MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar bersama Badan Pusat Statistik merilis kondisi Inflasi di wilayah Sulbar. Inflasi Sulbar secara Y on Y Pada Maret 2024 tercatat sebesar 2,76 Persen. Rilis yang dilakukan BPS disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulbar Tina Wahyufitri bersama Asisten III Pemprov Sulbar Amujib Kepala BI Provinsi Sulbar Gunawan Purbowo dan diikuti secara Virtual Penjabat Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh di aula BPS Sulbar, Senin 1 April 2024. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulbar Tina Wahyufitri menyampaikan Provinsi Sulbar mengalami inflasi tahunan sebesar 2,76 persen. "Sulbar mengalami Inflasi tahunan Sulbar sebesar 2,76 atau terjadi peningkatan pada Maret, inflasi ini dipicu Kelompok pengeluaran makanan-minuman tembakau dengan andil 2,07 persen,"kata Tina. Ia menjelaskan dari dua kabupaten yang menjadi penilaian inflasi BPS yaitu Majene dan Mamuju, Inflasi kabupaten Majene sedikit lebih tinggi dibanding dengan inflasi di Mamuju. "Inflasi Majene sebesar 2,84 persen sementara Mamuju 2,64 persen," ujarnya. Ia mengatakan, komoditas utama penyumbang inflasi yaitu beras, ikan layang telur, peningkatan harga beras disebabkan karena kekurangan stok. Inflasi Sulbar mengalami peningkatan dari 2,22 persen menjadi 2,76 secara Y On Y olehnya itu , Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh mengajak kepada seluruh Tim yang hadir pada rilis BPS agar dapat lebih mencermati tren inflasi Mamuju yang mengalami kenaikan. "Secara harga pada Maret beberapa harga mengalami kenaikan seperti daging, beras, telur dan ikan cakalang ada kenaikan sehingga memberikan andil inflasi," kata Prof Zudan. Dibandingkan dengan daerah lain, inflasi Sulbar menempati posisi ke 13, meskipun menurutnya secara harga itu sudah baik namun ia mnerasa tidak puas sehingga ia akan konsentrasi untuk melakukan penurunan lagi "Sehingga dalam waktu dekat pasar murah akan diperbanyak dan subsidi akan diperbanyak, " ucapnya. Apalagi mendekati akhir Ramadan dan lebaran Idul Fitri merupakan Minggu krusial sehingga, Ia menekankan agar pada bulan April ini inflasi dapat ditekan. "Saya…

Mamuju, - Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan penunjukan terhadap Muhammad Yasir Fattah sebagai Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SulBar menggantikan Amir Maricar yang memasuki purna tugas. Hal itu didasarkan pada Surat Keputusan oleh PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pet 1 April 2024. Penugasan ini mendapatkan apresiasi dan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil. Mereka berharap bahwa kepemimpinan baru ini akan membawa perubahan positif dan efektif dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Prof Zudan percaya Muhammad Yasir Fattah memiliki kompetensi dan dedikasi yang dibutuhkan untuk memimpin BPBD SulBar dengan baik. “ Muhammad Yasir Fattah memiliki pengalaman yang luas , termasuk pengalaman di beberapa OPD lain sebelum masuk di BPBD sebagai Eselon III lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” kata Zudan Arif Fakrulloh. Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD SulBar Muhammad Yasir Fattah menyampaikan tekadnya untuk bekerja keras dalam memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam.(rls)

Mamuju – Sebanyak 25 Non ASN dan Cleaning Servis lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima bantuan beras dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulbar. Bantuan diterima berupa beras 5 kg sebanyak 25 karung. Masing-masing Non ASN dan Cleaning Servis terima satu karung. Bantuan tersebut diserahkan langsung Plh. Kepala Disdukcapil Sulbar, Muhammad Rusdi dan Sekretaris Disdukcapil Sulbar Sri Utari, di kantornya, Senin 01 April 2024. Dalam penyerahan tersebut, Plh. Kepala Disdukcapil Sulbar, Muhammad Rusdi mengungkapkan, bantuan beras dari Baznas Sulbar adalah salah satu kepedulian kepada Non ASN dan cleaning servis lingkup Disdukcapil Sulbar dalam rangka membantu memperoleh bahan pangan pokok. Penulis : Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju --Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar mengikuti Webinar Pekan Inovasi Seri-21 Senin, 1 April 2024. Kegiatan yang diselenggarakan via zoom ini menghadirkan tiga inovator dari berbagai organisasi perangkat daerah antara lain dari Badan Keuangan dan pendapatan Daerah Provinsi Sulbar (BPKPD), Dinas Pendidikan Nasional, dan Dinas Ketahanan Pangan. Pada webinar tersebut diawali dengan sambutan dari Kepala BKD Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan , dengan moderator dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar, Jumail. " Kami harapkan pentingnya partisipasi aktif dalam kegiatan inovasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di daerah Sulawesi Barat," kata Bujaeramy Bujaeramy juga menekankan kolaborasi antar lembaga sebagai kunci utama dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Keikutsertaannya dalam webinar ini menjadi bukti nyata komitmen ASN Sulbar dalam menghadirkan solusi kreatif dan efektif untuk memajukan pembangunan di daerah tersebut. Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menyampaikan, ASN bidang pengembagan ASN sangat bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan inovasi seperti webinar Pekan Inovasi seri-21 ini. "Melalui kolaborasi dan berbagi ide dengan inovator lokal, kami berharap dapat menghasilkan solusi yang berdampak positif bagi masyarakat Sulawesi Barat. Ini adalah komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memajukan pembangunan di daerah ini," kata Rini Lukita Sari. Penulis : BKD Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, menerima kunjungan dari UPTD SLB Pamboang pada Senin, 1 April 2024. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas terkait masalah pemberkasan pensiun. Penelaah Teknis Analis Kebijakan BKD Sulbar, Rizal Jufri, mengatakan, siap membantu UPTD SLB Pamboang dalam menyelesaikan proses pemberkasan pensiun. "Kami akan memberikan arahan dan petunjuk agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar," kata Rizal. Lebih lanjut Rizal menjelaskan bahwa ada beberapa berkas yang perlu dipersiapkan oleh UPTD SLB Pamboang untuk proses pemberkasan pensiun. Berkas-berkas tersebut antara lain: • Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) • SK CPNS • Data Perorangan Calon Penerima Pensiun(DPCP) • Buku Nikah • SK PNS • SK Pangkat Terakhir • Karpeg PNS • Daftar Susuna Keluarga • Surat Keterangan Bebas Temuan • Surat Keterangan Bebas Narkoba • Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin • Pas Foto Terbaru Untuk itu, Ia menghimbau kepada Kepala UPTD SLB Pamboang untuk segera melengkapi berkas-berkas yang diperlukan agar proses pemberkasan pensiun dapat segera diproses. "Kami harap UPTD SLB Pamboang segera melengkapi berkas-berkas yang diperlukan agar proses pemberkasan pensiun dapat segera diproses. Semakin cepat berkasnya lengkap, semakin cepat pula prosesnya," kata Rizal. Di tempat yang berbeda, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para ASN di Sulbar, termasuk dalam hal proses pemberkasan pensiun. UPTD SLB Pamboang, St. Nuralam menyampaikan terima kasih kepada BKD Sulbar atas bantuan dan arahannya terkait proses pemberkasan pensiun. Bantuan dan arahan dari BKD Sulbar sangat membantu kami dalam menyelesaikan proses pemberkasan pensiun. Penulis : BKD Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan webinar Pekan Inovasi seri 21 melalui Zoom Meeting Senin, 1 April 2024 Webinar tersebut diikuti oleh pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkup Pemprov Sulbar. Webinar kali ini menghadirkan tiga orang inovator yang telah berhasil mengimplementasikan ide-ide kreatif mereka dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di sektor publik yaitu Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Andi Muh.Bisyri, Kabid Pendidikan Khusus. TP. Paud dan Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Yusra • Kepala UPTD BSP-PSAT Dinas Ketahanan Pangan Daerah, Mardianah. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, mengatakan bahwa acara daring ini diadakan dengan tujuan untuk menginspirasi dan memotivasi para pegawai pemerintah dalam mengembangkan inovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik. "Kita ingin mendorong para pegawai untuk terus berinovasi dan berkarya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui webinar ini, kita berharap dapat menggali ide-ide kreatif dan inovatif dari para narasumber yang dapat diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing,” ujar Bujaeramy. Bujaeramy juga mengatakan, webinar itu juga bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi para pegawai pemerintah dalam mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Penulis : BKD Editor : humassulbar

Mamuju - Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar menggelar apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan menjelang hari raya Idul Fitri 2024 di lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulbar, Senin, 1 April 2024. Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abdul Waris mengungkapkan, apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan digelar serentak di lima kabupaten se Sulbar. "Kecuali Kabupaten Mamasa karena masih suasana paskah. Jadi, Mamasa tidak ikut hari ini, mereka ikut nanti di 3 April 2024," kata Abdul Waris Ia juga mengungkapkan, apel siaga yang pihaknya gelar hari ini berkolaborasi dengan Pemkab Mamuju dan melibatkan Badan Pangan Nasional, BI dan Bulog. "Kita harapkan dengan bersinergi ini, harga-harga komoditas agak rendah. Bahkan hari ini, perbedaan harga di pasar dengan yang dijual di pasar murah mencapai 10 hingga 15 persen," ungkapnya. Lanjut Abdul Waris menjelaskan, pada apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan hari ini, pihaknya menyiapkan sebanyak 10 ton beras, 50 dus minyak, terigu dan gula, serta 500 rak telur. "Alhamdulillah, hanya dalam jangka kurang lebih satu jam Bulog sudah habis 6 ton beras, kabupaten juga sudah hampir 6 ton beras yang disiapkan habis terjual, begitu juga provinsi," tutur Abdul Waris. (Rls)

MAMUJU - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN lingkup Dinas Kominfo Pers Sulbar menerima parcel lebaran menjelang Idul Fitri 1445 H/2024 M. Penyerahan parcel tersebut dilakukan langsung Kadis Kominfo Pers Sulbar Mustari Mula di kantornya, Senin 1 April 2024. "Ini merupakan prakarsa seluruh pegawai dilingkup Kominfo Sulbar. Sehingga bisa dilaksanakan pembagian parcel," kata Mustari. Ia menambahkan, tujuannya untuk membangun kebersamaan. Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri 1445/H. “Isi bingkisan mulai beras, tepung, minyak, dan gula pasir. Ini merupakan tanda hati atau ungkapan terima kasih Dinas Kominfo Sulbar kepada ASN dan non ASN yang selama ini telah bekerja keras menjalankan tugas rutin atau aktivitas sehari-hari di kantor ,” ungkapnya. Mustari Mula berharap paket lebaran tersebut dapat bermanfaat bagi keluarga ASN dan non ASN di rumah. "Jangan dinilai besar kecilnya. Ini semua merupakan wujud tanda hati, tali asih, serta kepedulian Dinas Kominfo Sulbar kepada ASN dan non ASN," tandasnya.(rls)

Mamuju – Pemprov Sulbar berhasil melakukan penurunan indeks resiko bencana di Sulbar pada tahun 2023. Berdasarkan Peta Indeks Resiko Bencana di Provinsi Sulbar yang dilansir oleh BNPB, Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Sulbar Tahun 2023 telah mengalami penurunan yang signifikan , walaupun masih masuk dalam zona merah. Dibandingkan dengan data IRBI tahun 2022 sebesar 165, 23 dan data IRBI tahun 2023 sebesar 160, 08. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun -tahun sebelumnya yang tidak pernah mencapai 2 poin. Untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5.15 poin . Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat Amir Maricar, mengatakan, penurunan IRBI tahun 2023 sangat siginifikan. Disampaikan, indikator intinya ada tiga komponen yaitu Hazard (Bahaya), Vulnerbiality (Kerentanan) dan Capacity (Kapasitas). Resiko bencana dalam suatu daerah melibatkan penilaian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas. "Risiko bencana akan meningkat bila tingkat bahaya dan kerentanan juga tinggi, dan bisa diturunkan bila kapasitas mitigasi bencana dari masyarakat meningkat. Bahaya (Hazard) yang tidak bisa dirubah karena kondisi geografis, tapi kerawanan bisa diturunkan. Yang jadi permasalahan di Sulbar , masih terdapat dua kabupaten yang sama sekali belum mempunyai dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan ada juga yang sudah habis masa berlakunya," kata Amir Maricar, Kamis, 28 Maret. Lebih lanjut Amir menyampaikan, penurunan yang signifikan ini mencerminkan upaya konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur SulBar Prof Zudan Arif Fakrulloh . Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan, BPBD Sulbar Sulawesi Barat melakukan Pendampingan Penginputan Indeks Kerawanan Daerah (IKD) di tingkat Kabupaten " Penurunan yang signifikan ini dapat tercapai juga tak lepas dari atensi Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan terhadap urusan kebencanaan, serta dukungan kepada BPBD yang cukup besar sehingga telah dilakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat bertahan dan beradaptasi, terhadap bencana termasuk pendampingan yang selama ini belum pernah dilakukan BPBD Prov Sulbar…

Mamuju -- Pemprov Sulbar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan (BAK) Bersama Tentang Penetapan Luas Permukiman Kumuh berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh untuk wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu , Kamis, 28 Maret 2024. Penandatanganan dilakukan oleh Kadis Perkim Sulbar, Syaharuddin. “Kami sudah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Penetapan Luas Permukiman Kumuh berdasarkan pembagian kewenangan sebagaiman diatur dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah” kata Syahar, Kepala Dinas Perkim Sulbar. Ia juga mengatakan, Dalam menangani Permukiman Kumuh sudah diatur dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membahas kewenangan penaganan kekumuhan suatu wilayah atau pembagian kewenangan penanganan apakah akan diintervensi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Pusat. Disampaikan, pihak – pihak yang bertandatangan dalam berita acara kesepakatan tersebut yaitu perwakilan Pemkab Mamasa diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Mamasa Labora Tandipuang, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar , Mujahidin, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Mujahid, Pemerintah Provinsi Sulbar oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat , Syaharuddin , serta perwakilan Pemerintah Pusat yaitu Kepala Balai Prasarana Permukiman wilayah Sulawesi Barat Evry Biaktama Meliala. " Di dalam berita acara kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Barat telah dilampirkan pembagian kewenangan masing – masing. Sudah terlampir pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan dan pemerintah pusat beserta nama wilayahnya, luasannya dan tingkat kekumuhannya, ” ujar Syahar. Untuk Kabupaten Mamasa total luasan193,01 Ha dengan tingkat kekumuhan bervariatif yaitu ringan dan sedang, Kabupaten Polewali Mandar dengan total luasan 160,54 Ha yang tingkat kekumuhannya hanya ringan saja sedangkan Kabupaten Pasangkayu total luasan 32,63 Ha yang juga tingkat kekumuhannya hanya ringan…