Mamuju – Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Arianto bersama Analis Kebijakan Ahli Muda Muh. Dhany Sadry, menghadiri Workshop Kick-Off Meeting Program Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), yang didukung oleh pendanaan Green Climate Fund (GCF). Berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Rabu 22 Januari 2025, kegiatan ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Penjabat (Pj.) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mendukung keberhasilan program tersebut. “Melalui workshop ini, kami berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mencapai target pengurangan emisi karbon. Langkah ini bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga demi masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita,” ujar Arianto, usai menghadiri kegiatan itu. Sebelumnya dalam workshop, Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar untuk menekan emisi karbon melalui berbagai program inovatif. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah penanaman pohon pisang cavendish dan sukun. “Kedua jenis tanaman ini sangat efektif dalam menyerap emisi karbon. Selain itu, tanaman-tanaman ini juga memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita membutuhkan lahan untuk hidup, tetapi penting untuk tetap menjaganya agar keberlanjutan kehidupan tetap terjamin,” ujar Bahtiar, dalam sambutannya. Bahtiar juga menekankan pentingnya pelestarian ekosistem laut, terutama hutan mangrove. Menurutnya, mangrove tidak hanya memiliki kemampuan yang baik dalam menyerap karbon, tetapi juga menyediakan habitat bagi kepiting yang bernilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. "Dengan melindungi ekosistem ini, kita dapat mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Bahtiar mengimbau untuk memilih tanaman yang tahan di berbagai kondisi serta memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri workshop kick off meeting program result based payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation and forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF) Sulawesi Barat di Hotel Maleo, Rabu 22 Januari 2025. Hadir juga Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irawan Asaad, Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Ketua SCF Arham, NGO dan para tamu undangan lainnya. "Ini bagian gerakan upaya penurunan emisi karbon wilayah Sulbar. Jadi saya dukung betul program ini, makanya saya manfaatkan betul kesempatan tadi untuk menyampaikan bahwa memang ada hal baik pernah dilakukan, tapi kita harus mengakui ada juga kegagalan di sektor lingkungan hidup," kata Bahtiar. Banyak pengalaman, program penghijauan banyak tidak berkelanjutan dan tidak memperhatikan kehidupan sekitar lingkungan tersebut. Sehingga masyarakat cenderung tidak ingin terlibat. "Jadi yang masih aktif menanam pemerintah dan LSM saja, karena tidak ada nilai manfaat ekonominya. Makanya harus dipastikan program penghijauan memiliki manfaat nilai ekonominya," tambahnya. Salah satu contoh yang selalu dilakukannya selama menjabat sebagai Pj Gubernur seperti menanam mangrove dibantu bibit ikan atau kepiting. "Masyarakat pasti semangat karena ada nilai ekonomisnya, termasuk juga di sungai kita bantu bibit ikan dan lahan tandus maka dikasih warga bibit seperti nagka madu, bibit pala, dan bakar (sukun). Ini semua punya nilai ekonomis," ungkapnya. Sedangkan, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irawan Asaad mengungkapkan pelaksanaan kick off program result based payment (RBP) yang dirancang kementerian bersama Pemprov Sulbar serta NGO. "Kita dibantu SCF yang nantinya sebagai perantara pelaksanaan teknisnya di Sulbar, seluruh Indonesia mendapat program tersebut. Namun tahap awal baru ada delapan provinsi salah satunya Sulbar," ucap Irawan. Program ini, lanjut Irawan program RBP di danai NGO luar negeri dan disalurkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dilanjutkan ke tingkat provinsi. Sementara, Ketua SCF Arham menyampaikan saat ini sementara dalam persiapan dalam…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Pemkab Mamuju, Forkopimda memantau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 22 Januari 2025. Pj Bahtiar menyampaikan, GPM ini dilaksanakan serentak di enam kabupaten, ini sebagai upaya strategis dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah. "Saya sengaja meminta Dinas Ketapang provinsi kerjasama dengan lainnya dan bupati Sulbar ,kita minta melakukan pangan murah serentak , kalau mau menstabilkan harga