Mamuju - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia,Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga menggelar berbagai lomba Agustusan yang berlangsung meriah di Rumah Jabatan. Rabu 13 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf Wakil Gubernur, serta para driver, tim media, dan office boy. Berbagai perlombaan seperti memasukkan bola ke dalam gelas, memasukan pipet kedalam botol, karet gelang dimasukkan ke dalam botol, dan lomba tebak gambar yang menarik perhatian dan tawa para peserta serta penonton. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga bentuk kebersamaan dan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. "Semangat Agustusan adalah momentum untuk mempererat persatuan dan menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat," ujar pasangan Gubernur Suhardi Duka ini. Ia berharap momentum ini dapat menjadi semangat baru untuk terus bekerja dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Para peserta mengaku senang dan berharap kegiatan serupa terus diadakan setiap tahun untuk menjaga semangat nasionalisme dan kebersamaan. Menariknya, acara ditutup dengan kejutan perayaan ulang tahun anak bungsu Wakil Gubernur Sulbar. Di momen hangat ini diwarnai drama kericuhan kecil antar peserta. Dua orang peserta terlibat cekcok yang berujung perkelahian ringan. Insiden tersebut merupakan candaan dan kejutan manis berupa perayaan ulang tahun anak bungsu Wakil Gubernur Sulbar. Seluruh peserta pun langsung berkumpul untuk menyanyikan lagu ulang tahun dan menyaksikan prosesi tiup lilin bersama keluarga Wakil Gubernur Sulbar. (Rls)

Mamuju – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sulbar, melalui pelaksana Event Organizer (EO), menggelar Open Tournament Billiard sebagai ajang pembinaan dan peningkatan prestasi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026. Turnamen ini memiliki tiga sasaran utama peserta, yaitu: 1. Pelajar – sebagai ajang pengenalan dan pembinaan sejak usia dini. 2. Atlet Binaan – untuk menguji kesiapan dan meningkatkan kualitas teknik jelang event resmi. 3. Umum – sebagai ruang kompetisi terbuka untuk masyarakat pecinta billiar. Adapun syarat peserta yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana adalah : 1. Melampirkan Surat Rekomendasi dari rumah billiar yang tersebar di seluruh Sulawesi Barat (6 kabupaten). 2. Menyertakan KTP atau Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku. Pelaksana Event Organizer (EO) telah memulai persiapan sejak 08 Agustus 2025. Andika Selaku Pelaksana EO optimis kegiatan ini akan berjalan dengan baik, mampu melahirkan atlet-atlet baru, serta meningkatkan kemampuan atlet binaan yang sudah ada. Kegiatan ini tidak dipungut biaya sepersen pun bagi seluruh peserta. Panitia menyiapkan total hadiah hingga Rp36.500.000, terdiri dari uang pembinaan, trofi, dan sertifikat penghargaan bagi para pemenang. Puluhan peserta dari berbagai kabupaten di Sulawesi Barat akan ambil bagian dalam kompetisi ini. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen bersama antara Dispora dan POBSI Sulbar dalam melahirkan atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Kepala Dispora Sulbar, Safaruddin, menegaskan bahwa, turnamen ini bukan sekadar perayaan, tetapi bagian dari strategi pembinaan jangka panjang. Menurutnya, Dispora Sulbar membina dan mengembangkan bidang kepemudaan serta olahraga, dengan fokus pada peningkatan prestasi dan pembinaan berkelanjutan. Oleh karena itu, lanjut Safaruddin, momentum HUT RI ke-80 menjadikan semangat untuk membina dan menyeleksi atlet terbaik. “Billiar adalah olahraga yang memerlukan konsentrasi, ketelitian, dan mental kuat, sehingga pembinaan berkesinambungan sangat diperlukan,” ujarnya, di Mamuju,…

Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali meneguhkan komitmen kerja sama melalui penandatanganan kesepakatan bersama di Makassar, Rabu 13 Agustus 2025. Kesepakatan ini mencakup pengembangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadi kelanjutan dari perjanjian yang telah terjalin sejak lima tahun lalu. Apalagi, ini menjadi program prioritas Guberbur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa. Dalam kesempatan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Sulbar, Muh. Dhany Sadry, hadir mewakili Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil. Muh. Dhany Sadry menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat segera diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang lebih konkret, sehingga mampu mendorong peningkatan dan pengembangan kapasitas kedua institusi secara timbal balik. “Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat, melalui program yang saling menguntungkan bagi Pemprov Sulbar dan Unhas,” ujarnya. Sebelumnya, beberapa kerja sama telah dijalankan, termasuk antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dengan Fakultas Pendidikan Vokasi Unhas. Salah satu agenda strategis yang menjadi fokus adalah rencana pendirian Kampus Daerah Universitas Hasanuddin di Kabupaten Mamuju. Sementara itu, di tempat terpisah, Plt. Kepala Biro Pemkesra Provinsi Sulbar, Murdanil, menegaskan bahwa perjanjian kerja sama yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya harus terus berjalan. “Kerja sama ini bukan sekadar seremoni. Kami ingin memastikan seluruh program yang telah disepakati benar-benar terealisasi, termasuk rencana pendirian kampus daerah di Mamuju yang menjadi salah satu prioritas,” ungkapnya. Dengan adanya perpanjangan kesepakatan ini, Pemprov Sulbar dan Unhas berkomitmen memperkuat kolaborasi demi terwujudnya pendidikan yang merata, pengembangan riset yang bermanfaat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.(rls)

Pasangkayu, — Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, khususnya pada Program Panca Daya ke-3 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berkarakter, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menggelar Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklat Dasar) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Pasangkayu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode blended learning yang dimulai pada Senin, 11 Agustus 2025 dan sampai beberapa hari dimana menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka. Diklat ini merupakan tahapan wajib yang harus diikuti oleh setiap ASN yang baru diangkat, sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, drg Asran Masdy, dalam sambutannya menegaskan bahwa momentum ini tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban formal ASN, tetapi menjadi langkah strategis dalam mendukung visi besar kepemimpinan Sulbar. “Moment ini bukan hanya melewati tahapan Latsar yang merupakan syarat wajib bagi setiap ASN yang baru, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Melalui misi Panca Daya ketiga, yaitu membangun SDM yang unggul dan berkarakter, kami mengimplementasikannya lewat Pendidikan dan Latihan Dasar bagi ASN baru. Harapannya, ASN kita setelah mengikuti pelatihan bisa lebih berkualitas, lebih cerdas, dan lebih smart, serta menjadi agen perubahan untuk Sulbar yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya. Dengan adanya Diklat Dasar ini, diharapkan para ASN tidak hanya memahami tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, tetapi juga memiliki integritas, profesionalisme, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah. (Rls)

Mamuju - Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan Beasiswa Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemkesra, Rabu, 13 Agustus 2025. Rapat ini membahas capaian proses, kendala teknis, serta langkah perbaikan mekanisme penerimaan beasiswa agar lebih transparan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi mahasiswa penerima. Apalagi, ini merupakan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada sektor pendidikan dengan menggelontorkan anggaran program beasiswa. Dalam arahannya, Murdanil menegaskan pentingnya evaluasi rutin untuk memastikan program beasiswa berjalan optimal. “Beasiswa ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Evaluasi ini kita lakukan untuk memastikan setiap penerima benar-benar memenuhi kriteria dan mendapatkan manfaat maksimal,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa masukan dari seluruh tim akan menjadi bahan perbaikan kebijakan agar proses penerimaan di tahun berikutnya lebih efektif.(rls)

