Mamuju --PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap kinerja penanganan kebencanaan dari tahun 2023 hingga triwulan III 2024. PJ Gubernur Bahtiar berterima kasih atas hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK. "Ada masukan kami di Sulbar mulai dari perencananya, penanganan, itu direkomendasikan untuk dikelola lebih baik lagi," kata Bahtiar. Pj.Bahtiar mengatakan, sepakat dengan rekomendasi BPK sebab selaras dengan tujuannya untuk menata pengelolaan penanganan kebencanaan di Sulbar. "Hal ini selaras dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita di Sulbar ini, indeks kebencanaan tinggi, sehingga perlu tingkatkan tata kelolanya," ucap Bahtiar. Untuk itu Bahtiar berkomitmen segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dan berharap dapat segera rampung untuk diimplementasikan kedepan. (Rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mitthar mendampingi Konsul Australia dan mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri dalam mengunjungi tempat pembibitan holtikultura Pemprov Sulbar, Rabu 8 Januari 2025. Mereka berada di Sulbar untuk melakukan studi cepat di Pulau Karampuang tentang energi terbarukan. "Penerimaannya kemarin di Maleo, setelah itu pak Gubernur mengajak untuk keliling Sulbar salah satunya di estalase anggrek," kata Mitthar. Ia menambahkan, dirinya diperintahkan untuk mendampingi Konsul Australia berama dengan para mahasiswa. "Tujuan pak Gubernur Bahtiar Baharuddin adalah bahwa Sulbar itu ada anggrek ratusan juga jenisnya dan masih ratusan juga belum punya nama," tambahnya. Apalagi, sudah diketahui bahwa Mamuju masuk wilayah udaranya paling terbersih di Indonesia. "Kita juga punya berbagai potensi alam yang luar biasa. Jadi Sulbar punya potensi banyak," ungkapnya. Dia berharap dengan ini Sulbar bisa menjadi tempat penilitian, apalagi ada puluhan mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri sudah memulai studi tentang energi terbarukan. "Begitu juga pada bidang pertanian, bahkan sumber alam lainnya yang dimili Sulbar bisa menjadi bahan penelitian," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan pemantauan di Pasar Lama Mamuju, Kamis 9 Januari 2025. Turut, hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Perwakilan Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Kabinda Sulbar, hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan harga komoditas serta gas elpiji di pasaran. "Kita meninjau langsung di pangkalan gas elpiji 3kg harganya Rp 18.500. Artinya tidak ada kenaikan signifikan," kata Bahtiar. Begitupun, harga komoditas lainnya tidak ada mengalami kenaikan harga yang signifikan di pasaran. "Kita terima masukan semua pihak, kita tetap akan terus mengecek dan memantau harga komoditas maupun gas elpiji di pasaran," ungkapnya. Termasuk, harga beras kalau ada kenaikan mestinya tidak terjadi, sebab stok beras mencukupi. "Nanti kita minta bulog agar melakukan operasi pasar. Karena mestinya tidak naik harga beras karena stok banyak," tambahnya. Sedangkan, harga cabe mengalami kenaikan juga disebabkan pada pendistribusiannya, karena daerah lain dirinya mengecek langsung tidak ada kenaikan harga seperti di Polman. "Saya cek di sini sudah ada terjual Rp 70 ribu per kilo. Jadi ini soal distribusi saja, kita segera mengambil langkah bersama dengan Pemkab kita beli di daerah penghasil dan mendistribusikan ke pasaran," ujarnya. Selain itu, komoditas yang lain tidak ada masalah sampai saat ini di awal tahun 2025. "Tugas kita kenapa selalu mengecek ini, karena begitu harga cabe naik pasti akan mempengaruhi rantai konsumen lain. Harga makanan akan naik, kita tetap melindungi petani agar mendapat harga bagus tapi tidak boleh juga berlebihan agar rantai pangan berjalan dengan baik," tandasnya.(rls)

Mamuju – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan konsolidasi internal dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan 2025, Kamis 2 Januari 2025. Rapat tersebut dipimpin Kepala BPSDMD Sulbar Farid Wajdi dan dihadiri Sekretaris, Sugeng Irianto dan para kepala bidang. Kegiatan ini bertema Refleksi 2024, Outlook 2025 : Thinking Ahead, Thinking Again and Thinking Across. BPSDMD sebagai badan yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai, perlu melakukan percepatan kegiatan. Dalam pencapaian tugasnya, diperlukan kemampuan dinamik dari para penyelenggaranya. Kemampuan ini berupa : 1. Thinking Ahead artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus bertujuan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai pada masa depan. Kegiatan yang berhasil dilaksanakan perlu evaluasi agar lebih baik lagi dalam tata kelola untuk meningkatkan performanya. Kerja kolaboratif juga diperlukan sehingga nilai dan manfaat dari kegiatan tersebut dapat diimplementasikan oleh seluruh ASN peserta pelatihan yang telah dilaksanakan. 2. Thinking Again artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan selalu di-review. Istilahnya, perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan. Diharapkan semua kegiatan yang ada di tahun 2025, lebih inovatif dan agile, serta semua aspek dipertimbangkan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan selalu terhubung dengan semua sumber daya yang dimiliki oleh BPSDMD saat ini. Pelaksanaan kegiatan dapat didokumentasikan dengan baik, yang mengacu kepada standar operasional yang telah ditetapkan oleh pimpinan yang sejalan dengan arahan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai penjamin mutu setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan. 3. Thinking Across artinya bahwa dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, BPSDMD mengacu pada Undang-Undang No 20 tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan dapat dipatok banding/benchmarking dengan lembaga-lembaga pelatihan yang sama di beberapa provinsi yang se-level agar mutu pelatihan yang dilakukan oleh BPSDMD berkesesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan oleh ASN itu sendiri sebagai perencana, pembuat program dan sekaligus pelaksana program yang diharapkan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan kata lain pelayanan yang berdampak. "Dengan melakukan pola Thinking…

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, resmi melantik Prof. Zudan Arif Fakrulloh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Kantor BKN Pusat Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025. Pelantikan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, perwakilan kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang dipimpin oleh Bujaeramy Hassan selaku Kepala BKD Sulbar, didampingi Sekretaris BKD Sulbar Suhamta, Kabid Mutasi Abdillah Umar, Analis SDM Aparatur Ahli Muda Nasri dan Ani Hamdayani. Pada kesempatan itu, MenPAN-RB Rini Widyantini mengatakan, sejumlah pekerjaan rumah menanti Prof. Zudan dengan tanggungjawabnya yang baru, dalam memperbaiki serta transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan dukungan penuh kepada Prof. Zudan dalam menjalankan tugas barunya. "Kami dari Pemprov Sulbar siap bersinergi dengan BKN untuk mengembangkan sistem kepegawaian yang lebih efektif, efisien, dan berbasis digital, sehingga mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah," kata Bujaeramy. Kehadiran BKD Sulbar dalam acara ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung agenda reformasi birokrasi yang digagas oleh pemerintah pusat. Dengan pelantikan ini, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan kepegawaian semakin erat, memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di seluruh Indonesia. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Majene - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar acara Kick Off Integrasi Layanan Primer (ILP) sekaligus pengukuhan Kader Posyandu Siklus Hidup dan Kader Pustu ILP di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Majene pada Selasa, 7 Januari 2025. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Bupati Majene Andi Sukri Tammalele, Sekda Majene, Ketua PKK Majene, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Majene, serta Forkopimda Majene seperti Wakil Ketua DPRD Majene, perwakilan Polres Majene, Kodim 1401 Majene, dan Wakil Bupati Majene terpilih yang juga mantan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Sulsel, dan DIY Andi Ritamariani. Turut hadir secara virtual, perwakilan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Hadir pula camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, serta kepala rumah sakit se-Kabupaten Majene. Kabid Kesmas Dinkes Sulbar, dr. Muhammad Ihwan menyampaikan, Kabupaten Majene menjadi kabupaten keenam sekaligus terakhir di Sulbar yang melaksanakan Kick Off ILP. "Semoga seluruh lintas sektor senantiasa aktif mendukung segala bentuk transformasi kesehatan, khususnya transformasi layanan primer ini," ujar dr. Ihwan dalam sambutannya. Sebagai bagian dari rangkaian acara, para peserta mengunjungi Puskesmas Pamboang yang telah menerapkan konsep ILP. Selain itu, rombongan juga meninjau Posyandu Menuju Sehat di Desa Bababulo, yang berhasil meraih juara kedua dalam Lomba Posyandu Sulbar 2023. Kick Off ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat primer, dengan melibatkan kader Posyandu dan Pustu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait adanya pengaduan nasabah Bank BNI 46 Cabang Mamuju Saodah Gangka (Direktur PT. Sinar Beru-Beru), yang merasa telah dirugikan dengan dilelangnya aset/jaminan sejumlah enam sertifikat tanah lahan sawah produktif yang menjadi agunan di Bank BNI 46 Cabang Mamuju. Berlangsung di Ruang Kerja Komisi I DPRD Sulbar, Senin, 6 Januari 2025, rapat ini diterima dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan SP Pababari didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Haluddin. Hadir pula Anggota Komisi I DPRD Sulbar, Pimpinan Cabang BNI dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamuju. Komisi I merupakan salah satu komisi yang memiliki peran penting dalam menangani pelayanan publik, salah satunya melakukan RDPU dalam menyikapi aduan masyarakat untuk mencari solusi. Adapun tuntutan dari Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ), diantaranya: 1. Menuntut agar pihak Bank BNI mengembalikan semua aset atau jaminan kredit PT. Sinar Beru-Beru. 2. Menuntut kepada Bank BNI untuk menghadirkan saudara Mario dan mencetak rekening koran setoran angsuran pinjaman. Setelah mendengarkan penjelasan baik dari pihak Saodah Gangka dan pihak DPP LMAPJ serta pihak Bank BNI, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan SP Pababari menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu : 1. Penyampaian Hak. Hak-hak yang harus diberikan kepada yang bersangkutan dalam konteks yang sewajarnya perlu dikaji lebih mendalam berdasarkan hasil pembicaraan ini. 2. Proses Hukum. Saat ini Komisi I DPRD Sulbar belum dapat mengambil kesimpulan yang lebih komprehensif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah berhati-hati dalam menyikapi proses pengadilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri. 3. Pendalaman Informasi. Komisi I DPRD Sulbar masih akan melakukan pendalaman dari berbagai pihak, termasuk perbankan, Saodah Gangka dan BPN. "Pendalaman ini penting agar seluruh aspek dapat kami lihat dengan jelas,” kata Irwan. Dengan demikian, Komisi I DPRD Sulbar dapat menentukan domain DPRD…

Mamuju - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri, menghadiri acara peresmian Gedung Pelayanan BPKB Polda Sulbar yang dilaksanakan di Kantor BPKB Ditlantas Polda Sulbar, Senin (6/01/2025). Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya, di antaranya Kapolda Sulbar, Irjen Pol. R. Adang Ginanjar, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, serta perwakilan dari Danlanal, Korem 142/Tatag, dan unsur Forkopimda lainnya. Kehadiran Ketua DPRD Sulbar dan unsur Forkopimda lainnya menunjukkan dukungan penuh terhadap program peningkatan pelayanan publik di Sulbar. Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri mengatakan, dengan adanya Gedung Pelayanan BPKB Polda Sulbar diharapkan dapat menjadi simbol pelayanan prima bagi masyarakat Sulbar. Sementara itu, Kapolda Sulbar Irjen Pol. R. Adang Ginanjar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan gedung pelayanan tersebut. Ia menekankan, fasilitas baru itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, khususnya dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor. "Peresmian gedung pelayanan ini adalah salah satu wujud komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulbar. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal," ujar Adang Ginanjar. Peresmian Gedung Pelayanan BPKB ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Kapolda Sulbar bersama Ketua DPRD Sulbar, dilanjutkan meninjau fasilitas gedung bersama para tamu undangan. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman -- Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mendapat gelar sebagai Gubernur Ketahanan Pangan dari Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia) Terima kasih PJ Gubernur dengan full tim, dengan atensinya terhadap Perpadi. Ini sepatutnya Perpadi memberi gelar yaitu Gubernur Ketahanan Pangan," ucap Ajbar, Ketua Perpadi Sulbar pada Musda DPD Perpadi Sulbar di Polman, Rabu 8 Januari 2025. Turut hadir PJ Ketua umum Perpadi Sutarto Alimoeso,PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar. Ajbar mengatakan, kehadiran Perpadi penting terutama dalam mendukung mimpi Presiden Prabowo mewujudkan Swasembada Pangan. "Republik ini pada 2027-2028 adalah negeri yang punya kemampuan swasembada pangan. Ini akan menjadi slogan jika tidak dibangun dengan semangat kolaborasi," ucap Ajbar yang juga Anggota DPR RI dapil Sulbar Kehadiran PJ Gubernur pada Musda DPD Perpadi ini, sekaligus membuka secara resmi Musda DPD Perpadi Sulbar di Polewali Mandar. (Rls)

Polman -- Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah, di Polman, Rabu 8 Januari 2025. Turut hadir PJ Ketua umum Perpadi Sutarto Alimoeso, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kontribusi Perpadi dalam mendukung swasembada di republik Indonesia. Bahtiar menjelaskan, mengurus pertanian harus dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi. Berkaitan dengan soal pengelolaan beras di Sulbar, permasalahan yang perlu mendapat perhatian kedepan, pertama lahan yang bermasalah, seperti status lahan yang masuk hutan lindung. Tercatat 62 persen lahan di Sulbar masih berstatus hutan lindung. "Olehnya urusan ini harus dibicarakan dengan kementerian terkait," ucap Bahtiar. Kedua, meningkatkan pelabuhan yang menjadi pendukung distribusi hasil produksi pertanian ke luar dari Sulbar. "Sulbar belum memiliki pelabuhan pertanian khusus. Adapun pelabuhan di beberapa kabupaten di Sulbar masih berkurian kecil," ungkapnya. Selain itu, perlunya mendorong adanya gudang Bulog pada dua kabupaten yang belum memiliki Bulog, yakni Mamuju Tengah dan Mamasa. Hal ini sangat mempengaruhi inflasi di daerah. Untuk meningkatkan produksi di Sulbar juga diperlukan kerjasama perbankan melalui program KUR. Sebab itu, Bahtiar juga mengapresiasi langkah Perpadi Sulbar bekerjasama perbankan untuk mendorong KUR ke sektor pengusaha penggilingan padi. Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso menyampaikan Perpadi hadir menjadi tempat pengabdian pengusaha dan penghilangan padi untuk kemakmuran rakyat. Sutarto menyebutkan, Indonesia dua tahun terakhir impor beras mencapai 7 juta ton. Hal ini harus dihentikan sehingga melalui Perpadi berkomitmen mendukung swasembada pangan. "Yang diharapkan swasembada ini adalah swasembada yang berlanjutan," ucap Sutarto Soal beras menurutnya, tidak akan bisa diselesaikan jika diselesaikan sepotong-sepotong. Untuk itu melalui Musda DPD Perpadi Sulbar menjadi langkah awal untuk memperkuat solidaritas mengawal soal produksi beras dan mewujudkan swasembada 2028. "Atau kita kawal bersama, jangan…