MAMUJU --Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat menyambut Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias dan peserta Kursus Singkat Energi Terbarukan Australia Awards di Mamuju, Selasa 7 Januari 2025. Australia Awards di Indonesia bekerja sama dengan KINETIK, Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur memberikan bantuan praktis kepada perwakilan dari sektor bisnis, mikrogrid komunitas, asosiasi bisnis, Pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara, serta LSM yang terlibat dalam sektor energi terbarukan di Indonesia bagian timur untuk memahami dan mengimplementasikan sistem energi terbarukan di wilayah regional dan terpencil di Indonesia. Pj Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas kunjungan Konjen Australia ke Sulbar. Dengan adanya workshop atau kursus singkat di Mamuju ini menjadi nilai tambah bagi Sulbar, baik untuk pengetahuan energi terbarukan maupun sektor wisata dan lainnya. "Dengan adanya kursus ini menjadi wadah tukar pengalaman soal energi terbarukan dan sektor lainnya. dan saya menangkap ini sinyal yang baik." kata Bahtiar. Selain itu, kedatangan konjen Australia dan beberapa peserta menjadi peluang bagi Sulbar untuk mengangkat potensi Sulbar dikenal dunia. "Ini menjadi peluang menarik investor ke Sulbar. Terima kasih dan apresiasi, konjen asutralia dan seluruh peserta DNA kami sangat terbuka dan toleran terhadap investor," pungkasnya. Kunjungan Konjen Australia Todd Dias 6-8 Januari 2025 ini merupakan kunjungan kedua kalinya ke Sulbar. Kali ini beliau bersama dengan seluruh peserta kursus singkat Energi Terbarukan untuk Masyarakat Terpencil Australia Awards. Konjen Australia juga mengusulkan para peserta berkunjung ke Pulau Karampuang untuk melihat contoh sukses kolaborasi warga lokal dan pebisnis dalam mengelola PLTS dan memberikan manfaat aliran listrik ke 800 rumah tangga. Sebelum berkunjung ke Mamuju, 25 peserta yang telah belajar selama 2 minggu di Murdoch University di Perth, Australia dan Pre- course workshop di Tambolaka, NTT. "Saya senang dapat berkunjung lagi ke Sulawesi Barat dan juga meminta kegiatan post-course workshop ini diselenggarakan di Mamuju agar dapat…

MAMUJU - Usai melaksanakan Umroh di tanah suci Mekkah, Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin langsung menemui masyarakat Sulbar. Hal ini dilakukan oleh Pj Bahtiar saat sehari setelah tiba di Mamuju. Kunjungan perdana di tahun 2025 ini, Bahtiar bertandang ke kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju Sulbar. Dalam kunjungan ini Bahtiar memboyong para kepala OPD Pemprov Sulbar sekaligus bersama sama OPD mendengarkan curhatan masyarakat Kalumpang. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi. Jarak Mamuju dengan Kalumpang sekitar 90 kilometer. Namun, perjalanan menuju ke lokasi tersebut dapat ditempuh hingga 3,5 jam lantaran yang berkelok, pendakian dan kubangan. Hanya beberapa kilo yang beraspal dari Mamuju ke Bonehau. Namun demikian perjalanan tetap nyaman karena disuguhi pemandangan alam terutama jejeran pegunungan yang menjulang tinggi. Saat tiba di lokasi, ratusan warga yang terdiri dari tokoh agama dan masyarakat serta kepala desa telah menanti kehadiran Bahtiar beserta rombongan. Dalam sambutan awalnya Bahtiar menyampaikan, di awal menjabat sebagai PJ Gubernur, kampung Kalumpang inilah yang dia akan kunjungi sesegra mungkin. "Namun alhamdulillah, hari ini baru terlaksana setelah dari Umroh" ungkap Pj Bahtiar, Rabu (7/1/2025). Selain itu kata Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri ini, salah satu catatan yang Ia ketahui tentang Sulbar masuk sebagai daerah rawan bencana, termasuk banjir dan longsor. Bahkan beberapa Minggu saat Ia bertugas di Sulbar bencana longsor dan banjir terjadi di beberapa titik di Mamasa. Hal ini membulatkan tekad PJ Gubernur bahwa Sulbar harus fokus dalam memperbaiki ekosistem lingkungan atau mengelola lingkungan berbasis ketahanan pangan. Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi hijau. Dia juga menghimbau agar warga Kalumpang lebih menitikberatkan menanam tanaman yang lebih dekat dengan kehidupan mereka atau ketahanan pangan lokal. Sebab dengan cara itu, masyarakat akan lebih memahami dan memelihara hingga berhasil. "Tanam pohon berbasis ketahanan pangan, seperti Sukun, dan ada juga bibit lain seperti durian. Nanti bersurat langsung ke…

Polman --Pj Gubernur Sulbar bersama pimpinan OPD Pemprov dan Kabupaten Polman menggelar jalan sehat di Polewali Mandar, Rabu 8 Januari 2025. Kunjungan silaturahmi ini sekaligus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Polewali Mandar. Saat ini perkembangan harga sejumlah komoditi cukup stabil dan pasokan terbilang aman. Bahtiar berharap tim pengendalian inflasi daerah Pemprov dan Kabupaten serta unsur vertikal lainnya, terus berkoordinasi dan memastikan pasokan aman. "Ini rutin kita laksanakan sebagai langkah kita melakukan pengendalian inflasi di daerah," ucap Bahtiar. Diketahui Angka inflasi di Sulawesi Barat pada bulan Desember 2024 menunjukkan capaian yang positif. Inflasi Sulawesi Barat tercatat sebesar 1,49 yoy, dan 0,66% mtm, dan inflasi tahun kalender 1,49%. Inflasi Sulbar 1,49 yoy Sulawesi Barat lebih baik dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57% yoy. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Melihat perkembangan Indeks Harga Konsumen di dua kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, pada bulan Desember 2024, di Mamuju tercatat inflasi 2,47 % yoy, dan 0,59 mtm. Sedangkan di Majene 0,87% yoy, dan 0,70% mtm. Keberhasilan ini juga berdampak positif bagi petani, di mana Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Barat pada Desember 2024 mencapai 158,28%, meningkat dibandingkan bulan November 2024 yang tercatat sebesar 151,77%. Capaian NTP yang tinggi ini mencerminkan kesejahteraan petani yang semakin meningkat, di mana harga yang diterima petani lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Dengan demikian, stabilitas harga yang terjaga tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga memberikan manfaat signifikan bagi sektor pertanian di Sulawesi Barat. "Keberhasilan pengendalian inflasi ini adalah hasil sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pangan" tandasnya. (Rls)

Mamuju – Proses validasi Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memasuki hari kedua pada Senin 6 Januari 2025. Bertempat di Ruang Rapat BKD Sulbar, validasi terus berjalan dengan fokus pada akurasi data dan partisipasi aktif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada hari kedua ini, belasan OPD turut hadir dalam proses verifikasi, di antaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Sulbar, Mirwan L, menegaskan validasi data TATT Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah strategis untuk memastikan efisiensi dan akurasi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemprov Sulbar. “Kami berharap seluruh OPD dapat memberikan data yang akurat dan tepat waktu, karena hasil validasi ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perpanjangan kontrak TATT di tahun anggaran 2025,” ujarnya. Mirwan menambahkan, BKD Sulbar sangat menghargai semangat kebersamaan dan komitmen seluruh pihak untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, kembali mengingatkan pentingnya akurasi dan kelengkapan data dari setiap OPD. “Validasi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan tata kelola kepegawaian yang lebih baik dan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja (ANJAB ABK) terkini,” tegasnya. Ia juga menekankan, validasi tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi upaya serius untuk menertibkan administrasi kepegawaian dan memastikan setiap TATT ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Proses validasi ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 9 Januari 2025. BKD Sulbar berharap seluruh OPD dapat berpartisipasi aktif dan memberikan data yang valid untuk mendukung terciptanya tata kelola kepegawaian yang lebih baik di Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor :…

MAMUJU - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar rapat internal dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2024 dan membahas rencana strategis untuk tahun 2025, Senin 6 Januari 2025. Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat GWPP Biro Pemkesra ini dipimpin langsung Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto, dan dihadiri seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Biro Pemkesra Setda Sulbar. Dalam arahannya, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menekankan pentingnya evaluasi kinerja di awal tahun untuk mengukur capaian program kerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun sebelumnya. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi untuk peningkatan kinerja di tahun 2025. “Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi langkah strategis untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulbar. Kita harus bekerja lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” tegas Arianto. Rapat tersebut membahas beberapa poin penting, antara lain capaian program kerja tahun 2024, kendala yang dihadapi, serta rencana strategis untuk tahun 2025. Para ASN juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Di akhir rapat, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar mengharapkan seluruh jajaran dapat bekerja lebih optimal dan bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) Wilayah Sulbar, Senin 6 Januari 2025. Kunjungan ini diterima langsung oleh Penata Penanggulangan Bencana BPBD Sulbar, Inaldy L.S Si'lang. Kunjungan ini dihadiri Ketua IGI Wilayah Sulbar Sutikno, bersama Wakil Bendahara IGI Wilayah Sulbar Minarti Arifin Arsyad. Kegiatan ini dalam rangka membahas rencana kerja sama terkait peran guru dalam penanggulangan bencana. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya peran guru sebagai garda terdepan dalam edukasi kebencanaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Program pelatihan yang direncanakan akan mencakup aspek teoretis dan praktis, meliputi penanganan berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. "Perlu adanya pelatihan umtuk para guru yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktis kepada para guru. Mereka akan dibekali dengan pengetahuan komprehensif tentang cara menghadapi berbagai jenis bencana dan metode yang efektif untuk mengedukasi siswa serta masyarakat," jelas Inaldy L.S Si'lang. Lanjut Inaldy, salah satu aspek penting yang akan diintegrasikan dalam program pelatihan nantinya adalah nilai-nilai kearifan lokal. Penggabungan antara pengetahuan modern dan kearifan tradisional dipandang sebagai pendekatan yang efektif dalam strategi pengurangan risiko bencana. "Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan sesuai dengan konteks lokal," ujarnya. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas guru dalam menghadapi situasi darurat dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana melalui edukasi yang berkelanjutan. "Para guru memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya di lingkungan pendidikan. Kerja sama ini sejalan dengan upaya kami dalam membangun masyarakat yang tangguh bencana, dimulai dari sektor pendidikan," ujar Yasir Fattah. Yasir Fattah menekankan pentingnya membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pendidik. "Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen perubahan…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai berbenah dalam tata kelola tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT), Jumat 3 Januari 2025. Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar memulai validasi data TATT sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2024 tentang Larangan Mengangkat Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) dan mendukung penerbitan Surat Keputusan Gubernur terkait Perpanjangan Kontrak Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) Tahun Anggaran 2025. Validasi yang berlangsung di Ruang Rapat BKD ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Sulbar, Mirwan L, Kabag Kelembagaan dan Analis Jabatan, Tim Validasi TATT, dan perwakilan dari berbagai OPD, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan Bapperida. Proses validasi dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 3 hingga 9 Januari 2025, dengan jadwal terperinci untuk setiap OPD. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Sulbar, Mirwan L, menekankan pentingnya validasi tersebut untuk memastikan data TATT yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. “Validasi ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih profesional dan transparan,” ujarnya. Di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menyampaikan, validasi data TATT yang sedang dilaksanakan tersebut merupakan langkah krusial dalam menata kembali manajemen kepegawaian di lingkungan Pemprov Sulbar. "Kami mengimbau seluruh pimpinan OPD untuk memberikan perhatian serius pada proses ini. Penyesuaian data TATT berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja (ANJAB ABK) terkini harus dilakukan dengan cermat, disertai dokumen pendukung yang valid, termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak," tegas Bujaeramy. Olehnya, Bujaeramy menekankan, setiap OPD diwajibkan untuk menyesuaikan data TATT berdasarkan ANJAB ABK terbaru, berkoordinasi dengan Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah, serta menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan OPD. Data…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyambut kesiapan program makan bergizi gratis. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar Mitthar mengatakan, program ini akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh daerah. Tahap Pelaksanaan di Sulbar sendiri akan dilaksanakan tim dari Badan Gizi Nasional bersama Pemprov dan Pemda dengan menyasar beberapa sekolah sebagai tahap awal. "Besok rencana Pemprov bersama-sama badan gizi nasional mulai menjalankan program makan bergizi gratis," ucap Mithar, Minggu 5 Januari 2025 Mithar mengatakan, sekolah di Sulbar telah siap menjalankan pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Melalui gerakan uji coba makan bergizi seimbang gratis oleh PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin, telah menyasar sejumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Sebagaimana diketahui, sejak Oktober 2024 Pemprov Sulbar telah gencar melakukan uji coba makan bergizi gratis dari semua tingkatan sekolah di Sulbar. Baik sekolah di Kabupaten Pasangkayu hingga sekolah di Nosu Kecamatan Mamasa. Seluruh kabupaten telah pernah melakukan uji coba makan bergizi gratis. Tujuan uji coba makan bergizi gratis untuk mempersiapkan setiap sekolah serta membangun ekosistem perekonomian di enam kabupaten sehingga siap menjalankan program Asta cita presiden Prabowo. Memasuki 2025, Sulbar telah siap menjalankan program makan bergizi gratis, Namun tetap harus menunggu arahan dari pusat, melalui Badan Gizi Nasional. "Sebagai tahap awal ini, sekolah yang jadi sasaran untuk running besok, TK Al-Chairiyah 26 siswa, SD AL-chairiyah 111, MTS Al Chairiyah, MAN Al Shariyah, dan SMK Rangas, total siswa 1.208 anak" urainya. (Rls)

Mamuju – Mengawali tahun baru 2025, dengan semangat kebersamaan dan lingkungan yang bersih, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kerja bakti, Jumat 3 Januari 2025. Kerja bakti dilaksanakan di sekitaran Kantor BKD Sulbar. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, dan diikuti seluruh ASN Perangkat Daerah tersebut. Dalam suasana penuh semangat, para ASN membersihkan halaman, merapikan taman, serta memastikan area kantor bebas dari sampah dan kotoran. Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta menegaskan kegiatan itu bukan hanya untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai upaya membangun solidaritas antarASN. “Kerja bakti ini mencerminkan nilai gotong royong yang menjadi bagian dari budaya kita. Selain menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, ini juga menjadi simbol semangat baru untuk bekerja lebih baik di tahun 2025,” ujar Suhamta. Kerja bakti tersebut berlangsung dari pukul 07.00 hingga 09.30 WITA. Tidak hanya fokus pada kebersihan, kegiatan ini juga menjadi momen kebersamaan, mempererat hubungan antarASN, serta membangun rasa memiliki terhadap fasilitas kantor. BKD Sulbar berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin, tidak hanya di awal tahun tetapi juga sepanjang tahun, sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Usai semarak perayaan Tahun Baru 2025, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) langsung bergerak cepat. Dengan semangat "Gaspol Awal Tahun", BKD menggelar inspeksi mendadak (sidak) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, Kamis 2 Januari 2025. Sidak dilakukan untuk memastikan disiplin dan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di hari pertama kerja Tahun 2025. Dipimpin langsung oleh Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan, Tim Sidak bergerak cepat menyisir sejumlah OPD. Aksi dadakan ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, demi menangkap kondisi riil kehadiran ASN pasca libur panjang. "Kedisiplinan ASN adalah fondasi utama pelayanan publik yang prima. Sidak ini bukan sekadar formalitas, tapi wujud komitmen kami dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas," tegas Bujaeramy Hassan dengan nada bersemangat. Dia menambahkan, sidak tersebut adalah kick-off bagi seluruh pegawai untuk memulai tahun 2025 dengan semangat dan tanggung jawab penuh. "Tidak ada ruang untuk untuk santai di hari pertama kerja," pungkasnya. Hasil sidak menunjukkan kehadiran ASN yang cukup memuaskan, dengan tingkat kehadiran mencapai 79.21 persen, sementara 11.85 persen tidak hadir, 7.18 persen mengambil cuti, 1.53 persen sedang dinas luar, dan 0.22 persen menjalankan tugas belajar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar