Adnan Nota yang juga sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Provinsi Sulawesi Barat, dan seluruh keluarga besar NU di Sulbar, berkumpul di Pelataran Aula Outdor Dandim 1418 Mamuju, Senin (03/02/2025) PJ Bahtiar sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri mengurus seluruh ormas di Indonesia, sehingga dia tahu betul bagaimana kontribusi NU dalam mengawal kemerdekaan. "NU turut mengawal keberlangsungan kemerdekaan," kata Bahtiar. Ia melanjutkan, NU sebagai organisasi pergerakan, membawa doktrin soal kebangsaan-kenegaraan, dengan basis agama Islam. Berbagai tantangan dihadapi daerah tidak lepas dari peran NU dalam menjaga kekompakan antar warga. Termasuk dalam menghadapi pilkada. Pilkada Sulbar berjalan aman dan damai. "Terima kasih yang tak tehingga kepada NU seluruh Indonesia, khususnya NU Sulbar yang selama ini membangun Sulbar sebagai sebuah provinsi yang baru meng-otonomi 20 tahun lalu. Perjuangan masih sangat panjang," ucap Bahtiar melalui sambutannya. Untuk itu pula, dihadapan keluarga besar NU Sulbar, PJ.Bahtiar menyampaikan kondisi yang dialami negara saat ini. Penghematan anggaran membuat program pembangunan di sejumlah sektor di daerah harus tersendat. Negara sedang melakukan penghematan. Bahkan anggaran infrastruktur nyaris tak ada untuk tahun 2025. "Tidak ada pembangunan infrastuktur dalam setahun. Dana infrastruktur hampir nol rupiah, Jadi jangan terlalu banyak berharap membangun daerah ini dengan APBN-APBD, Ini harus saya sampaikan apa adanya agar tidak terlalu berharap membangun Sulbar ini bersumber dari APBD," kata Bahtiar. Bahtiar mengatakan, NU tahu betul bagaimana Indonesia pada tahun 45 hingga 60-an membangun tanpa APBN. Kekuatan utamanya adalah rakyat. Untuk itu, Bahtiar berharap melalui NU dapat kembali membangkitkan semangat rakyat untuk menambah pendapatan tanpa mengharap instruksi pemerintah. "Minta tolong. Kepada NU Menjadi contoh bagi rakyat bagaiaman membangun daerah ini dengan…

Mamuju - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan efektivitas kerja, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan sosialisasi tugas dan fungsi kepada Tim Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Senin, 3 Februari 2025. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Dinas Kominfo SP Sulbar, Andi Hidayah Arif. Bertempat di Ruang Sekretariat Dinas Kominfo SP Sulbar, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan optimalisasi peran masing-masing anggota tim dalam mendukung implementasi SPBE di lingkungan Dinas Kominfo SP Sulbar. Sekretaris Dinas Kominfo SP Sulbar, Andi Hidayah Arif menyampaikan, sasaran utama dari kegiatan itu adalah seluruh anggota Tim Pengelola SPBE di lingkungan Dinas Kominfo SP. "Anggota tim ini diberikan pemahaman mengenai Struktur Kerja Tim serta strategi implementasi SPBE agar selaras dengan kebijakan nasional dan daerah," kata Hidayah Arif. Hidayah Arif menekankan, dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap tugas dan fungsi, diharapkan setiap anggota tim dapat menjalankan perannya secara maksimal guna meningkatkan layanan pemerintah berbasis Elektronik. "Kami minta setiap anggota tim agar lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing," ucapnya. Ia menambahkan, ke depan, hasil dari sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penerapan SPBE, mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarkat dalam mengakses layanan publik secara lebih muda dan cepat. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula dalam penyampaiannya menegaskan bahwa Implementasi SPBE yang efektif dapat meningkatkan transparansi, efisiensi dan kualitas layanan publik. “Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap Tim Pengelola SPBE semakin siap dalam menghadapi tantangan digitalisasi pemerintahan dan mampu memberikan solusi inovatif dalam pengelolaan layanan berbasis teknologi informasi,“ ujarnya. (rls)

Mamuju - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan peninjauan langsung perkembangan harga pangan di Pasar Tradisional Mamuju, Senin 3 Februari 2025. Dilanjutkan, rombongan meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Taman Karema, Kabupaten Mamuju. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya Ramlan, Kepala BI Sulbar, perwakilan Polda Sulbar, Korem 142/Tatag, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran Pemkab Mamuju. "Alhamdulillah hari ini kita bersama forkopimda provinsi dan kabupaten, serta tim pengendali inflasi mengecek perkembangan harga pangan di pasar sentral (Pasar Lama) Mamuju," kata Bahtiar. Saat pengecekan dan meninjau langsung, lanjut Bahtiar mengungkapkan bahwa harga pangan relatif stabil semuanya. "Mudah-mudahan harga ini bertahan sampai memasuki bulan suci ramadan. Mulai cabe, bawang, ikan, hingga telur stabil semua harganya seperti telur harganya Rp 50 ribu per rak dan beras premium rata-rata Rp 14 ribu per kilo," ungkapnya. Namun, yang perlu menjadi perhatian untuk diantisipasi saat ini dan kedepan yakni gula pasir. Meskipun harganya relatif stabil stoknya harus dijaga, karena kalau gula merah stoknya banyak. "Gula pasir ini harganya stabil, tapi stoknya mulai berkurang di pasaran. Kalau lain-lainnya stabil semua, makanya kita laksanakan juga GPM hari ini untuk mengendalikan harga pangan," bebernya Selain itu, keduanya harus dilingungi baik itu pedagang maupun konsumennya, sehingga tidak ada yang dirugikan setiap langkah pengendalian inflasi. "Kita lindungi konsumen agar mendapat harga bagus, begitupun pedagang kita juga jaga agar tidak rugi. Jadi sesuai takaran harga patokan eceran menjadi acuan kita," tandasnya.(rls)