Makassar -- Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hari ini melanjutkan agenda studi lapangan kinerja organisasi, Rabu 20 Agustus 2025. Peserta PKA berkesempatan mendengarkan ceramah dan pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros. Setelah sesi pemaparan, peserta melanjutkan dengan diskusi untuk merumuskan rekomendasi gagasan atas permasalahan yang ada pada instansi yang menjadi lokus kegiatan di Pemerintah Kabupaten Maros. Hasil rekomendasi tersebut akan dipaparkan esok hari sebagai bagian dari pembelajaran PKA. Kegiatan berlangsung di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Makassar. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, drg. Asran Masdy, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini benar-benar mengasah kemampuan peserta dalam merespons isu-isu strategis. “Kami berharap peserta mampu merespons isu yang terjadi di lapangan, mengasah ide dan gagasan solutif yang bermanfaat, serta terlatih dalam membuat gagasan yang nantinya dapat diimplementasikan di Sulbar,” ujarnya. Kegiatan PKA yang diselenggarakan oleh BPSDM Sulbar ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kehadiran peserta pada kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan visi tersebut melalui peningkatan kapasitas aparatur yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.(rls)

Mamuju - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mohammad Ali Chandra, menerima kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin, Selasa (19/8/2025). Pertemuan di Kantor BPKPD Sulbar tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemprov Sulbar dan BPJS Kesehatan dalam mendukung optimalisasi implementasi Universal Health Coverage (UHC) di daerah. Dalam kesempatan itu, dibahas persiapan Rapat Koordinasi Penganggaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Daerah pada APBD Tahun 2025. Agenda tersebut akan digelar secara virtual melalui zoom meeting pada Kamis (21/8/2025), dengan fokus memastikan komitmen Pemprov Sulbar dalam penganggaran iuran JKN pada Perubahan APBD 2025, termasuk untuk pembayaran iuran tahun berjalan maupun tunggakan. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas khususnya di bidang kesehatan. “Pemprov Sulbar berkomitmen mendukung penuh program JKN sebagai wujud nyata menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik dan merata bagi masyarakat,” ujar Ali Chandra. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Sulbar yang terus menunjukkan dukungan terhadap program JKN. “Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting agar target UHC dapat tercapai. Dengan dukungan penganggaran yang memadai, masyarakat Sulbar akan semakin terjamin akses layanan kesehatannya,” ungkap St. Umrah. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda, Syaharuddin. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Person in Charge (PIC) DAK Fisik bersama PIC dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, melakukan koordinasi dengan Tim Pendampingan Pekerjaan E-Katalog yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar pada Selasa (19/8/2025). Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai ketentuan, mengingat batas akhir penyampaian daftar kontrak ditetapkan pada 29 Agustus 2025. Hingga saat ini, kontrak DAK Fisik Bidang Pendidikan belum seluruhnya terinput pada aplikasi OMSPAN (Online Monitoring SPAN), sehingga perlu percepatan dan pendampingan. PIC DAK Fisik BPKPD, Syaharuddin, menegaskan pentingnya langkah percepatan agar hak daerah dalam bentuk dana transfer pusat dapat segera disalurkan. “Kami terus berkoordinasi dan memberikan pendampingan agar seluruh kontrak DAK Fisik bidang pendidikan segera terinput dalam OMSPAN sebelum batas waktu. Hal ini krusial, karena jika terlambat, maka akan berdampak pada penyaluran dana yang seharusnya mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Sulbar,” jelasnya. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa optimalisasi penyaluran DAK Fisik merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung kualitas layanan pendidikan. “Kami memastikan seluruh tahapan penyaluran DAK Fisik berjalan sesuai aturan. Upaya percepatan ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Suhardi Duka – Salim S Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas, khususnya sektor pendidikan,” ujarnya. Melalui percepatan input data kontrak dan penyaluran DAK Fisik, diharapkan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat segera terealisasi. Hal ini akan mendukung terciptanya akses pendidikan yang lebih merata, fasilitas belajar yang lebih layak, serta peningkatan mutu layanan pendidikan di Sulbar. Naskah : BPKPD Sulbar Editor…

Polman - Persiapan pelaksanaan Sandeq Silumba 2025 memasuki tahap akhir. Sebanyak 55 perahu Sandeq, sejak Rabu 20 Agustus, sudah berjejer di Pantai Bahari, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Berdasar jadwal yang disusun sejak awal, pelaksanaan lomba dimulai pada Kamis pagi, tanggal 21 Agustus 2025. Sementara pembukaan digelar nanti malam (Rabu malam), 20 Agustus 2025 di Pantai Bahari Polman. Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai, berkunjung ke Pantai Bahari melihat langsung persiapan pembukaan dan lomba. Ia mengatakan, semua tahap persiapan Sandeq Silumba dan rencana pelaksanaan lomba berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. "Alhamdulillah semua berjalan sesuai rencana awal. Nanti malam (Rabu malam) event Sandeq Silumba akan dibuka langsung Bapak Gubenur Sulbar Suhardi Duka bersama Bapak Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Kemudian keesokan paginya, di hari Kamis, 21 Agustus, para peserta mulai berlomba dari Pantai Bahari," urai Bau Akram. "Panitia kami di Dinas Pariwisata Sulbar sudah menyampaikan undangan pembukaan, ke unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, semua kepala OPD Pemprov Sulbar, Bupati se-Sulbar, pimpinan lembaga vertikal, dan unsur Forkopimda Sulbar," lanjutnya. Bau Akram juga mengungkapkan, koordinasi dilakukan setiap saat guna menjamin pelaksanaan event berlangsung dengan baik, yang mana menjadi perhatian Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubenur, Salim S. Mengga untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar dan sukses. "Kami berkoordinasi dengan pihak penyelenggara memastikan event Sulbar ini berjalan lancar dan sukses. Sesuai arahan Bapak Gubernur bahwa penyelenggaraan Sandeq Silumba 2025 mesti dikelola secara profesional dan kemeriahannya dapat dirasakan semua masyarakat Sulbar, baik peserta, pengunjung atau penonton, pelaku usaha ekonomi kreatif dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini," jelasnya. Kepala Dinas Pariwisata Sulbar optimis bahwa event Sandeq Silumba akan memberi manfaat besar bagi kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sulbar. "Ini event besar, melibatkan banyak orang, banyak pihak, dengan rute yang cukup panjang. Kemeriahan Sandeq Silumba diharapkan memberi dampak bagi promosi wisata dan pengembangan…

Mamuju – Pengukuran Kompetensi Digital Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) yang dilaksanakan Rabu, 20 Agustus 2025, mencatat tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Dari total 11.876 aparatur, tercatat sebanyak 11.451 responden mengisi form, dengan persentase mencapai 96,42 persen. Plt.Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyampaikan apresiasi atas antusiasme tersebut. Menurutnya, capaian ini mencerminkan komitmen kuat seluruh ASN, PPPK, hingga tenaga Non ASN dalam mendukung agenda transformasi digital di Sulbar. “Partisipasi yang hampir menyeluruh ini menunjukkan kesadaran bersama bahwa kemampuan digital adalah kebutuhan mutlak aparatur. Mulai dari pejabat eselon hingga tenaga PTT, semua ikut serta dengan semangat,” kata Ridwan. Ridwan menegaskan, sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, pengukuran ini bukanlah kompetisi, melainkan upaya pemetaan kemampuan digital seluruh jajaran Pemprov Sulbar. Dengan hasil partisipasi yang tinggi, lanjut Ridwan, data ini akan menjadi bahan analisis penting dan dilaporkan langsung kepada gubernur serta wakil gubernur sebagai dasar perumusan kebijakan transformasi digital di Sulbar. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Pemprov Sulbar melalui Diskominfo SP dengan BPPSDM Komdigi Makassar. Mekanisme pengisian form dilakukan secara daring menggunakan perangkat masing-masing peserta, dengan dukungan admin atau PIC di tiap OPD.(Rls)

POLEWALI MANDAR -Menjelang pelaksanaan lomba perahu Sandeq Silumba yang akan digelar di pantai Bahari Polewali Mandar,panitia penyelenggara bersama Dinas Kesehatan setempat mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh peserta Passandeq.Rabu(20/Agustus/2025). Pelaksanaan Sandeq Silumba 2025 ini diprakarsai Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi fisik para peserta dalam keadaan prima sehingga dapat mengikuti lomba dengan aman dan optimal. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, detak jantung, serta pemeriksaan fisik umum oleh tenaga medis profesional. Ketua Dewan Pengarah Sandeq Silumba 2025 Syamsul Samad,menyampaikan bahwa prosedur ini sangat penting untuk mencegah risiko kesehatan selama lomba, terutama karena kegiatan ini membutuhkan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh yang tinggi. “Sebelum mengikuti lomba, kami harus memastikan bahwa semua peserta dalam kondisi sehat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perlombaan berlangsung,” ujar Syamsul Samad Para peserta tampak antusias dan kooperatif mengikuti pemeriksaan kesehatan. Lomba perahu yang akan berlangsung mulai sejak tanggal 21 besok,hingga finish di mamuju pada tanggal 26 Agustus 2025,diharapkan berjalan lancar dan aman berkat persiapan yang matang, termasuk pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh ini.(rls)

Mamuju – Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Makdum Ibrahim, melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat terkait penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan hibah. Upaya ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemkesra Setda untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, sesuai visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Dalam pertemuan tersebut, Makdum Ibrahim menjelaskan bahwa Biro Pemkesra tengah menyusun perencanaan pembangunan aplikasi e-Hibah yang difokuskan untuk pengelolaan hibah rumah ibadah dan kelembagaan. Aplikasi ini dirancang guna mempermudah proses pengelolaan hibah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. “Dengan adanya aplikasi e-Hibah ini, kami berharap mekanisme pengelolaan hibah dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya. Sementara itu, di tempat terpisah, Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, menyampaikan bahwa inovasi aplikasi digital tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam meningkatkan pelayanan publik. “Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen menghadirkan sistem pengelolaan hibah yang lebih modern dan transparan. Kehadiran aplikasi e-Hibah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan serta memberikan kepastian bagi penerima hibah,” tegas Murdanil. Lebih lanjut, Murdanil menambahkan bahwa Biro Pemkesra akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, agar aplikasi ini dapat segera terealisasi dan diimplementasikan secara optimal. (Rls)

Mamuju – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari sosialisasi Standar Pelayanan Rumah Sakit, Cathlab, serta inovasi layanan unggulan Malaqbbi’, Rabu (20/8). Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan RSUD Sulbar dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, serta Direktur RSUD Sulbar, dr. Hj. Marintani Erna Dochri. Dalam sambutannya, dr. Marintani Erna Dochri menekankan pentingnya FKP sebagai wadah partisipatif untuk menerima aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat pengguna layanan kesehatan. Menurutnya, forum ini menjadi langkah strategis untuk terus mendorong perbaikan kualitas layanan rumah sakit. “Forum ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara langsung. Dengan begitu, kami bisa mengidentifikasi kelemahan layanan dan menyusun solusi yang lebih efektif,” ujar dr. Marintani Erna Dochri. Ia juga mengakui bahwa sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan publik, RSUD tidak lepas dari kritik. Namun pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan. “Kami menyadari masih banyak kekurangan. Tapi kami terbuka terhadap kritik dan akan terus berupaya melakukan pembenahan,” tambahnya. Dr. Marintani Erna Dochri berharap FKP ini mampu menghasilkan standar pelayanan rumah sakit yang lebih baik, lebih manusiawi, dan berkeadilan. Hal ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk menyediakan layanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)

Mamuju – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari sosialisasi Standar Pelayanan Rumah Sakit, Cathlab, serta inovasi layanan unggulan Malaqbbi’, Rabu (20/8). Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan RSUD Sulbar dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk menyediakan layanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, serta Direktur RSUD Sulbar, dr. Hj. Marintani Erna Dochri. Dalam sambutannya, dr. Marintani Erna Dochri menekankan pentingnya FKP sebagai wadah partisipatif untuk menerima aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat pengguna layanan kesehatan. Menurutnya, forum ini menjadi langkah strategis untuk terus mendorong perbaikan kualitas layanan rumah sakit. “Forum ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara langsung. Dengan begitu, kami bisa mengidentifikasi kelemahan layanan dan menyusun solusi yang lebih efektif,” ujar dr. Marintani Erna Dochri. Ia juga mengakui bahwa sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan publik, RSUD tidak lepas dari kritik. Namun pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan. “Kami menyadari masih banyak kekurangan. Tapi kami terbuka terhadap kritik dan akan terus berupaya melakukan pembenahan,” tambahnya. dr. Marintani Erna juga menyampaikan, saat ini Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga menargetkan RSUD Provinsi Sulbar harus dapat meraih agreditasi B tahun 2026 mendatang sebagai langkah kongkrit dalam peningkatan layanan Rumah Sakit. "Pada tahun 2024 lalu kita sudah mendapatkan penilaian paripurna, sehingga tahun 2026 ini kita harus meraih agreditasi B sesuai dengan arahan bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar," ungkapnya. dr. Marintani Erna Dochri berharap FKP ini mampu menghasilkan standar pelayanan rumah sakit yang lebih baik, lebih manusiawi, dan berkeadilan. Hal ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan…

Mamuju - Pemprov Sulbar terus mendorong program Listrik Hemat dan Murah (LHM) bagi masyarakat kurang mampu. Tahun ini, sebanyak 83 rumah tangga di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) akan menerima bantuan listrik gratis dari total 171 penerima di seluruh Sulbar. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi persiapan kunjungan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang akan menyerahkan secara simbolis sejumlah bantuan kepada masyarakat, termasuk program listrik gratis, di Polman pada Rabu 20 Agustus 2025. Rakor yang digelar di ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Rachmad, Selasa 19 Agustus 2025, turut dihadiri Sekretaris Dinas ESDM Sulbar, Abdi Yansya Hijrah, mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan. “Program LHM ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar dalam meningkatkan akses energi bagi masyarakat. Di Polman sendiri, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp224 juta,” ujar Marwasi Abdullah, Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, yang mendampingi Sekdis pada rapat tersebut. Ia menambahkan, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan warga yang sebelumnya belum menikmati layanan listrik PLN dapat segera merasakan manfaatnya. Kunjungan kerja Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ke Polman dijadwalkan tidak hanya menyerahkan bantuan listrik gratis, tetapi juga menyalurkan berbagai bentuk bantuan lainnya yang bersumber dari program prioritas pemerintah provinsi. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar