MAMASA -- Kunjungan Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama para kepala OPD Pemprov berlanjut ke Pasar Mamasa Kecamatan Mamasa, Minggu 9 Februari 2025. Pada kunjungan kali ini, selain mengecek harga bahan pokok di Pasar Mamasa juga hendak mengetahui asal bahan pokok yang dijual oleh pedagang, seperti cabe, jeruk nipis, tomat serta bahan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dari perbincangan bersama pedagang, umumnya bahan pokok sayuran tersebut masih berasal dari Sulawesi Selatan. "Nah Pak Bupati, ini tantangan bagi kita di Mamasa. Mendorong warga kita menanam agar menghasilkan cabe serta sayuran lainnya" imbuh Pj Bahtiar kepada Pj Bupati Mamasa, Muh. Zain. Pada kunjungan di pasar Mamasa tersebut harga harga bahan pokok lainnya terbilang stabil. Termasuk harga cabe, beras, gula pasir, minyak goreng dan sayuran lainnya. Meski demikian, banyak mitra pedagang mengaku kesulitan mendapatkan bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, Beras, gula pasir. Untuk itulah Pj Bahtiar menawarkan agar para mitra pedagang agar bekerjasama dengan Bulog melalui Rumah Pangan Kita (RPK). Tujuannya kata Bahtiar, agar para pedagang bisa mendapatkan harga sesuai standar dan lebih murah. Pada kesempatan tersebut Pj Bahtiar menelpon Pimpinan Cabang Bulog Polman melalui Kadis Ketahanan Pangan Abdul Waris. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kememdagri tersebut mengusulkan kepada Bulog Polman agar menambah RPK khusus di Mamuju sebab para mitra pegadang pasar Mamasar menyatakan tertarik untuk bekerjasama. Terkait kunjungan Pj Gubernur bersama Pj Bupati ke Pasar Mamasa, para pedagang mengaku lega. Sebab dengan demikian pihak pemerintah dapat mengetahui harga di pasar pasar serta dapat menjadi kesempatan para pedagang menyampaikan keluhannya. " Kami senang pak kalau setiap saat pejabat berkunjung ke pasar dan mendengar langsung harga harga di pasaran. Ini bagus supaya harga lebih stabil dan tidak terlalu mahal" harap Salahuddin, pedagang pasar Mamasa. Sering seringlah datang lebih bagus" tambah Salahuddin (rls)

TABANG -- Warga Desa Tabang Kecamatam Tabang, Kabupaten Mamasa menyambut antusias kedatangan Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin di kampung yang berbatasan antara Sulawesi Selatan - Sulawesi Selatan, Minggu 9 Februari 2025. Kedatangan Bahtiar Baharuddin yang lokasinya terpencil di Sulbar ini sudah mereka nantikan sebab sejak bertugas di Sulbar Bahtiar pernah mengagendakan bertemu langsung dengan warga Tabang, daerah yang jarak waktu dari Mamuju ke Tabang mencapai lima jam perjalanan. "Saya senang mendengar arahan Pak Gubernur. Luar biasa sekali. Mengunjungi kami dan memberikan solusi pertanian. Kami belum pernah mendapat arahan dan solusi seperti ini baik dari penyuluh maupun pejabat" ujar Tandebinanga, warga Tabang yang serius menyimak penjelasan dari Bahtiar. Sejumlah agenda dilakukan oleh rombongan Pemprov Sulbar ke Tabang. Yakni Gerakan Pangan Murah (GPM), bagi gratis bibit nangka dan sukun, tanam pohon sukun serta silaturrahmi. Hampir sejam Bahtiar memaparkan pandangan pandangannya sejak bertugas di Sulbar. "Tugas pemimpin yakni memadukan atas kelebihan yang Tuhan berikan kepada warga melalui alam. Seperti di Mamasa dan Tabang" ujar Bahtiar, saat memulai pidatonya. Dalam pandangannya, Bahtiar menaruh harapan besar kepada Mamasa khususnya Tabang untuk mengembangkan budidaya tanaman yang cocok dan menjadi kebiasaan oleh warga Mamasa. Seperti kopi di mana Mamasa menjadi salah satu penghasil kopi di Indonesia. "Tetapi sepanjang perjalanan saya belum melihat hamparan kopi. Berarti masih kurang warga yang menanam kopi padahal alam kita mendukung untuk memproduksi kopi secara massal" imbuhnya. "Mau tak mau. Saya yakin kopi yang harus kita utamakan di Tabang. Alamnya masih nyambung dengan Toraja. Kita tak bisa hilangkan oleh kemauan alam yang menyatu antara Tabang dengan Toraja. Kopi nya harus dipikirkan, pemprov sedang alokasikan bagi bibit kopi gratis kepada warga" ungkapnya. Selain tanaman kopi, Bahtiar pula mengajak warga Tabang agar menanam cabe rawit atau sejenis cabe katokkong di tetangga kampunya, Tana Toraja. "Tabang ini sangat cocok untuk kita tanami cabe. Upayakan ratusan…

