MAMUJU - Kementerian Pertanian RI menyerahkan bantuan pupuk bagi petani seluruh Indonesia, Kamis 28 Maret 2024 Bantuan penyerahan secara simbolis dipusatkan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Turut, hadir anggota DPR RI Suhardi Duka, Sekprov Muhammad Idris, Danrem 142/Tatag, Wakapolda Sulbar, Bupati Mamuju dan jajaran Kementrian Pertanian. Menteri Pertanian , Andi Amran Sulaiman mengatakan , penyerahan hari ini mewakili para petani seluruh Indonesia dan berterimakasih kepada Presiden RI. "Hari ini kami sudah tandatangan surat penambahan volume pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton dengan nilainya itu Rp 28 triliun," kata Andi Amran. Bantuan pupuk ini sudah disalurkan keseluruh Indonesia dimulai di Kabupaten Mamuju. "Jadi petani tidak perlu khawatir lagi, kurang lebih 4 tahun penantiannya hari melalui putusan Rakornas kita sepakati bukan lagi mengacu pada harga pupuk, tapi mengacu pada kebutuhan petani," ungkapnya. Sehingga, kedepannya tidak diragukan lagi pupuk murah, karena disepakati setiap tahun minimal 9,5 juta ton nilainya Rp 54 trilun. "Jadi ini adalah titik balik kebahagiaan petani, bulan puasa ini adalah bulan kebahagiaan petani seluruh Indonesia," ujarnya. Sementara itu, dia menegaskan akan mencabut izin jika ada bermain-main dengan bantuan pupuk kepada petani. "Tidak ada peringatan, kita pastikan langsung dicabut izinnya, karena penantian petani," tegasnya. Daerah, yang hanya bisa panen satu kali ditargetkan bisa panen dua sampai tiga kali, dengan cara memompa sungai yang tidak pernah kering. "Kalau di sini ada sungai Mamuju dan begitupun daerah lain. Jadi kita siapkan pompa dan bantu," ujarnya. Sedangkan, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris sangat bersyukur bantuan Mentan bisa tersalurkan di Sulbar. "Karena ini diserahkan di Mamuju, usahakan seperti yang disampaikan akan berlaku seluruh kabupaten di Sulbar. Jadi ini hanya simbolis diserahkan di Mamuju," ucap Idris. Idris berharap para petani di Sulbar dapat menikmati bantuan dari Kementerian Pertanian. "Ada bantuan pupuk dan alat produksi pertaniannya misalnya pompa. Jadi kita harap terpenuhi semua," tandasnya.(rls)

Polman -- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat hadir dalam mendampingi Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulbar melakukan kunjungan kerja di Polewali Mandar dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat.Kunjungan dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapilli Kabupaten Polman pada 24 - 25 Maret 2024. Pansus dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Muslim Fattah Kepala Dinas Perkim , Syaharuddin mengatakan, Dinas Perkim adalah salah satu dinas yang terlibat dalam pembahasan Ranperda RTRW Sulbar tahun 2024 - 2043. " Pembahasan ranperda RTRW Sulbar ini penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi di Sulbar, baik dari internal maupun eksternal yang tentunya sangat mempengaruhi penataan ruang di wilayah ini. Untuk itu penting dilakukan peninjauan kembali atas RTRW sebelumnya," kata Syahar. Ia juga mengatakan, setelah pembahasan materi teknis RTRW maka akan diadakan rapat kerja Pansus lanjutan di Provinsi Sulawesi Barat. " Kita akan memperdalam lagi pembahasan terkait materi teknis RTRW agar kita mampu menjawab tantangan dalam pemanfaatan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat dimasa yang akan datang, yang akan difokuskan pada pembahasan kehutanan, pembahasan terkait masalah zonasi wilayah Pantai dan pulau-pulau, pembahasan terkait masalah Wilayah Kota Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi dan pembahasan terkait masalah transportasi, " kata Syahar. Dalam kunker tersebut selain dari Dinas Perkim, juga hadir perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Sulbar, Dinas Kehutanan Sulbar, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Sulbar, Biro Hukum Prov. Sulbar dan , UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapilli sebagai tuan rumah. Penulis : Dinas Perkim Editor : humassulbar

Mamuju -- Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat mengembangkan Demplot Perbenihan dan Pengembangan Kawasan Kakao di Desa Tammerodo Utara, Kabupaten Majene , 22 Maret lalu Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh perlunya dilakukan langkah-langkah strategis dalam mengembalikan kejayaan kakao Sulawesi Barat. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail menyampaikan, perlunya menemu kenali permasalahan perkakaoan dan segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia juga menekankan agar lebih meningkatkan program dan kegiatan OPD lebih dekat dengan masyarakat sebagamana prioritas program yang dicanangkan Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh. " Komoditas kakao merupakan komoditas prospektif bernilai ekonomis tinggi dengan permintaan pasar yang semakin meningkat dan harga jual yang semakin tinggi. Di sisi lain, ada kecenderungan penurunan produksi biji kakao disebabkan karena kondisi tanaman kakao banyak yang sudah tua/rusak serta akibat lainnya seperti serangan hama/penyakit, faktor genetik, faktor lahan dan perubahan iklim," kata Herdin Ismail. Kabid Perbenihan dan Produksi, Muliadi menyampaikan, membangun perkebunan kakao perlu dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari hulu (budidaya) hingga ke hilir (pengolahan dan pemasaran). Untuk itu, melalui program Gerakan Membangun Perkebunan Terintegrasi, Maju dan Mandiri (Gerbang Permadani) yang dikolaborasikan dengan PT.Mars Indonesia mampu mewujudkan kembali kejayaan kakao di Sulbar Perwakilan PT. Mars Indonesia, Erwin Yuniarso menyampaikan beberapa program yang sedang dijalankan PT. Mars termasuk program pembinaan dan pendampingan bagi petani kakao, sehingga kerjasama yang dilakukan antara Pemprov Sulbar dengan PT. Mars dalam melakukan pembinaaan pada petani kakao diharapkan akan semakin terarah dan terkoordinasi dengan baik dan dapat mengembalikan kejayaan kakao di Sulbar Kabid Perkebunan Majene, Maslian menyampaikan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Disbun Provinsi dan PT. Mars dalam membangun perkakaon di Kabupaten Majene. " Intensifikasi tanaman kakao serta teknologi multiklon dan teknologi perkakaoan lainnya yang telah sukses diterapkan di beberapa tempat agar ditularkan ke para penyuluh dan petani…

Mamuju --Pemprov Sulbar bersama PT Pertamina Retail bekerjasama pembangunan SPBU dan fasilitas lainnya di Sulbar, hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Kamis 28 Maret 2024 Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kerja sama untuk memenuhi kecukupan BBM dan kebutuhan lainnya terkait dengan suplai minyak, baik di darat maupun di Laut. "Kita berharap dengan kerjasama ini bisa dibangun SPBU yang langsung di bawah pertamina sehingga suplai minyak untuk nelayan maupun untuk transportasi darat itu tercukupi," kata Zudan. Sestama BNPP ini menuturkan, tahap awal akan dilakukan survei dan rencananya pembangunan SPBU dilakukan di dua titik. "Apakah di Palipi Majene dan Arteri Mamuju, kita siapkan dua tempat yang aksesnya muda. Sehingga SPBU nya ini menjadi faktor pendorong pertumbuhan di Sulbar. Ini akan mampu mensuplai minyak di Sulbar," ungkapnya. Direktur Utama PT. Pertamina Retail Lin Febrian mengatakan, kerjasama ini sebagai tidaklanjut dari amanah negera. Dalam hal ini PT. Pertamina melalui anak perusahaan dituntut mampu menyiapkan energi hingga ke pelosok negeri. "Hal yang menjadi sangat penting adalah Ketersediaan dan ketersajangkauan. Ini sangat penting karena mempunyai multiplayer efek kepada masyarakat, bahkan kepada kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. (Rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan peringatan malam Nuzulul Qur'an, di Masjid Baitul Anwar Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Rabu, 27 Maret 2024 Malam Nuzulul Qur'an dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan jamaah masjid lainnya Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, malam Nuzulul Qur'an merupakan peristiwa turunnya pedoman umat manusia, malam turunnya tuntunan umat manusia, yaitu Al Qur'an. Peristiwa tersebut diperingati umat muslim setiap malam 17 Ramadhan. Untuk itu, Idris mengajak seluruh ASN dan jamaah masjid untuk menjadikan Peringatan Nuzulul Qur'an 1445 H/2024 sebagai bahan introspeksi dan introprospektif. " Introspeksi dimaksudkan sebagai bahan perenungan, sudah sejauh mana membaca, menghafalkan dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Sedangkan Introprospektif bisa dimaknai upaya menjadikan Al-Qur'an terus sebagai penuntun menuju masa depan," kata Idris Mantan Deputi LAN RI itu juga mengemukakan, Al-Qur’an di turunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi pedoman bagi semua umat manusia, menjadi sumber segala ilmu pengetahuan, dan membimbing untuk menjadi manusia yang lebih baik. Al-Qur’an adalah petunjuk dan pelita kehidupan bagi umat Islam, yang mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Al-Qur'an tidak hanya dibaca, namun juga dipahami, dan ditanamkan dalam hati, serta diterapkan dalam kehidupan. (rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan peringatan malam Nuzulul Qur'an, di Masjid Baitul Anwar Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Rabu, 27 Maret 2024 Malam Nuzulul Qur'an dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan jamaah masjid lainnya Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, malam Nuzulul Qur'an merupakan peristiwa turunnya pedoman umat manusia, malam turunnya tuntunan umat manusia, yaitu Al Qur'an. Peristiwa tersebut diperingati umat muslim setiap malam 17 Ramadhan. Untuk itu, Idris mengajak seluruh ASN dan jamaah masjid untuk menjadikan Peringatan Nuzulul Qur'an 1445 H/2024 sebagai bahan introspeksi dan introprospektif. " Introspeksi dimaksudkan sebagai bahan perenungan, sudah sejauh mana membaca, menghafalkan dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Sedangkan Introprospektif bisa dimaknai upaya menjadikan Al-Qur'an terus sebagai penuntun menuju masa depan," kata Idris Mantan Deputi LAN RI itu juga mengemukakan, Al-Qur’an di turunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi pedoman bagi semua umat manusia, menjadi sumber segala ilmu pengetahuan, dan membimbing untuk menjadi manusia yang lebih baik. Al-Qur’an adalah petunjuk dan pelita kehidupan bagi umat Islam, yang mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Al-Qur'an tidak hanya dibaca, namun juga dipahami, dan ditanamkan dalam hati, serta diterapkan dalam kehidupan. (rls)

