Mamuju --Pemprov Sulbar menjadi provinsi dengan peringkat ke -2 dari 38 provinsi di Indonesia yang memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam urusan administrasi pemerintahan. Jubir Pemprov Sulbar yang juga Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula menjelaskan, penggunaan Srikandi ini sangat mendukung penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup Pemprov Sulbar. "Inilah yang terus kita kembangkan, dari OPD Pemprov Sulbar, Sekolah, dan sebagaimana harapan PJ Gubernur Prof.Zudan Arif Fakrulloh ini bisa dimaksimalkan OPD oleh masing-masing baik pada level Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten se Sulbar," ucap Mustari. Kata Mustari , penggunaan Srikandi termasuk dalam prioritas PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan. "Digitalisasi atau penerapan TTE ini sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan publik. dengan TTE dapat melakukan penandatanganan dimanapun sehingga ini lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat,"pungkasnya. Mustari mengaku, dibawah kepemimpinan PJ Gubernur Prof.Zudan telah membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan, utamanya dalam mendorong digitalisasi birokrasi. "11 bulan terakhir kami merasakan bagaimana PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan terus mendampingi kami dan membina OPD agar dapat lebih maksimal menjalankan program kerja," ungkapnya. Mustari berharap atas capaian Pemprov Sulbar saat ini menjadi motivasi untuk terus berbenah demi Sulbar yang lebih maju dan lebih sejahtera. (Rls)

MAMUJU -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka Rapat Koordinasi Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kesehatan tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Multifunction Grand Maleo Hotel, Rabu 27 Maret 2024. Forum OPD ini Mengusung tema "Konsolidasi Perencanaan For Excellence Performance". Sekprov Muhammad Idris mengatakan, kebijakan pembangunan kesehatan saat ini adalah transformasi sistem kesehatan Indonesia yang bermaksud untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Layanan dimaksud lanjut Idris mulai layanam yang berkualitas, paripurna, Accessible dan responsive yang berdampak kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. "Kesehatan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Kesehatan yang baik akan membuat kita lebih produktif. Semua orang ketika membicarakan kesehatan itu harus selalu bisa menghasilkan output tapi poinnya tidak boleh berhenti pada output itu saja, jadi perumpamaan seperti yang dikatakan Habibie Start From the end yaitu berarti kita mulai untuk membuat rencana strategis dari belakang," jelas Idris Ia menambahkan tujuan rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 adalah meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya, untuk mewujudkan sasaran strategis pembangunan kesehatan di Sulbar yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, pencapaian sasaran tersebut bukan semata-mata tugas pemerintah provinsi tetapi merupakan tugas bersama yang berintegrasi di tingkat pemerintah pusat provinsi maupun kabupaten "Seperti yang kita ketahui permasalahan kesehatan sangat kompleks membutuhkan konsolidasi dan bersinergi antara kabupaten dan provinsi serta unit pelaksana pelayanan kesehatan terdaoat beberapa indikator pembangunan kesehatan yang memerlukan perhatian khususnya dari kita semua." imbuhnya Idris menegaskan, akses pelayanan pada masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan di Sulbar, Penguatan akses pelayanan pada masyarakat merupakan langkah awal yang paling penting dalam penyusunan perencanaan yang berbasis kinerja. Dan salah satu konsep kebijakan melalui strategi penguatan pondasi birokrasi, yang dapat berdampak memperhatikan perencanaan dengan pendekatan evidance based policy (EBP),…