dilakukan serentak, jadi kita lakukan serentak di enam kabupaten," ucap Bahtiar. Hal ini juga menjadi langkah Pemda mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Ramadhan. "Tugas kita memastikan harga terjangkau," kata Bahtiar. Lanjut Bahtiar, mengajak enam Pemda untuk terus meningkatkan produksi, khususnya komoditi yang dianggap menjadi penyumbang inflasi. "Beberapa komoditi perlu terus kita lipat gandakan produksinya yaitu cabe rawit. Juga komoditi bawang yang masih disuplai dari daerah lain " ungkapnya PJ.Bahtiar juga mengajak masyarakat agar dapat memanfaatkan program pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan di Sulbar. Tahun ini, Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk sejumlah bibit tanaman hortikultura bertujuan membangun kemandirian daerah di sektor pangan dan mendukung program presiden melakukan percepatan swasembada pangan. Kadar, penjual komoditi pangan di GPM ini mengatakan terdapat komoditi yang mengalami kenaikan seperti bawang putih. "Bawang putih, sedikit lebih mahal, dan ini bisa saja naik terus," ungkapnya. (Rls)

Mamuju – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif, turut mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri kegiatan “Penanaman Jagung Serentak Satu Juta Hektar” di Dusun Tarawe, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulbar, Selasa 21 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional yang menjadi salah satu agenda utama dalam program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras serta unsur Forkopimda lainnya, Sekda Mamuju, pimpinan instansi vertikal Sulbar, dan sejumlah petani. Pelaksanaan program ini sebagai tindak lanjut kerja sama Polri dan Kementan serta melibatkan GAPKI, Perhutani, Inhutani, swasta, dan swadaya petani. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyatakan siap mendukung program swasembada pangan sebagai salah satu langkah untuk tingkatkan ketahanan pangan nasional. Menurut Syamsul Ma’rif, penanaman jagung serentak tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di Sulbar. "Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program ini demi mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan,” ucapnya. "Diharapkan, program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan nasional tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani lokal," tambahnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu--Dalam rangka mempererat hubungan kerja sama dan meningkatkan sinergi dengan para dealer kendaraan bermotor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam hal ini diwakili oleh Plt. Kepala UPTD PPRD Pasangkayu, Dermawan melakukan Silaturahmi dan Konsultasi dengan Para Dealer Kendaraan Bermotor Se-Kabupaten Pasangkayu, Selasa 21 Januari 2025. Berlangsung di Tree Cafe and Resto Pasangkayu, silaturahmi dan konsultasi ini terkait persiapan Draft Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Tahun Buatan 2025 dalam rangka pencapaian target realisasi pajak daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengar langsung keluhan serta kendala yang dihadapi oleh para dealer, sekaligus membahas inovasi strategis guna mendukung pencapaian target realisasi pajak daerah tahun 2025. Hadir dalam kesempatan itu, Dealer NSC Pasangkayu, Delviana, Suzuki Pasangkayu, Memet Albar, Toyota Pasangkayu, Sulsilawati, Mandala Motor Pasangkayu, Subhan, Astra Motor Pasangkayu, Sunardi dan Suzuki Pasangkayu, Adnan dan staf lainnya. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar khususnya BPKPD Sulbar, dalam meningkatkan komunikasi dengan para pelaku usaha di sektor kendaraan bermotor sebagai mitra strategis dalam pengelolaan pajak daerah. "Silaturahmi dan konsultasi ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mendengar masukan dari para dealer, memahami kendala yang mereka hadapi, serta menggali inovasi yang dapat kita lakukan bersama dalam mendukung realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2025," kata Plt. Kepala UPTD PPRD Pasangkayu, Dermawan dalam sambutannya. Dermawan menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan oleh para dealer selama ini. "Kami berharap sinergi ini dapat terus terjaga, dan semua inovasi yang dirancang bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi semua pihak, baik dealer, pemerintah, maupun masyarakat," ujarnya. Beberapa isu penting yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi: 1. Kendala Administrasi Pajak Para dealer menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi terkait pengelolaan data administrasi pajak kendaraan bermotor, termasuk proses pelaporan dan pembayaran pajak yang memerlukan penyederhanaan. 2. Inovasi Digitalisasi Layanan Pajak Pemerintah merespons masukan dari dealer dengan merencanakan inovasi berupa…

Mamuju -- Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat , Bahtiar Baharuddin bersama Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar serta Forkopimda Sulbar melaksanakan penanaman jagung serentak 1 juta hektar di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 21 Januari 2025. Disaksikan via zoom Mentan Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Turut hadir pada acara penanaman serentak di Kalukku, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Sekda Kabupaten Mamuju, pimpinan instansi vertikal provinsi Sulbar, dan sejumlah petani. Pelaksanaan program ini sebagai tindak lanjut kerjasama Polri dan Kementan serta melibatkan GAPKI, Perhutani, Inhutani, swasta, dan swadaya petani. PJ Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, Pemprov Sulbar serta Polda Sulbar mendukung program tanam jagung satu juta hektar sebagai komitmen bersama mewujudkan swasembada pangan 2025. Bahtiar menjelaskan, program ini sebagai upaya peningkatan produksi jagung di Indonesia, baik untuk keperluan konsumsi maupun mempengaruhi ekosistem harga komoditi lain. Sehingga pemerintah melakukan upaya ekstra ordinary dengan menggerakkan polri melakukan pendampingan kepada petani sampai ke level desa. "Yang harus dipikirkan bagaimana menjaga keberlanjutan, harus dijaga kesinambungannya. Melalui TNI Polri menggerakkan masyarakat, petani untuk mencapai swasembada jagung," ucap PJ Bahtiar. Lanjut Bahtiar berharap melalui program ini dapat meningkatkan produksi jagung. "Ekosistem jagung diharapkan bisa kita jaga dalam jangka panjang. Saya minta Bupati hingga desa ini bukan masalah polisi saja tetapi masalah negara sehingga kita semua harus bergerak bersama. Pemerintah juga Pemprov Sulbar mendukung sepenuhnya program ini, " ungkapnya. Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar mengatakan, untuk pelaksanaan penanaman serentak ini dilaksanakan di enam kabupaten dengan total luas 14 hektar. Untuk data yang siap tanam saat ini mencapai 43 hektar di enam kabupaten, dan luasan kesiapan lahan ini akan terus dikembangkan. "Kita terus koordinasi Pemprov dan Pemda di enam kabupaten serta petani jagung. Kita sama-sama upayakan untuk memproduksi jagung," tandasnya. (Rls)

MAMUJU - Pemprov Sulawesi Barat kembali akan melaksanakan pameran batu ngalo Manakarra yang merupakan ikon milik Sulbar. Sesuai pernyataan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin sebelumnya bahwa akan kembali melaksanakan festival pada tahun 2025. Ketua Panitia Herdin Ismail mengatakan festival dalam bentuk pameran batu ngalo manakarra akan kembali dilaksanakan dengan berbagai kegiatan lainnya. "Hari ini kita rapat bersama dengan panitia lomba domino, sekaligus sinergi akan melaksanakan festival batu ngalo," kata Herdin, Senin 20 Januari 2025. Ia menambahkan ini sesuai arahan Pj Gubernur dimana mencanangkan visit ke Sulbar tahun 2025. "Jadi tahun dicanangkan banyak kunjungan ke Sulbar. Salah satu cara atau strategi agar banyak orang berkunjung ke Sulbar tentu harus banyak dilakukan event," tambahnya. Sementara itu, ada tiga event nasional sudah dan akan dilakukan diantaranya rakornas Kesbangpol, kemudian tanggal 23 Januari 2025 dilaksanakan pameran batu ngalo manakarra, dan ada lomba domino pada tanggal 24 Januari 2025. "Saya kira satu event yang sudah terlaksana dan dua event akan dilaksanakan tentu kunjungan ke Sulbar semakin banyak," ungkapnya. Apalagi, sesuai pepatah orang tua dulu semakin banyak orang berkunjung, maka akan semakin banyak rejeki yang akan hadir di Sulbar. "Jadi kami memohon doanya seluruh elemen masyarakat Sulbar agar dua event ini terlaksana dengan baik," harapnya. Selain itu, dua kegiatan ini akan dipusatkan di Matos Mamuju dengan dihadiri dari berbagai provinsi di Indonesia. "Kita harap melalui kegiatan ini daerah kita semakin dikenal dan informasi Mamuju sebagai ibu kota Sulbar semakin buming. Diharap juga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, karena setiap kali orang datang pasti akan mencari cinderamata khas Mamuju dan Sulbar," tandasnya.(rls)

Mamuju – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan konsultasi dan koordinasi Tim Kerja (Timker) Program Kesehatan Lingkungan (Kesling) Dinkes Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Senin 20 Januari 2025. Kunjungan di Kantor Dinkes Sulbar ini disambut langsung Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sulbar, dr. Muhammad Ihwan. Diskusi dalam pertemuan tersebut mencakup beberapa isu strategis, di antaranya: 1. Capaian Program Kesehatan Lingkungan Triwulan IV (TW IV). 2. Kabupaten/Kota Sehat (KKS), 3. Dukungan Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji pada Program Makan Bergizi. 4. Kesiapsiagaan menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. Dalam arahannya, dr. Muhammad Ihwan menegaskan, kabupaten/kota harus siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan keamanan pangan, khususnya terkait makanan olahan siap saji dalam Program Makan Bergizi. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk memperkuat pengawasan serta meminimalkan risiko terjadinya KLB keracunan pangan. “Kita perlu meningkatkan sinergitas, keterpaduan, dan integrasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Ini menjadi langkah strategis untuk mencapai target yang sudah ditetapkan,” ujar dr. Ihwan. Sementara itu, Ketua Timker Program Kesling Dinkes Sulbar, Anwar menegaskan, di tahun 2025, Dinkes kabupaten perlu memaksimalkan capaian program kesehatan lingkungan. “Diperlukan upaya lebih dalam membantu dan memfasilitasi petugas sanitarian agar mampu membuat perencanaan percepatan capaian program sesuai target,” ujarnya. Kegiatan konsultasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Dinkes kabupaten dan provinsi dalam meningkatkan kualitas program kesehatan lingkungan, serta menjaga keamanan pangan bagi masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melakukan konsultasi ke Dinkes Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Senin 20 Januari 2025. Kedatangan rombongan Dinkes Polman diterima dengan baik oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Farmasi, dan SDMK Dinkes Sulbar, dr. Darmawiyah. Konsultasi ini difokuskan pada rencana redistribusi kepesertaan JKN untuk mengoptimalkan akses pelayanan kesehatan di wilayah Polman. Dalam arahannya, dr. Darmawiyah memberikan rekomendasi agar redistribusi kepesertaan JKN dimulai secara bertahap dengan fokus pada tiga puskesmas yang berada di kawasan perkotaan, yaitu: 1. Puskesmas Massenga. 2. Puskesmas Pekkabata. 3. Puskesmas Wonomulyo. “Ketiga puskesmas ini memiliki karakteristik kawasan perkotaan, sehingga diharapkan dapat menjadi percontohan dalam pelaksanaan redistribusi kepesertaan JKN. Ini akan menjadi langkah awal untuk menyeimbangkan akses layanan kesehatan yang lebih merata,” ujar dr. Darmawiyah. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus mendukung target nasional dalam pengelolaan JKN yang lebih efektif dan efisien. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) mengambil langkah cepat untuk mengatasi potensi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Sulbar. Langkah ini dilakukan dengan menyalurkan kembali alokasi vaksin sebanyak 4.200 dosis ke tiga kabupaten pada Senin (20/01/2025). Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar membenarkan adanya distribusi vaksin PMK dari Dinas TPHP Sulbar ke tiga kabupaten di wilayah Sulbar. "Tiga kabupaten itu diantaranya Mamuju sebanyak 2.000 dosis, Mamuju Tengah 1.500 dosis dan Pasangkayu 700 dosis," ungkap Nur Kadar. Ia menambahkan, sebelumnya telah disalurkan juga vaksin PMK ke Kabupaten Majene sebanyak 2.100 dosis, Polman 4.500 dosis dan IPTU Beroangin 200 dosis. “Vaksin-vaksin ini ditujukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh hewan ternak sekaligus mencegah penyebaran PMK yang bisa berdampak besar pada sektor peternakan,” tambahnya. Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf, yang juga Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Sulbar mengatakan, selain mempercepat kegiatan vaksinasi dan pengobatan, pihaknya juga telah melakukan pengawasan dan pengetatan lalu lintas hewan rentan PMK dan media pembawa penyakit lainnya serta melakukan prosedur lalu lintas sesuai dengan Permentan Nomor 17 Tahun 2023. “Kami juga bersama dengan pemerintah kabupaten bersinergi melakukan komunikasi dan edukasi kepada para peternak dan pedagang ternak terkait PMK dan meminta peternak/pedagang agar segera melapor jika menemukan ternak yang dicurigai PMK,” ujarnya. Dengan langkah ini, diharapkan pemerintah provinsi dan kabupaten dapat saling menjaga stabilitas sektor peternakan dan melindungi mata pencaharian peternak dari dampak penyakit yang merugikan. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar