Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka Rapat Koordinasi Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (Rakor Komda SDG) secara virtual, Selasa, 12 April 2022. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulbar. Rakor tersebut dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi Komda SDG dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDG yang dimiliki Sulbar. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan, Komda SDG diharapkan mampu membangun networking dengan stakeholder serta melakukan koordinasi dan sinergi program antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dalam pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan SDG lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan perakitan varietas unggul. "Pengelolaan dan pemanfaatan SDG lokal diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah,"ucap Idris Idris mengemukakan, kekayaan keanekaragaman hayati yang tersimpan di wilayah perairan (marine mega biodiversity) Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, sedangkan di daratan merupakan nomor dua di dunia setelah Brazil. Kekayaan keanekaragaman hayati ini mencakup genetik, spesies hingga beranekaragam ekosistem unik. "Potensi-potensi seperti ini harus terus kita cari dan kembangkan, sehingga SDG yang dimiliki dapat kita jadikan sebagai modal/asset (natural capital) yang dirasakan secara nyata, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,"pungkasnya Agar dapat mengelolah kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, sambungnya, diperlukan kemampuan penguasaan teknologi. "Kita perlu membuka kesempatan atau peluang kerjasama dengan pihak lain pemilik teknologi, melalui kebijakan pemanfaatan SDG yang menguntungkan. Selain itu, diperlukan juga perhatian atas pengetahuan tradisional terkait SDG tersebut,"tuturnya (mhy)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris melaunching Program Paket Ramadhan Bahagia dan Paket Zakat Fitrah, Selasa 12 April 2022, di Gedung PKK Sulbar. Acara launching dirangkaikan Sosialisasi ZIS Baznas Sulbar bersama Pemprov Sulbar. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan apresiasinya kepada semua Pengurus Baznas Sulbar atas usaha dan ikhtiarnya di dalam bekerja untuk mensejahterakan masyarakat Sulbar. "Saya berdiri di sini paling tidak memberi semangat kepada kawan-kawan Pengurus Baznas yang baru saja beberapa hari yang lalu dilantik. Tugas sesungguhnya dari Baznas itu sendiri adalah bagaimana menghimpun zakat ummat di Sulbar, karena potensi zakat kita secara skala nasional itu sebesar Rp.326,7 Miliar,"ungkap Idris Idris mengatakan, sebagai organisasi fungsional keagamaan, Baznas bisa berjalan secara efektif jika menghimpun zakat itu secara berkelas, yang berarti mode atau style lama harus ditinggalkan. Melalui launching kedua program tersebut, Idris berpesan Baznas Sulbar harus selalu melahirkan inovasi baru. Sementara, untuk Program Paket Ramadhan Bahagia dan Paket Zakat Fitrah, Ia berharap tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran paket tersebut dan bisa diterima langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk mendorong kerja Pengurus Baznas Sulbar, Ia menghimbau kepada semua pimpinan OPD mulai dari sekarang mengumpulkan zakat dari para Muzakki masing-masing di instansinya. "Untuk pelaporannya nanti akan diterima langsung oleh pihak Baznas sendiri, jangan menunggu sampai akhir Ramadhan lagi baru terkumpul,"tandasnya Ketua Baznas Sulbar, Ahmad menyampaikan, program itu bekerjasama dengan Baznas RI, yang nantinya pihak Baznas Sulbar akan menyalurkan paket bahagia ramadhan sebanyak 150 paket dan ada 3.000 untuk paket zakat fitrah yang akan disalurkan ke tiga (3) kabupaten yaitu Mamuju, Majene dan Polewali Mandar. Di tempat yang sama, usai Launching Program Paket Ramadhan Bahagia dan Paket Zakat Fitrah, dilanjutkan mengikuti secara virtual acara Nusantara Cinta Zakat bersama Presiden RI, Joko Widodo. (Ayu)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka acara Sosialisasi Layanan Ketaspenan dan Produk Taspen Life Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemprov Sulbar, yang diselenggarakan di Gedung PKK Sulbar, Senin 11 April 2022. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menjelaskan, sosialisasi layanan ketaspenan merupakan salah satu upaya Pemprov Sulbar untuk mengimplementasikan pemenuhan hak bagi PPPK terkait dengan Tabungan Hari Tua (THT), jaminan pensiun, jaminan kecelakaan serta jaminan kematian yang ditawarkan oleh PT. Taspen. "Ini untuk memberikan hak-hak bagi PPPK, karena jaminan tersebut bersifat potongan bagi PPPK mengingat regulasinya belum ada. Beda dengan PNS yang THT dan jaminan pensiun sudah dipotong otomatis dari gaji, serta telah dipayungi oleh regulasi yang ada,"ucap Idris Dikatakan, terbatasnya aturan karena undang-undang dan peraturan, pemerintah menghadirkan anak perusahaannya (Taspen Life) untuk menambah manfaat THT purnabakti, mengingat bahwa PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun. Selain menambah manfaat THT, para peserta juga akan terproteksi jiwanya hingga masa purnabakti. "Kepada seluruh PPPK, setelah mendapatkan sosialisasi layanan Taspen ini, dalam arti mengetahui hak-haknya terkait tabungan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan serta jaminan kematian, maka ke depan harus lebih semangat dalam mengabdi,"imbau Idris Lebih lanjut Idris mengatakan, agar mendapatkan manfaat yang maksimal saat aktif dan sampai purnabakti, maka PPPK seharusnya mengikuti program dari Taspen Life. Apalagi sekarang dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan berat menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PPPK, untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik. Sementara itu, Branch Manager PT. Taspen Mamuju, Simon Mandila mengatakan, dengan sosialisasi itu pihaknya ingin memberikan angin segar dan harapan yang baik bagi seluruh ASN atau PPPK, dengan harapan ada tambahan perlindungan maupun hak-hak yang diterima memasuki pensiun. "Kami hadir di sini untuk memberikan kepastian itu nyata pada saat anda melaksanakan tugas sehari-hari sampai pada masa pensiun, bapak-ibu sekalian akan mendapatkan nilai tambahan yang sesuai dengan keinginan anda nantinya.…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulbar Tahun 2022, Senin 11 April 2022, bertempat di Ballroom Hotel d'Maleo Mamuju. Dengan mengusung tema, "Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar Tahun 2023. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, Musrenbang yang dilaksanakan merupakan salah satu tahapan dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2023, yang mana RKPD itu menjadi tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulbar Tahun 2023-2026, pasca berakhirnya periode RPJMD Provinsi Sulbar Tahun 2017-2022. "Kami berharap pembangunan yang akan dilaksanakan dapat konsisten dengan dokumen RPD Tahun 2023-2026. Kami juga mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbangsih saran dan masukan terhadap RKPD Tahun 2023 yang saat ini kita susun," kata Ali Baal Ali Baal juga menyampaikan mengenai tantangan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Menurutnya, berbagai tantangan masih cukup dirasakan, khususnya pasca pandemi Covid-19 yang saat ini telah berstatus menjadi endemi, serta pasca bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene di awal Tahun 2021 lalu. "Diperlukan upaya-upaya kolaborasi yang tidak hanya antar tingkatan pemerintahan saja, melainkan dukungan dari berbagai pihak termasuk seluruh lapisan masyakarat untuk bersama-sama membangun Sulbar yang sejahtera, maju dan malaqbi sebagaimana visi RPJPD Provinsi Sulbar Tahun 2005-2025,"tandasnya Melalui kesempatan itu, Ia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan masyarakat yang telah berpartisipasi dan memberi dukungan selama kurang lebih lima tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar. "Kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan masyarakat atas segala kesalahan dan kekhilafan yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja,"ucapnya Hadir pada Pembukaan Musrenbang, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, para Bupati/Wakil Bupati Se-Sulbar, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi dan Wakil Ketua…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa dan Kepala Dinas Pendidikan Sulbar, Prof. Gufran Darma Dirawan berkunjung ke Sekolah Unggulan SMKN 1 Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Minggu, 10 April 2022. Kunjungannya dalam rangka meninjau langsung sekolah tersebut, khususnya di jurusan otomotif, perbengkelan mesin mobil dan mesin diesel. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, SMKN 1 Sarjo merupakan sekolah unggulan bertaraf nasional dengan jumlah anggaran pembangunan Rp. 3,5 Miliar, yang sudah dilengkapi berbagai peralatan kerja yang canggih. Untuk itu, Ia berharap, para Alumni SMK Negeri 1 Sarjo mampu menjadi SDM yang unggul dan dapat bersaing di seluruh belahan nusantara dan tetap terus meningkatkan SDMnya, serta dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah ke depan. "Kita berharap para alumni sekolah ini dapat memiliki SDM yang mampu bersaing di luar daerah, sehingga Sulbar juga dapat bersaing di dunia industri skala nasional secara umum,"ujar Ali Baal saat diwawancarai di sela-sela kunjungannya "Kita juga berharap para generasi Sulbar dapat merubah pola pikir yang tidak hanya berfokus pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, melainkan mampu menjadi SDM yang memiliki kemampuan dan kreatifitas saing yang tinggi di bidang industri, tentunya sesuai kemampuan dan bekal yang mereka miliki, "tambahnya Dalam kunjungan tersebut, juga hadir sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. (farid)

Pemprov Sulbar telah menyelesaikan dua proyek pembangunan infrastruktur jalan yang ada di dua kabupaten di wilayah Sulbar, yakni akses jalan menuju Pelabuhan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah dan akses jalan menuju Pelabuhan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Diketahui, pembangunan dua proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk akses jalan menuju Pelabuhan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, dengan panjang 7,5 Kilometer dan lebar 5 Meter sebesar Rp. 6.914.091.457. Pembangunannya terbagi atas dua segmen, aspal sepanjang 6 KM dan 800 Meter jalan beton. Sedangkan, akses jalan menuju Pelabuhan Pasangkayu sebesar Rp. 9.194.723.774. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, melalui dana program PEN akses jalan di dua kabupaten itu dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu, Ia berharap pemanfaatan jalan tersebut dapat dimaksimalkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu. "Alhamdulillah, jalan menuju Pelabuhan Budong-Budong Mamuju Tengah dan akses jalan ke Pelabuhan Pasangkayu sudah diselesaikan dengan baik,"kata Ali Baal saat meninjau dua proyek pembangunan infrastruktur jalan tersebut, Sabtu, 9 April 2022 "Dengan bagusnya jalan yang telah kita kerjakan ini, saya berharap ekonomi dan pendapatan masyarakat dapat semakin meningkat, sehingga akan tercipta perputaran ekonomi yang mendukung segala akses di berbagai bidang,"sambungnya Gubernur juga berharap, pelabuhan yang ada di dua kabupaten tersebut dapat dimaksimalkan dan difungsikan sebagaimana mestinya, sebab sesuai informasi bahwa perairan di Budong-Budong dan Pasangkayu mempunyai sumber daya hasil laut yang cukup bagus. Untuk lebih memaksimalkan fungsi daripada pelabuhan tersebut, Ali Baal menyatakan, kehadiran Kantor Bea dan Cukai sangat penting di Tanah Malaqbiq Sulbar, agar pendapatan daerah dapat berputar dan dimaksimalkan di dalam daerah. Dalam peninjauannya di dua lokasi tersebut, Gubernur Sulbar didampingi sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. (farid)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melantik Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Pasangkayu Periode 2022-2027 di Masjid Raya Al - Madania Pasangkayu, Sabtu, 9 April 2022. Pelantikan dilakukan pada kegiatan Safari Ramadhan 1443 H/2022 M Pemprov Sulbar di kabupaten tersebut. Diketahui, sebagai Ketua DMI Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa, yang juga Bupati Pasangkayu. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berharap, Pengurus DMI Kabupaten Pasangkayu kiranya mempunyai inovasi dan kreativitas untuk menciptakan daya tarik dan menarik animo masyarakat, sehingga tercipta rasa senang dan nyaman untuk melakukan ibadah. Salah satunya dengan cara memperhatikan para petugas masjid, dimulai dari muazin, penceramah dan imam masjid. "Saya mengharapkan Pengurus DMI Kabupaten Pasangkayu ini dapat lebih memperhatikan kemakmuran dan kebersihan masjid, demi menumbuhkan rasa cinta masyarakat kepada masjid,"ucap Ali Baal Dia mengatakan, masjid merupakan tempat ibadah kaum muslimin yang tidak hanya digunakan untuk melakukan ritual agama atau ibadah saja, namun juga dapat digunakan sebagai tempat pertemuan dan ajang diskusi bagi masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemberian dana hibah senilai RP. 1.406.000.000, yang diperuntukkan bagi 57 lembaga agama dan kemasyarakatan. Turut hadir pada kegiatan itu, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan Pemkab Pasangkayu. (farid) 

Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengikuti rapat paripurna dalam rangka pengumuman masa akhir jabatan Gubernur Sulbar dan Wakil Gubernur Sulbar masa bakti 2017-2022 dan usul perubahan propemperda Provinsi Sulbar tahun 2022 di Kantor DPRD Sulbar, Kamis 7 April 2022.Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah dan Abdul Rahim dan Abdul Halim Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan,merupakan prosedur baku setiap akan berakhir masa jabatannya dan hal itu akan disampaikan saat rapat paripurna berlangsung untuk menyampaikan hasil rapat tersebut ke Presiden guna melanjutkan proses administrasi selanjutnya. "Tadi telah diumumkan tentang pemberhentian masa jabatan gubernur dan wakil Gubernur sama halnya dengan daerah lain diminta oleh Kemendagri untuk segera melakukan rapat paripurna sebagai salah satu syarat untuk mengusulkan ke Presiden guna pemberhentian jabatan pimpinan daerah dan hal itu merupakan syarat utama yang harus dilakukan untuk melakukan proses administrasi pemberhentian jabatan",kata Muhammad Idris Ketua DPRD Sulbar , Suraidah Suhardi selaku pimpinan rapat paripurna menyamapikan, bahwa perlahan tapi pasti pembangunan mulai menggeliat dan perekonomian mulai bangkit , walau tentu saja masih ada kekurangan juga pertumbuhan dan pembangunan di Sulawesi Barat selama ini terus menunjukkan angka positif semua berkat kerja keras bersama dibawah kepemimpinan Ali Baal Masdar dan Enny Anggeraini Anwar. "Di akhir jabatan mereka kita semua patut memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua kinerja dan kerja keras selama ini menjadikan Sulbar jauh lebih baik, sebagaimana visi Provinsi Sulawesi Barat Sulbar Maju dan Malaqbi," tutur legislator Demokrat itu. Ditemui usai rapat Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menambahkan jika mengusulkan nama-nama untuk menjadi PLT nantinya adalah hak semua orang akan tetapi proses akhir dari semua itu tetaplah Presiden yang menentukan dan hal ini tidak ada kaitannya dengan politik, dan beginilah proses berjalannya administrasi akhir jabatan pimpinan daerah. (desi)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka Workshop Penyusunan Grand Desain Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulbar, Kamis, 7 April 2022, bertempat di d'Maleo Hotel Mamuju. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengemukakan, stunting adalah permasalahan yang sangat kompleks dan multi dimensi yang tidak mungkin hanya menjadi urusan kesehatan saja, tapi juga berkaitan dengan kesenjangan-kesenjangan ekonomi karena banyaknya angka anak pernikahan usia dini. "Penyebab utama banyaknya angka pernikahan dini itu sendiri adalah anak tidak sekolah. Hal ini juga menunjukkan bahwa stunting membutuhkan penyelesaian dengan koordinasi dan sinergi,"kata Idris "Jadi sekarang kita ingin mendorong penyelesaian stunting di Sulbar itu basisnya ada pada kolaborasi, kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan di tiap kabupaten,"sambungnya Idris menekankan, pada permasalahan stunting diperlukan pendalaman lebih untuk dijadikan sebagai program-program strategi lintas sektor. Untuk itu, Ia meminta menjaga komitmen dalam penyelesaian permasalahan stunting di Sulbar, sebab hal itu tidak akan mungkin terselesaikan kalau yang ada hanya komitmen normatifnya. Bicara soal grand desain, Idris mengatakan, hal itu mencakup semua kristalisasi sumberdaya yang dimiliki dan dituangkan di dalam sebuah rencana inti. "Untuk apa forum ini dihadirkan? untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita bersama. Dalam hal ini grand desain strategi penurunan stunting tidak membicarakan urusan sendiri-sendiri. Jd pokok permasalahan yang akan dibahas dalam grand desain strategi itu adalah bagaimana mengkonsolidasi sumberdaya,"ucapnya Melalui forum itu, Idris berharap terbangunnya afektif komitmen untuk menyelesaikan masalah stunting di Sulbar. (Ayu)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulbar, membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Sulbar di Hotel Meganita Mamuju, Kamis, 7 April 2022. Ketua KONI Sulbar, Ali Baal Masdar pada kesempatan itu menekankan beberapa hal, yakni pertama agar berkonsentrasi pada kesiapan prasarana dan sarana pelaksanaan Porprov. Kedua, penetapan cabang olahraga yang prospektif untuk menjadi fokus pembinaan, namun tidak mengabaikan cabang olahraga yang lain. Ketiga, menerapkan mekanisme koordinasi KONI provinsi dengan KONI kabupaten maupun dengan para pengurus cabang olahraga. Keempat, inventarisasi dan pemetaan potensi atlet dan wasit, serta prestasi para atlet di berbagai tingkatan untuk pendayagunaan potensi pembinaan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga Sulbar. "Kiranya rencana kerja dalam rangka menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 Tahun 2025 di Medan segera dilakukan pembahasan, yang selanjutnya mendiskusikan penyelenggaraan Porprov Sulbar Tahun 2022, utamanya penetapan cabang olahraga yang akan dipertandingkan,"imbaunya Selain itu, melakukan metode menumbuhkan semangat para atlet berprestasi atau atlet potensial di Sulbar agar tidak mudah terpengaruh membela daerah lain sebagai pemain bayaran. Dan pemetaan stakeholder yang diharapkan dapat berperan atau berkontribusi mendukung pembinaan olahraga di Sulbar, terutama BUMN dan BUMD atau swasta dengan pendayagunaan dana bantuan sosial atau CSR. Ketua Panitia Rakerprov KONI Sulbar, Ruslan mengatakan, rapat kerja KONI yang dilaksanakan merupakan agenda yang pertama kalinya. Tujuannya untuk menyusun program kerja KONI Tahun Anggaran 2021-2025. "Raker ini untuk membahas dan memutuskan segala sesuatu rencana program kerja KONI Tahun 2021-2025, termasuk akan membahas terkait pelaksanaan Porprov ke-IV di Mamuju," kata Ruslan Dia menambahkan, KONI Sulbar mulai menyusun seluruh program kerja sebagai persiapan menyambut berbagai even olahraga. Rakerprov tersebut diikuti seluruh pengurus KONI dan seluruh pengurus cabang olah raga dari enam kabupaten di Sulbar. (farid)