MAMASA -- Warga Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa sejak pagi, Minggu 9 Februari 2025 berkumpul di halaman rumah adat tokoh masyarakat Tabang, Mamasa. Di tempat inilah akan berlangsung Gerakan Pangan Murah (GPM) yang pertamakalinya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. GPM ini merupakan program Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Prov Sulbar bersama Dinas Ketahanan Pangan Pemda Mamasa. Menurut Kadis Ketapang Abdul Waris, GPM ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan harga bahan pokok yang jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. Misalnya harga beras, harga telur ayam, minyak goreng, cabe, sayuran serta harga bahan pokok lainnya. Kali ini GPM di Tabang sedikit berbeda dibanding GPM lainnya. Sebab pihak Bulog memberikan discount khusus terhadap harga beras dan minyak goreng. Akibatnya tak cukul dua jam, bahan pokok habis terjual. Hal ini terlihat di mana silih berganti keluar masuk warga membawa barang belanjaannya. "Tadi beras habis sebanyak 1,2 ton. Telur sisa 1 rak. Selebihnya semua nya habis karena diminati oleh warga" ungkap Ir.Abdul Waris. Sementara itu Lurah Kelurahan Tabang, Intan Sip mengaku gembira sebab baru kali ini berlangsung GPM di daerahnya. Dia yang juga alumni IPDN terharu melihat warganya yang antri dan semangat membeli bahan pokok untuk kebutuhan rumah tangga mereka. "Sangat luar biasa pak. Bapak Pj Gubernur menggelar pangan murah di tempat kami" ucap Intan. Sementara itu, warga Tabang lainnya gembira sebab berlangsung gerakan pangan murah. Setidaknya untuk meringankan masyarakat Tabang membeli bahan kebutuhan dapur mereka yang lebih murah. "Saya senang dapat kunjungan ke kampung kami. Apalagi ada pasar murah" ujar Tandebinanga, warga Tabang. Gerakan Pangan Murah setiap saat dilakukan oleh Pemprov Sulbar. Bukan hanya untuk membantu warga karena harga murah tetapi juga untuk menekan inflasi di Sulbar. (Rls)

MAMASA -- Rangkaian kunjungan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama para pimpinan OPD nya di Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa, Minggu 9 Februari 2025 tidak sekedar silaturrahmi. Pemprov Sulbar melalui Dinas Kehutanan Sulbar membagikan bibit pohon nangka madu, bibit pohon sukun dan bibit cabe yang dibagikan kepada warga. Termasuk menanam pohon bersama unsur pemerintahan kecamatan Tabang. Saat mengetahui rombongan Pemprov membawa bibit pohon, ratusan warga Tabang langsung menyerbu kendaraan milik Dinas Lingkungan Hidup. Semula petugas yang membawa bibit nampak masih santai dan pembagiannya secara teratur. Namun tak lama kemudian ratusan warga langsung menyerbu. Mereka sudah tak sabaran untuk giliran mendapatkan bibit pohon. Mereka berebutan sebab tau bahwa pohon yang dibagi gratis adalah nangka madu. Umumnya mereka yang berebutan adalah ibu-ibu. Ada yang membawa satu pohon namun tak sedikit pula berhasil mengambil dua pohon. Nampak petugas kewalahan sebab mereka juga ikut mengambil pohon untuk mereka tanami di halaman rumah nya. "Terima kasih bapak Pj Gubernur sudah membagikan pohon kepada kami warga Tabang. Semoga dapat tumbuh subur dan bermanpaat kami" ujar Sittiara, seorang warga Tabang yang berprofesi sebagai guru. Sittiara sendiri berhasil mendapatkan dua pohon yang terdiri dari pohon nangka madu dan pohon sukun. Dia bersama rekannya tak menyangka mendapatkan pohon sekaligus didatangi langsung oleh seorang pejabat nomor satu di Sulbar. "Sangat luar biasa.Kami bersyukur kedatangan Pak Pj Gubernur Sulbar di kampung kami yang terpencil. Kami tak menyangka. Dengan pembagian pohon ini tentu akan mendukung ketahanan pangan di kecamatan Tabang" kata Intan Sip, Lurah Tabang. Kedatangan Bahtiar di desanya sangat dinantikan oleh perangkat desa hingga warga Tabang. Intan mengaku sudah lama menanti kedatangan Pj Bahtiar sebab telah lama mendapat kabar rencana kedatangan Pj Bahtiar di desanya. Termasuk akan melakukan penanaman pohon dan memberikan motivasi kepada warga. "Saya berharap agar gubernur mendatang dapat melanjutkan program ketananan pangan pak Bahtiar" tandas Intan. Pada saat yang…

