Mamuju – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Evaluasi Update Data Aspak (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) Tingkat Provinsi Sulbar secara virtual melalui platform zoom, Rabu, 05 Maret 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan update dan validitas kelengkapan data sarana, prasarana, serta alat kesehatan yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten/kota di Sulbar. Dengan adanya pembaruan data yang akurat, diharapkan perencanaan pengadaan serta distribusi alat kesehatan dapat lebih optimal dan tepat sasaran. Dalam sambutannya, Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan pentingnya pemutakhiran data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan kesehatan. “Data update yang valid sangat membantu dalam mendukung program pemerintah dalam peningkatan layanan kesehatan di Sulbar secara umum dan kabupaten secara khusus,” ujarnya. Kegiatan ini diikuti oleh Adinkes provinsi sebagai mitra pemantauan dan pendamping program sophi, pengelola sarpras dan sophi Dinkes provinsi, perwakilan dari Dinkes kabupaten/kota, pengelola data Aspak, serta puskemas di Sulbar. Dalam sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala serta berbagi pengalaman dalam proses penginputan dan validasi data di lapangan. Diharapkan melalui evaluasi ini, kualitas data Aspak di Sulbar semakin meningkat sehingga dapat mendukung perencanaan dan pengadaan alat kesehatan yang lebih efektif dan efisien demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 4 Maret 2025. Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, didampingi Abdul Halim serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulbar, pejabat fungsional dan staf Sekretariat DPRD Sulbar. Berikut susunan Pimpinan Pansus berdasarkan hasil rapat dari masing-masing Pansus, yaitu : 1. Pansus pembahas Ranperda tentang Peningkatan Gizi Masyarakat Ketua : Sukri Wakil Ketua : M. Khalil Qibran Sekretaris : Murniati 2. Pansus pembahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pesantren Ketua : Irwan SP Pababari Wakil Ketua : Ahmad Junaedi Sekretaris : Irfan Fahri Putra 3. Pansus pembahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Ketua : Abdul Rahim Wakil Ketua : Haluddin Sekretaris : Jumiaty Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Wakil Gubernur Sulbar , Salim S Mengga menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan 2025-2029,yang dilaksanakan di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, 5 Maret 2025 Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, dihadiri sejumlah unsur forkopimda dan instansi vertikal Sulbar. Sebanyak 5 Anggota Komisi Informasi yang dilantik berdasarkan keputusan Gubernur yang akan mengemban tugas selama empat tahun kedepan. Kelima anggota komisi Informasi tersebut terdiri dari Masram,Muh Ikbal,Amran Jaya, M.Danial,dan Firdaus Abdullah. Wakil Gubernur Sulbar Mayjen Salim S Mengga mengucapkan selamat bekerja kepada Komisioner Komisi Informasi yang baru saja dilantik dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap, komisi Informasi yang baru saja dilantik mampu memperkuat peran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dalam mengawal Keterbukaan Informasi Publik dan pembangunan yang berdemokrasi. "Keterbukaan informasi merupakan hal penting dalam proses penyelenggaraan pelayanan informasi publik"ujar Salim S Mengga. Ia juga mengajak semua pihak ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan informasi. Sehingga, dalam proses pemberian pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih terbuka. "Saya berharap Komisi Informasi ini dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi,"tutup Salim S Mengga. (Rls)

MAMUJU -- Usai dilantik oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, para komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulbar laksanakan rapat pleno. Rapat pleno ini dilaksanakan untuk menyusun struktur keanggotaan dan termasuk memilih ketua KIP yang baru. "Alhamdulillah usai pelantikan komisioner KIP Sulbar langsung pleno untuk memilih ketua yang baru," kata Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula, Rabu 5 Maret 2025. Ia menambahkan penyusunan struktur KIP Sulbar ini dilakukan agar setiap komisioner bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. "Rapat pleno ini didampingi anggota komisioner yang tertua dan termuda. Rapat ini berjalan dinamis dan telah menetapkan secara aklamasi Muh Ikbal terpilih sebagai Ketua KIP Sulbar," ungkapnya. Adapun, didampingi wakil ketua Arman Jayadi dan selanjutnya dipilih ketua bidang. Sedangkan, Ketua KPI Sulbar Muh Ikbal menyampaikan agenda pleno ini dilaksanakan penataan kelembagaan. "Alahamdilillah berjalan lancar dan kita sepakati bersama bahwa lima komisioner yang ada ini sudah menduduki posisi masing-masing," ucap Muh Ikbal. Selain itu, Ia berharap semua tugas dan tanggungjawab yang dijalankan bisa berjalan dengan baik. "Sampai hari ini ternyata ada 110 kasus sengketa informasi yang harus diselesaikan tahun ini, semoga ini bisa terselesaikan dengan baik," tandasnya.(rls)

Mamuju -- Dalam upaya memperkuat koordinasi serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), digelar pertemuan strategis yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 5 Maret 2025 Dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Wakil Gubernur, Salim S Mengga, Plh. Sekprov Herdin Ismail unsur forkopimda , BIN dan instansi vertikal lainnya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama yang solid antar stakeholder guna mewujudkan visi pembangunan daerah yang maju dan sejahtera. "Forkopimda memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kerja sama yang solid akan memastikan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan. Karena dengan koordinasi yang kuat, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat,” kata Suhardi Duka. Beberapa isu strategis yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi stabilitas inflasi, penurunan angka stunting dan kemiskinan, penegakan hukum terhadap objek pajak dan retribusi, penguatan pemerintahan dengan soliditas TNI-Polri peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan perekonomian daerah. Selain itu, dibahas pula hal-hal menonjol di Provinsi Sulawesi Barat. Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Adang Ginanjar, menegaskan komitmennya dalam mendukung target pemerintah untuk menurunkan angka stunting. "Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus melibatkan semua pihak," ujarnya. Selain itu, Kapolda juga berkomitmen menjaga stabilitas keamanan daerah guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Andi Darmawangsa, menyoroti tingginya kasus narkoba di Sulawesi Barat. "Kita harus melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus narkoba secara lebih efektif," katanya. Dengan adanya langkah pencegahan yang lebih baik, diharapkan masyarakat semakin waspada dan memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap bahaya narkoba. Sementara itu, Kasi Ren Korem 142/Tatag, Kolonel Arh. Uun Samson, menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga ketahanan wilayah, terutama…

MAMUJU -- Gubernur Sulbar Suhardi Duka melantik dan melakukan pengambilan sumpah Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulbar masa jabatan 2025-2029. Adapun Anggota KI Provinsi Sulbar, yakni Masram, Muh Ikbal Amran Jaya, M.Danial, Firdaus Abdullah. Kelima anggota KIP Sulbar telah dipilih melalui proses seleksi dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 183 tahun 2025 tentang pemberhentian dengan hormat anggota komisi informasi provinsi Sulbar masa jabatan 2020-2024 dan pengangkatan Anggota KI Provinsi Sulbar masa jabatan 2025-2029. Turut hadir Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, perwakilan pemkab enam kabupaten se- Sulbar dan sejumlah pimpinan forkopimda Sulbar, menyaksikan pelantikan di Aula Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 5 Maret 2025. Gubernur Sulbar , Suhardi Duka melalui sambutannya menyampaikan selamat kepada kelima anggota KIP yang dilantik. Diharapkan menjadi energi baru menguatkan KIP Sulbar 4 tahun kedepan. "Diharapkan ini menjadi energi baru untuk menguatkan peran komisi informasi dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan pemerintah yang lebih transparan," ucap Gubernur. Gubernur Suhardi Duka menjelaskan, informasi kini menjadi kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan. Bahkan sebuah informasi berbahaya daripada senjata jika tidak didesain dengan baik. Olehnya Gubernur mengharapkan pengelolaan informasi di lingkup pemerintahan terus ditingkatkan serta lebih teliti dalam mengelola informasi. Dengan kehadiran kelima anggota KIP Sulbar, diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi. Gubernur pun berkomitmen kedepan terus mendukung pengembangan KIP Sulbar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rls)

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan rapat Asistensi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 5 Maret 2025. Rapat ini bertujuan memastikan program APBD yang akan dijalankan selaras dengan arahan pemerintah pusat melalui Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN-APBD Tahun Anggaran 2025. Serta dilakukan penyesuaian agar sejalan dengan Vis-Misi gubernur dan wakil gubernur Sulbar terpilih, Suhardi Duka- Salim S Mengga Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Sulbar, Salim S Mengga memimpin langsung rapat evaluasi yang sudah berlangsung dua hari terakhir. OPD Pemprov bergiliran memaparkan permasalahan terkait bidang urusan, strategi menangani permasalahan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 2025 - 2030. OPD juga memberikan gambaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 Menurut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Aktifitas / Pekerjaan. Serta langkah Efisiensi, Refocusing, dan Realokasi Anggaran dalam mendukung capaian Visi, Misi Dan Program Prioritas Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga menjelaskan, sebagaimana instruksi presiden maka diharapkan kedepan setiap OPD melakukan penghematan. Lebih lanjut Salim menjelaskan, penghematan dimaksud adalah melakukan upaya pemokusan program secara efektif sehingga pengalokasian anggaran dapat digunakan secara efisien. "Fokus pada program program yang lebih urgen, yang tidak terlalu penting itu memang ada pengurangan anggaran, penghematan bukan berarti kegiatan berkurang melainkan agar dalam penggunaan anggaran dapat dilaksankan secara efektif dan efisien," ucap Wagub. (Rls)

Mamuju -- Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengharapkan, beberapa OPD yang belum efisiensi segera melakukan perbaikan dan memastikan fokus anggaran yang dialokasikan sesuai visi misi dan berdampak langsung ke masyarakat. Hal itu ditekankan Gubernur Sulbar , Suhardi Duka kepada seluruh OPD pada Rapat Asistensi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, 3-4 Maret 2025. "Fokus pada anggaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan yang tidak terdampak langsung itu kita pastikan tidak alokasikan atau dihilangkan," ucap Suhardi Duka. Gubernur Suhardi Duka menyampaikan , rapat evaluasi ini bertujuan menyelaraskan program terhadap Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisensi anggaran dan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Salah satu poin dalam visi misi Gubernur Sulbar dan Wagub Sulbar adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Untuk itu, pada rapat asistensi evaluasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar Sulbar memaparkan dua program khusus Kominfo Sulbar dalam mendukung visi misi Gubernur-Wagub. "Rencana aksi dilakukan terkait visi misi menangani dua persoalan yaitu program jaringan internet bagi sekolah dan menangani data blank spot Sulbar," kata Mustari. Saat ini, lanjut Mustari data blank spot atau fasilitas layanan publik blankspot internet di Sulbar tersebar 260 titik. Namun fokus utama kedepan adalah desa dan sekolah. Tercatat masih terdapat 86 desa belum terakses jaringan internet dan 86 sekolah. (Rls)

Mamuju - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy, memaparkan strategi pembangunan kesehatan Sulbar tahun 2025 di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga (JSM), dalam pertemuan Evaluasi Kinerja Pembangunan Provinsi Sulbar yang digelar di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 4 Maret 2025. Dalam paparannya, Asran Masdy menguraikan sejumlah tantangan kesehatan yang masih dihadapi provinsi ini, termasuk tingginya angka stunting, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta masih rendahnya rasio ketersediaan dokter per 1.000 penduduk yang baru mencapai 0,47, jauh dari standar WHO yang merekomendasikan 1 dokter per 1.000 penduduk. “Salah satu fokus utama kami adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Kami juga akan memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular,” ujar Asran. Strategi yang dipaparkan meliputi peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, percepatan intervensi gizi untuk menekan angka stunting, penguatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, serta digitalisasi sistem informasi kesehatan. Selain itu, Dinkes juga akan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dengan efisiensi belanja dan realokasi dana untuk program prioritas seperti penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak, pembangunan Posyandu Prima, serta pengadaan fasilitas kesehatan bergerak di daerah perbatasan dan kepulauan. Dengan strategi ini, Pemprov Sulbar berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memperpanjang umur harapan hidup masyarakat Sulbar, yang saat ini masih menunjukkan kesenjangan antar-kabupaten. Acara ini turut dihadiri Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Para Asisten, Kepala Bapperida, Kepala BPKPD Pemprov Sulbar serta para Pejabat Administrator Dinkes Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulbar terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD, Selasa, 4 Maret 2025. Tiga Ranperda dimaksud, yaitu Ranperda tentang Peningkatan Gizi Masyarakat, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan. Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, didampingi Abdul Halim, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulbar, para kepala bagian, dan pejabat fungsional Sekretariat DPRD Sulbar. St. Suraidah Suhardi secara resmi membuka rapat paripurna sekaligus menegaskan pentingnya ketiga ranperda inisiatif itu dalam mendukung program legislasi daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendorong kemajuan daerah. “Ketiga ranperda ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menghadirkan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mari kita simak bersama penjelasan Bapemperda mengenai latar belakang, tujuan, serta substansi utama dari masing-masing ranperda ini,” ujar Suraidah dalam sambutannya. Sementara, Ketua Bapemperda DPRD Sulbar, Habsi Wahid, memaparkan laporan atas tiga ranperda usulan inisiatif DPRD yang telah melalui proses penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Proses tersebut meliputi analisis judul oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Sulbar, penyusunan naskah akademik bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Sulawesi Barat, hingga pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan," terang Habsi. Berikut penjelasan tiga ranperda inisiatif DPRD Sulbar yang disampaikan dalam rapat tersebut yaitu: 1. Ranperda tentang Peningkatan Gizi Masyarakat, bertujuan untuk menanggulangi stunting, menjamin ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar melalui perbaikan kualitas gizi secara berkelanjutan. 2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dirancang untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan hingga ke tingkat desa, serta menjawab tantangan digitalisasi informasi guna meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat. 3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan, ditujukan untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai bagian dari penguatan identitas dan…