MAKASSAR -- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mitthar melakukan pertemuan dengan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin (Unhas), di Makassar, Senin 9 Desember 2024. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Sulbar Mitthar mengatakan, pertemuan ini dalam rangka menindaklanjuti kerjasama pengembangan pendidikan vokasi di Sulawesi Barat. "Kami membicarakan hal teknis, rencananya kita mulai jalan tahun depan," ucap Mitthar, Mitthar menjelaskan, pelaksanaan pendidikan vokasi ini telah dianggarkan melalui APBD 2025. Sebagaimana pesan PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin tujuan dari program ini untuk menghadirkan generasi sesuai kebutuhan Sulbar "Misalnya keterampilan, melahirkan diseminasi buatan, pengembangbiakan ternak, begitu juga sektor lain, UMKM, mereka dididik dalam jangka enam bulan," ungkapnya. Selain memperoleh keterampilan, para peserta didik juga mendapatkan sertifikat. Ini menjadi modal untuk membuka lapangan usaha kedepan "Sesuai harapan gubernur Sulbar butuh SDM yang memiliki skill dan keterampilan, sehingga kita membangun kerjasama dengan berbagai universitas," ungkapnya. (Rls)

Polman – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Munandar Wijaya dan Abdul Halim bersama Komisi IV DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hj. Andi Depu di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Jumat 6 Desember 2024. Kunker bertujuan menggali informasi dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan manajemen pelayanan kesehatan di RSUD tersebut. Dalam kegiatan ini, hadir Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim dan Anggota Komisi IV DPRD Sulbar, serta Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri. Rombongan disambut langsung oleh Direktur RSUD Hj. Andi Depu, dr. Anita beserta jajaran manajemen rumah sakit. Dalam pertemuan, membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas, tenaga medis, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya menyatakan kunjungan itu adalah bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Sulbar, khususnya di RSUD Hj. Andi Depu sebagai salah satu rumah sakit rujukan di wilayah ini. "Kami ingin memastikan bahwa manajemen rumah sakit berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas," ujarnya. Komisi IV DPRD Sulbar yang membidangi kesehatan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak rumah sakit untuk terus berupaya meningkatkan fasilitas dan mutu pelayanan. Mereka berharap agar RSUD Hj. Andi Depu dapat terus berkembang dan menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan, serta mengatasi tantangan yang ada, termasuk masalah manajemen dan pendanaan. Dalam kesempatan itu, Direktur RSUD Hj. Andi Depu Polman, dr. Anita menyampaikan beberapa capaian serta tantangan yang dihadapi oleh pihak rumah sakit. Namun, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. DPRD Sulbar berharap hasil dari kunker ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dalam mendukung pengembangan sektor kesehatan di Sulbar.…

Polman – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) St. Suraidah Suhardi bersama Komisi III DPRD Sulbar melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Jumat, 6 Desember 2024. Kunker dalam rangka koordinasi dan pengawasan terkait pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Dalam kegiatan ini, hadir Ketua Komisi III DPRD Sulbar Usman Suhuria bersama Anggota Komisi III DPRD Sulbar. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Polman. Turut hadir, Pj. Sekda Polman I Nengah Tri Sudarmana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Kepala DLHK Polman, Kepala Balitbangren Polman, Kepala BPKPD Polman, Satpol PP Polman, dan Dinas Kesehatan Polman. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pengelolaan sampah di Polman sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah maupun masyarakat. Dalam kunker tersebut diadakan dialog bersama pemerintah daerah, instansi terkait, serta perwakilan masyarakat setempat guna menggali kendala teknis dan operasional di lapangan. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi, meliputi kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, serta minimnya pengawasan terhadap program yang telah berjalan. Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, menyampaikan kunker bertujuan untuk mencari solusi konkret bagi permasalahan sampah di wilayah Polman. “Kunjungan ini kami lakukan untuk mencari solusi terkait permasalahan pengelolaan sampah di Polman. Dalam pertemuan, telah disampaikan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah pembentukan satuan tugas khusus untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” ungkap Suraidah. “Kami berharap dapat menjalin sinergi yang baik dengan bupati dan gubernur terpilih guna menyelesaikan persoalan tersebut secara efektif,” sambungnya. Melalui kunker ini, DPRD Sulbar berharap dapat mendorong peningkatan pengelolaan sampah di Polman, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Munandar Wijaya, menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar di Ballroom Grand Maleo Hotel, Kamis, 5 Desember 2024. Dalam kesempatan tersebut, Munandar Wijaya menyampaikan apresiasinya atas kelancaran proses pemilihan dan rekapitulasi yang berjalan dengan lancar. “Pemilihan ini merupakan wujud nyata dari keberhasilan demokrasi di Sulbar. Tentunya kami memberikan penghargaan tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, hingga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab,”kata Munandar. Munandar menambahkan, dirinya akan memberikan ucapan selamat kepada pasangan calon yang terpilih, sekaligus menegaskan prinsip DPRD Sulbar bersama seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung dan mengapresiasi kerja-kerja KPU yang telah sukses menyelenggarakan Pilkada ini dengan lancar, aman, dan transparan. “Kami semua berkomitmen untuk menjaga sinergi demi kelancaran proses demokrasi hingga tahap akhir,”tambahnya. Rapat pleno ini juga dihadiri perwakilan Forkopimda, Bawaslu, aparat keamanan, serta tamu undangan lainnya. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman — UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Sulbar, Jumat 6 Desember 2024. UPTD BPHMT-IB berlokasi di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kedatangan Komisi II DPRD Sulbar disambut langsung Kepala UPTD BPHMT-IB, Nurdin, didampingi seluruh kepala seksi dan staf, serta Kepala Desa Beroangin. Hadir dalam kunker, Ketua Komisi II DPRD Sulbar Syarifuddin, Wakil Ketua Komisi II Jumiati, Sekretaris Komisi II Ary Iftikhar Shihab dan staf. Kunker bertujuan meninjau Instalasi Perbibitan Ternak Unggul (IPTU) Beroangin yang berada di UPTD tersebut. Dalam peninjauannya, Komisi II DPRD Sulbar beserta rombongan berkeliling di area IPTU Beroangin untuk menlihat langsung kegiatan perbibitan ternak sapi. Kemudian, dilanjutkan diskusi bersama dengan Kepala UPTD BPHMT-IB beserta seluruh kepala seksi dan staf, serta Kepala Desa Beroangin. Dalam diskusi, Kepala UPTD BPHMT-IB menyampaikan kondisi IPTU Beroangin dari tahun 2019 hingga sekarang. Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar, Ary Iftikhar Shidab mendorong UPTD BPHMT-IB untuk lebih meningkatkan kualitas daripada kuantitas dalam rangka pengembangan peternakan berkelanjutan di Sulbar. "Daripada meningkatkan kuantitas lebih baik kita meningkatkan kualitas, kita akan memberikan support kepada UPTD BPHMT-IB, dan kita harus menjalin komunikasi yang intens kedepannya,” kata Ary Iftikhar. Ary Iftikhar menyatakan, dari kunker tersebut pihaknya bertekad akan melakukan kajian mendalam mengenai permasalahan yang ada di IPTU Beroangin dengan mengundang pakar di bidang peternakan. Hal senada juga disampaikan Kepala UPTD BPHMT-IB Nurdin. Ia mengatakan, diharapkan terjalin komunikasi yang intens kedepannya demi keberhasilan UPTD BPHMT-IB sebagai salah satu penyumbang PAD Sulbar. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Calon anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Barat periode 2024-2028 mengikuti tes psikologi yang dilaksanakan tim seleksi di Hotel Yaki Mamuju, Sabtu 7 Desember 2024. Seluruh peserta 25 orang hadir semua mengikuti tes. Hal itu, disampaikan Ketua Timsel Rahmat Idrus, dia mengatakan hari ini tes psikologi sampai besok di hotel Yaki. "Sementara berlangsung sekarang tes psikologi sampai besok Minggu 8 Desember 2024," kata Rahmat. Ia membeberkan bahwa pada hari Senin 9 Desember 2024 akan dilaksanakan tes wawancara. "Semuanya berjalan lancar. Senin kita akan melaksanakan tes pendalaman melalui wawancara," bebernya. Selanjutnya, akan dilaksanakan tahapan penetapan yang akan didorong ke Komisi 1 DPRD Sulbar. Adapun nama-nama peserta yang mengikuti tes psikologi sebagai berikut : 1 ABDUL RAHMAN 2 ARMAN JAYA 3 ASIA RAHIM 4 AWALUDDIN THAHIR 5 FIRDAUS ABDULLAH 6 HALIQ 7 HEINCE DEMMABUTTU 8 IJA SYAHRUNI 9 M. DANIAL 10 M. SAID 11 MASRAM 12 MUH. ARSALIN ARAS 13 MUH. IKBAL 14 MUH. IRJAN JAYA 15 MUH. YAHYA HANAFI 16 MUHDAR 17 MULIADI 18 MUSRYADI 19 PAHARUDDIN 20 SAHARUDDIN.J 21 SITI MUSTIKAWATI 22 SUMAJI 23 SUTARMIN 24 TRI WINARNO 25 ZULKARNAIN HASANUDDIN.(rls)

MAMUJU -- Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengunjungi Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah yang dilaksanakan Pemprov melalui Dinas Ketahanan Pangan di Gereja Toraja, Minggu 8 Desember 2024. Pasar murah ini sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyasar daerah pelosok termasuk tempat gereja menjelang natal dan tahun baru. Hadir mendampingi Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari, Bulog Mamuju, dan jajaran Pemprov Sulbar. "Kita sangat apresiasi karena bisa memikirkan sejauh ini dan ini sudah tahun kedua dilaksanakan pasar murah di area gereja," kata Suraidah. Ia menambahkan pasar murah ini sangat membantu masyarakat terutama ummat nasrani yang akan merayakan natal. "Jadi mereka tidak khawatir lagi kebutuhan yang dipersiapkan. Kita syukuri karena bisa terlaksana apalagi harganya jauh lebih murah dari pasar," tambahnya. Sementara itu, masyarakat juga bisa merasakan peran dan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan. "Selamat merayakan hari natal juga bagi teman-teman nasrani, semoga ini membantu dalam menyambut hari natal," harapnya. Sedangkan, Pendeta Gereja Toraja Mamuju Pdt mengungkapkan terimakasih kepada Pemprov Sulbar yang telah melaksanakan pasar murah di area Gereja Toraja Mamuju. "Kami sangat bersyukur, kami sebagai pihaj gereja apalagi dalam menyongsong perayaan natal ini memang membutuhkan sembako," ujarnya. Apalagi, dengan harga cukup murah karena adanya subsidi pemerintah sebagai perhatian bagi masyarakat. "Kami harap hal serupa dapat terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya. Namanya hari raya kebutuhan sembako agak lebih dibandingkan hari biasa, makanya kami sangat berterimakasih," ucapnya. Warga setempat Nurazisah menuturkan pasar murah ini sangat membantu dirinya dalam belenja kebutuhan pokok. "Kami ini sering mendistribusikan ke pesantren, makanya kita selalu mencari tahu lokasi pasar murah yang bisa meringankan sedikit," imbuhnya. Selain itu, dirinya saat mengunjungi pasar murah Pemprov Sulbar membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Diketahui, pasar murah ini dilaksanakan Dinas Ketapang Sulbar bekerjasama dengan Bulog Mamuju.(rls)

Mamuju – Pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memasuki hari kedua pada Rabu 4 Desember 2024. Bertempat di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, sebanyak 900 peserta yang terbagi dalam tiga sesi mengikuti ujian dengan penuh antusias. Masing-masing sesi diikuti oleh 300 peserta, yang berasal dari Sulbar. Mereka bersaing untuk memperebutkan formasi yang tersedia dalam seleksi CPPPK tahun ini. Ujian berlangsung dengan menggunakan sistem berbasis komputer (CAT), yang menjamin transparansi dan akurasi dalam penilaian. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Bujaeramy Hassan menyampaikan bahwa pelaksanaan ujian berjalan lancar tanpa kendala teknis. "Kami bersyukur hingga hari kedua, proses ujian berlangsung aman dan tertib. Semua peserta mematuhi aturan yang telah ditetapkan, dan fasilitas pendukung juga berjalan optimal," ungkapnya. Peserta yang mengikuti ujian tampak semangat dan optimis menghadapi tantangan soal. Salah satu peserta, Nurhayati dari Kabupaten Polewali Mandar, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan mengikuti seleksi ini. "Ujian ini sangat kompetitif, tapi saya sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Semoga bisa memberikan hasil terbaik," ujarnya. Seleksi CPPPK ini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, dengan pengawasan ketat dari panitia untuk memastikan kelancaran dan keadilan proses seleksi. Pemprov Sulbar berharap seleksi ini dapat menghasilkan PPPK yang kompeten dan siap mendukung pembangunan daerah. Dengan antusiasme peserta dan komitmen panitia, diharapkan seleksi CPPPK tahun ini dapat berjalan sukses dan melahirkan aparatur yang berkualitas untuk mendukung pelayanan publik di Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Asran Masdy, memaparkan pencapaian enam pilar transformasi kesehatan di Sulbar, pada acara Pembinaan Wilayah (Binwil) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk Sulbar, Kamis 5 Desember 2024. Asran mengungkapkan, meskipun sejumlah inisiatif telah menunjukkan kemajuan enam pilar transformasi kesehatan di Sulbar, beberapa tantangan tetap perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain: - Standar Pelayanan Primer: Hanya 37 dari 98 Puskesmas (37,75%) yang telah menerapkan standar pelayanan primer sesuai ketentuan. - Skrining Penyakit Tidak Menular: Layanan skrining hipertensi dan diabetes belum sepenuhnya optimal, dengan cakupan 89,60% untuk hipertensi dan 69,74% untuk diabetes. - Stunting: Masalah stunting masih menjadi prioritas besar yang membutuhkan sinergi lintas sektor. - Akreditasi Rumah Sakit: Dari 16 rumah sakit yang ada, sekitar 6% masih belum terakreditasi. - Tenaga Kesehatan: Sebagian besar RSUD kabupaten belum memiliki tenaga kesehatan spesialis yang memadai. “Hanya dua RSUD di Sulbar yang memiliki tim kesehatan lengkap, termasuk empat spesialis dasar dan tiga penunjang,” ungkapnya. Selain itu, Asran juga mengungkapkan kendala dalam digitalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas. “Banyak puskesmas yang masih belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga pengelolaan data kesehatan secara digital belum berjalan optimal,” bebernya. Melalui program pembinaan ini, Kemenkes RI menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan di Sulbar, termasuk peningkatan akses tenaga kesehatan dan pembangunan fasilitas. Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat memberikan dampak nyata bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini belum mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal. Acara yang dilaksanakan secara daring ini, juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pj. Sekprov Sulbar Amujib, para pejabat di lingkup Kemenkes RI, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten dan Direktur Rumah Sakit se-Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melakukan Pembinaan Wilayah (Binwil) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Kamis, 5 Desember 2024. Acara ini sebagai upaya memperkuat transformasi kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di provinsi ke 33 ini. Acara yang dilaksanakan secara daring ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pj. Sekprov Sulbar Amujib dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sulbar Asran Masdy, para pejabat di lingkup Kemenkes RI, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten dan Direktur Rumah Sakit se-Sulbar. Pj. Sekprov Sulbar Amujib memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. "Kesehatan adalah pondasi utama bagi kemajuan bangsa. Melalui visi besar Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo telah menetapkan tiga area prioritas untuk menciptakan dampak nyata di masyarakat, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur, penurunan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal," ujar Amujib. Sementara, Kadinkes Sulbar Asran Masdy pada kesempatan itu memaparkan capaian enam pilar transformasi kesehatan di Sulbar. Ia menyampaikan, meski beberapa inisiatif telah menunjukkan progres signifikan, berbagai tantangan masih harus diatasi, antara lain: - Implementasi Standar Pelayanan Primer : Hingga saat ini, baru 37 dari 98 Puskesmas (37,75%) di Sulbar yang telah menerapkan standar pelayanan primer. - Skrining Penyakit Tidak Menular : Pelaksanaan skrining hipertensi dan diabetes mellitus masih perlu ditingkatkan. Tingkat layanan sesuai standar mencapai 89,60% untuk hipertensi dan 69,74% untuk diabetes. - Penurunan Stunting : Stunting tetap menjadi isu kritis yang memerlukan koordinasi lintas sektor. - Akreditasi Rumah Sakit : Dari total 16 rumah sakit di Sulbar, 6% masih belum terakreditasi. - Tenaga Kesehatan : Mayoritas RSUD kabupaten belum memiliki tenaga spesialis yang lengkap. “Hanya dua RSUD kabupaten yang memiliki tenaga kesehatan lengkap, sementara kemampuan digitalisasi data di fasilitas kesehatan masih menjadi kendala besar," jelasnya. Asran juga menyoroti keterbatasan teknologi dan digitalisasi di puskesmas serta kemampuan pengelolaan…