Mamuju – Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar), Amujib, memberikan instruksi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar Muhammad Yasir Fattah, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah. Dalam arahannya, Amujib menekankan pentingnya partisipasi aktif anggota Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar guna memastikan ketersediaan data yang akurat dan cepat. Hal ini dinilai sangat krusial sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mitigasi dan respons terhadap bencana. “Keakuratan data menjadi kunci dalam mengantisipasi dan menangani bencana. Oleh karena itu, patroli rutin di wilayah Kota Mamuju perlu dilakukan guna memantau kondisi lapangan secara langsung dan mengidentifikasi potensi risiko secara dini,” tegas Amujib, Selasa 24 Desember 2024. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, merespons dengan langkah konkret untuk segera mengoptimalkan patroli di berbagai wilayah Kota Mamuju. Patroli ini bertujuan meningkatkan deteksi dini terhadap potensi bencana seperti banjir, longsor, dan dampak lain dari curah hujan tinggi. “Kami akan melibatkan seluruh tim di Posko Siaga Darurat Bencana untuk berpatroli dan memastikan semua data lapangan terlaporkan dengan cepat dan tepat. Dengan sinergi semua pihak, kami berharap dapat meminimalkan dampak dari potensi bencana yang ada,” ucap Yasir Fattah. Komandan Posko Siaga Darurat Bencana, Husain Mansyur mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Pemprov Sulbar untuk menghadapi musim penghujan yang sering memicu bencana hidrometeorologi basah. “Dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan pengumpulan data akurat, diharapkan respons terhadap bencana dapat lebih efektif, sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Husain. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu --Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Ranperda Kabupaten Pasangkayu, Rabu 24 Desember 2024. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan segala pembangunan yang telah dilakukan agar menimbulkan APBD yang sehat agar dapat dirasakan masyarakat luas, termasuk di bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan dan lainnya "Sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, yang bertekad untuk membangun Sulbar dengan menyusun APBD yang sehat, hal ini juga berpengaruh pada pemkab se Sulbar, bagaimana komitmennya turut serta membangun APBD yang sehat untuk pemkab se Sulbar" ujar Masriadi Lebih lanjut Masriadi mengharapkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2025 bisa lebih awal dipersiapkan. Seperti yang diketahui berdasarkan pemberlakuan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 bahwa opsen pajak kendaraan bermotor akan ada kenaikan sebesar 66 % untuk pemerintah kabupaten yang pelimpahannya pada hari itu juga, jadi di harapkan untuk bersama-sama melakukan penagihan kendaraan bermotor di masing-masing kabupaten. "Karena kita juga akan melaksanakan kick off untuk beberapa kegiatan yang harus dilakukan dari awal sehingga tidak menumpuk untuk tahun mendatang, " ujar Masriadi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Pemprov Sulbar, Murdanil menyampaikan , monev ini sebagai upaya pengendalian dalam mewujudkan APBD Sehat di tahun 2025. "Setelah Tim Evaluasi Provinsi Sulawesi Barat bersama sama mencermati dan membahas rancangan APBD ini, kita evaluasi bersama agar kedepan APBD yang kita hadirkan betul-betul sesuai yang diharapkan masyarakat" ujar Murdanil. Dalam rapat evaluasi tersebut juga dihadiri, Sekdakab Pasangkayu, Muhammad Zain Mahmoed, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Muhammad Abduh, Kepala BKAD Pasangkayu, Mahyuddin Serta Kepala Perangakat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dan dinas terkait. (Rls)

MAMUJU--Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Afrisal menerima kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu, Senin, 23 Desember 2024. Anggota DPRD Pasangkayu yang hadir dalam kunjungan, yaitu Amries Amier dan Edhy Perdana Putra, serta Pendamping Charianto Haeruddin. Hadir mendampingi Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, yakni para Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum lingkup Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar tersebut, membahas terkait penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Pasangkayu tentang Tata Tertib DPRD. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal menegaskan dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sementara, Anggota DPRD Pasangkayu, Amries Amier menyampaikan, beberapa ketentuan dalan Peraturan Tata Tertib terdahulu akan dilakukan perubahan. Anggota DPRD Pasangkayu lainnya, Edhy Perdana Putra juga mengatakan, selain dilakukan perubahan beberapa pasal, ada juga beberapa norma baru yang akan ditambahkan. "Norma baru yang akan kami tambahkan, seperti kegiatan reses yang akan dilaksanakan melebihi ketentuan," tutur Edhy. Dalam penyusunan Peraturan DPRD Pasangkayu tentang Tata Tertib DPRD, selain mengacu pada PP 12 Tahun 2018 juga mengacu pada UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahan-perubahannya. Dalam proses atau tahapan penyusunan rancangan tersebut di atas, legiaslatif dan eksekutif dalam hal ini Bagian Hukum Setda Pasangkayu, perlu melakukan kerja sama dan saling berkolaborasi, sebab walaupun ditetapkan oleh DPRD namun diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Maradika atau Raja Mamuju, PYM. Andi Bau Akram DAI dan Wali Kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud belum lama ini membincang beragam dinamika di dua daerah. Salah satunya terkait konektivitas wilayah. YM. Andi Bau Akram mencoba menjembatani harapan masyarakat Sulbar, khususnya para pedagang yang selama ini memanfaatkan jalur penyeberangan laut Mamuju-Kalimantan. "Masyarakat kita yang akan menyeberang dari Pelabuhan Fery Mamuju harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendistribusikan dagangannya. Sampai 12 jam. Bahkan tidak jarang mengaku menunggu lebih lama lagi, dan ini tentu merugikan mereka," paparnya, Senin 23 Desember. Raja Mamuju yang juga merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulawesi Barat menyempatkan membahas keluhan tersebut bersama Rahmat Mas'ud yang merupakan putra daerah Sulbar. "Pak Wali Kota siap bersinergi dan mengaku akan mendorong hadirnya kapal cepat yang bisa memangkas waktu tempuh pelayaran antar dua daerah. Jadi, infornya dari 12 jam bisa menjadi 6-7 jam sama," ungkap YM. Andi Bau Akram, di Warkop Ngalo Mamuju. Maradika Mamuju berada di Balikpapan pada pertengahan Desember 2024 dalam rangka menghadiri undangan pernikahan putri Wali Kota Rahmat Mas'ud yang diketahui juga sebagai cucu Puang Kali Malunda, Majene.(rls)

Mamuju – Menjelang akhir tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tetap siaga dalam menghadapi potensi bencana akibat kondisi cuaca ekstrem. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, dalam keterangannya, Senin 23 Desember 2024. Yasir Fattah menjelaskan, BPBD Sulbar tetap mengaktifkan Posko Siaga Darurat dari Bulan November di Kantor BPBD Sulbar. Langkah ini diambil mengingat intensitas hujan yang terus terjadi setiap hari di seluruh kabupaten di Sulbar, sesuai dengan rilis cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). “Posko Siaga Darurat ini memastikan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, yang dapat terjadi kapan saja akibat cuaca ekstrem. Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait di seluruh kabupaten untuk memantau kondisi wilayah masing-masing,” ujar Yasir Fattah. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana. Informasi terkini tentang cuaca dan potensi bencana dapat diakses melalui kanal resmi BMKG. “Kesiapsiagaan adalah kunci untuk mengurangi risiko bencana. Kami mengajak masyarakat untuk selalu memantau informasi resmi dan segera melapor jika ada tanda-tanda bahaya,” tambahnya. Dengan langkah ini, BPBD Sulbar berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem di penghujung tahun 2024. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulawesi Barat, Safaruddin, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada salah satu atlet Pencak Silat asal Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Darmawan Arjuna Putra yang berhasil menyumbangkan medali emas di ajang Kejuaraan Dunia Pencak Silat Junior ke-5 Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Senin, 23 Desember 2024. Darmawan Arjuna Putra jadi juara dunia usai mengalahkan pesilat dari negara Malaysia. "Ini sejarah pertama kalinya bagi Sulbar, atlet Sulbar bisa bersaing di kancah internasional, ini bisa menjadi motivasi kepada seluruh atlet Pencak Silat maupun cabor lain yang ada di Sulawesi Barat," kata Safaruddin. Lanjut Safaruddin, hal ini masih sulit dibayangkan namun pada kenyataannya Darmawan berhasil mengharumkan nama Sulbar dan juga negara Indonesia. Selaku Kadispora Sulbar akan memberikan apresiasi melalui Pj. Gubernur Sulbar di tahun 2025 mendatang. "Ini luar biasa sekali, Darmawan berhasil menjadi juara dunia Pencak Silat Junior dan juga mendapat gelar pemain silat terbaik dunia, memang sulit kita bayangkan namun inilah fakta yang ada dan kita harus memberikan apresiasi hal ini di tahun 2025, jumlahnya kita akan bicarakan setelah ada petunjuk dari para pimpinan," kata Safaruddin Ia menambahkan, bahwa Sulbar tidak hanya memiliki potensi alam yang luar biasa, namun juga memiliki potensi atlet pencak silat terbaik setelah Ramlah di cabor dayung. "Kita akan jemput adik Darmawan di bandara dan kita akan komunikasikan ke pak Gubernur atau Pak Sekda, karena Pak Pj Gubernur akan menunaikan ibadah Umroh pada 24 Desember mendatang, jadi ada kemungkinan Pak Sekda bersama Dispora Sulbar akan datang," tandasnya.(rls)

JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bina Marga telah melaksanakan evaluasi penilaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan wilayah per kategori pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang dipilih berdasarkan nilai tertinggi. Atas kinerja 2024 di bidang jalan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan dari Kementerian PUPR kategori pemerintah provinsi dalam lomba penilaian kinerja pemerintah daerah bidang kebinamargaan untuk penyelenggaraan jalan tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti pada Hari Jalan 2024 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20, Jakarta Selatan, Jumat 20 Desember 2024. Kadis PUPR Sulbar Rachmad berterima kasih kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Penghargaan tersebut menjadi kado akhir tahun untuk masyarakat Sulbar. "Ini menjadi kado manis di akhir tahun 2024, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan masyarakat Sulbar," ucap Rachmad. Penghargaan ini tentunya juga menjadi motivasi bagi pemda, khususnya di lingkup PUPR Provinsi untuk lebih bekerja keras dan mewujudkan harapan-harapan masyarakat di bidang jalan. Rachmad juga berterima kasih kepada Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin serta kolaborasi yang terbangun dengan Kementerian Lembaga PU di Sulbar. "Atas arahan dan pendampingan Pj Gubernur serta kolaborasi yang terbangun, khususnya dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) senantiasa bekerjasama dalam menangani urusan pekerjaan jalan di Sulbar," ungkapnya. Rachmad menyebutkan, berkat penghargaan yang diterima ini, Sulbar telah menerima dana Rp20 Miliar, anggaran ini untuk pembangunan jalan di Provinsi Sulbar. "Nantinya anggaran ini diperuntukkan pekerjaan jalan provinsi di Sulbar. Titiknya itu belum ditentukan, tentu masih kita akan bahas bersama dengan pihak-pihak terkait," ungkapnya.(rls)

Mamuju--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meraih penghargaan sebagai OPD berprestasi atas kinerja terbaik tahun 2024 dari Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Kamis, 19 Desember 2024, penghargaan diserahkan langsung Pj. Gubernur Bahtiar kepada Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo. Selain BPKPD Sulbar, terdapat beberapa OPD lainnya juga diberi penghargaan yaitu Diskominfo Sulbar, Disnaker Sulbar, Inspektorat Sulbar, dan Distapang Sulbar. Penyerahan penghargaan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar. Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, beberapa OPD diberikan penghargaan didasari atas prestasi kinerja hingga mendapatkan apresiasi dari pusat, BPKPD Sulbar mendapat dua penghargaan dari pusat, yaitu Realisasi Belanja Daerah Tertinggi dan Realisasi Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi pada Penganugerahan APBD Award Tahun 2024, yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Awards Tahun 2024. “Terima kasih kepada kawan-kawan. Momen ini menjadi penting, untuk menyampaikan kepada publik bahwa Pemprov Sulbar bergerak ke arah maju,” ucap Bahtiar. Atas prestasi sejumlah OPD ini akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada gubernur berikutnya. “Sukses bagi kawan-kawan semua, saya yakin kawan-kawan lain ini menjadi contoh bagi kita semua. Ini akan saya sampaikan ke gubernur berikutnya atas perolehan penghargaan dan kawan-kawan yang bekerja dengan baik. Saya bangga pada kawan-kawan,” tandasnya. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengucapkan terima kasih atas motivasi Pj. Gubernur Sulbar yang terus mendorong kinerja setiap OPD. "Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, ini sebuah apresiasi bagaimana kita dalam mengelola APBD, penerimaan daerah, belanja daerah, Sulbar masuk sebagai daerah dengan realisasi belanja daerah tertinggi, artinya kita memiliki APBD yang dibelanjakan dengan tepat sasaran dan tepat waktu dan serapannya tinggi yang artinya bagus," kata Masriadi. Masriadi berharap, penghargaan itu dapat memacu kinerja pemerintah daerah dalam merencanakan dan merealisasikan APBD secara optimal ke depannya. "Harapan kami ke…

Mamuju—Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menggelar Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) Pertama di Tahun 2024 terkait Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Lantai 2, Jumat, 20 Desember 2024, sidang ini dipimpin oleh Pj. Sekprov Sulbar Amujib selaku Ketua MP-PKD Sulbar, bersama Kepala Inspektorat Sulbar Muh. Natsir sebagai Wakil Ketua MP-PKD Sulbar, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo sebagai Sekretaris MP-PKD Sulbar dan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Muh. Afrizal sebagai Anggota MP-PKD Sulbar. Sidang ini ditujukan kepada beberapa ASN non bendahara atau pejabat lain yang terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan daerah. Sidang di mulai dengan majelis membacakan tiga rekomendasi tuntutan berdasarkan temuan dari BPK RI Pewakilan Sulbar. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, sidang tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pemerintah daerah menekankan pentingnya penyelesaian temuan-temuan hasil pemeriksaan dan meminta agar pegawai yang masih memiliki temuan dari hasil pemeriksaan baik BPK-RI dan Inspektorat provinsi agar segera menyelesaikannya, sehingga tidak perlu diproses lebih lanjut melalui persidangan," jelas Masriadi. Dari hasil pelaksanaan Sidang MP-PKD ini telah dihasilkan tiga putusan sidang terhadap tiga kasus kerugian daerah ASN non bendahara yang telah dilimpahkan dari TPKD ke MP-PKD. "Kami dari Tim Sekretariat MP-PKD, Alhamdulillah sidang hari ini (Jumat, 20 Desember red.) berjalan lancar, walaupun masih ada beberapa kekurangan, karena ini adalah awal pelaksanaan sidang dan Insya Allah akan disempurnakan tahun depan di pelaksanaan sidang berikutnya,” kata Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKPD Sulbar, Muhammad. MP-PKD Sulbar berharap agar para pimpinan SKPD berperan aktif dalam mengarahkan pegawai yang memiliki temuan segera menyelesaikannya agar tidak perlu diselesaikan melalui sidang. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU --Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin memberikan penghargaan kepada sejumlah OPD atas kinerja terbaik tahun 2024. OPD yang menerima penghargaan antara lain, Kadiskominfo Sulbar Mustari Mula, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Kadisnaker Sulbar Andi Farid Amin, Inspektur Inspektorat Pemprov Sulbar Muh. Natsir, dan Kadistapang Sulbar Waris Bestari. PJ Bahtiar menyampaikan, beberapa OPD diberikan penghargaan didasari atas prestasi kinerja hingga mendapatkan apresiasi dari pusat, seperti Dinas Kominfoperss Sulbar membawa provinsi Sulbar menjadi daerah dengan kategori Informatif. "Ini kategori penghargaan tertinggi dalam hal penyebaran informasi publik," terang Bahtiar. OPD lainnya, BPKPD yang telah meraih dua penghargaan dari pusat yaitu penghargaan Rasio Belanja terhadap pendapatan tinggi dan penghargaan kategori Realisasi Belanja daerah tertinggi. Penghargaan Dinas Tenaga Kerja atas akselerasi Penciptaan lapangan kerja melalui program Padat Kerja. Kepada Inspektorat atas penghargaan sebagai provinsi dengan nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik masuk zona Hijau. Serta Dinas Ketahanan Pangan atas prestasi dalam pengendalian inflasi daerah. "Terima kasih kepada kawan kawan. Momen ini menjadi penting, untuk meyampaikan kepada publik bahwa Pemprov Sulbar bergerak ke arah maju," ucap Bahtiar. Atas prestasi sejumlah OPD ini akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada Gubernur berikutnya. "Sukses bagi kawan kawan semua, saya yakin kawan kawan lain ini menjadi contoh bagi kita semua. Ini akan saya sampaikan ke gubernur berikutnya atas perolehan penghargaan dan kawan kawan yang bekerja dengan baik,. Saya bangga pada kawan kawan," tandasnya. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Waris Bestari berterima kasih atas motivasi PJ Gubernur Sulbar yang terus mendorong kinerja setiap OPD. "Terima kasih kepada PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin yang mengapresiasi kerja kerja kami," ucap Waris. Lanjut Waris, salah satu bentuk pendampingan PJ Gubernur Bahtiar dalam hal pengendalian inflasi adalah memasifkan Gerakan Pangan Murah hingga ke desa-desa. "Disetiap kunjungan kerja beliau kami hadirkan GPM, ini mendorong bagaimana kehadiran pemerintah di tengah masyarakat," tandasnya. (Rls)