Mamuju – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah bersama jajaran mengucapkan Dirgahayu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ke-17 (26 Januari 2025). "Dirgahayu BNPB yang ke-17, kami dari BPBD Sulbar mengucapkan terima kasih atas sinergi, bimbingan, dan dukungan yang selama ini diberikan kepada kami di daerah. Semoga BNPB terus menjadi garda terdepan dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana," kata Yasir Fattah, dalam pernyataan Selasa 28 Januari 2025. Yasir Fattah mengungkapkan peran BNPB dalam memimpin upaya penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Disampaikan, BNPB telah menjadi mitra strategis BPBD di berbagai daerah, khususnya dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan, serta koordinasi tanggap darurat di lapangan. "Kehadiran BNPB sangat signifikan dalam mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, termasuk di wilayah Sulbar yang memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi ancaman gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi lainnya," jelasnya. Sejalan dengan tema peringatan Dirgahayu BNPB ke-17, yaitu "Sinergi Menuju Indonesia Tangguh Bencana", Yasir Fattah mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra strategis untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari peringatan ini, BPBD Sulbar juga berencana mengadakan berbagai kegiatan, seperti simulasi tanggap darurat, pelatihan kebencanaan, dan kampanye kesadaran masyarakat terkait mitigasi risiko bencana. "Kami berharap perayaan ini menjadi momentum untuk terus memperkuat semangat bersama dalam mengurangi risiko bencana demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya. Selamat Dirgahayu BNPB ke-17! Mari bersama wujudkan Indonesia yang tangguh dalam menghadapi bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju, -- PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas perhatian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban bencana di Mamuju. Bantuan BNPB berupa Dana Siap Pakai (DSP) serta dukungan logistik kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam rangka penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor. Bantuan ini diserahkan langsung oleh tim BNPB yang terdiri dari Berton Suar Pelita Panjaitan, Direktur Mitigasi Bencana, Jahidin Chilo, Tenaga Ahli Kepala BNPB, serta Yan Namora, Tenaga Ahli Kepala BNPB. Bantuan tersebut diterima oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, di Kantor Bupati Mamuju Adapun bantuan yang diberikan meliputi Dana Siap Pakai senilai Rp 150.000.000 untuk mendukung operasional penanganan darurat. Selain itu, BNPB juga menyalurkan berbagai kebutuhan logistik berupa sembako, hygiene kit, selimut, dan pompa Alcon guna mendukung masyarakat terdampak bencana. Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi situasi darurat bencana. "BNPB terus berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada daerah yang terdampak bencana. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan darurat dan meringankan beban masyarakat yang terdampak," ujarnya. Sementara itu, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPB atas bantuan yang diberikan. "Kami sangat mengapresiasi perhatian dan bantuan dari BNPB. Bantuan ini akan segera kami distribusikan kepada masyarakat yang terdampak, terutama di wilayah yang mengalami dampak terparah akibat banjir dan tanah longsor," kata Sutinah. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Mamuju dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, rumah warga, serta menghambat aktivitas masyarakat. Pemerintah daerah bersama tim gabungan terus berupaya melakukan evakuasi, distribusi bantuan, serta langkah-langkah pemulihan pasca-bencana. Dengan adanya bantuan dari BNPB, diharapkan proses penanganan darurat dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. (Rls)