RANTEPAO -- Usai bertemu dengan warga Kecamatan Tabang, Mamasa Sulaawesi Barat, rombongan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan, Minggu 9 Februari 2025 sore. Di daerah yang memiliki budaya yang sama dengan Mamasa Sulbar tersebut, rombongan OPD Pemprov Sulbar melihat Smart Farm cabe Katokkon yang dikelola oleh kelompok tani Toraja Utara dan Tana Toraja. Katokkon merupakan cabe endemik yang hanya diproduksi oleh Toraja namun nilai jualnya telah mensejahterakan petani. Hal inilah yang membuat kepincut untuk mengembangkan hal serupa di Mamasa Sulbar yang tak jauh dari Toraja. Rombongan Pemprov Sulbar diterima oleh penanggungjawab Smart Farm Cabe Katokkon Sudirman dan Silvi penyuluh pertanian dari Tana Toraja. Mereka menjelaskan bahwa budidaya cabe Katokkon merupakan endemik khas Toraja yang banyak ditemui dan ditanam oleh warga Toraja. Khusus mereka, kebunnya sudah modern dalam bentuk smart farm. Hasil jualan cabe Katokkon ini selain untuk memenuhi kebutuhan lokal di Toraja juga mereka kirim ke pulau Jawa. Harga Katokkon rata rata Rp. 65 ribu perkilo sementara dalam satu pohon dapat menghasilkan produksi 3 hingga 4 kilo. "Tidak ada kerugian pak menanam cabe ini. Bayangkan sekali panen empat kilo dikali 64 ribu. Sementara biaya menanam satu pohon hanya Rp 25 ribu" ujar Silvi penyuluh pertanian Tana Toraja. Selain kepala OPD yang ikut dalam study tiru ini juga Ketua Petani Milenial Sulbar, Fadil. Pada kesempatan tersebut Fadil beberapa kali berdiskusi dengan pengelola smart farm termasuk cara pengelolaan apakah memiliki kesamaan dengan cabe biasa. "Great Katokkon nya sangat layak. Nilai nya A. Pantas" ujar Fadil, ketua petani milenial Mamuju. Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat Sulbar, Bau Akram Dai yang ikut dalam studi Katokkon tersebut menyatakan tertarik dalam proses pengembangan cabe ini meskipun kata dia Katokkon merupakan cabe khas di Toraja. Namun tak menutup kemungkinan dapat pula dikembangkan…

MAMUJU --Sejumlah sekolah di Sulbar terkendala menyelesaikan penginputan data PDSS untuk siswa yang mendaftar Perguruan Tinggi melalui jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Seperti di SMA Negeri 2 Majene, SMA Lampoko dan sekolah Madrasah di Kanang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar Mitthar menuturkan, berbagai kendala disampaikan pihak sekolah, ada soal jaringan, cuaca. dan masih menyesuaikan dengan penggunaan aplikasi. Akibatnya persyaratan penginputan data PDSS tak bisa diselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Untuk itu, Mitthar mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Beberapa sekolah dari provinsi lain juga mengalami kendala serupa. Olehnya permasalahan ini masih dalam pembahasan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Mitthar melanjutkan, selain jalur SNBP, sebetulnya siswa masih memiliki kesempatan untuk mengikuti Ujian Tertulis Berbasis Komputer, (UTBK). Namun Mitthar berharap setelah perundingan di Kementerian Pendidikan, pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan untuk kembali membuka sistem dan memberi kesempatan kepada sekolah yang belum melakukan penginputan. "Jadi kita masih menunggu kebijakan Kemendikti, kami terus pantau dan komunikasi, semoga masih diberikan kesempatan," kata Mitthar. Menurutnya, persoalan yang dihadapi ini menjadi pembelajaran kedepan agar sekolah lebih siap dalam mengantisipasi kendala terjadi sekarang ini. (Rls)

Mamuju - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Syamsul Ma'rif, menghadiri Gerakan Penanaman Serentak Agroforestry Pangan Padi Lahan Kering dan Multi Purpose Trees Species (MPTS) di Desa Kakulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Selasa (4/2/2025). Dilaksanakan secara virtual, kegiatan ini dipusatkan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman. Kegiatan penanaman ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan pendekatan pola agroforestry, yaitu dengan mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan untuk mencapai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengatakan, Gerakan Penanaman Serentak Agroforestry Pangan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ketahanan pangan yang kokoh dan mandiri, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjadikan hutan melalui pengembangan agroforestry sebagai cadangan pangan agroforestry. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, sebagai langkah awal dilakukan penanaman di lahan seluas 122 hektar dan di pusatkan di Kabupaten Indramayu area hutan kemasyarakatan kelompok tani. Sedangkan, di Sulbar penanaman serentak di lahan kering milik Gapukan Cendana seluas 2 hektar berlokasi di Desa Kakulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju. “Varietas yang ditanam adalah Padi Situ Bagendit yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap lahan kering dengan menerapkan sistem tanam tumpang sisip dengan kelapa sawit,” kata Syamsul Ma’rif. Ia menambahkan, Gerakan Penanaman Serentak Agroforestry Pangan adalah wujud nyata dari komitmen bersama dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Sulbar. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Validasi Database SPBE Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulbar, Selasa 4 Januari 2025. Berlangsung di Kantor Dinas Kominfo Sulbar, kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketepatan dan kualitas database SPBE dalam aspek aplikasi, metadata arsitektur, serta Sumber Daya Manusia (SDM) TIK Perangkat Daerah. Rapat ini diikuti seluruh Pengelola SPBE dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sulbar. Kehadiran Tim SPBE BKD Sulbar dalam forum strategis ini menunjukkan komitmen instansi dalam mendukung perumusan kebijakan pengembangan dan penerapan digitalisasi terintegrasi di lingkungan Pemprov Sulbar. Dalam pemutakhiran dan validasi database SPBE, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu, Database Aplikasi, dipaparkan oleh Darna Basmin, Database Arsitektur SPBE, dijelaskan oleh M. Azwar Anwar, Database SDM TIK, disampaikan oleh Omar Qasash. Tim SPBE BKD Sulbar, Rahmayanti menegaskan, peningkatan kualitas database SPBE harus didukung oleh pemutakhiran sistem yang berkelanjutan. "Setiap elemen, baik aplikasi, arsitektur, maupun SDM TIK, harus saling mendukung agar sistem ini berjalan secara optimal.," ujar Rahmayanti. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM TIK di setiap perangkat daerah. Menurutnya, kemampuan teknis SDM dalam mengelola sistem SPBE sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi digitalisasi pemerintahan. Di tempat berbeda, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, Validasi Data SPBE merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sulbar. Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi pada database aplikasi, arsitektur SPBE, dan SDM TIK menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam pengembangan layanan publik. "Dengan data yang valid, kita dapat memastikan bahwa setiap sumber daya yang kita miliki, baik itu aplikasi maupun SDM, digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi," pungkasnya. Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, rapat ini juga menjadi ajang pertukaran gagasan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efektif,…

Mamuju – Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Validasi Database SPBE Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulbar, Rabu 5 Februari 2025. Berlangsung di Ruang Digital Resource Center (DRC), Lantai IV Gedung Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketepatan dan kualitas database SPBE dalam aspek aplikasi, metadata arsitektur, serta Sumber Daya Manusia (SDM) TIK Perangkat Daerah. Rapat ini diikuti seluruh Pengelola SPBE dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sulbar. Kehadiran Tim SPBE BKD Sulbar dalam forum strategis ini menunjukkan komitmen instansi dalam mendukung perumusan kebijakan pengembangan dan penerapan digitalisasi terintegrasi di lingkungan Pemprov Sulbar. Dalam pemutakhiran dan validasi database SPBE, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu, Database Aplikasi, dipaparkan oleh Darna Basmin, Database Arsitektur SPBE, dijelaskan oleh M. Azwar Anwar, Database SDM TIK, disampaikan oleh Omar Qasash. Tim SPBE BKD Sulbar, Rahmayanti menegaskan, peningkatan kualitas database SPBE harus didukung oleh pemutakhiran sistem yang berkelanjutan. "Setiap elemen, baik aplikasi, arsitektur, maupun SDM TIK, harus saling mendukung agar sistem ini berjalan secara optimal.," ujar Rahmayanti. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM TIK di setiap perangkat daerah. Menurutnya, kemampuan teknis SDM dalam mengelola sistem SPBE sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi digitalisasi pemerintahan. Di tempat berbeda, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, Validasi Data SPBE merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sulbar. Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi pada database aplikasi, arsitektur SPBE, dan SDM TIK menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam pengembangan layanan publik. "Dengan data yang valid, kita dapat memastikan bahwa setiap sumber daya yang kita miliki, baik itu aplikasi maupun SDM, digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi," pungkasnya. Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, rapat ini juga menjadi ajang…

Mamuju - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan menggelar kegiatan pendampingan penginputan data pengadaan yang berlangsung selama lima hari, mulai 10 hingga 14 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan akurasi dalam proses penginputan Rencana Umum Pemaketan (RUP) oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Arianto menyampaikan bahwa pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. “Kami ingin memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai tata cara penginputan data pengadaan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan tidak ada kesalahan dalam proses penginputan yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah,” kata Arianto, Rabu 5 Februari 2025. Arianto menambahkan, setelah pelaksanaan pendampingan, pihaknya akan melanjutkan dengan reviu perencanaan RUP perangkat daerah yang dijadwalkan pada minggu ketiga atau keempat Februari 2025. "Kegiatan reviu ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan strategis daerah serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku," ujarnya. Ia menekankan, reviu RUP sangat penting karena menjadi dasar bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sepanjang tahun anggaran berjalan. "Kami ingin memastikan bahwa setiap paket pekerjaan yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. Selain meningkatkan kualitas perencanaan, langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih efisien dan akuntabel. Dengan sinergi yang baik antara Biro PBJ dan perangkat daerah, diharapkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Sulbar semakin optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar