Mamuju - Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menerima kunjungan Plt. Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Mamuju Dr Fajrillah Kolomboy di ruang kerjanya, Senin 11 Agustus 2025. Pertemuan ini membahas isi materi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Direktorat Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan RI. Hal ini, menjadi atensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Nota Kesepahaman tersebut dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kerja sama para pihak dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pendayagunaan alumni guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Tujuannya adalah melakukan sinergi tugas dan fungsi para pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memanfaatkan potensi alumni untuk mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 1. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Poltekkes Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat; 2. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa baru; 3. Fasilitasi program persiapan mahasiswa dan alumni untuk pendayagunaan ke luar negeri; dan 4. Hal-hal lain yang disepakati bersama. Plt. Kepala Biro Pemkesra Murdanil menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi kemajuan daerah. “Kerja sama ini bukan hanya memperkuat peran perguruan tinggi dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga memberi peluang bagi alumni untuk berkontribusi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kami berharap sinergi ini dapat memberi dampak positif bagi pembangunan Sulawesi Barat,” ujar Murdanil.(Rls)

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar Pengukuran Kompetensi Digital bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan tenaga kontrak di lingkup Pemprov Sulbar. Langkah ini merupakan percepatan transformasi digital sesuai misi ke-3 dan ke-5 Pancadaya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan ini diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulbar bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital RI Wilayah Sulselbar. Sosialisasi teknis digelar di Gedung Marasa Corner, Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 11 Agustus 2025. Plt. Kadis Kominfo Sulbar, Muh. Ridwan Djafar, menyampaikan asesmen akan diikuti 13.470 personil, terdiri dari PNS sejumlah 5.283 orang, PPPK 1.728 orang, dan tenaga kontrak/TATT 6.459 orang, mencakup seluruh OPD, guru, dan tenaga UPTD. "Kita belum punya peta kemampuan digital pegawai. Padahal di era serba digital, kompetensi ini mutlak dibutuhkan. Hasil pemetaan akan kami presentasikan kepada Gubernur," jelas Ridwan. Asesmen dilaksanakan secara online pada 20 Agustus 2025 pukul 08.00–16.00 WITA tanpa pengulangan. Peserta cukup mengerjakan 15–20 menit dari perangkat masing-masing yang terkoneksi internet. Ridwan menegaskan, kegiatan ini penting untuk meratakan kompetensi digital di setiap OPD sehingga distribusi SDM bisa lebih tepat dan pelayanan publik semakin efektif. Kompetensi digital dinilai menjadi kebutuhan dasar dalam dunia kerja saat ini, mulai dari mengakses informasi, berkomunikasi, hingga meningkatkan produktivitas. Hasil pengukuran akan digunakan sebagai dasar kebijakan pelatihan, pengembangan SDM, dan percepatan transformasi digital di Sulbar. Sekedar diketahui, Sulawesi Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pengukuran kompetensi digital secara menyeluruh di tingkat pemerintah provinsi. Kegiatan ini merupakan sejarah dan momentum penting akselerasi transformasi pemerintahan di Sulbar, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. (Rls)

Jakarta - Dalam rangka memperkuat sinergitas pembangunan daerah di Pulau Sulawesi, enam perwakilan Pemerintah Provinsi se-Sulawesi bertemu di Hotel Borobudur Jakarta, Minggu 10 Agustus 2025, guna mengikuti acara Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bau Akram Dai yang hadir mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan bahwa agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya oleh Badan Kerja Sama Pemerintah Regional Sulawesi (BKPRS) bersama Dinas Pariwisata se-Sulawesi. Selain penandatanganan MoU, di acara Discover Nusantara itu juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh para Kepala Dinas Pariwisata Provinsi se-Sulawesi. Kerja sama dimaksud terkait pengembangan pariwisata yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan se-Pulau Sulawesi. Bau Akram Dai mengatakan sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Dinas Pariwisata sangat perlu mengambil peran dalam Kerja Sama Pengembangan Pariwisata se-Sulawesi itu. "Dari awal Bapak Gubernur berkomitmen melakukan upaya pengembangan sektor pariwisata di Sulawesi Barat. Beliau mendorong agar Dinas Pariwisata Sulawesi Barat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sehingga sektor ini berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat," jelas Bau Akram. Lanjut, Bau Akram mengungkapkan, kepariwisataan yang terintegrasi antarprovinsi se-Sulawesi ini akan didorong pada peningkatan aksesibilitas melalui pengembangan rute lintas pulau. Juga dilakukan peningkatan investasi melalui pembentukan forum bisnis investasi pariwisata Sulawesi. "Demikian pula dalam hal promosi, akan ada brand bersama sebagai identitas pariwisata regional, juga kesepakatan penyelenggaraan joint event semacam Kemilau Sulawesi hingga event sport tourism," urainya. Bau Akram menilai sektor pariwisata Sulbar memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui kesepakatan kerja sama antar provinsi. Potensi wisata Sulbar beragam dan memiliki keunikan yang khas, baik keindahan alam maupun keragaman adat, seni dan budaya. Terlebih dengan posisi geografis Provinsi Sulawesi Barat yang berada pada jalur lintas provinsi di Pulau Sulawesi. Selain Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, beberapa pimpinan OPD terkait turut menyaksikan…

Mamuju - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Faizal Thamrin mengikuti kegiatan Kick Off Sulbar Berdaya dengan Pengembangan Talenta Digital untuk Akselerasi Sulbar Maju dan Sejahtera di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 Agustus 2025. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Plh Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Kepala BPSDM Sulbar drg. Asran Masdy, Kepala BBPSDMP Komdigi Makassar Baso Saleh, Forkopimda dan peserta kegiatan pelatihan. Kegiatan pembukaan dirangkaikan dengan pemberian sertifikat kepada 60 pelaku usaha yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan bahwa seiring perkembangan zaman, teknologi semakin maju. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita perlu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi yang ada mengingat daerah kita ini masih cukup tertinggal dalam penerapan teknologi "Semakin berkembangnya teknologi, tidak dipungkiri kita masih tertinggal dari daerah lain yang sudah mumpuni dalam teknologi," kata Suhardi Duka. Menurutnya, ketertinggalan ini disebabkan masih banyak daerah, maupun sekolah-sekolah di Sulbar yang masih terkena blank spot. "Masih banyak area, sekolah yang masih blank spot," tutur SDK. Ia menambahkan, berdasarkan kemampuan daerah, tidak dapat dipungkiri peningkatan teknologi di Sulbar baru bisa dicapai dalam waktu 5 tahun, tetapi dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bisa dicapai kurang lebih 2 tahun. "Kalau mengandalkan APBD kita kemungkinan kita baru bisa 5 tahunan meningkatkan teknologi di Sulbar ini, tapi dengan menggandeng kemeterian kita bisa kurang lebih 2 tahunan, lebih cepat 3 tahun," ungkapnya. Sementara, Plt. Kadisbun Sulbar Muh. Faizal Thamrin mengungkapkan, dengan adanya akselerasi digital ini instansi merasa terbantu dalam meningkatkan kemampuan digitalisasi ASN, termasuk di Disbun Sulbar. "Dengan adanya kegiatan akselerasi ini kami merasa terbantu dan mendukung dengan menugaskan beberapa ASN Disbun mengikuti beberapa pelatihan yang diselenggarakan," ungkap Faizal. Dengan pelaksanakan peningkatan talent digital di Sulbar dapat meningkatkan kemampuan…

Pasangkayu - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Faizal Thamrin melaksanakan pemantauan penerapan harga dan proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil) pada sejumlah Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Pasangkayu, Minggu 10 Agustus 2025. Beberapa PKS dimaksud, antara lain PT. Awana Sawit Lestari, PT. Pasangkayu, PT.Trinity, PT. Suryaraya Lestari II dan PT. MAS. Pemantauan ini sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan dalam mengevaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit khususnya dalam penerapan Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Pemantauan di lapangan ini sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, (SDK-JSM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin menegaskan bahwa tujuan dilakukan pemantauan penerapan harga dan pengolahanTBS ini adalah untuk memastikan proses produksi berjalan efisien, hasil maksimal dan kwalitas CPO sesuai standar. "Pemantauan ini, kita ingin pastikan proses produksi berjalan efisien, hasil maksimal dan sesuai standar," kata Faizal. Dalam pemantauan, Faizal menyempatkan melihat tumpukan limbah sawit seperti cangkang yang merupakan hasil samping dari pemrosesan inti sawit yang digunakan sebagai bahan bakar boiler dan sisanya tidak dibuang sembarangan tetapi juga akan dimanfaatkan secara ekonomis dan ramah lingkungan. Hasil pemantauan penerapan harga menunjukkan bahwa harga TBS di beberapa PKS di kabupaten tidak jauh berbeda dengan hasil penetapan TBS yang sudah di tetapkan pada kisaran Rp. 2.740/kg – Rp.3.050/kg. Berdasarkan diskusi dengan para kepala kebun di PKS Non Kebun bahwa terjadi pemotongan 1-3% bagi TBS yang tidak memenuhi syarat seperti: buah mentah, buah lewat matang, gagang Panjang dan buah basah, Semetara di PKS terintegrasi tidak ada pemotongan. Sementara, menurut Agustina, Plt. Kepala Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) bahwa Data PKS di Sulbar yang mengolah TBS sebanyak 14 buah unit. Ia mengingatkan, TBS dari kebun mitra plasma dan swadaya harus…

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Daerah (Koperindag) Sulbar menggelar rapat strategis terkait retribusi pengujian mutu komoditi ekspor dan impor. Kegiatan ini bertujuan memastikan retribusi berjalan tepat sasaran sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas produk Sulbar yang menembus pasar internasional. Rapat yang dilaksanakan Senin 11 Agustus 2025 di Ruang Rapat Dinas Koperindag ini dihadiri oleh Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi BPKPD Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, Kasubid Retribusi A. Nursyahdana, Kasubid Pajak Daerah Intang, serta Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, Syamsul Arifin. Kehadiran para pejabat teknis dari dua instansi ini menjadi wujud kolaborasi untuk memaksimalkan potensi retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak, menekankan pentingnya sinergi data dan sistem dalam mendukung optimalisasi retribusi. "Ketersediaan data yang akurat dan sistem yang terintegrasi akan memudahkan proses pengelolaan retribusi. Ini juga memastikan proses pengujian mutu berjalan transparan, cepat, dan sesuai ketentuan. Harapannya, retribusi ini memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha dan daerah,” ungkapnya. Langkah ini selaras dengan Panca Daya Pembangunan yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa penerapan retribusi pengujian mutu bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga bagian dari strategi menjaga daya saing produk daerah. "Sulawesi Barat memiliki potensi ekspor dan impor yang terus berkembang. Retribusi pengujian mutu adalah instrumen untuk memastikan setiap komoditi yang keluar maupun masuk memiliki standar yang diakui secara nasional dan internasional. Dengan demikian, retribusi ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas produk dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Melalui sinergi BPKPD dan Koperindag, diharapkan pengelolaan retribusi pengujian mutu…

Mamuju – Pemprov Sulbar menyerahkan 66 sertifikat merek dagang kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah ini. Penyerahan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi produk UMKM. Kegiatan ini juga sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wagub Salim S Mengga dalam mendorong kemajuan sektor ekonomi rakyat melalui penguatan legalitas usaha, peningkatan daya saing, dan pemanfaatan teknologi. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam sambutannya menekankan bahwa era digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UMKM. Menurutnya, pelaku usaha harus beradaptasi dengan perubahan zaman agar produk yang dihasilkan tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. “Digitalisasi dan AI adalah keharusan jika kita ingin maju. UMKM Sulbar harus siap memanfaatkan teknologi, termasuk dalam pemasaran dan perlindungan merek,” ujarnya, Senin, 11 Juli 2025. Dengan adanya sertifikat merek dagang ini, para pelaku UMKM diharapkan lebih percaya diri memasarkan produknya, meningkatkan kualitas, dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Masriadi, menjelaskan bahwa 66 sertifikat yang diserahkan merupakan hasil fasilitasi pendaftaran merek dagang yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Sulbar pada tahun 2024 kepada 70 UMKM. Dari jumlah tersebut, empat permohonan ditolak. Menurutnya, legalitas merek sama pentingnya dengan perizinan usaha. Pryllisya, salah satu pelaku UMKM pemilik usaha “Kios King ’22” penerima fasilitas merek dagang, menyampaikan rasa terima kasihnya. “Selain perizinan legalitas merek juga penting untuk usaha,” katanya. Dengan adanya sertifikat ini, produk UMKM lokal kini memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dan siap bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. (Rls)

Mamuju – Pemprov Sulbar menyerahkan 66 sertifikat merek dagang kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah ini. Penyerahan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi produk UMKM. Kegiatan ini juga sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wagub Salim S Mengga dalam mendorong kemajuan sektor ekonomi rakyat melalui penguatan legalitas usaha, peningkatan daya saing, dan pemanfaatan teknologi. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam sambutannya menekankan bahwa era digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UMKM. Menurutnya, pelaku usaha harus beradaptasi dengan perubahan zaman agar produk yang dihasilkan tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. “Digitalisasi dan AI adalah keharusan jika kita ingin maju. UMKM Sulbar harus siap memanfaatkan teknologi, termasuk dalam pemasaran dan perlindungan merek,” ujarnya, Senin, 11 Juli 2025. Dengan adanya sertifikat merek dagang ini, para pelaku UMKM diharapkan lebih percaya diri memasarkan produknya, meningkatkan kualitas, dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Masriadi, menjelaskan bahwa 66 sertifikat yang diserahkan merupakan hasil fasilitasi pendaftaran merek dagang yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Sulbar pada tahun 2024 kepada 70 UMKM. Dari jumlah tersebut, empat permohonan ditolak. Menurutnya, legalitas merek sama pentingnya dengan perizinan usaha. Pryllisya, salah satu pelaku UMKM pemilik usaha “Kios King ’22” penerima fasilitas merek dagang, menyampaikan rasa terima kasihnya. “Selain perizinan legalitas merek juga penting untuk usaha,” katanya. Dengan adanya sertifikat ini, produk UMKM lokal kini memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dan siap bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. (Rls)

Mamuju – Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Mudanil, menghadiri kegiatan Kick Off Sulbar Berdaya yang dihadiri langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), melalui Pengembangan Talenta Digital untuk Akselerasi Sulbar Maju dan Sejahtera yang digelar di Aula Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia Sulbar di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus membuka peluang peningkatan daya saing daerah melalui transformasi digital. Plt. Kepala Biro Pemkesra, Mudanil, menyampaikan bahwa penguasaan keterampilan digital adalah salah satu kunci menghadapi tantangan pembangunan di era global. “Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Sulbar harus mencetak talenta-talenta digital yang inovatif dan kompetitif agar visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Sulbar Maju dan Sejahtera dapat tercapai lebih cepat,” ujar Mudanil. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sulbar akan mendukung penuh melalui kebijakan strategis dan program pelatihan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, akademisi, hingga komunitas digital. (Rls)

Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), melontarkan sindiran bernada candaan tentang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulbar yang dinilainya terkadang "lebih pintar" daripada kecerdasan buatan (AI). Pernyataan itu disampaikannya dalam acara Kick Off Sulbar Berdaya, yang mengusung pengembangan talenta digital untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan Sulbar. Kegiatan berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 Agustus 2025. Suhardi Duka awalnya memuji kemajuan teknologi, termasuk AI, yang telah membantu dunia usaha dalam menganalisis data, menyusun program, dan membuka peluang bisnis. "Coba suruh AI membuat program, misalnya pelatihan atau sosialisasi dengan anggaran tertentu. AI akan merancang kegiatannya, tujuannya, outcome-nya, bahkan perhitungan biayanya," ujarnya. Namun, situasi berubah ketika masuk ke ranah birokrasi. "Begitu sampai di birokrasi, AI akan dibilang salah. 'Masa biaya administrasi cuma Rp50 ribu? Harusnya Rp1 juta!' Laporan yang seharusnya Rp150 ribu bisa melonjak jadi Rp50 juta. Ternyata, birokrasi lebih pintar daripada AI," sindir SDK disambut tawa hadirin. Menurutnya, hal inilah yang membuat sektor swasta lebih cepat berkembang dibanding birokrasi—karena lebih sigap mengadopsi teknologi. Gubernur SDK menegaskan, digitalisasi dan pemanfaatan AI sudah menjadi keharusan jika Sulbar ingin maju. Namun, kendala utama adalah masih banyaknya blank spot di daerah ini. "Jangankan mengadopsi teknologi, melihat saja belum bisa. Banyak SMA, puskesmas, kantor camat, bahkan kantor desa yang belum terhubung dengan kabupaten, provinsi, apalagi dunia luar," ujarnya. Untuk itu, Pemprov Sulbar menjadikan penyediaan infrastruktur telekomunikasi sebagai prioritas. SDK berharap kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan BAKTI bisa mempercepat pembangunan. "Kalau mengandalkan APBD sendiri, mungkin butuh lima tahun. Tapi dengan dukungan Kominfo, dua tahun bisa selesai. Artinya, ada percepatan tiga tahun jika kita berkolaborasi," jelasnya. Ia juga mendorong pelaku ekonomi di Sulbar untuk segera memanfaatkan digitalisasi guna meningkatkan daya saing. (Rls)