MAMUJU - Pj Sekprov Sulbar, Amujib didampingi Karo Tapem Sulbar, membuka secara resmi Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPDP) Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2025 di Hotel Maleo makassar, 29-31 Januari 2025. Pj Sekprov Sulbar, Amujib mengatakan ini bagian pelaksanaan perundang-undangan terkait bimbingan teknis penyusunan LPDP. "Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita ingin memberikan gambaran ilustrasi pencapaian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan," kata Amujib. Ia juga mengarahkan bahwa ini adalah rangkaian muara kegiatan Pemprov Sulbar dalam satu tahun yakni tahun 2024. "Ada beberapa catatan penting dalan proses perbaikan perencanaan tahun 2025 dan clear. Tapi bagaimana tahun 2026 catatan ini sampai dimana pencapaian kita," tambahnya. Sementara itu, hasil sebenarnya bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya bisa dilihat. "Jadi mari kita mengasa kepekaan kita kerja hari ini dengan kondisi aktual di lapangan," ungkapnya. Ia berharap bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan, Karo Tapem Pemprov Sulbar Arianto menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan bimbingan teknis kepada operator masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Ini kebijakan yang dimana setiap tahun kita laporkan seluruh kegiatan Pemprov Sulbar dalam satu tahun. Jadi lebih mempertajam lagi keterampilan para operator," ucap Arianto. Diharapkan laporan yang baik dalam pelaksanaan program Pemprov Sulbar termuat dalam semua laporan. "Jadi tidak ada lagi kegiatan yang tidak terlapor. Karena ini sering terjadi, sehingga ini kedepan bisa mendapatkan nilai baik," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas kepedulian Kementerian Sosial telah mendistribusikan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Mamuju. Pj Bahtiar juga berterima kasih atas kekompakan OPD Pemprov, Pemkab Mamuju, dan instansi vertikal lainnya kompak dalam penanggulangan bencana. "Terima kasih tim pemangggulangan yang kompak dil lapangan sejak minggu sore sampai saat ini terus menolong warga. Terutama satuan TNI Korem, Kodim dan Lanal Mamuju, Basarnas, BPBD Prov Sulbar dan kab, tim Kesehatan, relawan" ujar Pj Bahtiar. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Wahab Hasan Sulur mengatakan bantuan Kemensos ini rencananya akan tiba 29 Januari 2025 "Bantuan ini berdasarkan kebutuhan dari hasil pantauan di lapangan," ucap Wahab. Adapun bantuan dari Kemensos, berupa, Makanan Siap Saji, Makanan Anak 2024, Selimut A2023, kasur, dan tenda keluarga, tenda darurat dan bantuan logistik lainnya Barang tersebut dikirim pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 dari Gudang Sentra Nipotewe Palu ke Lokasi Bencana atau melalui Dinsos Kabupaten Mamuju - Provinsi Sulawesi Barat. Barang tersebut digunakan untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. "Ini akan diserahkan di beberapa titik, terutama yang terdampak longsor di Tamasapi," tandasnya. (Rls)

Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Jumat 24 Januari 2025. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi terkait tugas dan fungsi komisi terhadap mitra kerjanya. Kedatangan rombongan DPRD Sidrap di Kantor DPRD Sulbar disambut Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya, didampingi sejumlah Anggota DPRD Sulbar yaitu Irwansatya Putra P, Syarifuddin, M. Khalil Gibran, Mulyadi Bintaha serta Fredy Boy. Hadir pada kunjungan kerja ini yakni Wakil Ketua DPRD Sidrap Arifin Damis dan sejumlah Anggota Komisi-Komisi DPRD Sidrap, yakni Muh. Albar, Rusman, Agus Syamsuddin, A. Isman dan anggota DPRD lainnya. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya mengatakan, kolaborasi antarlembaga legislatif sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. “Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai upaya bersama dalam memperdalam pemahaman terkait tugas dan fungsi komisi, serta bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan mitra kerja masing-masing,” ujar Munandar. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidrap, Arifin Damis mengapresiasi penerimaan yang diberikan oleh DPRD Sulbar dan berharap hasil dari konsultasi itu dapat memberikan wawasan baru dalam meningkatkan kinerja komisi di DPRD Sidrap. Pertemuan ini di akhiri dengan diskusi interaktif yang membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas komisi, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat peran DPRD dalam pembangunan daerah. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Masyarakat Gentungan Raya dan Kanang-Kanang terkait dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas tambang pasir milik CV. Sinar Harapan di Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulbar. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, Rabu, 22 Januari 2025, RDPU dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Sulbar Syarifuddin, didampingi Anggota Komisi II DPRD Sulbar Khalil Gibran dan Zulfakhri. Turut hadir, DLHK, Dinas Kehutanan, ESDM, PTSP, Kesbangpol, Balai Sungai, Camat Kalukku, Kepala Desa, CV. Sinar Harapan dan Aliansi Masyarakat. Dalam RDPU ini, Haruna Syam, salah satu masyarakat terdampak menyampaikan aspirasi dan keluhan mengenai dampak negatif ditimbulkan oleh operasi tambang pasir, termasuk kerusakan lingkungan, pencemaran air, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Mereka meminta perhatian serius dari pihak pemerintah dan DPRD untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Adapun rekomendasi teknis yang detail apakah betul dampak ini dilakukan oleh pihak perusahaan atau dampak ini murni betul-betul karena alam. Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Syarifuddin mengapresiasi Aliansi Masyarakat Gentungan Raya dan Kanang-Kanang karena santun dalam menyampaikan aspirasi. Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu belum ada kesimpulan apakah CV. Sinar Harapan selaku pengelola tambang pasir telah melakukan suatu pelanggaran, karena penjelasan dari OPD terkait harus melakukan peninjauan lebih dalam lagi atau peninjauan langsung ke lapangan, untuk mencocokkan peta tambang dengan situasi kerusakan dampak dari perusahaan itu sendiri. "Jadi saya rasa DLHK, ESDM, Balai Sungai, PTSP, Dinas Kehutanan, camat serta kepala desa alangkah bagusnya kita berkunjung dan mengambil suatu kesimpulan untuk melakukan pertemuan lagi kedepannya," ucap Syarifuddin. Setelah mendengarkan penjelasan baik dari CV. Sinar Harapan dan OPD terkait dalam RDPU, sebagai bentuk perhatian pemerintah dan DPRD, maka sehari setelahnya yakni pada Kamis 23 Januari 2025 dilakukan peninjauan langsung di empat desa terdampak, yaitu Desa Gentungan Raya, Gentungan Timur, Gentungan Induk dan…

Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) dalam membangun sistem manajemen kebencanaan yang lebih baik di Sulbar. Sebagai langkah awal, atas arahan Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar Husain Mansyur, melakukan diskusi dengan Kepala Pusat Studi Kebencanaan UNHAS Ilham Alimuddin, di Makassar, pada Kamis 25 Januari 2025. Dalam diskusi membahas sejumlah isu strategis mengenai pengelolaan kebencanaan, termasuk dokumen kebencanaan yang akan membantu ke depan antara BPBD Sulbar dan UNHAS. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar, Husain Mansyur menekankan pentingnya penyusunan dokumen kebencanaan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana di Sulbar. "Kerja sama dengan akademisi dan ahli kebencanaan sangat penting untuk menyusun strategi yang berbasis pada data dan penelitian terkini," pungkasnya. Kepala Pusat Studi Kebencanaan UNHAS, Ilham Alimuddin memberikan apresiasi atas upaya BPBD Sulbar dalam merencanakan dokumen kebencanaan yang lebih sistematis. Ia pun menyatakan kesiapan Pusat Studi Kebencanaan UNHAS untuk memberikan dukungan, serta pengembangan kapasitas SDM yang terkait dengan kebencanaan. Kedua pihak juga membahas kedepannya akan membuat Nota Kesepahaman (MoU) yang akan menjadi landasan bagi kolaborasi lebih lanjut antara BPBD Sulbar dan UNHAS, baik dalam hal penelitian kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, maupun pembangunan infrastruktur yang ramah bencana. Kedepannya MoU ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya mitigasi dan respons bencana di wilayah Sulbar. Husain Mansyur berharap, melalui kolaborasi itu, Sulbar dapat semakin siap menghadapi potensi ancaman bencana dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset yang dihasilkan oleh UNHAS dalam meningkatkan kebijakan kebencanaan di daerah tersebut. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengungkapkan harapannya bahwa diskusi itu akan menghasilkan kerja sama tidak hanya akan memperkuat kapasitas BPBD Sulbar, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana. "Dengan adanya dukungan dari UNHAS, kami yakin dapat mengembangkan program-program yang lebih…

MAMUJU -- Pemprov Sulawesi Barat menyatakan turut berbelasungkawa kepada korban bencana alam tanah longsor di Dusun Tamasapi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Sulbar yang terjadi pada Minggu tanggal 26 Januari 2025, pukul 23.15 Wita. "Kami turut berbelasungkawa dan menyatakan duka sedalam dalamnya terhadap korban dan penyintas bencana longsor di Mamuju. Insya Allah, Pemprov selalu hadir di tengah tengah warga yang terdampak longsor" ujar Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, Senin 27 Januari 2025. Bahtiar mengungkapkan bahwa pihaknya dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulbar sejak minggu telah bergerak menuju lokasi bencana. Begitu mendapat informasi, Pj Bahtiar memerintahkan BP,BD Sulbar untuk segera bergerak dan melakukan kordinasi dengan Basarnas serta pihak pihak terkait seperti Korem Mamuju dan Polda Sulbar untuk ikut melalukan penanganan bencana. "Saya sudah arahkan Pemkab Mamuju segera buat SK tanggap darurat. Sewa alat berat swasta di Mamuju lalu arahkan untuk atasi lapangan.Pemkab bisa bayar pakai BTT" tandas Bahtiar. Selama ini Pemprov Sulbar telah menetapkan Status Siaga Tanggap Darurat Bencana yang diberlalukan sejak Sulbar memasuki musim hujan apalagi menurut Bahtiar, Sulbar memang termasuk daerah rawan bencana khususnya tanah longsor. Sementara itu laporan kronologis dari BPBD Sulbar menyatakan medan menuju lokasi sebagian tertutup material longsoran dan pohon tumbang, sehingga evakuasi korban dari TKP hanya menggunakan tandu ke Mobil ambulance. "Kondisi di TKP listrik padam sehingga menyulitkan Tim melaksanakan evakuasi" ungkap Kepala BPBD Sulbar Yassir Fattah Rencananya hari ini, Senin 27 Januari 2025 akan dilaksanakan pembersihan material tanah longsor dan Pohon tumbang oleh BPBD Mamuju. Seperti diketahui hujan deras dengan intensitas tinggi di kabupaten Mamuju dan sekitarnya terjadi sejak Minggu sore. Sekitar pukul 23.15 Wita, longsor terjadi di lingkungan Tapodede Jln. Tamasapi Kelurahan Mamunyu yang mengakibatkan 2 rumah warga tertimbun tanah longsor. "Tanggal 27 Januari 2025, Pukul 01.00 Wita, korban selamat berhasil di Evakuasi ke RS dengan menggunakan ambulance milik…

MAMUJU - Bencana banjir melanda beberapa wilayah di Kabupaten Mamuju mulai berangsur surut, Senin 27 Januari 2025. Hal ini disampaikan, Plt Kepala BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, dirinya mengatakan meskipun berangsur surut, cuaca di wilayah Sulbar masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. "Untuk Kecamatan Mamuju ada 85 KK dengan 500 Jiwa yang terdampak, 85 Unit rumah terendam dan Ketinggiaan air 40-60 cm. Sedangkan di Dusun Tamasapi ada 4 Orang meninggal, 2 orang hilang, 6 orang luka-luka dan 4 titik longsoran," kata Muhammad Yasir. Ia menambahkan , untuk wilayah Desa Bambu beberapa unit rumah terendam dan satu masjid terendam. "Kecamatan Tapalang ada 12 KK 50 jiwa terdampak, 10 Unit rumah terendam dan Ketinggian air 30-50 cm," tambahnya. Adapun, sejak semalam tim BPBD Sulbar turun membantu evakuasi warga yang terdampak banjir. "Ada 15 Orang untuk melakukan penanganan di lokasi kejadian dengan membawa peralatan penunjang berupa perahu karet 2 unit, mobil komanda 1 unit, monil pick up 1 unit, dan kendaraan roda dua 2 unit," bebernya. Seluruh tim gabungan saling bahu membahu mengevakuasi warga yang di bagi dalam beberapa titik seperti, Dinas Sosial Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten Mamuju, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Basarnas Mamuju, TNI, Polri, PCS Kabupaten Mamuju, PLN Mamuju serta relawan lainnya. "Banjir yang terjadi di beberapa titik wilayah Kabupaten Mamuju telah berangsur-angsur surut. Kondisi cuaca saat ini masih turun hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Mamuju dan sekitarnya," ujarnya. Sementara itu, setelah ditetapkannya sebagai tanggap darurat bencana diharap BPBD Kabupaten Mamuju dapat melakukan tindakan sesuai kebutuhan di lokasi kejadian, dan dapat menyampaikan kebutuhan yang dianggap mendesak ke BPBD Provinsi Sulawesi Barat. "Diharapkan BPBD Kabupaten Mamuju dapat terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi cuaca saat ini khususnya masyarakat yang berada di daerah yang rawan terhadap bencana," tandasnya.(rls)

Mamuju—Dalam rangka mendukung kegiatan Inseminasi Buatan (IB), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) telah melakukan Pendistribusian Nitrogen Cair dan Semen Beku ke Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Majene, Sulbar. Pendistribusian Nitrogen Cair dan Semen Beku ke Mateng dilakukan pada Jumat (24/01/2025). Di hari yang sama, pendistribusian Semen Beku juga dilakukan ke Kabupaten Majene. Diketahui, sebelumnya Dinas TPHP Sulbar juga telah mendistribusikan Nitrogen Cair ke Kabupaten Majene. IB merupakan salah satu penunjang kegiatan optimalisasi reproduksi ternak. Program ini dilaksanakan guna mencapai produktivitas dan kualitas ternak yang dihasilkan. Selain itu, diharapkan dapat menunjang keberhasilan peningkatan kelahiran ternak. Kepala Bidang PKH Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengungkapkan, jumlah Semen Beku yang didistribusikan ke Kabupaten Mateng sebanyak 350 Straw dan Nitrogen Cair sebanyak 100 Liter. Untuk Kabupaten Majene Semen Beku sebanyak 900 Straw. "Semen Beku yang didistribusikan meliputi Sapi Bali, Sapi Angus, Sapi Limousin, Sapi Brahman, Sapi Simental, Sapi Madura, Kambing Boer, dan Kambing PE," ungkap Nur Kadar. Nur Kadar menjelaskan, pendistribusian Semen Beku dan Nitrogen Cair merupakan salah satu bentuk optimalisasi reproduksi, selain pelayanan reproduksi (IB Kebuntingan dan Kelahiran), dan Pelayanan Kesehatar Hewan. "Dengan distribusi Semen Beku dan Nitrogen Cair diharapkan peternak mudah memperoleh semen dari pejantan unggul yang berkualitas dan sehat,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, pendistribusian Semen Beku sebagai salah satu bentuk kegiatan optimalisasi reproduksi dengan menggunakan pejantan-pejantan yang unggul. Sehingga, diharapkan selain menghasilkan ternak yang unggul dan meningkatkan angka kelahiran, juga mampu meningkatkan kesejahteraan para peternak (masyarakat) Sulbar. “Kegiatan distribusi Semen Beku dan Nitrogen Cair ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung salah satu program prioritas Presiden Prabowo yaitu swasembada pangan dalam hal ini swasembada daging,” tutup Syamsul Ma’rif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar