Mamuju – Prediksi Musim Kemarau 2024 di Indonesia oleh BMKG pada 699 Zona Musim (ZOM) di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah diprediksi mengalami Awal Musim Kemarau 2024 pada bulan Mei hingga Agustus 2024 yaitu sebanyak 445 ZOM (63,66%). Jika dibandingkan terhadap normal awalnya, awal musim kemarau 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mundur yaitu sebanyak 284 ZOM (40,63%). Puncak Musim Kemarau 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2024 yaitu sebanyak 537 ZOM (77,27%). Jika dibandingkan terhadap normalnya, puncak musim kemarau 2024 di sebagian besar daerah diprediksi sama dengan normalnya yaitu sebanyak 290 ZOM (49,49%). Khusus untuk Sulawesi Barat beberapa wilayah yang berpotensi mundur musim kemaraunya berdasarkan pemantauan yaitu Kabupaten Mamuju Utara bagian utara dan selatan, Kabupaten Mamuju Tengah bagian Utara dan Selatan, Kabupaten Mamuju bagian Timur dan Barat, Kabupaten Mamasa bagian Timur dan Barat, Kabupaten Majene bagian Utara, Tengah dan Timur. Kabupaten Polewali Mandar bagian Barat dan Tengah. (Dikutip dari buku pusat informasi perubahan iklim BMKG edisi Maret 2024). Berdasarkan informasi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan mitigasi strategis sesuai arahan Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kalaksa BPBD Sulbar Amir Maricar meminta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk segera melakukan rapat koordinasi dengan BPBD Kabupaten terkait beberapa antisipasi yang akan dilakukan untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi mundur dibeberapa wilayah tahun ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Suhardi mengatakan, salah satu bentuk antisipasi yang akan dilakukan BPBD Sulbar bersama BPBD Kabupaten yaitu akan berupaya untuk mengoptimalkan penyimpanan pada akhir musim hujan ini. "Kita juga akan memperkuat koordinasi dengan BPBD Kabupaten untuk memonitoring dan menyalurkan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan," kata Suhardi. Suhardi melanjutkan, langkah strategis dari BPBD kabupaten juga akan sangat penting untuk dibahas bersama…

Mamuju - B Dinas Perkebunan Daerah Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan rutin Pengenalan Hama dan Penyakit Tanaman Unggulan Perkebunan di Sulawesi Barat. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid Selasa, 26 Maret 2024. Diikuti oleh Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Sekretaris Disbun Sulbar, Staf Disbun Sulbar, Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Sulbar serta undangan lainnya. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menyampaikan, kegiatan tersebut penting dilakukan secara rutin untuk mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman perkebunan oleh petugas-petugas pengamat OPT di lapangan secara langsung. Selain itu, juga sebagai wadah untuk saling bertukar informasi teraktual terkait hama dan penyakit tanaman perkebunan khususnya di Sulawesi Barat. " Saya meminta untuk memperbanyak video edukasi terkait hama dan penyakit tanaman perkebunan, mengupdate data-data terbaru terkait serangan hama dan penyakit di Provinsi Sulbar," kata Herdin. Dengan adanya kegiatan Pengenalan Hama Penyakit yang rutin ini diharapkan setiap pihak terkait dapat mengenali dengan baik hama penyakit yang menyerang komoditi perkebunan sehingga dapat menerapkan pengendalian yang tepat agar dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman unggulan perkebunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Prov. Sulbar. Narasumber, pada kesempatan tersebut yaitu Risqan Abdillah Gali dan Pramudiana memaparkan secara panel materi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Tanaman Perkebunan pada Bidang Perlindungan Perkebunan Disbun Sulbar. Seperti seri sebelumnya, diberikan pre-test kepada peserta zoom meeting yang hadir sebagai pengantar materi yang akan dibawakan serta untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta mengenai materi tersebut. Materi yang dipaparkan oleh masing-masing pemateri yaitu mengenai Hama Ulat Kantung dan Hama Ulat Api yang menyerang komoditi kelapa sawit. Hama Ulat Kantung dan Hama Ulat Api merupakan hama yang paling berdampak pada produksi dan produktivitas komoditi sawit karena hama tersebut menyerang daun kelapa sawit hingga menyebabkan outbreak apabila tidak segera dikendalikan. Pada sesi pemaparan materi para pemateri menyampaikan gejala serangan dan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh hama ulat kantung…

Mamuju -- Setelah melaksanakan 6 dari 14 tahapan dalam agenda penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2025 – 2045, Bapperida Sulbar melanjutkan dengan Rapat Penyempurnaan Penyusunan RPJPD bersama tim penyusun di internal Bapperida, pada Kamis , 28 Maret 2024 di Ruang Rapat Kantor Bapperida Sulbar. Bapperida melalui Keputusan Gubernur Nomor 786 Tahun 2023, telah membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2045, yang juga melibatkan Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Sulbar, baik Pimpinan maupun Perencana Ahli Muda di masing – masing OPD. Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana mengatakan, jelang agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada April mendatang, Ia berharap seluruh tim penyusun dapat mematangkan isi dokumen dan memaksimalkan kegiatan sebelum cuti bersama. “Saya minta seluruh tim penyusun untuk lebih serius menyempurnakan rancangan RPJPD yang ada saat ini. Untuk itu, maksimalkan kegiatan sebelum cuti,” kata Junda d Menindaklanjuti hal tersebut, Perencana Ahli Muda, Angga Tirta Wijaya mengajak seluruh tim penyusun RPJPD, khususnya lingkup Bapperida Sulbar membagi kelompok kerja secara tematik. Ini sejalan pula dengan penerapan sistem kerja fungsional yang sebelumnya telah didorong oleh Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. “Untuk menjaga kesinambungan dokumen, mulai awal sampai akhir, maka dibutuhkan pemikiran dan keterlibatan yang sistematis oleh masing - masing. Oleh karena itu, perlu pembagian kelompok kerja secara tematik berdasarkan misi pembangunan menyesuaikan RPJPN, khususnya pada transformasi indonesia dan landasan transformasi.” jelas Angga. Dalam rapat tersebut disepakati pembagian kelompok kerja dilakukan secara tematik berdasarkan misi pembangunan. Masing – masing penyusun terlibat dalam kelompok sesuai dengan tema yang diminati, ataupun keahliannya. Harapannya, tim tersebut dapat bekerja sama menyusun isi dokumen secara sektoral, dengan berkoordinasi dengan masing – masing pihak terkait. Diketahui, dalam arahan RPJPN Tahun 2025 – 2045, terkait Transformasi Menyeluruh untuk Indonesia Emas 2045, terdapat 8 (delapan) Agenda Pembangunan yang harus diselaraskan…

Mamuju -- Dinas Lingkungan Hidup Sulbar telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju terkait isu lingkungan yaitu tumpukan sampah di Pinggir Jalan RE Martadinata Mamuju yang dikeluhkan oleh warga Kabupaten Mamuju. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Zulkifli Manggasali mengatakan, dari hasil koordinasi tersebut , telah dilakukan kegiatan pembersihan oleh DLH Kabupaten Mamuju. "Kumpulan sampah tersebut langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), " kata Zulkifli Maggasali. Ia juga mengimbau agar seluruh masyarakat tidak mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, serta tidak menjadikan lokasi tersebut (jl.RE. Martadinata) sebagai pembuangan sampah. Selain itu, juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Diketahui, sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Hampir setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sampah dapat dalam bentuk padat, cair, atau gas. Sampah terbentuk dari berbagai sumber, salah satunya dari konsumsi manusia sebagai pengguna barang. Sampah yang tidak dikelola dengan baik memberikan kontribusi besar bagi rusaknya lingkungan hidup, dimana lingkungan menjadi kotor, mengakibatkan timbunan sampah yang dikemudian hari dapat menjadi sumber bibit penyakit dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah bukan hanya permasalahan adanya material sisa yang tidak digunakan lagi dan tidak bernilai. Permasalahan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang dapat merusak ekosistem apabila tidak mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Penulis : DLH Editor : humassulbar

Mamuju -- Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Maddareski Salatin bersama jajaranya melakukan berbagai persiapan menghadapi mudik lebaran tahun 2024 ini. Salah satunya adalah melakukan koordinasi dan kunjungan langsung ke bandara , pelabuhan dan terminal untuk mengecek persiapan dan pelayanan angkutan lebaran tahun ini Maddareski yang melakukan pantauan baru-baru ini menyampaikan, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, beberapa moda transportasi sudah menyiapkan pelayanan ekstra. Seperti misalnya untuk Pelabuhan Ferry Simboro, akan menambah jadwal rute penyeberangan yang tadinya dua kali seminggu, awal April ini akan ditambah menjadi tiga kali seminggu. Begitu juga angkutan DAMRI juga sudah menyiapkan dua armada tambahan jika sewaktu waktu dibutuhkan tambahan armada untuk melayani penumpang. "Untuk Angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dari hasil koordinasi juga para pengusaha angkutan telah menyiapkan armada tambahan jika ada lonjakan penumpang," kata Maddareski. Lanjut Maddareski, untuk pelayanan angkutan lebaran Kapal Laut , KM. ENTEBE EXPRESS dan KM. PRIMA NUSANTARA 01 dengan Rute Mamuju-Kota Baru dan Mamuju-Bontang tanggal 25 Maret tiba di Mamuju dan berangkat lagi tanggal 26 Maret 2024, nanti tanggal 1 April akan berangkat dari Kota Baru menuju Mamuju dan tanggal 3 April 2024 berangkat dari Mamuju ke Kota Baru Kalimantan Timur. "Untuk Pelayanan Penerbangan Mamuju-Makassar, dari hasil koordinasi dengan Bandara Tampa Padang Mamuju, juga akan menambah jadwal penerbangan jika memang ada lonjakan penumpang mungkin akan dibuka penerbangan tiap hari, tergantung kebutuhan nantinya," sambung Maddareski. Masih kata Maddareski, angkutan lebaran ini akan terus dikoordinasikan dan pantau untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan mudik untuk memastikan kendaraan yang digunakan layak jalan dan memiliki istirahat yang cukup sebelum berangkat, mematuhi aturan di jalan, juga hal-hal lain untuk diperhatikan dan dipersiapkan dengan baik agar perjalannya dapat berlangsung secara lancar tertib dan aman. Penulis : Dishub Editor : humassulbar

Tim pendamping dan evaluator SPBE OPD Bidang Aptika Dinas Kominfo melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Sulbar, Selasa 19 Maret 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mereviu sekaligus merevisi beberapa kriteria dan bukti dukung penilaian pada indikator pemanfaatan aplikasi Kearsipan Dinamis. Reviu dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kematangan OPD dalam melaksanakan SPBE yang mesti terus progress menuju titik efektif dan ideal. Optimalisasi SPBE OPD merupakan bentuk dukungan untuk program prioritas “ Digitalisasi Tatakelola Pemerintahan” yang dicanangkan oleh Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh. Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Prov. Sulbar yang dihadiri oleh pejabat teknis AMIN selaku penaggungjawab/super admin aplikasi Srikandi. Hasil revisi Melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI diharapkan tercapai beberapa target dalam tata Kelola kearsipan dan persuratan, diantaranya adalah : - seluruh pejabat struktural dan ASN sudah menggunakan TTE dalam persuratan - seluruh pejabat struktural dan ASN aktif mengelola akun aplikasi Srikandi serta dalam hal pengelolaan arsip dapat dipastikan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. - OPD sudah menggunakan aplikasi kearsipan Dinamis SRIKANDI dengan kriteria: memiliki Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, dan Tata Kelola Pemanfaatan

Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim semakin kasat mata dirasakan manusia. Upaya pengelolaan lingkungan harus semakin ditingkatkan agar kita terhindar dari dampak yang lebih buruk. Untuk itu diperlukan upaya "adaptasi" dan "mitigasi" mengantisipasi dampak perubahan iklim tersebut. Kegiatan beradaptasi dan mitigasi dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan tutupan vegetasi dengan menanam pohon untuk menangkap carbon yang berada di atmosfir serta menghindari longsor dan polusi udara. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan upaya mitigasi perubahan iklim dengan menyerahkan bantuan bibit tanaman produktif (bibit durian) pada tanggal 8 maret 2024 di Desa Saludengen, Kec. Tommo, Kab. Mamuju sebagai upaya peningkatan tutupan vegetasi dalam melestarikan lingkungan. Sebagaimana diketahui, tumbuhan melakukan fotosistesis untuk membentuk zat makanan atau energi yang dibutuhkan tanaman tersebut. Dalam fotosintesis tersebut tumbuhan menyerap karbondioksida (CO2) dan air yang kemudian di rubah menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Kesemua proses ini berlangsung di klorofil. Kemampuan tanaman sebagai penyerap karbondioksida akan berbeda-beda. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Alexander Bontong, S.Hut, MM beserta staff. Jumlah bibit yang dibagikan sebanyak 1.020 batang dan diterima langsung oleh ketua kelompok Tani Lestari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar, H. Zulkfili Manggazali, SE, M.Si berharap agar kita tidak membuka lahan pada daerah kemiringan/curam untuk ditanami tanaman pertanian jangka pendek karena tanaman tersebut memiliki perakaran yang dangkal sehingga tidak mampu mengikat tanah dan menyimpan air yang dapat mengakibatkan erosi, banjir dan tanah longsor. Penanaman tanaman produktif ini diharapkan menjadi solusi bagi lingkungan dan masyarakat karena tanaman produktif dapat bernilai ekonomis dan perakarannya yang dalam mampu mecegah erosi, banji dan tanah longsor.

Mamuju -- Membangun integrasi ekosistem digital yang menghubungkan layanan dan data antar aplikasi akan dikerjakan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai aplikasi jembatan untuk koneksi. SPLP merupakan infrastruktur SPBE yang berfungsi sebagai perangkat integrasi yang akan menghubungkan layanan instansi pusat dan layanan instansi pemerintah daerah provinsi serta kabupaten. Untuk akselerasi penerapan SPLP tersebut, Dinas Kominfo Sulbar bekerjasama lembaga CfDS UGM Yogyakarta membangunan Aplikasi SPLP Pemprov Sulbar pada tahun 2024 ini. Langkah itu dimulai dengan kick off meeting kedua pihak sebagai tanda awal dimulainya kerjasama ini yang berlangsung secara virtual pada Rabu, 27 Maret 2024 di ruang rapat Dinas Kominfopers. Rapat dihadiri oleh Kadis Kominfopers, Mustari Mula, Kabid Aptika , Muh. Ridwan Djafar bersama tim teknis SPBE (programmer) dan Tim ahli CfDS UGM. Kadis Kominfopes, Mustari Mula mengatakan, pembangunan SPLP diharapkan dapat menyederhanakan tata kelola digitalisasi SPBE Pemprov Sulbar. "SPLP akan mendorong hadirnya ekosistem digital yang terhubung antar aplikasi di banyak OPD. Ini menjadi jembatan komunikasi online antar sistem secara virtual dan otomatis. SPLP akan sangat mendukung program Satu Data Sulbar dengan menyediakan data digital real time dari berbagai aplikasi layanan pemerintahan," kata Mustari. Kehadiran aplikasi SPLP, lanjut Mustari, sebagai jembatan penghubung antar aplikasi ini juga diharapkan dapat meminimalisir permintaan pembangunan aplikasi baru dari OPD. Selain itu, pembangunan SPLP juga akan memenuhi tingkat kematangan indikator yang dipersyaratkan dalam evaluasi indeks SPBE nasional karena merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang berkualitas dan terarah. Kabid Aptika , Muh. Ridwan Djafar mengatakan, sistem yang terbangun akan menciptakan proses otomatisasi pada berbagai layanan digital OPD, sehingga user tidak perlu sering mengakses banyak aplikasi maupun menginput database yang berulang. "SPLP merupakan salah satu bagian dasar dari pengembangan big data analitic yang juga sedang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Sulbar," kata Rido, sapaan akrab Kabid Aptika ini. Untuk mendukung performa SPLP, setiap aplikasi OPD…

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat mengadakan kegiatan pendampingan penyusunan E-kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rumah Sakit Umum Regional (RSUD) Provinsi Sulbar Rabu , 27 Maret 2024 Kegiatan tersebut berlangsung di RSUD Sulbar dan dihadiri oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Sulbar, Muhammad Nur, beserta seluruh ASN RSUD Sulbar. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur Pengharagaan BKD Sulbar, Muhammad Nur mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang penyusunan e-kinerja dan SKP yang sesuai dengan peraturan terbaru. Itu juga dilakukan dalam membantu ASN menyusun E-kinerja dan SKP yang terukur, akuntabel, dan realistis. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN di RSUD Sulbar. "Kami akan terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada ASN di seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar," kata Muhammad Nur. Terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menjelaskan bahwa, kegiatan pendampingan tersebut merupakan salah satu upaya BKD Sulbar untuk meningkatkan kinerja ASN di lingkup Pemprov Sulbar. "Penyusunan SKP dan pengisian e-Kinerja merupakan bagian penting dalam sistem manajemen kinerja ASN. Oleh karena itu, penting bagi seluruh ASN untuk memahami dan melaksanakannya dengan baik," kata Bujaeramy Diharapkan dengan adanya kegiatan pendampingan ini, ASN di RSUD Sulbar, lanjut Bujaeramy, ASN mampu menyusun E-kinerja dan SKP yang lebih baik, meningkatkan kinerja mereka, memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. BKD Sulbar akan terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja ASN di lingkup Pemprov Sulbar. Dalam pelatihan tersebut, terdapat beberapa materi yang disampaikan , meliputi, pengenalan E-kinerja dan SKP Tahun 2024, tata cara penyusunan E-kinerja dan SKP, Penilaian kinerja ASN, dan diakhiri diskusi dan tanya jawab Penulis : BKD Editor : humassulbar

Mamuju -- Tim pendamping dan evaluator SPBE OPD Bidang Aptika Dinas Kominfopers melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar, Selasa 19 Maret 2024. Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula mengatakan, Kunjungan tersebut bertujuan untuk mereviu sekaligus merevisi beberapa kriteria dan bukti dukung penilaian pada indikator pemanfaatan aplikasi Kearsipan Dinamis. Reviu dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kematangan OPD dalam melaksanakan SPBE yang mesti terus progress menuju titik efektif dan ideal. "Optimalisasi SPBE OPD merupakan bentuk dukungan untuk program prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar pada poin Digitalisasi Tatakelola Pemerintahan yang dicanangkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh," kata Mustari Kabid Aptika Dinas Kominfopers, Muh. Ridwan Djafar mengatakan, berdasarkan hasil revisi , beberapa catatan dihasilkan, yaitu, melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI diharapkan tercapai beberapa target dalam tata Kelola kearsipan dan persuratan, diantaranya adalah : - seluruh pejabat struktural dan ASN sudah menggunakan TTE dalam persuratan - seluruh pejabat struktural dan ASN aktif mengelola akun aplikasi Srikandi serta dalam hal pengelolaan arsip dapat dipastikan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. - OPD sudah menggunakan aplikasi kearsipan Dinamis SRIKANDI dengan kriteria: memiliki Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, dan Tata Kelola Pemanfaatan - Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Prov. Sulbar yang dihadiri oleh pejabat teknis AMIN selaku penaggungjawab/super admin aplikasi Srikandi. Penulis : Kominfo Editor : humassulbar