Mamuju — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Pendampingan Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di dua lokasi sekaligus, yakni UPTD SMA Negeri 1 Majene, Kabupaten Majene, dan SMA Negeri 2 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada Selasa 12 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari persiapan penyusunan kebutuhan pegawai melalui layanan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Dalam pelaksanaannya, BKD Sulbar bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Sulbar untuk memastikan kelancaran proses pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan. Pendampingan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), yaitu membangun SDM yang unggul dan berkarakter, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Sebagai bentuk dukungan, Dinas Pendidikan mengoordinasikan kehadiran Kepala Sekolah atau Operator Sekolah dari seluruh SMA, SMK, dan SLB di wilayah masing-masing. Mereka diminta membawa kelengkapan berkas yang menjadi syarat dalam proses penetapan kebutuhan pegawai tersebut. Melalui pendampingan ini, BKD Sulbar berharap proses penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu dapat berjalan akurat, sesuai regulasi, dan tepat sasaran sehingga formasi yang diusulkan mampu menjawab kebutuhan riil tenaga pendidik di lapangan. Di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Herdin Ismail, menyampaikan bahwa pendampingan ini menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan PPPK Paruh Waktu dapat ditetapkan secara tepat. “Kami ingin memastikan bahwa proses penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu ini benar-benar berdasarkan data yang akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Karena itu, kami menggandeng Dinas Pendidikan untuk mengoordinasikan seluruh kepala sekolah dan operator agar membawa kelengkapan berkas yang diperlukan. Harapannya, formasi yang diusulkan nanti bisa menjawab kebutuhan nyata tenaga pendidik di SMA, SMK, dan SLB di Sulbar,” ujarnya. Naskah : BKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengingatkan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi ketenagalistrikan, seiring mulai diajukannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) oleh sejumlah perusahaan di Sulbar. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu 13 Agustus 2025, menjelaskan bahwa koordinasi pengajuan IUPTLS ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Perizinan dan Informasi Penyediaan Tenaga Listrik yang dilaksanakan pekan lalu di Mamuju. Beberapa perusahaan bahkan telah menyampaikan laporan dan permohonan IUPTLS melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Barat, sesuai ketentuan bahwa seluruh izin kewenangan Gubernur diproses melalui mekanisme satu pintu. Meski demikian, Qamaruddin menilai masih banyak pelaku usaha maupun instansi pemerintah yang belum memahami kewajiban mereka terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2). Padahal, sesuai regulasi, IUPTLS harus dimiliki terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan atau pemasangan instalasi pembangkit dan instalasi tenaga listrik. “Kami selalu mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha agar menaati peraturan yang berlaku. Kepemilikan IUPTLS, Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban mutlak demi keamanan, keandalan, dan keberlanjutan operasional,” tegas Qamaruddin. Sebelumnya, pada Sosialisasi Perizinan dan Informasi Penyediaan Tenaga Listrik yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Sulbar beberapa waktu lalu diikuti 35 peserta dari sektor industri/manufaktur, perbankan, perhotelan, dan rumah sakit. Kegiatan itu dibuka oleh Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Bujaeramy menjelaskan, sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan regulasi di sektor ketenagalistrikan yang memiliki risiko tinggi jika tidak dikelola sesuai ketentuan. "Landasan hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,…

Mamuju – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bujaeramy Hassan, memimpin rapat koordinasi bersama seluruh jajaran pimpinan dan staf Bidang Mineral di ruang kerjanya, Rabu (13/8/2025). Rapat ini membahas secara komprehensif alur perizinan pertambangan sekaligus menegaskan pentingnya implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh para pelaku usaha pertambangan di Sulawesi Barat. Dinas ESDM Sulbar berharap hasil pembahasan rapat ini menjadi pedoman bersama dalam memastikan bahwa setiap program pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar tambang. Langkah ini sejalan dengan misi Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Dalam arahannya, Bujaeramy menegaskan bahwa PPM harus dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan tepat sasaran. Menurutnya, PPM bukan sekadar dokumen atau syarat administratif, melainkan bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial pelaku usaha tambang terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasinya. “Program PPM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi harus menjadi wujud nyata kontribusi pelaku usaha tambang bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami akan memastikan setiap komitmen yang dituangkan dalam RKAB benar-benar dijalankan di lapangan,” tegasnya. Bujaeramy juga menegaskan, keberhasilan PPM memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. “Transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam pengelolaan pertambangan adalah kunci. Dengan komitmen yang kuat, sektor minerba di Sulbar dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya. Ia menjelaskan, PPM pada dasarnya mencakup tiga aspek utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi. Dalam bidang pendidikan, PPM dapat diwujudkan melalui pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, serta pelatihan keterampilan bagi generasi muda. Di bidang kesehatan, program dapat berupa penyediaan layanan kesehatan, peningkatan fasilitas medis, dan kegiatan promotif-preventif bagi masyarakat. Sedangkan dalam aspek kemandirian ekonomi, PPM diharapkan mendorong lahirnya usaha-usaha produktif yang berkelanjutan, seperti pengembangan UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan pemberian akses permodalan.…

Mamasa - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Tim Pasti Padu menggelar pertemuan koordinasi di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Mamasa, Rabu (13/8/2025), untuk memperkuat langkah konkret penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Muh Ihwan, bersama tim Pasti Padu Provinsi Sulbar. Turut hadir Bupati Mamasa, Wellem Sambolangi, yang menegaskan pentingnya komitmen nyata dalam penanganan stunting. “Teori tentang stunting sudah terlalu banyak. Yang kurang sekarang adalah langkah konkret untuk menurunkannya. Saya minta kepada seluruh dinas kesehatan, KB, sosial, dan seluruh OPD terkait untuk mengurangi rapat di ruangan. Lebih baik biaya rapat kita gunakan untuk turun langsung memberi bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Kalau kita makan kue di rapat, kita yang tidak stunting, tapi anak-anak tetap stunting,” tegas Bupati Mamasa. Wellem juga menyampaikan bahwa permasalahan stunting di Mamasa tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga dengan sanitasi, sumber air bersih, dan fasilitas MCK yang masih buruk. Ia bahkan memberikan instruksi tegas kepada 18 Puskesmas yang angka stuntingnya naik pada 2025. “Kalau target penurunan stunting tidak tercapai, kepala puskesmasnya akan dinilai kinerjanya. Saya sudah membagi 36 OPD menjadi penanggung jawab kecamatan. Akan ada evaluasi rutin. Jangan hanya datang untuk SPPD, tapi benar-benar turun lapangan,” ujarnya. Bupati mengingatkan para pejabat untuk tidak berbangga hanya dengan seragam dan jabatan, melainkan memikul beban moral untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat yang lemah. Sementara itu, arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa Pasti Padu adalah program yang berkontribusi langsung pada dua poin Panca Daya Sulbar, yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. “Jangan biarkan ada anak di Sulawesi Barat yang tumbuh dalam kekurangan gizi atau tanpa perhatian kesehatan yang memadai. Masa depan mereka adalah tanggung jawab kita hari ini. Mari…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nursyamsi Rahim, menyerukan agar masyarakat Sulbar menerapkan aktivitas fisik secara teratur sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter, sesuai salah satu poin penting from Panca Daya Sulbar. Mengutip rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, berbagai bentuk aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda, olahraga ringan, menari, yoga, maupun tai chi dapat membawa banyak manfaat jika dilakukan rutin dengan durasi dan intensitas yang sesuai. Untuk masyarakat dewasa (18–64 tahun), dianjurkan melakukan minimal 150–300 menit aktivitas intensitas sedang, contohnya jalan cepat atau 75–150 menit aktivitas intensitas berat contohnya lari per minggu dan tambahkan aktivitas penguatan otot dan tulang seperti sit-up, push-up, plank, dan squat setidaknya dua hari per minggu. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, dalam keterangannya Rabu 13 Agustus 2025, mengatakan aktivitas fisik rutin terbukti mampu membantu mengendalikan kolesterol, menurunkan stres, menjaga berat badan, mencegah diabetes melitus, memperbaiki postur tubuh, dan menurunkan risiko osteoporosis pada wanita Dalam semangat yang sama, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, juga memberi contoh nyata dengan melaksanakan olahraga pagi secara rutin. Ia rajin olahraga bersama di Stadion Manakarra Mamuju maupun di Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Melalui berbagai unggahan media sosial, Gubernur Sulbar secara konsisten mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Naskah. : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar