Mamuju -- Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka, memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (13/3/2025). Mengangkat tema "Sinergi Penguatan Perekonomian melalui Ketahanan Pangan untuk Sulbar yang Maju dan Sejahtera," . Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary, Sekda Pasangkayu, Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail serta perwakilan Pemkab Majene dan Polman. Unsur Forkopimda Sulbar dan TPID Kabupaten se-Sulbar juga turut hadir. Usai pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan , bahwa Sulbar mengalami deflasi di awal tahun 2025, salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memberikan diskon 50 persen untuk tarif listrik. "Kita melihat data dari Bank Indonesia dan laporan para Bupati, ternyata di awal 2025 Sulbar mengalami deflasi. Ini mungkin juga karena adanya kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tarif listrik 50 persen," ujarnya saat diwawancara awak media. Gubernur Sulbar Suhardi Duka juga memastikan bahwa stok pangan di Sulbar dalam kondisi aman. Hanya ada beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian lebih, seperti bawang merah, sedangkan bahan pokok lainnya masih cukup tersedia. "TPID kita sudah bekerja keras sehingga inflasi tetap terkendali. Tapi kita akan terus menjaga stok pangan dan memastikan neraca pangan kita dalam kondisi cukup baik," katanya. Gubernur SDK juga mengapresiasi upaya para bupati dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, salah satunya dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pengelolaan pasar tradisional. "Saya mengapresiasi para bupati yang kreatif melakukan GPM dan juga menjaga pasar-pasar tradisional. Karena jika terlalu banyak intervensi, seperti menjual barang murah di pasar tradisional, pedagang bisa merasa dirugikan. Kita harus menjaga keseimbangan agar semua pihak tetap diuntungkan," pungkasnya. Melalui rapat ini, Pemprov Sulbar bersama TPID Kabupaten se-Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan di wilayah…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Program BPJS Kesehatan PBPU Pemerintah Daerah (Peserta Bukan Penerima Upah yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah di Kelas III), di Ruang Kerja Gubernur Sulbar, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar pada Rabu, 12 Maret 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy, dan Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa optimalisasi layanan BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU Kelas III merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung program BPJS Kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, agar mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai instansi dalam menyukseskan program itu. “Kita harus memastikan bahwa seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan ini benar-benar terdaftar dan memperoleh manfaat yang maksimal. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. Rapat ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dan pembiayaan program BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU Kelas III. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, diharapkan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulbar dapat terus meningkat dan semakin merata. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen kuat dalam mengoptimalkan proses pemungutan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada Rabu, 12 Maret 2025. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pemungutan pajak sebagai sumber pendapatan nasional. "Pajak yang menjadi pendapatan pusat juga harus didukung oleh pemerintah daerah agar pendapatan nasional meningkat. Selain itu, ada bagian dari pendapatan nasional yang akan dibagikan ke daerah. Ini juga perlu didorong agar pembagian ke daerah semakin besar," ujar SDK. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan Sulbar itu juga menekankan pentingnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. "Wajib pajak tidak boleh menghindar atau mengurangi tarif pajak. Bagi yang belum membayar, kesadarannya harus digugah agar segera memenuhi kewajibannya. Jika tidak, mereka akan dikenakan denda yang besar," tegasnya. Kepala Kantor Pratama Pajak Mamuju, Sulbar, La Ode Irfah Firdaus, menjelaskan bahwa PKS OP4D bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. "Terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah. Oleh karena itu, pengawasan bersama perlu diintensifkan," jelasnya. Ia menambahkan bahwa pemungutan pajak di Sulbar telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. La Ode Irfah Firdaus berharap, proses pemungutan pajak dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum. "Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara semena-mena, melainkan harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Di sisi lain, kami berharap adanya kesadaran penuh dari seluruh wajib pajak, baik pusat maupun daerah, untuk berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, terjadi distribusi yang adil antara mereka yang berpenghasilan lebih dan yang membutuhkan," pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (PusbinJFK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kepegawaian (JFK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom, Rabu 12 Maret 2025. FGD ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan kebutuhan formasi JFK di wilayah Sulbar, sehingga dapat mendukung tata kelola kepegawaian yang lebih efektif dan profesional. Turut bergabung dalam diskusi ini perwakilan dari Biro Organisasi serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemprov Sulbar. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan perencanaan dan pengelolaan ASN di Sulbar dapat semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan bahwa kegiatan FGD itu merupakan langkah strategis dalam memastikan kebutuhan JFK di lingkungan Pemprov Sulbar dapat dipetakan secara akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. "Melalui FGD ini, kami ingin memastikan bahwa setiap jabatan fungsional di Sulbar dapat diisi oleh SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Perencanaan yang matang akan membantu meningkatkan efektivitas kerja ASN dan kualitas pelayanan publik," ujar Bujaeramy. Ia menambahkan, sinergi antara BKD, BKN, serta instansi terkait sangat penting dalam menyusun kebijakan kepegawaian yang berbasis data dan analisis kebutuhan yang akurat. "Kami berharap hasil diskusi ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan manajemen ASN di Sulbar, sehingga setiap pegawai dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki," tutupnya. BKD Sulbar menegaskan bahwa hasil dari FGD ini akan menjadi dasar dalam perencanaan dan penataan jabatan fungsional, sehingga dapat meningkatkan kinerja ASN dalam mendukung pelayanan publik di Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menerima kunjungan audiensi dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Sulbar, Kombes Pol dr Effri Susanto, pada Rabu, 12 Maret 2025. Pertemuan ini membahas program inovatif Dokpol Mitra Sekolah yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di lingkungan sekolah. Program yang digagas oleh Biddokkes Polda Sulbar fokus pada penanganan masalah stunting, peningkatan gizi, serta edukasi budaya belajar. Kombes Pol dr Effri Susanto menyatakan, program ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan kesehatan dan pendidikan di Sulbar. "Harapan kami, program ini dapat menjadi role model untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di lingkungan sekolah," ujar Effri Susanto. Ia juga mengungkapkan apresiasi terhadap dukungan Gubernur Sulbar yang berencana memperluas program ini ke tingkat SMP dan SMA. Saat ini, program tersebut baru diimplementasikan di SDN Padang Baka, Mamuju. Gubernur SDK menyatakan komitmennya untuk mendorong perluasan program ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. "Saya belum puas jika program ini hanya di tingkat SD. Kami akan mendorongnya hingga ke SMP dan SMA," tegas SDK. Gubernur SDK menilai program ini sebagai terobosan penting yang sejalan dengan visi pemerintah dalam mengatasi stunting dan meningkatkan sumber daya manusia. "Program ini merupakan langkah maju dan akan menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain," ujarnya. Selain fokus pada penanganan stunting, program ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah perkawinan usia dini dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. SDK menegaskan, program ini tidak hanya bertujuan menciptakan generasi yang cerdas, tetapi juga berkarakter kuat. "Kita mempersiapkan generasi yang tidak hanya menguasai sains dan teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang baik," tambah SDK. Ia optimis, dengan program ini, bonus demografi hingga 2045 dapat tercapai. Gubernur SDK juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dokkes Polda Sulbar atas partisipasinya dalam membantu pemerintah daerah mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Terima kasih atas dukungannya dalam menciptakan role…

MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka (SDK) angkat bicara terkait adanya temuan Minyakita yang dijual di sejumlah pasar tidak sesuai dengan takaran. Menurutnya, Minyakita merupakan minyak yang bersubsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga Gubernur SDK tidak setuju jika Minyakita yang dijual di pasar diakali. "Itukan minyak subsidi, sudah diuntung subsidinya, mau dicuri lagi. Saya juga tidak sependapat," kata SDK, Rabu, 12 Maret 2025. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Sulbar itu juga mengungkapkan, mental para pengusaha nakal ini harus diperbaiki, sehingga tidak merugikan masyarakat. "Jangan mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat. Karena memang, Minyakita diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah dan mendapat subsidi dari pemerintah," ungkapnya. SDK pun menilai, wajar jika aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas dalam menindaklanjuti temuan tersebut. "Nah, kalau dicuri tambah lagi dioplos dan lain sebagainya, saya kira wajarlah aparat hukum memberikan tindakan kepada pengusaha yang seperti itu," tutur SDK. (Rls)

Mamuju – Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Salim S Mengga menghadiri buka puasa bersama di Rujab Bupati Mamuju. Rabu (12/3/2025). Acara ini dihadiri Forkopimda Sulbar, Pimpinan OPD Sulbar sejumlah anggota DPRD Sulbar berbagai tokoh dan masyarakat, Kesempatan itu digunakan Gubernur Sulbar untuk menyampaikan beberapa hal. Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. "Dan syukur. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmat Allah, Insya Allah ditambahkan. Barang siapa yang mengingkari, azabNya amat pedih," tuturnya. Hal itu diutarakan karena ia bersyukur telah dilantik oleh presiden pada tanggal 20 Februari Lalu yang menjadi kebanggaan tersendiri. "Hari ini Ibu Bupati bersyukur karena dilantik oleh Presiden. Tentu saya juga bersyukur bersama dengan berbagai gubernur karena dilantik dengan Presiden. Kesyukuran kita juga karena dua-duanya kita dilantik di Istana. Apalagi saya bersejarah karena saya dilantik bersama dengan anak," ujarnya. Bupati Mamuju dua periode ini pun berterima kasih kepada masyarakat yang hadir dalam buka puasa bersama ini. "Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir. Yang bersama-sama kita pada sore hari ini berbuka puasa sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan kemenangan. Dan kemenangan itu bukan kemenangan siapa-siapa, tapi kemenangan kita semua. Itu harapan kita," katanya. Ia menutup dengan harapan agar masyarakat memberi waktu bagi pemerintah untuk bekerja selama lima tahun ke depan. "Dan berikan kami waktu bekerja selama lima tahun. Insyaallah semoga hasil kerja kami bisa dinikmati oleh masyarakat kita di Provinsi Sulawesi Barat ini. Amin," tutupnya.(rls)

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah. Acara penandatanganan ini merupakan penandatanganan tahap IV yang berlangsung secara daring virtual melalui zoom meeting, Rabu 12 Maret 2025 dan dihadiri oleh para pejabat dari masing-masing instansi. Hadir langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka didampingi Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, Kasubid Pajak Daerah Intang, Kasubid Teknologi Informasi Rosianah M. Nadir dan Kasubid Retribusi Daerah A. Nursyahdana. Kegiatan ini diikuti di Ruang Oval, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak. Dengan adanya perjanjian ini, DJP dan DJPK akan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sulbar dalam pertukaran data perpajakan, pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam administrasi perpajakan. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak DJP, Suryo Utomo, menyampaikan bahwa kerja sama itu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah secara efektif serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pajak. "Sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien," ujarnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK, Luky Alfirman, menekankan bahwa optimalisasi pemungutan pajak akan memberikan manfaat bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dengan adanya pertukaran data dan koordinasi yang lebih baik, kita bisa memastikan bahwa potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah," kata Luky. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyambut baik kerja sama itu dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan. "Kami berharap dengan adanya sinergi ini, penerimaan pajak di Sulbar bisa lebih optimal dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) secara resmi menyerahkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar pada Selasa (11/3/2025). Dokumen tersebut diserahkan oleh Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana kepada Wakil Ketua I DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi di Gedung DPRD Sulbar. Dalam keterangannya usai penyerahan, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, penyerahan itu sebagai langkah awal dalam proses legislasi dokumen rencana pembangunan lima tahun ke depan, sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar terpilih, setelah melalui tahapan Forum Konsultasi Publik dan penyempurnaan dengan mempertimbangkan masukan - masukan yang ada, untuk kemudian dibahas dan mendapat kesepakatan awal bersama DPRD. "Kami berharap proses tahapan dalam penyusunan dokumen berjalan lancar, sehingga penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD ini dapat tuntas lebih cepat, sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ucapnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Qamaruddin Kamil, bersama Tim Validasi Dinas ESDM Sulbar, telah melaksanakan survei dan validasi calon penerima bantuan pemasangan listrik gratis/Listrik Hemat dan Murah (LHM) tahun 2025 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Tim Validasi Dinas ESDM Sulbar, yaitu JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Marwazi Abdullah, Operator Layanan Operasional Luther, Operator Layanan Operasional Syamsu Alam, dan Abd Rahman. Kegiatan ini berlangsung pada bulan Januari 2025 lalu. Bantuan LHM ini menyasar sekitar 180 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh wilayah Sulbar. Polman mendapatkan alokasi terbesar, yaitu sekitar 100 RTS pada tahun 2025 ini. Kegiatan validasi ini merupakan tahapan penting sebelum pelaksanaan pemasangan LHM hingga evaluasi program. Dalam pelaksanaannya, Tim Validasi Dinas ESDM Sulbar melakukan kunjungan langsung ke rumah calon penerima bantuan. Tim juga didampingi oleh staf dari PT. PLN untuk bersama-sama melakukan validasi. Hasil validasi terkait rencana penempatan bantuan LHM tahun 2025 kemudian dikoordinasikan ke PT. PLN ULP Wonomulyo oleh Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar. Validasi ini dilakukan berdasarkan kelayakan teknis dan sosial yang tersebar di beberapa desa di Polman. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil menyampaikan bahwa validasi calon penerima LHM tahun 2025 telah dilaksanakan di seluruh kabupaten di Sulbar. "Kegiatan ini secara nyata mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, khususnya dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Qamaruddin, Selasa 11 Maret 2025. Sementara itu, Team Leader Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PT. PLN ULP Wonomulyo, Indah Adelia Nur Syahbani menyatakan, PLN ULP Wonomulyo siap mendukung secara penuh program bantuan LHM dari Dinas ESDM Sulbar dengan memastikan material dan suplai listrik yang andal bagi pelanggan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap listrik yang terjangkau dan berkualitas. Penulis…