Mamuju – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyerahkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 kepada Disdukcapil Kabupaten Pasangkayu, Senin 10 Februari 2025. Penyerahan DKB Semester II Tahun 2024 ini dilakukan oleh Pejabat Fungsional Administrator Database Ahli Muda, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Sulbar Muhammad Arafat kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Pasangkayu Sultan Tamsil. Acara serah terima berlangsung di Kantor Disdukcapil Sulbar. Muhammad Arafat mengatakan, DKB rilis 6 (enam) bulan sekali atau persemester pada tahun berjalan, yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI melalui Disdukcapil Sulbar kepada Disdukcapil kabupaten. "Ini bertujuan untuk menyusun Buku Semesteran dan Buku Agregat Kependudukan yang disusun setiap semester," kata Arafat. Penulis : Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menyalurkan bantuan bagi keluarga korban meninggal dunia dan luka-luka akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Dusun Tapodede, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Bantuan diserahkan oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI Masriani Mansyur, didampingi Pj. Sekprov Sulbar Amujib, Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur, Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, Asisten I Pemkab Mamuju, Kepala Dinas Sosial Mamuju, serta Kabid Linjamsos Dinas Sosial Mamuju. Penyerahan bantuan berlangsung Minggu 9 Februari 2025, di Posko "Tamasapi Berduka". Bantuan yang diberikan berupa uang santunan bagi keluarga korban meninggal dunia serta paket sembako untuk membantu meringankan beban para penyintas bencana. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana serta bagian dari langkah tanggap darurat dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak. Direktur PSKBA Kemensos RI Masriani Mansyur, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir untuk memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana. "Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga korban serta membantu memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Kami juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana di tengah cuaca ekstrem yang masih terjadi," ujarnya. Sementara itu, Pj. Sekprov Sulbar Amujib mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat dalam merespons bencana tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam upaya mitigasi serta penanganan bencana yang lebih efektif di masa mendatang. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menyampaikan, bencana banjir dan longsor yang melanda Dusun Tapodede beberapa waktu lalu mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan parah, selain itu juga menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Pemerintah setempat terus berupaya melakukan pendataan dan penanganan bagi warga yang terdampak, termasuk menyiapkan langkah-langkah pemulihan pasca-bencana. "Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para korban dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan…

MAJENE -- Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menitipkan dua hal kepada Pemda Majene agar dapat menjadi daya tarik bagi pihak luar untuk.masuk ke Majene. Yakni mendorong peternakan khususnya peternakan kambing dan memperluas perkebunan bawang. Selain alam Majene mendukung kedua bidang terssbut juga selama ini sudah dijalankan oleh sejumlah warga di Majene. "Jika kedua bidang ini berkembang pesat maka bidang lain akan mengikuti. Seperti wisata, " ujar Pj Bahtiar saat silaturrahmi bersama unsur kepala OPD Pemda Majene di Rujab Bupati Majene, Senin malam 10 Februari 2025. Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri tersebut, untuk menciptakan ciri khas daerah tersebut maka Pemda harus mendorong melalui program program yang bersentuhan langsung dengan kedua bidang itu. "Bukan berarti kita abaikan yang lain. Tetapi kedua bidang ini sudah menyatu dengan masyarakat Majene. Sehingga perlu didorong oleh Pemda Majene. Memperbanyak peternakan kambing dan memperluar perkebunan bawang seperti di Enrekang, " tandasnya. Misal kata dia, bagaimana Pemda menciptakan peternakan modern di Majene, mulai dari menyiapkan laboratorium hingga dokter hewan. Termasuk mempersiapkan ekosistem bisnisnya. Jika kedua bidang ini telah berkembang imbuh Bahtiar maka perekonomian lainnya akan otomatis ikut meningkat. Sehingga identitas Majene sebagai penghasil kambing dan bawang akan semakin dikenal di luar. "Kalau produksinya banyak maka pedagang akan ramai ramai datang ke Majene. Perekonomian masyarakat akan berkembang dan Majene akan maju, " ujarnya. Termasuk sebagai kabupaten pendidikan. "Sebagai kota pendidikan sisa dirapikan sedikit sehingga wajahnya semakin kelihatan" imbuhnya. Selama delapan bulan lebih bertugas di Sulbar, Bahtiar mengaku sudah menjadi bagian dengan warga Sulbar. Di berbagai tempat Bahtiar selalu berpesan bahwa tak ada perpisahan antara diringa dengan Sulbar. "Saya bilang tidak ada perpisahan sebab saya tidak akan berpisah dengan sulbar. Saya sudah menjadi bagian dengan Sulbar. Itulah tanggungjawab dan tugas tugas pemerintahan. Di mana kita pernah bertugas maka disitu selalu ada tanggungjawab sampai kapanpun" kata Bahtiar. "Memimpin…

MAMUJU - Pemprov Sulbar bersama tim pengendali inflasi melaksanakan rapat menjelang bulan suci ramadan. Sehingga, pada saat menyambut bulan suci ramadan, masyarakat Sulbar tidak kesulitan karena harga pangan tinggi. Pj Sekprov Amujib mengatakan rapat kordinasi ini dilakukan sesua arahan dari Pj Gubernur Sulbar. "Tadi ini kita sudah mendapatkan arahan terkait dengan upaya-upaya kita untuk mengantisipasi inflasi menjelang bulan ramadan," kata Amujib, Senin 10 Februari 2025. Bahkan, lanjut Amujib bukan hanya ramadan saja, tapi bulan-bulan lainnya, karena pengendalian inflasi itu perlu dan penting. "Kita sudah rencanakan setiap hari diskusi terkait dengan kondisi ekonomi, ataupun kondisi inflasi Sulbar setiap hari," ungkapnya. Selain itu, ini untuk memberikan respon cepat terkait dengan kondisi imflasi Sulbar kedepannya. Kemudian kordinasi dan komitmen untuk terus menganalisasi data-data yang ada. "Sehingga bisa menjadi bahan pimpinan mengambil kebijakan di Sulbar. Kita berharap apa keputusan bersama tadi seluruh OPD taat kepada keputusan yang sudah dilakukan," tandasnya.(rls)

ENREKANG -- Untuk mengurangi pasokan cabe dari luar yang terjual di berbagai pasar di Sulawesi Barat, rombongan Pemprov Sulbar melakukan kunjungan ke kawasan Pertanian Terpadu LASKAR PELANGI Kecamatan Maiwa Enrekang Sulawesi Selatan. Kawasan pertanian milik warga tersebut memproduksi cabe yang dinamai Salo' Dua. "Di mana-mana saat saya berkunjung ke pasar-pasar. Cek harga untuk untuk menekan inflasi. Setiap saya bertanya, cabe nya dari mana? Pedagang sebut dari Enrekang, Jeneponto" ungkap Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, Senin 10 Februari 2025. Bahkan baru baru ini lanjut Bahtiar saat memantau harga di Pasar Mamasa, pedagang di sana menyebut bahwa cabe yang mereka jual dari Sulawesi Selatan. Dengan dasar itulah Pemprov Sulbar fokus mengembangkan tanamam cabe di Sulbar.Bahtiar menilai melihat tanah Sulbar yang memiliki tingkat kesuburan yang baik maka dia mendorong warga Sulbar mengembangkan budidaya cabe. Selain untuk menutupi kebutuhan pasar lokal di Sulbar tentunya juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga Sulbar. Kawasan Terpadu Pertanian Cabe Salo' Dua tidak hanya memproduksi cabe tetapi juga menyediakan bibit variates Salo Dua. Khusus produksi cabe Salo Dua telah diekspor ke Malaysia dan pasar pasar di Kalimantan, Jakarta dan Papua. "Kami datang ke sini, tolong Pak Benny ceritakan kepada kami bagaimana proses sehingga sukses membangun kawasan cabe salo dua. Kalau menanam, cara menanam dan teknis sudah diketahui oleh petani di Sulbar" ujarnya. Kawasan Pertanian Laskar Pelangi sudah didatangi oleh kelompok tani baik yang perorangan maupun pemerintah. "Mulai dari Aceh, Kalimantan, Papua dan Provinsi lain sudah pernah ke Salo' dua. Saya terbuka untuk berbagi pengalaman dan bercerita alami saja" ungkap Benny Arman, Ketua PertanianTerpadu Laskar Pelangi. "Saya ucapkan selamat datang Pemprov Sulbar di Laskar Pelangi" ucapnya Selain didatangi kelompok tani, penyuluh, PAUD dan pemerintahan dari luar, pihak Salo' Dua juga mengajarkan dan membina warga sekitar untuk menanam cabe. "Penghasilan pertama untuk satu hektar mencapai 350 juta. Kalau hanya…

Mamuju - Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulbar dan sejumlah Tim Penyelesaian Sengketa Informasi Dinas Kominfo Sulbar melakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Kabupaten Pasangkayu, Rabu 5 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, dirangkaikan Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 bagi Perangkat Daerah Pemprov Sulbar, pemkab, dan intansi vertikal. Adapun Komisioner KIP Sulbar yang hadir, yakni Andi Fahriadi Kusno dan Asiah. Di hari yang sama, kegiatan serupa juga dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Komisioner KIP Sulbar yang hadir, yaitu Ishak Abdullah, Dulhaj Muhtar serta Kepala Bidang PSI Dinas Kominfo Sulbar Rahmad Barawaja dan tim lain. Sebagai informasi, untuk pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Tahun 2025 direncanakan mendahului pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang setiap tahun diselenggarkaan oleh KI Pusat. Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Sulbar, Dian Afrianty mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan langkah awal untuk memberikan gambaran kepada kabupaten bahwa Sulbar juga berencana melaksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah. "Hal itu kemungkinan akan dilakukan oleh KIP Sulbar. Kami dari Tim PPID sebatas mensosialisasikan beberapa yang menjadi penilaian SAQ Monev KI Pusat, yang tentunya tidak jauh berbeda dengan penilaian yang akan dilakukan nantinya oleh KIP Sulbar dalam rangka monev KI perangkat daerah. Tentu saja , kedepan, kami dari tim PPID akan berkolaborasi dengan komisi informasi dalam melakukan coaching ke OPD untuk menghadapi monev, kata Dian, Kamis 6 Februari 2025. Dian menyampaikan, untuk penilaian SAQ yang disosialisasikan tersebut pihaknya melakukan pengisian pada saat pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh KI Pusat. Ia menjelaskan, dalam SAQ ada beberapa yang harus diisi, antara lain daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, daftar informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan daftar informasi yang wajib tersedia…

MAMUJU - Pembangunan kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Barat dimulai. Hal itu, ditandai dengab peletakan batu pertama oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin disaksikan unsur Forkopimda dan undangan lainnya, Sabtu 8 Februari 2025. Hadir Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Perwakilan Polda Sulbar, Korem 142/Tatag, Pengadilan Tinggi, dan tamu undangan lainnya. "Ini hari spesial buat kita dan Baznas itu sendiri, karena Baznas ini lembaga negara non kementerian yang sengaja dibentuk oleh negara," kata Bahtiar. Sehingga, sudah saatnya membantu kerja-kerja Baznas itu sendiri dalam mengelola dana infak, zakat dan sedekah yang dikumpulkan. "Negara timur tengah itu rata-rata dana pembangunannya itu melalu dana infaq dan zakat. Jadi mari kita membantu Baznas dengan membesarkannya," ungkapnya. Salah satunya, membangun kantor Baznas itu sendiri, agar bisa membantu membangun daerah. Sedangkan, Kepala Baznas Sulbar Ahmad mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Sulbar dibawa kepemimpinan Pj Bahtiar sudah dibangun Kantor Baznas Sulbar. "Semoga ini bisa sampai gedungnya berdiri, Alhamdulillah di momen ulang tahun Baznas ke-24 ini mendapatkan hibah tanah, ini kado spesial buat kami di Baznas," ucap Ahmad. Selain itu, langsung dibangunkan kantor Baznas Sulbar, semoga ini bisa berjalan dengan lancar.(rls)

Pasangkayu - Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi tambang di wilayah Mamuju Tengah (Mateng) dan Pasangkayu, Kamis, 6 Februari 2025. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Sulbar bersama Aliansi Masyarakat Pesisir Mateng dan Pasangkayu terkait permasalahan aktivitas pertambangan di daerah tersebut. Kunjungan ini dihadiri langsung Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, didampingi Anggota DPRD Sulbar, diantaranya Khalil Qibran, Murniaty, serta OPD terkait diantaranya Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, DLHK, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol-PP serta Balai Wilayah Sungai Sulawesi V. Rombongan DPRD Sulbar meninjau langsung kondisi tambang serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pimpinan DPRD Sulbar menegaskan, langkah itu diambil untuk memastikan kebijakan pertambangan di daerah tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. "Kami hadir langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat secara lebih mendalam. Hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi dalam pengambilan kebijakan ke depan," ujar Amalia Fitri, Ketua DPRD Sulbar. Demikian halnya dengan Anggota DPRD Sulbar Khalil Qibran, Ia mengatakan pihaknya telah melihat secara langsung kondisi yang ada di Desa Patulana, Karossa Pantai dan Dusun Silaja/Dapurang. "Hasil peninjauan ini akan dilajukan dengan RDP Lanjutan," ucapnya. Selain melakukan peninjauan, rombongan DPRD Sulbar juga berdialog dengan perwakilan masyarakat setempat, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan tambang guna mencari solusi yang adil bagi semua pihak. DPRD Sulbar berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku tanpa mengabaikan kepentingan lingkungan dan sosial. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Musra Awaluddin menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Kamis 6 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Pinrang. Anggota DPRD Pinrang yang hadir, yakni Rusnah dan Abdul Halim. Dalam pertemuan di Ruang Kerja Kabag. Persidangan Sekretariat Sulbar, kedua pihak berdiskusi mengenai strategi perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan efektif. Kabag. Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar, Musra Awaluddin menyambut baik kunjungan kerja Anggota DPRD Pinrang. Ia menekankan, pertemuan itu menjadi momentum penting dalam bertukar pengalaman serta membahas strategi perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan. "Diskusi yang kami lakukan bersama Ibu Rusnah dan Bapak Abdul Halim menyoroti pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dan efektif dalam pembangunan infrastruktur daerah," kata Musra Awaluddin, yang juga Plh. Sekretaris DPRD Sulbar. Kedua pihak berharap hasil dari konsultasi itu dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi DPRD Pinrang dalam memperkuat kebijakan pembangunan di wilayahnya. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

MAMASA -- Silaturrahmi antar Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama tokoh masyarakat Mamasa, Pj Bupati Mamasa Dr.Muh Zain berlangsung di Rujab Bupati Mamasa Jl. Poros Mamasa, Kecamatan. Mamasa, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, Sabtu 8 Februari 2025. Istimewanya, sebab dihadiri pula Bupati terpilih Mamasa, Welem Sambolangi, bersama Wakil Bupati Mamasa terpilih , H Sudirman. Selain dari unsur Pemkab Mamasa juga ikut hadir, serta kepala OPD Pemprov Sulbar. "Saya kembali di Jakarta, di Kemendagri, saya terbuka untuk Mamasa khususnya sahabat saya bupati terpilih Mamasa dan Wabup terpilih untuk datang ke kantor. Saya terbuka untuk membantu. Saya siap bantuki pak bupati. Sulbar ini telah menjadi bagian dari saya," kata Pj Bahtiar. Pada kesempatan tersebut Bahtiar menceritakan pengalamannya selama menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar khususnya di Kabupaten Mamasa. Salah satu yang membuat dirinya terkesima di Mamasa sebab terdapat tanaman alam yang tak dimiliki oleh daerah lain sehingga dapat menjadi potensi yang mengangkat Mamasa. "Anggrek. Tak ada di daerah lain yang tumbuh secara alami. Hanya ada di Mamasa. Jika potensi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal maka Mamasa akan jauh lebih maju" tandasnya. Untuk itulah Dirjen Kemendagri ini berpesan kepada Mamasa menciptkan peluang Anggrek untuk dijadikan sesuatu yang penting bagi Sulbar. Misalnya kata dia, anggrek tersebut dijadikan sebagai oleh- oleh Sulbar dan Mamasa, dibuatkan semacam souvenir dari berbagai model. Selain itu tambahnya, anggrek Mamasa bisa bernilai ekspor sehingga menjadi nilai komoditi yang unggul bagi Mamasa. "Saya sudah lakukan seminar online tentang anggrek Mamasa menghadirkan ketua komunitas Anggrek Indonesia serta pakar bidang anggrek" ujarnya. Kesimpulannya adalah Anggrek Mamasa dapat bernilai ekspor jika pemerintah daerah Mamasa serius menciptakan peluang. Salah satunya untuk tidak menjadikan tanamam anggrek hanya sebagai tanaman hoby tetapi masuk skala industri. Salah satu upaya Bahtiar menggerakkan tanaman Anggrek Mamasa adalah mendirikan Green House Anggrek dan hortikultura di Mamuju. "Itu persembahan saya sebagai pj untuk…