MAMUJU - Provinsi Sulawesi Barat pada bulan September 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,33 persen secara bulanan (m-to-m). Inflasi tahunan (y-on-y) tercatat sebesar 2,05 persen, dibawah batas maksimal inflasi nasional 3,50 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender (y-to-d) mencapai 0,79 persen. Inflasi bulan September terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,25 persen dengan komoditas utama penyumbang inflasi yaitu Pisang, Ikan cakalang, dan Ikan layang. Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan inflasi ini dipicu oleh pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang andilnya 1,29 persen. "Dua kabupaten menjadi lokasi pengambilan data Mamuju paling tinggi inflasinya 2,19 persen dan Majene 1,94 persen. Secara bulanan kita mengalami inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga ikan," kata Tina. Harga ikan cakalang dan layang mengalami kenaikan karena stoknya di pasar berkurang, hasil tangkapan nelayan juga sedikit. "Ditambah faktor cuaca penyebab tangkapan nelayan sedikit. Termasuk belum masuk musim ikan," tambahnya. Diperkirakan, sesuai historinya musim ikan terjadi bulan ini Oktober. Sedangkan pisang mengalami kenaikan harga karena meningkat permintaan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Atas capaian inflasi ini, Pj Gubernur Sulbar terus mendorong pentingnya meningkatkan ketahanan pangan bahkan sampai pada level kedaulatan pangan. Menurutnya, Sulbar harus bisa menjadi penyedia komoditi pangan bagi daerah lain, bukan sebaliknya disuplai dari daerah lain, sehingga pada waktu tertentu ketika komoditi tersebut diperlukan, seperti pisang dan komoditi lainnya, Sulbar tak perlu menunggu suplai dari daerah lain. "Ketidaksiapan daerah tidak siap atau atau kekurangan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, disini terjadi inflasi di daerah, sehingga saya terus mengajak masyarakat mari kita manfaatkan potensi daerah kita, tanah subur, pekarangan luas yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya, serta potensi kelautan perikanan. Ini peluang besar yang bisa kita kembangkan, dan Sulbar bisa menjadi pelopor mewujudkan ekonomi hijau dan biru di Indonesia, " pungkasnya.(rls)

MAMUJU -- Provinsi Sulawesi Barat pada bulan September 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,33 persen secara bulanan (m-to-m). Inflasi tahunan (y-on-y) tercatat sebesar 2,05 persen, dibawah batas maksimal inflasi nasional 3,50 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender (y-to-d) mencapai 0,79 persen. Inflasi bulan September terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,25 persen dengan komoditas utama penyumbang inflasi yaitu Pisang, Ikan cakalang, dan Ikan layang. Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan, inflasi ini dipicu oleh pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang andilnya 1,29 persen. "Dua kabupaten menjadi lokasi pengambilan data Mamuju paling tinggi inflasinya 2,19 persen dan Majene 1,94 persen. Secara bulanan kita mengalami inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga ikan," kata Tina. Harga ikan cakalang dan layang mengalami kenaikan karena stoknya di pasar berkurang, hasil tangkapan nelayan juga sedikit. "Ditambah faktor cuaca penyebab tangkapan nelayan sedikit. Termasuk belum masuk musim ikan," tambahnya. Diperkirakan, sesuai historinya musim ikan terjadi bulan ini Oktober. Sedangkan pisang mengalami kenaikan harga karena meningkat permintaan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Atas capaian inflasi ini, Pj Gubernur Sulbar terus mendorong pentingnya meningkatkan ketahanan pangan bahkan sampai pada level kedaulatan pangan. Menurutnya, Sulbar harus bisa menjadi penyedia komoditi pangan bagi daerah lain, bukan sebaliknya disuplai dari daerah lain, sehingga pada waktu tertentu ketika komoditi tersebut diperlukan, seperti pisang dan komoditi lainnya, Sulbar tak perlu menunggu suplai dari daerah lain. "Ketidaksiapan daerah tidak siap atau atau kekurangan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, disini terjadi inflasi di daerah, sehingga saya terus mengajak masyarakat mari kita manfaatkan potensi daerah kita, tanah subur, pekarangan luas yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya, serta potensi kelautan perikanan. Ini peluang besar yang bisa kita kembangkan, dan Sulbar bisa menjadi pelopor mewujudkan ekonomi hijau dan biru di Indonesia, " pungkasnya.(rls)

Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wildan Kabupaten Mamuju pada hari ini Selasa 01 Oktober 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya edukasi dan pengenalan tentang kebencanaan kepada generasi muda. Kunjungan tersebut diterima Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnidah bersama Penata Penanggulangan Bencana Inaldy L.S Si'lang, Penelaah Teknis Kebijakan Muhammad Ali Rahman dan Syahrang. Dalam kunjungannya, para siswa SDIT Wildan Mamuju mendapatkan kesempatan berharga untuk mempelajari berbagai aspek kebencanaan langsung dari para ahli. Kegiatan ini mencakup beberapa komponen penting, antara lain: 1. Pemberian materi tentang kebencanaan 2. Pengenalan peralatan penanggulangan bencana 3. Simulasi gempa bumi Simulasi gempa bumi dilaksanakan di dalam gedung dan di halaman Kantor BPBD Sulbar. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih komprehensif kepada para siswa tentang tindakan yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. "Edukasi kebencanaan sejak dini sangat penting untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, terutama anak-anak, dalam menghadapi potensi bencana," ujar Arnidah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar. Sementara itu, Penata Penanggulangan Bencana BPBD Sulbar, Inaldy L.S Si'lang mengatakan kegiatan itu merupakan salah satu bentuk komitmen BPBD Sulbar dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan anak- anak kita terhadap bencana,. “Diharapkan dengan kegiatan seperti ini, para siswa dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan pengetahuan tentang kebencanaan di lingkungan mereka,” kata Inaldy. Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Sulbar, Muhammad Ali Rahman menekankan pentingnya edukasi kebencanaan bagi siswa sekolah dasar. “Dengan membekali anak-anak sejak dini, kita membangun pondasi masyarakat yang lebih tangguh," ujarnya. Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Sulbar, Syahrang juga menekankan pentingnya pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, terutama di wilayah yang rawan bencana seperti Sulbar. Di tempat terpisah Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasi atas kunjungan edukasi yang dilakukan oleh SDIT Wildan Kabupaten Mamuju ke kantor BPBD Sulbar. "Kami sangat…

Mamuju – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan piagam penghargaan lomba kebersihan antar kabupaten se-Sulbar kepada enam kabupaten di wilayah Sulbar, Jumat 27 September 2024. Pemberian penghargaan ini atas keberhasilan menunjukkan komitmen dan usaha terbaik dalam menjaga kebersihan dan sanitasi, serta berhasil memenuhi kriteria kebersihan dalam program STBM. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar Mahdiana, pada Pertemuan Jejaring Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Marannu Golden Hotel, Mamuju. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten yang telah berpartisipasi dalam lomba kebersihan ini. Ia menekankan pentingnya sanitasi yang baik untuk kesehatan masyarakat dan mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan Sulbar yang bersih dan sehat. “Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi setiap daerah untuk terus meningkatkan kebersihan dan kesejahteraan lingkungan. Sanitasi yang baik merupakan kunci penting untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera,” ujarnya. Pada acara Pertemuan Jejaring STBM ini juga diisi dengan berbagai diskusi dan pemaparan mengenai strategi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah di Sulbar untuk memperkuat program STBM di wilayah masing-masing. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat serta pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Sulbar. Seperti diketahui, Pertemuan STBM dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sulbar ke-20 tahun. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan kabupaten di Sulbar dan sejumlah pemangku kepentingan terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, Dinas Kesehatan Sulbar melaksanakan rapat koordinasi (rakor) membahas persiapan pelaksanaan bakti sosial (baksos) operasi katarak dan bibir sumbing. Rapat dilaksanakan secara daring pada Senin, 30 September 2024, dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy. Kegiatan ini dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk pengelola Program Pelayanan Kesehatan Dasar, dokter spesialis bedah mulut dari RSUD Sulbar, serta perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI) Sulbar. Baksos ini diharapkan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Kementerian Sosial, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sulbar serta pihak terkait seperti Persatuan Dokter Spesialis Indonesia, khususnya Persatuan Ahli Mata dan Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia dan Rumah Sakit. Tujuan utama dari baksos ini adalah memberikan layanan operasi gratis bagi masyarakat yang mengalami katarak dan bibir sumbing. Dua kondisi yang sering terjadi pada masyarakat, yang menjadi hambatan bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi stigma sosial yang sering menyertai kondisi tersebut. Rapat pertama ini lebih fokus pada pemetaan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanan baksos tersebut, baik ruangan, sarana prasarana, serta SDM. Rencananya, pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung di Kabupaten Mamuju pada bulan Oktober tahun ini. Dalam rapat, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan pentingnya pemetaan serta rincian semua yang perlu dipersiapkan sebelum baksos tersebut dilaksanakan. Olehnya itu, Asran Masdy menegaskan dibutuhkan kolaborasi dan penyatuan persepsi dan pemahaman antara berbagai pihak, sehingga bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan suksesnya pelaksanaan baksos tersebut. "Kita perlu saling bersinergi agar kegiatan ini berjalan lancar dan tepat sasaran serta bisa terlaksana dengan maksimal. Setiap peserta rapat memiliki peran penting dalam mendukung program ini," tegasnya. Selain membahas teknis pelaksanaan, rapat juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan ini. Diharapkan informasi mengenai pelaksanaan baksos dapat tersebar luas agar masyarakat…

MAMUJU - Menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Bahtiar, Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju melakukan pemantauan harga komoditas di pasar tradisional Mamuju, Selasa 1 Oktober 2024. Pemantauan ini dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi agar tidak mengalami kenaikan signifikan. Pjs Bupati Mamuju Abdul Wahab Hasan Sulur mengatakan informasi terkait harga komoditas harus dibuktikan secara langsung di lapangan. "Jadi memang kondisinya setiap saat harus kita pantau harga, makanya kita turun mengecek dan melihat langsung," kata Wahab. Ia menambahkan pemantauan ini dilakukan juga agar masyarakat bisa terbantu, apalagi jika harganya naik signifikan maka akan dilakukan berbagai langkah pengendalian. "Salah satunya kita melakukan gerakan pangan murah. Makanya kita sama-sama seluruh stokeholder terkait," tambahnya. Wahab berharap harga komoditas tidak ada mengalami kenaikan signifikan, mengingatkan sempat diberlakukan sistem buka tutup beberapa jalur transportasi darat. "Itu pasti mempengaruhi, Alhamdulillah sudah tidak berlaku lagi, hari ini saat kita pantau harga normal," ujarnya. Selain itu, pengendalian inflasi saat ini sangat terjaga, sehingga perlu dipertahankan dan tidak lengah atas capaiannya. "Pemantauan akan kita lakukan, semoga terkendali terus," harapnya. Sedangkan, Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengungkapkan harga komoditas saat ini terbilang normal. "Sempat mengalami kenaikan karena ada hari keagamaan yakni Maulid, namun saat ini normal kembali," ucap Waris. Apalagi, gerakan pangan murah yang bukan hanya menyasar daerah perkotaan saja, melainkan dilaksanakan juga daerah pelosok yang merupakan kebijakan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar. Sementara itu, data masing-masing baik itu Bulog, BI, dan instansi lain sama-sama memantau harga di dua pasar tradisional yakni pasar lama dan pasar baru Mamuju. "Kami harap masyarakat jangan sampai ada kenaikan harga sepihak dan itu tidak kita inginkan. Jadi mohon kerjasamanya menjaga harga terkendali," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Sulbar, di Gedung Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa , 1 Oktober 2024 Kepala Dinas Kominfoperss Sulbar Mustari Mula mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait perihal yang akan dilakukan dalam meningkatkan indeks Keterbukaan informasi publik lingkup Provinsi Sulbar. Mustari menjelaskan, Provinsi Sulbar pernah mendapatkan predikat Provinsi Informatif pada 2022. Setelah 2023 mengalami penurunan disebabkan untuk mengukur indeks Keterbukaan informasi kita tidak lagi fokus pada satu OPD saja. "Sekarang pengukurannya disejumlah OPD, yang sebelumnya hanya satu OPD," kata Mustari Mula. Untuk itu, dilaksankan rakor untuk mempertemukan seluruh PPID di setiap OPD sehingga dapat berbenah dan bersama- sama meningkatkaan indeks Keterbukaan informasi Publik. "Kedepan tingkat permohonan informasi lpublik semakin tinggi oleh karena itu saya harap partisipasinya, dan lterpenting bagaimana kita menyediakan informasi yang sifatnya harus disiapkan secara berkala, dipersiapkan setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Mudah-mudahan Sulbar kembali menjadi Provinsi Yang Informatif," kata Mustari. Dalam rakor ini, Kadiskominfo Sulbar Mustari Mula juga sebagai narasumber bersama Syawaluddin, Komisioner Informasi RI bidang Penyelesaian Sengketa Informasi , Ketua KI Sulbar Periode 2020-2022, Dulhaj Muchtar, Ketua KI Sulbar Periode 2022-2024, Andi Fachriady Kusno. Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang hadir via zoom memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan, mengapresiasi pelaksanaan rakor PPID. Dia berharap seluruh OPD khususnya PPID yang melekat pada setiap OPD lebih konsen mempersiapkan pelayanan dalam hal ketersediaan informasi publik. Maka hal yang perlu didorong adalah kedisiplinan dan Komitmen PPID di setiap OPD. "Titik lemah kita kedisiplinan kita atau komitmen yang kuat terhadap kita untuk konsen terhadap itu. Oleh karenanya PPID disetiap OPD harus menyamakan standar-standar yang harus dipenuhi untuk pelayanan publik dalam memberikan informasi kepada publik," ungkapnya. (Rls)

Mamuju - Biro Umum Setda Sulbar menjadi pelaksana Apel pagi di halaman kantor Gubernur Sulbar, senin, 30 September 2024. Adapun, pembina upacara Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Djamila dan dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Djamila menekankan pentingnya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mematuhi segala aturan yang ada dalam Pilkada 2024. "Banyak larangan-larangan yang khususnya bisa kita baca di pasal 5 Undang-undang ASN," kata Djamila. Ia menambahkan Pilkada serentak 2024 ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak ikut dalam politik praktis. "Sanksinya juga sangat jelas menanti bagi ASN yang terlibat politik praktis. Bisa sampai pemecatan jadi ASN," tegasnya. Sehingga, dia berharap seluruh ASN lingkup Pemprov Sulbar menaati semua aturan yang ada. Pada apel upacara tersebut hadir pula seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar.(rls)

Mamuju - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Periode 2024-2029 menggelar rapat koordinasi (rakor) pertama sehari pasca dilantik pada Kamis 26 September 2024. Kegiatan ini dihadiri 45 Anggota DPRD Sulbar yang baru saja dilantik. Berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Sulbar, Jum’at 27 September 2024, rakor dipimpin langsung Ketua Sementara DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras didampingi Wakil Ketua Sementara Sitti Suraidah Suhardi. Salah satu poin utama dalam rakor ini adalah membahas penyusunan jadwal kegiatan dan persiapan pembentukan fraksi-fraksi DPRD Sulbar Periode 2024-2029. Selain itu, para anggota DPRD Periode 2024-2029 juga memanfaatkan momen rakor ini untuk memperkenalkan diri secara resmi. Mereka menyampaikan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Sulbar. Ketua Sementara DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras mengatakan rakor perdana tersebut merupakan langkah awal yang penting bagi DPRD Sulbar Periode 2024-2029 untuk membahas berbagai agenda kegiatan ke depan. "Kami telah membahas berbagai agenda, termasuk penyusunan jadwal kegiatan dan pembentukan fraksi-fraksi, yang akan menjadi pondasi bagi kinerja kami ke depan," kata Amalia. Pihaknya berkomitmen untuk bekerja secara profesional, transparan, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat Sulbar. "Melalui sinergi dan kolaborasi, kami berharap dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya. Dengan terlaksananya rakor perdana ini, anggota DPRD Sulbar Periode 2024-2029 diharapkan dapat segera menjalankan fungsinya untuk mewujudkan kebijakan yang berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman – Sebanyak 20 perpustakaan sekolah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) telah sukses menjalani proses akreditasi pada tanggal 23-27 September 2024. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Asesor bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Polman, dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas layanan perpustakaan di sekolah. Kepala DPKD Sulbar, Khaeruddin Anas, turut memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut. Ia menekankan, kolaborasi antara dinas provinsi dan kabupaten ini merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem perpustakaan yang lebih baik. “Dengan adanya akreditasi, kami berharap perpustakaan sekolah bisa menjadi pusat literasi yang bermanfaat bagi para siswa," katanya. Kepala DPK Polman, A. Mahadiana Djabbar, menekankan bahwa akreditasi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat peran perpustakaan sekolah dalam mendukung literasi siswa. "Akreditasi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjadikan perpustakaan sebagai bagian integral dalam proses pendidikan,” tegasnya. Pihaknya berharap perpustakaan yang telah diakreditasi bisa menjadi pelopor dalam meningkatkan minat baca siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih inovatif. Kegiatan akreditasi ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek, mulai dari koleksi bahan bacaan, infrastruktur, hingga program literasi yang dijalankan perpustakaan sekolah. Tim Asesor melakukan evaluasi komprehensif guna memastikan setiap perpustakaan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Muhammad Ikhsan, salah satu Asesor dari Provinsi Sulbar, menyampaikan bahwa akreditasi perpustakaan sekolah memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. "Akreditasi ini tidak hanya memberikan pengakuan atas standar yang telah dicapai, tetapi juga mendorong perpustakaan untuk terus berkembang,” kata Ikhsan. Ikhsan menjelaskan, dengan akreditasi, sekolah mendapatkan arahan dan panduan untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi siswa untuk membaca dan belajar. “Hal ini tentunya akan berdampak positif pada proses pembelajaran dan minat baca siswa," ungkap Ikhsan. Proses akreditasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan budaya literasi di kalangan pelajar. Perpustakaan yang berhasil memperoleh akreditasi…