Kominfo Sulbar -- Pemprov Sulbar terus melakukan monitoring bersama Tim Percepatan Penanganan Wabah Covid-19. Kemarin, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdsr membentuk Tim Percepatan Penanganan Covid-19, dan saat itu pun tim bergerak, mulai pemantauan pasar oleh Dinas Perdagangan Sulbar, melengkapi alat pendeteksi di setiap akses masuk, seperti Bandara Tampa Padang dan sejumlah pelabuhan. Tim tersebut melibatkan seluruh elemen pemerintahan bahkan mengintruksikan seluruh Bupati di enam kabupaten agar bersinerg, bekerjasama melawan virus berbahaya itu. "Kita sudah imbau seluruh enam kabupaten agar melakukan langkah percepatan mencegah penyebaran Covid-19," tutur Ali Baal. Dia pun mengharapkan masyarakat tidak bertindak berlebihan hingga dapat merugikan, misalnya menimbun persediaan makanan dan lainnya. Menurutnya, menyikapi Covid-19 tetap waspada, namun tidak mesti panik.yang bisa berakibat membahayakan daya tahan tubuh. Ali juga menyampaikan, mentolerir ASN yang kondisinya kurang membaik agar bekerja di Rumah. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun soal perjalanan dinas luar daerah agar ditiadakan untuk sementara. Kepada OPD, Ali menegaskan agar pelayanan tetap lancar, dia pun memastikan akan berusaha memaksimalkan kinerja tim, agar Sulbar tetap aman dan tidak menjadi pandemi wabah Covid -19. Dari pantauan, beberapa tim sudah bergerak, seperti Dinas Perhubungan bergerakmmelakuka pemantauan sejumlah akses masuk, memastikan setiap akses masuk Sabar tersedia fasilitas Pendeteksi suhu badan dan hand sanitizer. Begitupun pantauan disejumlah pelabuhan distribusi barang seperti di Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Kepala Dinas Perhubungan Dulbar Khaeruddin Anas mengaku telah melakukan pemeriksaan memastikan tidak ada lagi kapal sandar di pelabuhan tersebut. "Hari ini kita turun, dan kita pastikan semua akses masuk itu tersedia pendeteksi (Thermometer digital) dan difasilitasi pencuci tangan (Hand Sanitizer)," ungkapnya. (rls)

Kominfo Sulbar-- Gedung Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju yang berada di jalan poros Mamuju-Kalukku Kilo Meter 13 Desa Bambu Mamuju, resmi beroperasi setelah diresmikan, Rabu 11 Maret 2020. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kepala BPOM RI Penny K. Lukito, bersama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, yang turut disaksikan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Asisten I Pemprov, Muh. Natsir, serta para unsur Forkopinda. Pada Gedung baru BPOM tersebut, terdapat kantor dan laboratorium pengujian obat dan makanan. Dalam sambutannya, Kepala BPOM RI Penny K. Lukito, mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Sulbar atas pembangunan infrastruktur bangunan dan laboratorium BPOM yang lebih lengkap. Penny menyatakan, dengan adanya gedung baru tersebut Insya Allah BPOM akan semakin kuat mendukung pembangunan Sulbar, yang bergerak pada pengawasan dan perlindungan pada masyarakat, terutama pada bidang makanan dan obat. Masih kata Penny, dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, telah dimanfaatkan dengan positif oleh BPOM untuk semakin meningkatkan kinerja pengawasannya secara lebih efektif, yang dinilai sangat sejalan dengan salah satu Nawa Cita Presiden, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui sektor kesehatan. "Gerak operasi penuntasan perlu terus diintensifkan, baik dari obat begitupun semua jenis makanan yang ada. Hal tersebut sudah ada aturannya berdasarkan Inpres nomor 3 yang sesudah diturunkan pada payung hukum pada aspek pangan di negara kita. Olehnya itu memang perlu adanya kerja sama yg baik antara Pemprov Sulbar dengan BPOM,"sebut Penny Ia menambahkan, BPOM telah menjalankan tugasnya secara maksimal terkait kewajibannya untuk mengawasi peredaran obat, obat tradisional, komestik, produk pangan dan suplemen kesehatan di Indonesia. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengemukakan, dengan diresmikannya gedung BPOM dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan produk farmasi dan obat-obatan, kosmetik, makanan, dan alat kesehatan yang tidak…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menggelar rapat dalam rangka membahas rancangan kerjasama daerah Provinsi Sulbar tentang pembangunan Sulbar, di Ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 11 Maret 2020. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dalam kesempatan itu menyampaikan, Sulbar memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar, tetapi belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan. "Potensi di daerah kita sangat besar dan saat ini sorotan kita berfokus pada bidang pertanian dan perkebunan, untuk itu diperlukan adanya koordinasi yang baik antar OPD terkait,"pungkas Ali Baal Mengenai ekspor impor, lanjut Ali Baal, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Sulbar, dimana hasilnya diakui oleh Sulsel dan Sulteng. "Permasalahan tersebut perlu dilakukan percepatan penyelesaiannya dalam rangka peningkatan ekonomi Sulbar," tutur Ali Baal Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait persiapan kunjungan Presiden Jokowi di Sulbar, dimana Ali Baal menginginkan ada pemaparan kondisi yang dialami oleh Sulbar bekerjasama dengan beberapa OPD, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang ada di Sulbar saat ini. Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat ini hambatan yang dihadapi berada pada pembentukan kantor bea dan cukai di Sulbar. Untuk kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS,) kata Idris, diharapkan harus nampak tahun pembuatan dan pelaksanaannya, serta isinya dan dalam konteks apa kerjasama itu dan capaian apa yang telah di hasilkan. "Ini harus dilakukan sehingga nanti dalam pengembangan ini kita perlu kerjasama dengan OPD terkait untuk pengembangan kerjasama, dalam rangka peningkatan kapasitas kita dalam pembangunan Sulbar,"katanya (deni)

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris meminta Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar kembali mengoptimalkan peran demi kemajuan demokrasi di Sulbar. Hal tersebut disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) IDI 2019, yang berlangsung di Hotel Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Rabu 11 Maret 2020. "Pokja ini seharusnya bekerja dengan baik untuk aspek-aspek dari indikator yang dinilai masih sangat lemah. Kita perlu duduk bersama di dalam Pokja IDI tingkat provinsi, yang tugasnya antara lain memberikan dukungan terjadinya proses pengumpulan data dan dokumen di lapangan, serta memerankan fungsi quality control di dalamnya,"kata Idris Dikemukakan, terdapat enam indikator di Indonesia termasuk Sulbar yang dinilai masih lemah atau kritis dengan angka dibawah 60 poin, yaitu kebebasan berpendapat, keterwakilan perempuan di DPR, demonstrasi yang agak keras, inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD dan informasi APBD. Lebih lanjut dijelaskan, kebebasan berpendapat masih terkoreksi dengan nilai 49 poin, keterwakikan perempuan di DPRD nilainya kurang lebih 59 poin, demonstrasi yang agak keras nilainya 30 poin, inisiatif DPRD nilainya 40 poin, rekomendasi DPRD nilainya sekitar 20 poin dan informasi APBD nilainya 41, 42 poin. "Enam aspek ini ada di Indonesia dan juga Sulbar yang perlu kita sikapi bersama, paling tidak kita bisa mendalami bagian-bagian yang belum terlihat atau mencari fundamental problem utama dari sejumlah indikator tersebut,"ucap Idris Idris berharap, melalui FGD tersebut pemahaman terhadap IDI menjadi kuat dan mendapatkan solusi terbaik untuk memajukan demokrasi di Indonesia khususnya di Sulbar, terlebih lagi dalam merancang program kedepan untuk dilakukan sebaik-baiknya melalui perencanaan sesuai yang diinginkan. "Saya percaya hasil FGD IDI 2019 nantinya dapat memacu motivasi pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk meningkatkan capaian demokrasi sesuai aspek, variabel dan indikator yang ditetapkan,"kata Idris Ia menambahkan, pemerintah telah menetapkan IDI sebagai salah satu terget sektoral yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Hal itu menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan, dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar aparatur pemerintah daerah dengan instansi vertikal, perlu mengefektifkan penanganan konflik sosial melalui langkah-langkah kegiatan pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. "Sebenarnya pemerintah pusat mengharapkan kita untuk terus care terhadap pencegahan pada titik-titik konflik yang ada,"kata Muhammad Idris Sekprov Sulbar, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang digelar oleh Badan Kesbangpol Sulbar di ruang kerja Sekprov Sulbar, Selasa 10 Maret 2020 Idris menuturkan, penanganan konflik sosial memang selalu dipantau dan dimonitor secara online, dan menjadi dashboards dari kementerian terkait yang menangani. Sementara itu, mengenai pelaksanaan rakor, Idris menyatakan, hal itu dilakukan untuk menjaga sinergitas dan penanganan konflik sosial dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di lingkup Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah. (farid)

Kominfo Sulbar-- Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (PW BKMT) Sulbar menggelar kegiatan penyelenggaraan jenazah di Masjid Baitul Anwar, Senin 9 Maret 2020. Kegiatan itu merupakan program dari Bidang Pendidikan PW. BKMT Sulbar. Ketua BKMT Sulbar, Andi Ruskati Ali Baal mengatakan, melalui kegiatan itu kaum perempuan di Sulbar juga bisa tahu dan paham bagaimana cara memandikan jenazah. "Bila perempuan yang meninggal haruslah kaum perempuan juga yang memandikannya, tidak mungkin kaum laki-laki yang akan memandikan kaum perempuan bila meninggal nanti,"jelas Ruskati yang juga Ketua TP. PKK Sulbar Dikemukakan, sebagai kaum perempuan harus selalu punya fungsi dan manfaat bagi masyarakat. "Wanita di Sulbar hampir sama banyak kaum lelaki, tentu kaum perempuan harus punya manfaat bagi kita semua,"kata Ruskati Ia berharap, kedepan PW. BKMT Sulbar akan selalu mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Bidang Pendidikan PW. BKMT Sulbar, Rahmawati, menyampaikan, kegiatan itu bertujuan meningkatkan kompetensi kaum wanita dalam tata cara penyelenggaraan jenazah. Rahmawati berharap, semoga para peserta dapat memperoleh ilmu dari kegiatan itu dan dapat dimanfaatkan, serta diamalkan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ia menambahkan, kegiatan itu baru pertama kali dilaksanakan oleh PW. BKMT Sulbar melalui bidang pendidikan. "Kedepan kita akan melakukan kegiatan seperti ini lagi, namun tidak menutup kemungkinan akan ada kegiatan lainnya dengan melihat program-program yang ada di PW. BKMT,"ungkapnya Peserta kegiatan sebanyak lebih 300 orang yang terdiri dari pengurus BKMT Sulbar, pengurus BKMT Mamuju dan para Ketua Majelis Taklim beserta anggotanya se-kota Mamuju. Seorang peserta dari Majelis Taklim Masjid Suada Mamuju, bernama Widyawati, saat dimintai tanggapannya terkait kegiatan tersebut, mengatakan, dirinya bersama rombongan sangat bersyukur dengan adanya kegiatan seperti itu. "Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan antusias mengikuti pelatihan ini, sebab kedepan kita bisa menggatikan orang-orang tua kita dalam mengurus jenazah,"katanya (Ian)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sulbar M. Natsir, Kadis PU, Aksan, Direktur RSUD Regional, dr. Indah menerima kunjungan Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Eko Budi Sampurno bersama rombongan di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa, 10 Maret 2020. Kapolda Sulbar bersama rombongan tiba di rumah jabatan Gubernur Sulbar, dengan bersepeda setelah melakukan kampanye anti narkoba di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju. Melihat aksi Kapolda Sulbar bersama rombongan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, kegiatan bersepeda bersama akan dirancang lebih meriah lagi kedepannya. "Nanti kegiatan seperti ini kita akan buat meriah lagi, kita akan merancang terlebih dahulu agar berjalan dengan baik,"ucap Ali Baal Ali Baal berharap, adannya komunitas sepeda di Sulbar akan turut mempengaruhi sektor pariwisata dan dikenal banyak orang. "Komunitas-komunitas sepeda di Sulbar sudah sangat banyak, cuman perlu di semarakkan lagi" ujar Ali Baal Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Eko Budi Sampurno, mengatakan, kegiatan itu merupakan olahraga bersama dan sekaligus sebagai ajang untuk mengajak masyarakat menjaga kebesihan lingkungan. "Ini akan memberikan contoh yang baik pada masyarakat, melihat sampah yang ada di jalan dan bersama-sama kita bersihkan,"kata Eko Eko menuturkan, dengan memberi contoh kepada masyarakat, kegiatan seperti itu akan terus digalakkan kedepannya agar Mamuju bersih dan rapi. Pada kesempatan itu, Ia menyatakan, dirinya merasa begitu dekat dengan masyarakat Sulbar bahkan tidak ada sekat diantara mereka. "Segala masukan akan diterima. Ini akan berdampak bagi kamtibmas, sebab kami selalu bertemu dan dekat dengan masyarakat," ujar jendral bintang satu itu. (Ilham)

Kominfo Sulbar -- Wagub Sulbar, Enny Anggraeny Anwar meninjau kondisi kantor UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinas Pemeberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Perlindungan Provinsi Sulawesi di Jl. H. Mustafa Katjo, Senin 9 Maret 2020. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, kiranya aktivitas yang berlangsung di kantor UPTD P2TPA dapat menyebarluaskan informasi bahwa ruang pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak sudah memiliki kantor yang beralamatkan Jalan H. Mustafa Katjo. "Disini adalah tempat pengaduan-pengaduan perempuan dan kekerasan pada anak , kiranya para pers bisa menyebarluaskan bahwa daerah kita sudah punya rumah pengaduan kekerasan pada perempuan dan anak di Sulawesi Barat ini," kata Enny Dengan adanya wadah tersebut, Ia berharap kekerasan yang menimpa perempuan dan anak dapat ditangani dengan cepat dan sigap serta menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan masyarakat untuk tidak semena-mena terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan, bahwa fasilitas yang ada di kantor UPTD PPA untuk sementara masih memadai , tetapi kedepan masih perlu perbaikan dengan kebutuhan lainnya. "Saya kira soal fasilitas saat ini sudah memadai tetapi masih perlu adanya perbaikan yang masih banyak kebutuhan lain yang masih diperlukan, baik itu penanganannya maupun administrasinya hingga kebutuhan lainnya," beber Enny.(desi)

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) dan Percepatan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah, yang berlangsung di ruang meeting Hotel Aryaduta Makassar, Jalan Somba Opu, Senin 9 Maret 2020. Rakor yang berlangsung ruang meeting Hotel Aryaduta Makassar, Jalan Somba Opu tersebut dibuka langsung oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus Pramusinto. Kegiatan itu dilaksanakan untuk mewujudkan ASN yang profesional, beretika dan netral, khususnya pada 270 daerah penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020, serta melakukan penguatan dan koordinasi pengawasan nertralitas ASN. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan deklarasi pembacaan pernyataan bersama netralitas ASN dan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen deklarasi netralitas ASN. Rakor itu, diikuti tujuh provinsi dan 47 kabupaten/kota penyelenggara pemilihan langsung Pilkada tahun 2020 yang berada dalam wilayah kerja kantor Regional BKN IV Makassar yang meliputi provinsi Sulsel, Sulbar, Suteng, Sultra, dan Maluku serta Kantor Regional BKN III Bandung. Hadir dalam kegiatan, Ketua Bawaslu RI Abhan, Kepala Kanreg III BKN Bandung, Kepala Kanreg IV BKN Makassar, para Sekretaris Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerja kantor Regional III BKN Bandung dan Kantor Regional IV BKN Makassar, para Kepala BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berada dalam kerja kantor Regioanl III BKN Bandung dan Regional IV BKN Makassar, para Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Regional III BKN Bandung dan Wilayah Regional IV Makassar. (rls)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyerahkan bantuan mesin pengemasan sagu kepada salah satu industri kecil menengah (IKM) Cahaya Duta Palili di Desa Basseang, Kecamatan Matakali, Sabtu, 7 Maret 2020 " Mesin ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga produksi tepung sagu, utamanya dalam mengemas bisa lebih cepat. Dengan demikian, permintaan dari luar bisa lebih cepat dikirim, dan kemasannya juga sudah lebih bagus," kata Ali Baal. Ia juga meminta kepada Cahaya Duta Palili untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengolahan sehingga pemasarannya bukan hanya lokal, tapi juga bisa diexport ke luar negeri. Kepala Disperindagkop Sulbar, Amir Maricar menyebutkan bahwa mesin pengemasan sagu bersumber dari APBD Pemprov Sulbar tahun 2019. " Selama ini masih dikemas manual dan agak lama sehingga dengan mesin ini bisa lebih mempercepat pengemasan," kata Amir Maricar Pembina IKM Cahaya Duta Palili, Abd.Thalib menyampaikan, sejak adanya mesin pengemasan sagu tersebut, yang dulunya dikemas secara manual , saat ini produksi yang dihasilkan bisa lebih meningkat. "Kalau dulu manual , sekarang produksi bisa smpai 10 ton per minggu, " kata Abd. Thalib Disebutkan, untuk permintaan dari luar sudah sangat banyak, bahkan dari Papua, baru-baru ini sudah ada permintaan sebanyak 50 ton. "Sedikit demi sedikit sudah dikirim, pengiriman dikirim tiga kali per minggu, insyaallah terpenuhi. Kualitas yang kita hasilkan juga sudah lebih baik. Hanya saja, sambungnya, dengan kondisi musim hujan saat ini terkendala penegeringan, sehingga kedepan diharapkan membutuhkan mesin pengering," kata And. Thalib. (rls)