MAMUJU, --Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat melakukan Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PPK) dengan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Rumah Pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) Tahun 2024, di Mamuju, Rabu 27 Maret 2024. Empat Desa menjadi pilot project program ini, masing masing berada di kabupaten Polman, Mamuju, Majene dan Mamasa. Diharapkan desa penerima bantuan dapat memaksimalkan penangan masalah daerah, utamanya berkaitan dengan stunting dan kemiskinan ekstrem. Kepala Distapang Pemprov Sulbar Abdul Waris Bestari, menjelaskan, Rumah Pangan B2SA Tahun 2024 B2SA merupakan kegiatan kolaborasi TP PKK sebagai tempat dimana dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi makanan B2SA kepada penerima manfaat yaitu anak stunting, gizi buruk, gizi kurang, ibu hamil, ibu menyusui serta calon pengantin yang juga merupakan salah satu upaya penanganan stunting menuju generasi yang sehat, aktif dan produktif. "Terima kasih atas kehadiran kelompok penerima manfaat yang telah hadir, Kita cukup berbangga kita sudah turun 4,7 berarti 30,03 persen. Alhamdulillah PJ Gubernur (Prof.Zudan Arif Fakrulloh), kurang lebih 10 bulan mampu menurunkan 4,7 persen. Jika ini dilakukan secara terus-menerus dan kolaborasi enam kabupaten," kata Waris. Waris menyebutkan, bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan adalah Rp60 juta. "Kami upayakan pekan ini sudah bisa disalurkan untuk segera dimanfaatkan ke desa sasaran," pungkasnya. (Rls)

Mamuju -- Tim pendamping dan evaluator SPBE OPD Bidang Aptika Dinas Kominfo melakukan kunjungan ke Kantor Bapperida, Senin 18 Maret 2024. Kabid Egov, Muh. Ridwan Djafar menyampaikan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mereviu sekaligus merevisi beberapa kriteria dan bukti dukung penilaian pada indikator evaluasi SPBE OPD antara lain , indikator perencanaan dan penganggaran SPBE OPD, penerapan manajemen data, pemanfaatan aplikasi perencanaan serta pemanfaatan aplikasi data terbuka. Reviu dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kematangan OPD dalam melaksanakan SPBE yang mesti terus progress menuju titik efektif dan ideal. Kadis Kominfo, Mustari Mula menyebut, Optimalisasi SPBE OPD merupakan bentuk dukungan untuk program prioritas “ Digitalisasi Tatakelola Pemerintahan” yang dicanangkan oleh Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh. Pertemuan berlangsung diruang rapat kantor BAPPERIDA prov. Sulbar. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris BAPPERIDA Darwis Damir bersama tim pengelola SPBE BAPPERIDA. Hasil revisi - Setiap OPD diharapkan merencanakan dan menganggarkan SPBE OPD minimal 5% dari pagu program penunjang urusan pemerintah daerah (- Gaji dan Tunjangan) yang dibuktikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Penyajian anggaran terintegrasi mengutamakan penggunaan sub kegiatan: "Dukungan Pelaksanaan SPBE" yang berada di Sekretariat/TU OPD. Aspek pelaksanaan SPBE yang direncanakan dan dianggarkan antara lain: Pemberian insentif bagi pengelola, Pengadaan dan atau memelihara peralatan jaringan dan perangkat pendukung TIK lainnya, dan Penyediaan anggaran penunjang Kegiatan SPBE lainnya (lisensi aplikasi, makan minum rapat SPBE, perjadin kegiatan SPBE, kontribusi biaya pelatihan/ sertifikasi TIK). Menyampaikan hasil reviu dan evaluasi rencana dan anggaran SPBE ke Dinas Kominfo untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi untuk persetujuan anggaran oleh TAPD. - Setiap OPD juga harus menerapkan manajemen data dengan menunjuk penanggung jawab manajemen data, melakukan pengorganisasian data, melakukan sinkronisasi dan interpretasi ke wali data dan melakukan analisis intergrasi serta interoperabilitas data antar aplikasi. OPD mengerjakan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan…

Mamuju - Pemprov Sulbar menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur Subar tahun 2023. Penyerahan ini dilakukan langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dan dihadiri Sekprov Muhammad Idris serta para anggota DPRD Sulbar, Rabu 27 Maret 2024. Dirangkaikan juga penyerahan dokumen usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar tahun 2025. "Saya apresiasi dan penghargaan yang mendalam atas dukungan 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang mendukung penuh program selama satu tahun sehingga target-target banyak yang sudah bisa kita capai," kata Prof Zudan. Namun, ada banyak hal-hal yang harus dibenahi dan perlu diselesaikan secara bertahap sampai dengan masalah itu selesai. "Kita serahkan LKPJ sesuai perintah undang-undang, ini menjelaskan apa yang dilaksanakan satu tahun lalu. Setelah itu DPRD akan menalaah dan akan keluar rekomendasi perbaikan untuk penyusunan APBD 2025," ungkapnya. Sementara itu, dalam LKPJ ini masalah mendasar di Sulbar yang sudah diselesaikan, termasuk progres seperti stunting, kemiskinan, lapangan kerja, kemudian anak tidak sekolah sampai infrstruktur. "Sehingga kedepan tidak ada lagi permasalahan muncul, seperti tidak ada lagi orang sakit ditandu maupun digotong. Jadi jalan-jalan harus dibuka secara bertahap," harapnya. Dia juga senang sekali karena OPD bergerak kompak dalam menjalankan program kerja selama 11 bulan dirinya berada di Sulbar. "Ada penghargaan sudah kita terima selama 11 bulan saat bertugas. Mulai penghargaan bidang IT, Digitalisasi, Kesehatan, Pendidikan sampai penyelenggara inflasi. Ini semua berkat OPD yang saling bahu membahu membangun Sulbar," ujarnya. Sehingga, inilah yang perlu dijaga dan meningkatkan branding Sulbar agar memudahkan investasi masuk dan membuat investor nyaman. Sedangkan, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi saat memimpin rapat paripurna mengungkapkan LKPJ Gubernur tahun 2023 akan dibahas secara bersama. "Kita punya waktu 30 hari untuk membahas LKPJ Gubernur tahun 2023. Tentunya akan kita telaah program yang sudah dilaksanakan dan belum terlaksana," tandasnya. Adapun, prestasi dan penghargaan yang didapatkan Pemprov Sulbar selama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh…

Mamuju - Pemprov Sulbar menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur Subar tahun 2023. Penyerahan ini dilakukan langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dan dihadiri Sekprov Muhammad Idris serta para anggota DPRD Sulbar, Rabu 27 Maret 2024. Dirangkaikan juga penyerahan dokumen usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar tahun 2025. "Saya apresiasi dan penghargaan yang mendalam atas dukungan 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang mendukung penuh program selama satu tahun sehingga target-target banyak yang sudah bisa kita capai," kata Prof Zudan. Namun, ada banyak hal-hal yang harus dibenahi dan perlu diselesaikan secara bertahap sampai dengan masalah itu selesai. "Kita serahkan LKPJ sesuai perintah undang-undang, ini menjelaskan apa yang dilaksanakan satu tahun lalu. Setelah itu DPRD akan menalaah dan akan keluar rekomendasi perbaikan untuk penyusunan APBD 2025," ungkapnya. Sementara itu, dalam LKPJ ini masalah mendasar di Sulbar yang sudah diselesaikan, termasuk progres seperti stunting, kemiskinan, lapangan kerja, kemudian anak tidak sekolah sampai infrstruktur. "Sehingga kedepan tidak ada lagi permasalahan muncul, seperti tidak ada lagi orang sakit ditandu maupun digotong. Jadi jalan-jalan harus dibuka secara bertahap," harapnya. Dia juga senang sekali karena OPD bergerak kompak dalam menjalankan program kerja selama 11 bulan dirinya berada di Sulbar. "Ada penghargaan sudah kita terima selama 11 bulan saat bertugas. Mulai penghargaan bidang IT, Digitalisasi, Kesehatan, Pendidikan sampai penyelenggara inflasi. Ini semua berkat OPD yang saling bahu membahu membangun Sulbar," ujarnya. Sehingga, inilah yang perlu dijaga dan meningkatkan branding Sulbar agar memudahkan investasi masuk dan membuat investor nyaman. Sedangkan, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi saat memimpin rapat paripurna mengungkapkan LKPJ Gubernur tahun 2023 akan dibahas secara bersama. "Kita punya waktu 30 hari untuk membahas LKPJ Gubernur tahun 2023. Tentunya akan kita telaah program yang sudah dilaksanakan dan belum terlaksana," tandasnya. Adapun, prestasi dan penghargaan yang didapatkan Pemprov Sulbar selama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh…

MAMUJU - Sebanyak 24 Prestasi dan Penghargaan Pemprov Sulbar masa Pemerintahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Kurun Waktu Mei 2023-Maret 2024. Juru bicara Pemprov Sulbar Mustari Mula mengatakan, penghargaan dan prestasi didapatkan ini bagian pencapaian Pemprov Sulbar dalam sektor berbagai pembangunan. "Ini bagian dedikasi Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan dalam membangun Sulbar agar lebih baik lagi. Semoga ini langkah positif untuk kemajuan daerah ke depan," kata Mustari Mula. Selain itu, lanjut Mustari, pencapaian ini, semoga menjadi pegangan agar semakin bekerja keras demi kemajuan daerah, terutama semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Sehingga setiap program Pemprov Sulbar bisa dirasakan langsung masyarakat, sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan agar program masing-masing OPD bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya. Berikut 24 prestasi dan penghargaan yang didapatkan Pemprov Sulbar selama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menjabat diantaranya: 1. Penghargaan Transformatif Pembelajaran , Perencanaan Berbasis Data, Implementasi Kurikulum Merdeka Mengajar, Program Sekolah Penggerak, dari Mendikbud Ristek di Yogyakarta, 29 Mei 2023. 2. Penghargaan Indonesian Awards dari Inews Media Grup kategori Excellent Awards for Strategic Initiative”Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan “ di Inews Tower , 31 Agustus 2024. 3. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemprov Sulbar sebagai Pemerintah Daerah yang telah berhasil menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui aplikasi Srikandi pada seluruh OPD di Surakarta, 6 September 2023 4. Penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik II wilayah Sulawesi di Jakarta , 3 Oktober 2023 5. Penghargaan dari Direktur Utama LARS DHP, dr. R. Heru Aryadi atas pemenuhan Standar Layanan Kesehatan, 6 Oktober 2023. 6. Penghargaan atas Percepatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sulbar dari kemendes PDT, 10 Oktober 2023. 7. Penghargaan dari Kementrian Kominfo sebagai instansi terbaik kedua dalam pemantauan Srikandi tingkat Pemerintah Provinsi Tahun 2023 . Diserahkan di Jakarta, 17 Oktober 2023. 8. Penghargaan Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim)…

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemkab Mamuju, Rabu, 27 Maret 2024. Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, musrenbang bersama Pemkab Mamuju dilakukan untuk menuntaskan masalah-masalah yang menjadi prioritas nasional. "Seperti kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian kalau untuk di Sulbar ditambah perkawinan anak dan anak tidak sekolah. Kita harapkan lima masalah ini selesai, paling tidak menurun secara signifikan," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Namun dibalik masalah-masalah yang menjadi prioritas nasional, kata Sestama BNPP itu, ada faktor pendukung yang sangat penting. Faktor itu, yakni infrastruktur. "Dari provinsi, kami ingin jalan penghubung antar desa yang belum bisa dilalui mobil, tahun ini bisa dibuka. Sehingga tahun depan bisa dilakukan pengerasan secara bertahap," ujarnya. Prof Zudan juga menjelaskan, dirinya meminta Bappeda untuk mulai mempertemukan program provinsi dan kabupaten, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efektif. "Saya minta Bappeda untuk mulai mempertemukan program provinsi dan kabupaten. Mana yang bisa didanai kabupaten, mana yang bisa didanai provinsi dengan bantuan keuangan khusus. Sehingga, dana-dana itu bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Infrastruktur bisa mulai membaik, sehingga jalan-jalan itu bisa terbuka untuk mobil.Saya ingin, tidak ada lagi orang yang sakit ditandu, orang yang meninggal ditandu, di seluruh wilayah Sulbar. Saya sudah turun ke Majene, Polman, Mamasa, Mateng, Pasangkayu, itu ingin kita buka semua. Nah, itu kita awali dengan menyusun RKPD seperti ini," tandas mantan Dirjen Dukcapil ini.(Rls)

Mamuju -- Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat Syamsul Ma’rif didampingi Kabid Tanaman Pangan Titiek Anas dan Kabid Hortikultura Masnawi Malik melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara DTPHP Sulbar dan Komando Resort Militer (Korem) 142/Tatag di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju pada Senin, 25 Maret 2024. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan penambahan areal tanam (PAT) padi melalui kegiatan pompanisasi. Penandatangan Mou dari dua Pihak tersebut dilakukan oleh Kadis DTPHP Sulbar, Syamsul Maarif dan Kepala seksi Teritorial Korem 142/Tatag. Kolonel Inf Victor Andhyka Tjokro Titiek Anas mengatakan, penguatan perluasan areal tanam (PAT) padi ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi. Hal tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan secara mandiri tanpa harus bergantung pada kebijakan impor. Syamsul Ma’arif menambahkan saat ini Korem dan DTPHP telah bersepakat untuk melaksanakan pengawalan Penambahan Areal Tanam Padi di Provinsi Sulawesi barat melalui kegiatan Pompanisasi di 6 (enam) kabupaten dengan luas potensi sawah 10,286 ha dan kebutuhan pompa 1,029 unit, dengan mensinergikan potensi tugas, fungsi, kewenangan, dan program yang ada. Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertanian RI sebelumnya telah memiliki Nota Kesepahaman Nomor 04/MoU/HK.230/M/12/2023 dan Nomor NK/30/XI 1/2023/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian, dan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 01/PKS/8/02/2024 dan Nomor Kerma/10/11/2024 tentang Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk meningkatkan Produksi Pertanian dalam mengantisipasi Darurat Pangan. “Melalui MoU dan Perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan berbagai langkah nyata untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan sektor pertanian. Khususnya dalam hal perluasan lahan tanam padi dan peningkatan sistem irigasi melalui pompanisasi”, tutup Syamsul ma’rif. Penulis : DTPHP Editor : humassulbar

Mamuju -- Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan dorongan bagi investor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat kerja bersama Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulbar di Kantor DPRD Sulbar, Selasa, 26 Maret 2024.Rapat tersebut bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Barat tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh OPD teknis terkait, termasuk anggota PANSUS DPRD Sulbar, perwakilan dari DPMPTSP Sulbar, serta unsur terkait lainnya. Pejabat fungsional PKPM Ahli Madya Satriawan Hasan Sulur mewakili Kepala DPMPTSP menyampaikan pentingnya merealisasikan regulasi ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. “Selain karena perintah PP 24 tahun 2019 pasal 7, perda ini juga sangat diharapkan hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada calon investor," kata Satriawan Selama rapat berlangsung, berbagai aspek terkait ranperda insentif dan kemudahan investasi dibahas secara mendalam. Mulai dari jenis insentif yang akan diberikan kepada investor, prosedur pemberian insentif, hingga langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Sulawesi Barat. Ketua Pansus , Syahrir Hamdani menyampaikan, rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut setelah pansus berkunjung ke lapangan untuk mengambil input dari daerah- daerah yang telah memiliki perda yang sama. "Dalam ranperda ini kita mencoba memberikan masukan - masukan apa saja yang masih perlu kita masukkan menjadi norma sehingga ke depan dengan adanya Perda ini diharapkan akan semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Sulawesi Barat. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata legislator Gerindra itu. Ia juga menyampaikan, rapat kerja tersebut juga menjadi wadah bagi para peserta untuk menyampaikan masukan dan saran guna penyempurnaan ranperda yang sedang dibahas. "Diharapkan dengan adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan DPRD, regulasi yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap…