Mamuju -- Dinas Kominfopers Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan lembaga CfDS UGM Yogyakarta menyusun pedoman manajemen tata kelola SPBE Pemprov. Sulbar. Kegiatan tersebut ditandai dengan Kick off meeting penguatan tata kelola SPBE lanjutan yang dilaksanakan secara virtual , Rabu, 27 Maret 2024 di ruang rapat Diskominfo. Dihadiri Kepala Kabid Aptika , Muh. Ridwan Djafar berserta Tim Pengelola SPBE dan dari pihak CfDS UGM oleh Direktur lembaga, para tenaga ahli serta tim legal manajemen CfDS UGM. Kepala Dinas Kominfopers Mustari Mula mengatakan, Pedoman manajemen SPBE merupakan petunjuk teknis pelaksanaan aspek yang diperlukan dalam mengerjakan SPBE agar terarah tepat dan terukur. "Tujuannya untuk menjamin keberlangsungan penerapan SPBE yang berkelanjutan dan mengarahkan pada pembangunan sistem yang terintegrasi," kata Mustari. Selain itu, pedoman manajemen tata kelola SPBE ini diharapkan dapat memenuhi kriteria evaluasi untuk meningkatkan capaian nilai indeks evaluasi SPBE Provinai Sulbar tahun 2024. "Pada tahun sebelumnya, domain manajemen yang berisi 10 indikator ini merupakan aspek paling lemah dalam indeks SPBE Sulbar 2023," kata Mustari. Kabid Aptika, Muh. Ridwan Djafar mengatakan, pelaksanaan penyusunan enam pedoman manajemen oleh CfDS UGM ini akan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak April hingga September 2024. Disampaikan, tahapan pertama akan dimulai dengan studi literatur yang memuat pengumpulan dokumen dan identifikasi kebijakan terkait serta pemetaan kondisi terkini. Tahapan kedua adalah persiapan yang berisi penyediaan data dan informasi pendukung lainnya, verifikasi data hingga pengolahan data. Tahapan ketiga masuk pada analisa, dan terakhir tahapan keempat finalisasi pedoman. Deputy Executive CfDS UGM, Iradat Wirid mengatakan, CfDS UGM akan mengerjakan pedoman manajemen SPBE Pemprov. Sulbar dengan komposisi enam orang personil tenaga ahli kompeten yang berpengalaman pada research pemerintahan digital, ekonomi digital, future technology, smart city, literasi digital dan e-commerce. "Dengan komposisi itu diharapkan agar 6 pedoman manajemen dapat diselesaikan tepat waktu dan memenuhi kebutuhan manajemen SPBE Pemprov. Sulbar," kata Iradat Wirid Diketahui, dokumen yang…

Jakarta -- Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Daerah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemprov Sulbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan usulan program dalam Rapat Tim Teknis Penyusunan Rancangan Perpres Daerah Penyangga IKN di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat pekan lalu. Rapat berlangsung secara hybrid, dihadiri luring oleh Tim Teknis dari seluruh Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hadir secara daring. “Usulan program Sulbar yang dibagi dalam 6 klaster dan menjadi lampiran dari Rancangan Perpres Daerah Penyangga IKN telah disampaikan ke Kemenko Perekonomian.“kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana . Saat ini, lanjut Junda, terdapat enam (6) klaster Pembangunan Wilayah Penunjang Ekonomi Ibu Kota Nusantara (WPE IKN) dalam RPerpres tersebut, yaitu : 1. Pengembangan sentra tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta industri pengolahannya. 2. Pengembangan sentra logistik material. 3. Pengembangan ekosistem energi baru terbarukan. 4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas serta simpul pergerakan transportasi. 5. Peningkatan nilai tambah pariwisata berkelanjutan. 6. Peningkatan keahlian sumber daya manusia. Menurut Junda, dalam rapat teknis tersebut akan ditindaklanjuti dalam desk pembahasan usulan program dan proyek prioritas dengan kementerian terkait berdasarkan 6 klaster. “Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan usulan tersebut, dalam bentuk desk yang direncanakan pada sekitar tanggal 3 – 4 April 2024 nanti, " sambung Junda. Junda pun mengapresiasi penyusunan RPerpres Penyangga IKN tersebut, terutama dengan masuknya Sulawesi Barat dalam delineasi lingkup Daerah Penyangga IKN. “Tentunya kami dari Pemerintah Sulawesi Barat mengapresiasi penyusunan Rancangan Perpres ini. Pada rapat sebelumnya pun telah kami sampaikan kesiapan Sulawesi Barat untuk menyangga IKN, dengan memberikan kontribusi, baik berupa sumber daya alam maupun pariwisata," ungkap Junda. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana hadir bersama Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Hasanuddin dan Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar, Muh. Saleh,…

Polewali Mandar -- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar terus melakukan upaya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya tunggakan kendaraan bermotor. Itu juga sebagai tindak lanjut arahan Pj.Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris untuk terus mengoptimalkan pencapaian pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Bidang P2IT, Faika Kadriana Ishak, Kasubid Teknologi Informasi, Rosianah M Nadir bersama Tenaga IT mengunjungi Pemkab Polman Imbau Pembayaran Tunggakan Kendaraan Bermotor, Kamis, 28 Maret 2024 di Ruang Kerja Bidang Pengelolaan Aset Pemkab Polman. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bidang Barang Milik Daerah Pemkab Polewali Mandar, A. Nurfadila beserta tim dan perwakilan UPTD PPRD Kab Polewali Mandar. Kabid P2IT, Faika Kadriana Ishak mengatakan, kunjungan ini terkait dengan tindak lanjut surat pemberitahuan tunggakan pajak melalui sistem perkembangan potensi pajak daerah/ tunggakan pajak yang belum daftar ulang pada BPKPD Provinsi Sulawesi Barat. "BPKPD Sulbar berharap koordinasi ini agar disampaikan kepada Kepala Dinas masing-masing yang sesuai daftar tunggakan terlampir, agar melakukan pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)," kata Faika. Lebih lanjut Faika mengatakan, pada akhir tahun 2023 , Pemprov Sulbar mengeluarkan surat terkait penundaan pembayaran TPP lingkup OPD Sulbar jika masih ada kendaraan dinas OPD yang menunggak. "Alhamdulillah itu berhasil, OPD berbondong-bondong melunasi tunggakan PKB, ini bisa di adaptasi juga di lingkup Pemkab Polman" jelas Faika. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan , keberadaan pajak kendaraan bermotor (PKB )sangat berpengaruh untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Polman. PKB yang dibayarkan masyarakat ini nantinya juga akan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemprov Sulbar untuk pembangunan. “Berdasarkan analisa kami, setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat. Faktor yang pertama adalah lupa, kemudian tidak punya uang, alamat tidak ditemukan sisanya rusak dll," ungkap…

Mamuju -- Tim pendamping dan evaluator SPBE OPD Bidang Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik melakukan kunjungan ke Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar, Rabu 20 Maret 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mereviu sekaligus merevisi kriteria dan bukti dukung penilaian pada indikator evaluasi SPBE OPD pada pemanfaatan aplikasi pengadaan Barang dan Jasa. Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula mengatakan, revisi dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kematangan OPD dalam melaksanakan SPBE yang mesti terus progress menuju titik efektif dan ideal. "Optimalisasi SPBE OPD merupakan bentuk dukungan untuk program prioritas Pemprov Sulbar pada poin Digitalisasi Tatakelola Pemerintahan yang dicanangkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh," kata Mustari. Kabid Aptika, Muh. Ridwan Djafar mengatakan, pertemuan berlangsung di ruang rapat Biro Pengadaan Barjas , dihadiri oleh Kepala Bagian Pengadaan Muhammad Yamin Saleh dan didampingi beberapa admin pengelola SPBE Biro Pengadaan Barjas. Beberapa hasil revisi dalam pertemuan tersebut, antara lain: - Setiap OPD mesti melaksanakan mekanisme pengadaan Barang dan Jasa dengan memanfaatkan aplikasi pengadaan Barjas melalui SIRUP dan SPSE. Ketentuannya setiap OPD mesti memiliki: Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, Tata Kelola Pemanfaatan. - Setiap OPD menunjuk penanggung jawab pengelola akun aplikasi pengadaan Barjas yang dibuktikan dengan SK Gubernur. - OPD melakukan reviu perencanaan pengadaan barang dan jasa yang dibuktikan dengan Laporan hasil reviu. - Menginput seluruh paket pengadaan dan sesuai DPA pada aplikasi SIRUP dengan tepat waktu. - Melakukan proses pengadaan menggunakan aplikasi pada paket pengadaan yang semestinya harus melalui aplikasi pengadaan. - Seluruh personil pengelola aplikasi pengadaan barang dan jasa diberikan insentif selama 12 bulan (Operator dan/ atau PPK apabila ada penunjukkan dari PA). (Rls)

Mamuju -- Sebagai tindaklanjut dari penyelenggaraan rapat teknis dengan pengembang Samsat Digital Nasional (SIGNAL) PT. Beta Pasifik Indonesia terkait adanya perubahan domain/web service khususnya di Provinsi Sulawesi Barat yang diselenggarakan Selasa 26 Maret 2024 lalu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi segera tancap gas dengan melakukan rapat teknis antara Tim IT BPKPD Sulbar dengan Konsultan IT Samsat se-Sulbar yang digelar secara virtual melalui zoom meeting, Rabu 27 Maret 2024 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan dukungan penuh terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah termasuk dengan program pusat ini yaitu aplikasi SIGNAL apalagi untuk meningkatkan pelayanan dan demi tercapainya realisasi penerimaan asli daerah (PAD). "Tim IT BPKPD akan menjadi garda terdepan dalam pengembangan fitur-fitur terbaru dari sisi teknologi informasi termasuk dengan pengembangan SIGNAL ini, tentunya dengan tetap berkoordinasi konsultan IT Samsat Sulbar, PT. RIC"ujar Masriadi Kegiatan ini membahas teknis terkait langkah-langkah yang akan ditempuh Tim IT BPKPD Sulbar dalam pengembangan dan integrasi antara Aplikasi SIGNAL ke Aplikasi SIMOTO milik BPKPD Sulbar. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak mengungkapkan , di era digitalisasi saat ini, semua hal telah dipermudah termasuk dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, salah satunya adalah berupa pengembangan aplikasi Samsat Digital Nasional ( SIGNAL). "Dengan aplikasi SIGNAL, masyarakat tidak perlu lagi harus datang langsung dan mengantri di Kantor Samsat karena cukup dari rumah saja, dari kantor atau dimana saja dan kapan saja selama jaringan internet tersedia maka dapat dilakukan pembayaran pajak kedaraan dan notice pajak bisa dikirimkan langsung ke alamat dengan pengiriman melalui PT. Pos Indonesia. Ini sangat membantu khususnya untuk masyarakat Sulawesi Barat kita tercinta ini," ujar Faika. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kasubbid Teknologi Informasi, Rosianah M Nadir, Konsultan IT Samsat Sulbar, Bima Setiawan dan Tim…

Mamuju -- Dinas Sosial Sulbar menggelar kegiatan Bimbingan Mental, Spiritual dan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahterraan Sosial (PMKS) Tuna Susila (TS) di Hotel M City Mamuju 22 sampai 23 Maret 2024. Mengusung tema “Mengembalikan Keberfungsian Sosial Terhadap Perempuan dan Kesadaran Rohani”. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala UPTD Karya Wanita, Supiati Sahid Supiati menyampaikan, melalui kegiatan tersebut peserta dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan sikap dan perilaku positif sesuai dengan norma kehidupan dan ajaran agama serta memulihkan keberfungsian sosialnya dalam kehidupan sehari hari. "Peserta yang ikut dalam kegiatan ini diharapkan dapat menigkatkan pemahaman spritual kerohanian, keberfungsian sosial serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya," kata Supiati. Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sebanyak 35 orang dari PMKS TS di enam Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dan Kementerian Agama Sulawesi Barat. Penulis : Dinsos Editor : humassulbar

Majene -- Dinas Sosial Sulawesi Barat menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Hotel Dafina, Kabupaten Majene, 19 - 21 Maret lalu. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majene Ardiansyah didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar Surdin. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas operator SIKS-NG DTKS dalam melakukan pendataan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial di masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar, Surdin berharap kegiatan tersebut dapat menambah wawasan Operator SIKS-NG dalam menerapkan kapasitasnnya sebagai langkah awal pendataan masyarakat penerima bantuan sosial. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Sosial Kabupaten Majene dan Dinas Dukcapil Kabupaten Majene. Adapun peserta yang ikut sebanyak 44 orang dari Operator SIKS-NG se-Kabupaten Majene. Penulis : Dinas Sosial Editor : humassulbar

Mamuju -- Tim pendamping dan evaluator SPBE OPD Bidang Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar melakukan kunjungan ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Selasa 19 Maret 2024 di ruang rapat kantor BKD Sulbar . Dihadiri oleh Sekretaris BKD Suhamta didampingi para tim pengelola SPBE BKD. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mereviu sekaligus menyepakati beberapa kriteria dan bukti dukung penilaian pada indikator evaluasi SPBE OPD antara lain pemanfaatan aplikasi kepegawaian dan pemanfaatan aplikasi kinerja Pegawai. Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula mengatakan, reviu dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kematangan OPD dalam melaksanakan SPBE yang mesti terus progress menuju titik efektif dan ideal. "Optimalisasi SPBE OPD merupakan bentuk dukungan untuk program prioritas “ Digitalisasi Tatakelola Pemerintahan” yang dicanangkan oleh Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh dan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Kabid Aptika Dinas Kominfopers, Muh. Ridwan Djafar mengatakan, dari pertemuan tersebut , beberapa hasil reviu, antara lain : - Pada indikator pemanfaatan aplikasi kepegawaian diharapkan seluruh ASN sudah melakukan update perubahan beberapa aspek data dalam aplikasi SIASN dan seluruh ASN memperoleh nilai indeks profesionalitas ASN dengan kategori rendah dan sedang. OPD mesti memiliki: Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, dan Tata Kelola Pemanfaatan. - Pada indikator pemanfaatan aplikasi kinerja pegawai diharapkan seluruh ASN sudah menginput rencana aksi dan pengisian bukti dukung evaluasi kinerja periodik bulanan, seluruh ASN menginput SKP tahun berjalan dan seluruh ASN telah diberikan penilaian kinerja oleh pejabat penilai kinerja periodik bulanan. OPD mesti memiliki: Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, Tata Kelola Pemanfaatan. (Rls)

Mamuju -- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi wilayah pengembangan budidaya udang dan bandeng dengan pendekatan lingkungan . Dilakukan di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan dan Sekprov Sulbar , Muhammad Idris melalui Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki mengatkaan, peninjauan lokasi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan persiapan awal untuk pengembangan budidaya udang dan ikan bandeng berbasis budidaya yang ramah lingkungan. "Pendekatan lingkungan dalam budidaya ini menjadi fokus utama untuk memastikan ketahanan lingkungan budidaya terhadap perubahan iklim yang semakin terasa. Dalam peninjauan tersebut, beberapa faktor menjadi pertimbangan utama, termasuk ketersediaan air bersih, kualitas air yang memadai, kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan ikan dan udang, serta faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi keberlanjutan usaha budidaya," kata Suyuti Kabid Perikanan Budidaya, Roswati mengutarakan bahwa saat ini , DKP Sulbar sedang mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial yang dapat dijadikan pusat pengembangan wilayah budidaya udang dan bandeng dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Langkah ini merupakan upaya mereka untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan mengutamakan kelestarian lingkungan. "Peninjauan lokasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam mewujudkan pengembangan wilayah Sulawesi Barat yang berdaya lingkungan dan berkelanjutan dalam sektor perikanan," kata Roswati. Ia juga mengatakan, mitigasi bencana atas perubahan iklim berbasis pendekatan lingkungan melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip lingkungan. Lebih lanjut dikatkan, ada banyak pendekatan-pendekatan yang dapat diterapkan secara komprehensif dan berkelanjutan, yang tentunya dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, melindungi lingkungan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman masa depan. " Dalam kegiatan ini juga melibatkan pendekatan berbasis kemasyarakatan, dengan adanya partisipasi aktif masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan…

Mamuju - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat Syamsul Ma'arif turut hadir mendampingi Kunjungan Kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis, 28 Maret 2024. Kunjungan kerja tersebut merupakan rangkaian panen raya nusantara Dalam kunjungan tersebut Mentan, Andi Amran Sulaiman menyerahkan secara simbolis pupuk kepada bupati seluruh Indonesia sebanyak Rp 54 triliun. "Baru saja Bapak Presiden menyetujui bantuan pupuk 26 T dan ditambah bantuan dari Pupuk Indonesia sebanyak Rp28 T sehingga total ada sebesar Rp54 T pupuk untuk seluruh petani Indonesia, dan secara simbolis dilakukan di Mamuju," ungkapnya. Selain itu, dilakukan juga penyerahan bantuan dari Kementerian Pertanian RI 10 unit pompa air, 3 unit RJIT (rehab jaringan irigasi terasi) senilai 380.150.000, bantuan benih padi untuk 2000 hektar senilai 680 juta serta bantuan benih jagung untuk 2000 hektar senilai 1,8 M Mentan Andi Amran juga mengatakan, pompanisasi menjadi solusi cepat dalam meningkatkan areal tanam mengingat saat ini tidak semua daerah diguyur hujan. Artinya, masih ada daerah-daerah kering akibat dilanda fenomena alam El Nino alias musim kering ekstrem yang berujung pada darurat pangan. Kadis DTPHP Sulbar, Syamsul Ma'rif mendukung penuh upaya kementerian pertanian dalam memaksimalkan pompanisasi pada lahan-lahan kering di Sulbar. Upaya ini, menurut Syamsul Ma'rif merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi secara nasional. "Dengan produksi yang semakin meningkat tersebut, diharapkan ketersediaan terjaga dan kebutuhan masyarakat luas dapat terpenuhi" tutup Syamsul Ma'arif. Penulis : DTPHP Editor : humassulbar