Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal membuka secara resmi Lomba Tingkat BKMT se-Sulbar, Selasa 26 Oktober 2021, bertempat di Gedung Serbaguna Pemprov Sulbar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BKMT Sulbar ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriyah. Dalam sambutannya, Ketua BKMT Sulbar Ny. Andi Ruskati Ali Baal berharap kepada peserta lomba agar dapat melaksanakan lomba dengan penuh semangat dan tentunya dengan menjunjung tinggi sportifitas. "Saya bangga dengan hadirnya kontingen dari lima (5 ) kabupaten, serta 13 Kelompok Majelis Taklim dari kabupaten Mamuju. Semoga lelah di perjalanan yang ditempuh ke tempat ini dapat lenyap karena berjumpa dengan saudara-saudara kita dari kabupaten lain,"ujar Andi Ruskati Andi Ruskati juga mengajak kepada semua Pengurus BKMT se-Sulbar agar melalui ajang perlombaan tersebut untuk terus mempererat tali persaudaraan, kebersamaan serta persatuan dan kesatuan umat Islam yang ada di Bumi Malaqbi yang kita cintai. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Mohammad Saleh Rahim mengatakan, peningkatan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari peran ibu-ibu, dalam hal ini termasuk Tim Penggerak PKK dan BKMT. Menurut Saleh, BKMT Sulbar adalah wadah penghimpun majelis taklim kabupaten-kabupaten yang sangat berperan aktif disamping sebagai tempat untuk membentengi aqidah masyarakat, juga sebagai pembawa pesan moral pembangunan yang dijalankan pemda yang ada di Sulbar. "Kita harapkan bahwa pesan-pesan moral tersebut dapat disampaikan melalui ibu-ibu Pengurus PKK dan BKMT Sulbar ini. Kami juga sebagai pemerintah, sesuai perintah atau arahan Gubernur Sulbar akan berupaya untuk terus membantu seluruh lembaga-lembaga keagamaan dan juga rumah ibadah yang ada di Sulbar termasuk BKMT ini,"ungkap Saleh Ada tiga jenis lomba yang akan diperlombakan pada tahun ini yakni : 1. Sambung Ayat (Surah Yasin), yang pesertanya terdiri dari satu (1) orang sebanyak 17 peserta lomba dari lima (5) BKMT kabupaten dan 12 majelis taklim. 2. Asmaul Husna/Sholat (Pilihan), yang pesertanya terdiri dari 5-7…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengikuti Pengarahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh kepala daerah se- Indonesia, Senin, 25 Oktober 2021. Kegiatan ini diikuti secara virtual dari Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar. Presiden RI Joko Widodo mengemukakan, pandemi Covid-19 dinilai sudah mulai menurun tetapi belum berakhir. Disampaikan, perkembangan kasus harian berdasarkan data telah turun drastis, tetapi dibutuhkan kehati-hatian dikarenakan tren dunia dalam minggu ini di semua negara terjadi kelonjakan naik dua (2) persen. Sedangkan tiga (3)minggu, empat (4) minggu yang lalu trennya dinilai telah turun. “Kita tahu bed occupancy rate, positivity rate, reproduksi efektif sudah dibawah standar WHO, artinya ada posisi yang baik dan ada posisi yang rendah, tetapi perlu saya tekankan bahwa pandemi ini belum berakhir,"sebut Jokowi Jokowi mengungkapkan, terdapat tiga (3) faktor yang dapat menimbulkan kasus baru, yaitu pertama realisasi yang terlalu cepat, tidak melalui tahapan-tahapan. Kedua, masalah protokol kesehatan yang tidak disiplin. Ketiga, diperlukan kehati-hatian saat anak berada di sekolah dengan pembelajaran tatap muka. "Saya ingin mengingatkan, hati-hati provinsi yang terjadi kenaikan kasus. Meskipun kecil harus hati-hati, kenaikan sekecil apapun harus hati-hati,"imbau Jokowi. (farid)

Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar menghadiri Pelantikan Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar Sulbar periode 2017-2022 di Tribun Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Senin, 25 Oktober 2021. Gubernur Ali Baal Masdar dalam sambutanya menyampaikan harapan kepada TP PKK Sulbar di semua tingkatan menunjukkan kepeloporan menghadapi pandemi Covid-19 dengan menjadi contoh mematuhi protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru yang harus digaungkan. Selain itu, TP PKK juga diperlukan perannya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai vaksin covid-19 ysng merupakan program pemerintah untuk mewujudkan herd imminity atau kekebalan kelompok " Saya berharap Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat tidak larut dalam eforia kebanggaan sebagai potensi yang memiliki posisi strategis. Sangat penting juga memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat, untuk diberi solusi penyelesaian. Setidaknya, segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasinya," kata Ali Baal. Kepada pengurus TP PKK baru , Ia menyampaikan beberapa hal. Pertama, TP PKK diminta berperan aktif bersama pihak terkait membantu Pemerintah menghadapi pandemi Covid-19, terutama untuk memaksimalkan cakupan vaksin yang hingga saat ini masih tergolong rendah di Sulawesi Barat. Kedua, berperan dalam membantu pemerintah mencari solusi untuk mencegah kematian bayi dan ibu melahirkan. Begitupun untuk mengurangi jumlah Stunting yang juga masih tinggi di daerah kita. Ketiga, meningkatkan peran memberikan edukasi kepada masyarakat mencegah pernikahan dini. Kematian bayi dan ibu melahirkan, stunting, dan pernikahan dini, merupakan tantangan yang membutuhkan peran aktif semua pihak, agar Provinsi Sulawesi Barat beranjak dari posisi saat ini. Keempat, bersama pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kelima, terus menyemangati masyarakat dan keluarga untuk hidup bersih dan sehat. Keenam, menjadi contoh bagi masyarakat merawat keharmonisan rumah tangga dengan cinta dan kasih sayang, saling percaya, dan saling mendukung untuk kesejahteraan keluarga, serta berperan aktif merawat bumi, menjaga kelestarian lingkungan dan hutan, untuk mencegah bencana banjir dan longsor yang sering…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Badan Koordinasi Muballig se-Indonesia (Bakomubin) Provinsi Sulbar periode 2021-2026 di Aula Kanwil Kemenag Sulbar, Snin, 25 Oktober 2021 Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Bakomubin , Ali Mochtar Ngababalin Ketua Umum Bakomubin, Ali Mochtar Ngababalim menyampaikan, Bakomubin adalah organisasi dakwah yang umurnya sudah 27 tahun, dan organisasi ini dari pusat membuat kegiatan tanpa proposal, tetapi untuk pengurus wilayah wajib hukumnya, karena tidak bisa pembinaan umat berjalan jika tidak dibackup. Ia pun berharap pada Pemprov Sulbar agar kiranya untuk betul-betul membackup organisasi tersebut Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, semoga dengan kehadiran pengurus Bakomubin dapat menjadi mitra pemerintah dalam kehidupan beragama di Provinsi Sulbar. " Pembangunan apapun tanpa disertai pembangunan agama maka akan sia-sia," kata Ali Baal Masdar Gubernur Ali Baal Masdar juga berharap Bakomubin yang baru dilantik agar betul-betul dapat menjalankan amanah sebagai wadah para muballig berkoordinasi dan berkontribusi bagi pembangunan umat. Ketua PW Bakomubin Provinsi Sulbar, Misbahuddin menyampaikan, sejak terpisahnya dengan Provinsi Sulsel, pelantikan Bakomubin Sulbar sudah dua kali dilakukan, dan adalah periodd kedua yaitu periode masa bakti 2021-2026 "Kegiatan ini juga merupakan ajang silaturahmi antar para muballigh yang terdiri dari semua ormas di Provinsi Sulbar," sebut Misbahuddin. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris , perwakilan Forkopimda , instansi vertikal dan undangan lain. (ilham)

Sebagai bentuk keseriusan Pemprov Sulbar dalam rangka percepatan penuntasan kerja yang belum rampung, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar akan membentuk dua tim kerja. "Saya mengharapkan hasil rapat kerja pimpinan di hari ketiga ini membuahkan hasil dengan sejumlah rekomendasi dan tidak mengada-ngada, namun fokus pada kerja-kerja Pemprov Sulbar di sisa jabatan ABM-Enny. Untuk itu, saya akan bentuk dua tim kerja dimulai dari sekarang,"kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, pada hari ketiga pelaksanaan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Prov. Sulbar, yang berlangsung di Four Points By Sheraton, Jl. Andi Djemma No. 130 Makassar, Sulsel, Sabtu, 23 Oktober 2021 Ali Baal menekankan, tim kerja yang akan dibentuk harus fokus pada satu tujuan saja dan tidak perlu mengumpulkan banyak lagi kerja-kerja yang baru. "Saya tegaskan, kiranya OPD tidak hanya mendengar materi belaka, namun benar-benar fokus menyerap dan mampu mengimplementasikannya ke daerah. Bantu saya maksimal bekerja untuk pembangunan yang lebih baik bagi Sulbar,"ujar Ali Baal Ali Baal menyampaikan, terjadi sedikit perubahan strategi kerja dalam tim Pemprov Sulbar. Hal tersebut harus dilakukan karena berbagai faktor hambatan dimulai dari pandemi Covid-19, gempa bumi Sulbar pada Januari lalu dan bencana alam lainnya, seperti banjir dan longsor serta refocusing anggaran. "Hal itu menyebabkan terjadinya sedikit keterlambatan capaian kerja dalam Pemprov Sulbar,"ungkap Ali Baal Lebih lanjut disampaikan, telah diketahui secara bersama bahwa Sulbar merupakan provinsi termuda kedua dari Kalimantan Utara, yang tidak dapat dipungkiri akan keterlambatan pembangunan mengingat sumber daya manusia yang belum memadai disusul sumber daya alam yang belum tersentuh dengan maksimal, serta tingkat APBD yang masih rendah. Semua hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda terkait. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, semua yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam Rakerpim 2021 dengan tolak ukur jangka waktu enam (6) bulan menargetkan penyelesaian kerja Pemprov Sulbar berdasarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, ABM-Enny. "Berdasarkan hasil rapat, Gubernur Sulbar…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar membuka pelaksanaan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Provinsi Sulbar tahun 2021, 21-23 Oktober 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, pelaksanaan rapat pimpinan merupakan agenda penting dan strategis, sebagai forum evaluasi kinerja perangkat daerah dengan melihat progres pencapaian sasaran pembangunan yang telah dikerjakan, dan melakukan penajaman pelaksanaan program tahun 2022 "2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulbar tahun 2017-2022.Sedangkan capaian pembangunan saat ini belum sesuai yang kita harapkan. Perlu kerja keras dan kesungguhan untuk mengejar berbagai target dan janji kerja yang belum terealisasi," kata Gubernur Ali Baal Masdar. Ia juga menyampaikan, perjalanan yang telah dilalui selama ini , terutama dalam waktu hampir dua tahun terakhir cukup berat, karena terjadinya pandemi covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan berhadapan dengan banyak keterbatasan, dimana kebijakan refokusing anggaran disertai revisi kegiatan yang harus difokuskan pada penanganan pandemi covid-19. Tantangan lain adalah bencana alam gempa bumi yang melanda Kabupaten Majene dan Mamuju pada pertangahan Januari 2021 lalu.Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut perlu disikapi bersama , meskipun kemampuan fiskal Sulbar masih terbatas. Gubernur Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian. Pertama, seluruh OPD harus lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan, pelaksanaan harus terukur dan berorientasi pada hasil yang nyata, tidak semata berorientasi pada proses yang cenderung hanya formalitas. Kedua, diperlukan akselerasi, adanya upaya-upaya percepatan dalam mencapai visi dan misi Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD. Ketiga, semua OPD perlu meningkatkan ritme kerja. Tinggalkan kebiasaan kerja yang terkesan hanya rutinitas, monoton, sekedar formalitas. Kegiatan terlaksana , administrasi terpenuhi, tapi output tidak jelas. Dalam berbagai kesempatan, selalu saya menyerukan untuk membiasakan yang benar, yaitu bekerja baik untuk kepentingan rakyat. Bukan membenarkan kebiasaan untuk kepentingan diri sendiri. Keempat, para kepala OPD dan…

Wakil Gubenur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar membuka Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sulbar Pada Kabupaten Se-Sulbar, Kamis, 21 Oktober 2021. Kegiatan tersebut tersebut mengusung tema "Melalui Pemutakhiran Data TLHP, Kita Tingkatkan Peran Inspektorat Sebagai Mitra Dalam Mengawal Pemerintahan Yang Amanah". Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, pada kesempatan itu menekankan dua hal yang terkandung dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat, yakni pertama APIP mendorong dan mendampingi setiap OPD dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi. Kedua APIP mereviu setiap bukti tindaklanjut guna memastikan bahwa rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti. Enny juga menekankan, peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP juga perlu mendapat perhatian, karena merupakan tolok ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian. APIP harus dapat menjadi mitra strategi dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan. "Hal ini diperlukan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengarah pada pemerintahan yang bersih. Pimpinan APIP harus memiliki strategi dan berpikir kritis (kemampuan untuk berfikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercayai), agar mampu memanfaatkan berbagai sumber Informasi tantangan dan merancang serta melaksanakan strategi untuk memenuhi prioritas APIP,"tandas Enny Enny menyampaikan, tugas dan tanggungjawab APIP kedepan semakin berat. Untuk itu APIP provinsi dan kabupaten harus bersinergi, guna terwujudnya pengawasan dan pembinaan di daerah yang lebih berkualitas dan berkontribusi maksimal dalam mengawal program kegiatan pembangunan di daerah. Melalui kesempatan itu, Enny menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kehadiran para peserta dalam rapat tersebut. "Kehadiran saudara merupakan wujud kongkrit telah berjalannya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten se-Sulbar, dalam mengawal meyakinkan dan menjaga tata kelolah pemerintah di daerah Sulbar yang sama kita cintai. Semoga para peserta dapat berpartisipasi secara maksimal, demi meraih hasil yang maksimal menuju Sulbar yang Maju dan Malaqbi,"ucap Enny Ia menambahkan, khusus pada Sulbar saat ini…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi (rakor) program forest IV secara vitual, Senin 18 Oktober 2021. Rakor berlangsung di ruang rapat Kantor Bappeda Sulbar. Dalam menyambut dan memberikan apresiasi kepada tim konsultan pelaksana project forest program IV, pada kesempatan tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyatakan, Sulbar butuh dukungan untuk menjalankan program-program strategis khususnya yang berkaitan dengan forest, karena hal itu menjadi salah satu kendala sekaligus menjadi peluang. "Kita ini adalah daerah hutan dan tentu saja dalam kondisi yang seperti ini butuh kehati-hatian, yang juga butuh perhatian untuk bisa mengendalikan apa yang menjadi kekayaan sekaligus menjadi peluang-peluang kita,"tutur Idris Olehnya itu, Idris berharap kiranya agar kebutuhan Sulbar untuk mempertahankan ketertutupan lahan dengan digaruk usaha-usaha pembangunan itu, bisa diselaraskan. "Program yang ada ini tentu kami sangat mengapresiasi dan sebagai bagian dari tim yang ada di provinsi yang akan terus mendorong terciptanya sebuah ekosistem pengelolaan hutan yang terintegrasi, sekaligus pemanfaatan bagi warga masyarakat kita ini menjadi lebih bagus kedepan,"pungkas Idris Deputi Chief Of Technical Okta User atau konsultan pelaksana pendamping project implementing unit (PIU), Syaiful menjelaskan, forest program IV adalah bagian dari forest program kerjasama antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia dengan mendorong untuk pelestarian energi dan juga mendukung kebijakan rehabilitasi hutan dan konservasi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Syaiful mengungkapkan, forest program IV ini ada di DAS (Daerah Aliran Sungai) Mamasa dan Taman Nasional Gandang Dewata yang ada di Mamuju, Karama. Latar belakang dari forest project program IV ini adalah tingginya sedimentasi di Bakaru. Bakaru itu PLTA yang di bangun oleh Jepang di Tahun 1980 dan baru diresmikan pada tahun 1998, secara tekhnis perkiraan umurnya 50 tahun, tetapi sekarang 30 tahun sudah mengalami pendataran yang berat. "Jadi ada dua provinsi karena DAS Mamasa ini terdiri dari Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Mamasa. Kemudian Bakaru 1 yang sekarang kelihatannya PLN mengajukan proposal ke…

Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diserahkan Pemprov Sulbar kepada DPRD Sulbar, yakni masing-masing Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Sulbar Tahun 2021-2040, Ranperda tentang pengelolaan hutan dan Ranperda penyelenggaraan latihan dan pengembangan kompetensi SDM di Sulbar, diterima dan disetujui untuk dilanjutkan. Tiga Ranperda tersebut disetujui setelah mendengar jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sulbar dan jawaban Fraksi-Fraksi atas pendapat Gubernur Sulbar terhadap Ranperda itu, pada rapat paripurna Jumat 15 Oktober 2021, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi dan dihadiri Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar. Adapun jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sulbar terhadap Ranperda RP3KP Sulbar Tahun 2021-2040, yang disampaikan Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar, sebagai berikut : Jawaban terhadap pemandangan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Amalia Fitri Aras, mengenai saran agar dalam perumusan Ranperda RP3KP memperhatikan area/wilayah rawan bencana, baik itu jalur gempa, daerah kemiringan yang rawan longsor, maupun daerah rawan banjir dalam penetapan kawasan permukiman. Sehubungan hal tersebut, Enny menyampaikan, bahwa dokumen RP3KP yang disampaikan kepada DPRD telah memuat peta rawan bencana. Terkait pembebasan lahan untuk pengembangan pembangunan, Enny menyatakan, Pemprov Sulbar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, dengan memperhatikan peruntukan lahan sesuai dengan RTRW provinsi. Selanjutnya, jawaban terhadap pemandangan Fraksi Partai Golongan Karya melalui juru bicaranya Sudirman, Enny menyampaikan, Pemprov Sulbar juga sepakat bahwa dalam penyelenggaraan RP3KP tetap mempertimbangkan aspek kebudayaan dan kearifan lokal, yang mana pemerintah provinsi mendorong pembangunan perumahan warga yang ramah terhadap bencana, karena daerah Sulbar adalah wilayah rawan bencana. "Terhadap kawasan permukiman rawan bencana, maka kehadiran RP3KP ini akan menjadi payung hukum, yang mana dalam pemberian izin pemanfaatan ruang untuk pembangunan permukiman tidak akan lagi diberikan apabila itu bertentangan dengan RTRW, karena akan berimplikasi hukum, terlebih lagi pada aspek keselamatan warga masyarakat secara umum,"pungkasnya Untuk RTRW, Enny…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda penyerahan tiga Ranperda, Jumat 15 Oktober 2021. Adapun tiga Ranperda yang dimaksud, masing-masing Ranperda tentang Pengelolaan Hutan , Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM di Sulbar, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Sulbar Tahun 2021-2024. Berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar, rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, perlu adanya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. "Guna menjamin terselenggaranya pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesehahtraan rakyat di daerah ini, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman,"kata Enny Enny menjelaskan, RP3KP merupakan dokumen perencanaan multi sektor, yang memuat grand strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yang mana outputnya adalah berupa program dan kegiatan penanganan permasalahan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan rumah tidak layak huni, air bersih, sanitasi, backlog, prasarana sarana dan utilitas (PSU), rumah potensi terkena bencana provinsi, rumah terkena program pemerintah provinsi, serta bidang dan urusan lainnya yang menjadi amanat gubernur terkait tugas dan fungsi perangkat daerah. Enny juga mengatakan, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dan kawasan permukiman dimana dokumen yang dimaksud RP3KP, yang merupakan penjabaran dari RTRW dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan pengendalian. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengatakan, pembahasan ketiga Ranperda tersebut diawali dengan rapat pimpinan DPRD dan rapat Bapemperda dalam rangka mengkaji dan menelaah serta merekomendasikan kepada pimpinan dewan untuk dilakukan pembahasan sesuai mekanisme tata tertib dewan. Selanjutnya, dilaksanakan rapat badan musyawarah untuk menyusun dan menetapkan jadwal pembahasan serta merekomendasikan kepada pimpinan dewan, bahwa ketiga Ranperda tersebut untuk dibahas melalui Pansus DPRD. Lebih lanjut, Suraidah menyampaikan, pada 12 Oktober 2021, dilaksanakan rapat paripurna dewan…