Mamuju -- Tim Pendamping dan evaluator SPBE OPD Bidang Aptika Dinas Kominfo melakukan kunjungan ke Kantor BPKPD, Senin 18 Maret 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mereviu sekaligus merevisi beberapa kriteria dan bukti dukung penilaian pada indikator evaluasi SPBE OPD antara lain : penerapan manajemen asset TIK, pemanfaatan aplikasi penganggaran, pemanfaatan aplikasi penatausahaan keuangan dan pemanfaatan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepala Dinas Kominfopers , Mustari Mula mengatakan, reviu dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kematangan OPD dalam melaksanakan SPBE yang mesti terus progress menuju titik efektif dan ideal. "Optimalisasi SPBE OPD merupakan bentuk dukungan untuk program prioritas “ Digitalisasi Tatakelola Pemerintahan” yang dicanangkan oleh Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh," kata Mustari. Kabid Aptika , Muh. Ridwan Djafar mengatakan, dari pertemuan tersebut , dihasilkan beberapa poin hasil revisi. Antara lain : - Setiap OPD diharapkan menunjuk penanggung jawab pengelola akun aplikasi penatausahaan keuangan dan aplikasi pengelolaan BMD. OPD sudah menggunakan aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah: OPD mesti memiliki: Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, Tata Kelola Pemanfaatan. - Setiap OPD mengelola manajemen aset TIK dengan rapih dan terencana. Pengelolaan aset TIK meliputi: perencanaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan dan pemusnahan. Barang/ benda yang masuk kategori aset TIK sebagai berikut: Akses Point (indoor/outdoor), Router, Server, Switch, Webcam Virtual Meeting, Komputer/ Laptop, Komponen Hardware, TV Monitor, Kabel Fiber Optik, Kabel LAN, Rak Server, Printer, Scanner, Tablet, Aplikasi, Lisensi Software, Sewa Bandwidth,Firewall dan KVM. - Setiap OPD juga harus menggunakan aplikasi penganggaran SIPD RI. OPD memiliki Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, Tata Kelola Pemanfaatan. Inputan penganggaran sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang dibuktikan dengan Berita Acara. Tepat waktu dalam penginputan dokumen penganggaran pada aplikasi yang dibuktikan dengan Dokumen Penilaian ketepatan waktu. - Setiap OPD sudah menggunakan aplikasi Penatausahaan Keuangan SIPD dan e-Koreksi. OPD mesti…

MAMUJU -- Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat , Stephanus Buntu Madika, menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Pasangkayu. Kunjungan kerja tersebut dilakukan sekaligus konsultasi terkait penerapan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Lumpsum. Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Stephanus Buntu Madika menyambut kunjungan yang dilakukan DPRD Pasangkayu itu disebut sebagai bukti komitmen bersama untuk menjaga standar integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, serta untuk melakukan perbaikan sistem dan prosedur yang ada sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku. "Kunjungan ini menandai langkah proaktif dalam upaya menjaga keterbukaan dan profesionalisme dalam pengelolaan perjalanan dinas di tingkat lokal," kata Stepanus. Ia mengatakan, pertemuan ini menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman tentang implementasi Perpres 53, yang memberikan panduan dan ketentuan terkait perjalanan dinas lumpsum bagi institusi pemerintah. Ia menjelaskan, diskusi yang dilakukan antara pihak Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan Wakil Ketua DPRD Pasangkayu mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi yang baru diberlakukan, termasuk proses pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan perjalanan dinas lumpsum. "Dengan semangat kolaborasi dan kerja sama yang erat antar-institusi, diharapkan bahwa kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana publik di kedua daerah," tutupnya. (Rls)

Mamuju -- Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Maddareski Salatin didampingi Sekretaris Dinas Andi Luthfi dan Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Muhammad Delfi Poli melakukan kunjungan ke kantor ASDP Indonesia Ferry Cabang Mamuju, Rabu 27 Maret 2024. Kunjungan tersebut diterima oleh Supervisor ASDP Indonesia Ferry Mamuju, Aras dan Koorsatpel Pelabuhan Ferry Simboro Mamuju Ali Basri. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Maddareski Salatin mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, yakni terkait kesiapan angkutan lebaran. "Jadwal kapal mulai awal bulan April 2024 ini akan bertambah menjadi 3 kali seminggu yang sebelumnya hanya 2 kali seminggu, kebijakan ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik lebaran," kata Maddareski Ia juga mengatakan, hal lain adalah rencana penambahan lintasan baru dari Mamuju ke Sangkulirang dan dari Mamuju ke Bontang. " Untuk mengantisipasi kebutuhan rute tersebut oleh masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya, mengingat rute Mamuju- Balikpapan mulai sepi setelah terbukanya rute Pare pare-Balaikpapan, tambah Maddareski. Hal lain yang juga dibahas adalah terkait rencana penetapan zonasi Pelabuhan Ferry Simboro yang berkaitan dengan keberadaan Kompleks Angakatan Laut, rencana pengembangan Pelabuhan Ferry untuk mengatisipasi kebutuhan di IKN dimana Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi penyangga. "Terkait penyelenggaraan angkutan lebaran 2024, kita akan bahas lebih lanjut dan Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah mengagendakan untuk melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan kesiapan pelaksanaan dan pengawasan angle ini yang melibatkan instansi terkait dan stakeholder termasuk ASDP," ungkap Maddareski. Penulis : dishub Editor : humassulbar

Mamuju- Dalam rangka persiapan penilaian Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan Koordinasi bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat di Ruang Kerja Kepala BPKPD Sulbar, Selasa 26 Maret 2024 Dalam pertemuan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar, Ahmad, membahas terkait informasi penting tentang penyelenggaraan penilaian kinerja TP2DD Wilayah Sulawesi Tahun 2024. Disampaikan, dari sisi pembobotan penilaian, evaluasi kinerja tahun 2024 tidak banyak berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun dari sisi jumlah daerah yang mengikuti, tahun 2024 mengalami peningkatan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo menyambut baik dan sangat mengapresiasi kedatangan dari Bank Indonesia Sulbar bersama tim. Menurutnya hal itu sangat penting dalam mendukung suksesnya program Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun ini. “Selama dua tahun terakhir ini kita memperoleh peringkat 2 terbaik itupun tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak, mudah-mudahan tahun ini targetnya Provinsi Sulawesi Barat bisa meraih Terbaik I yang selama ini diraih Pemprov Sulsel," ujar Masriadi Ia juga mengatakan, dukungan ini sangat berarti bagi Pemprov Sulbar. "Kami berharap bisa berkolaborasi dengan BI Sulbar dalam berbagai program penilaian TP2DD Tahun 2024 ini” kata Masriadi. Beberapa informasi penting untuk penilaian tahun 2024 ini adalah sebagai berikut : 1. Subtansi penilaian TP2DD (Championship) adalah pelaksanaan kegiatan dalam bentuk inovasi percepatan transaksi pemerintah baik itu pendapatan dan belanja dalam bentuk non tunai. Kegiatan ini telah di lakukan terkait sosialisasi pemnggunaan QRIS kepada masyarakat melalui penyampaian lewat Baliho, beberapa media cetak seperti media sosial dan media online lainnya. 2. Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor EK.03.05/19/D.I.M.EKON/02/2024 oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan perihal Evaluasi Kinerja (Championships) TP2DD Tahun 2024 dengan melakukan pengumpulan data paling lambat Hari Jum'at, 26 April 2024 3. Untuk tahun 2024, bobot Proses, Output, & Outcome adalah 20%, 50%, 30% serta…