Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, memimpin rapat persiapan menjelang kunjungan tim monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sulbar, Selasa, 19 Agustus 2025. Salim S Mengga menyampaikan, saat ini terdapat 46 SPPG yang sudah terdata dan menyatakan kesiapan, meskipun yang telah beroperasi secara penuh masih terbatas. "Walaupun yang sudah operasional masih terbatas, tapi mereka sudah siap 46. Ini sebenarnya lebih karena kurangnya informasi yang membuat pihak swasta yang berminat ikut serta dalam program ini menjadi sedikit ragu," kata Salim S Mengga. Pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ini menambahkan, banyak calon pelaksana dari sektor swasta belum memahami secara pasti persyaratan dan mekanisme pendanaan program SPPG. Namun, melalui rapat ini, informasi tersebut telah disampaikan secara rinci, termasuk sistem pendanaan dan syarat administrasi yang harus dipenuhi. "Persyaratan sebenarnya tidak sulit. Hanya saja karena informasi terbatas, itu yang menjadi masalah. Ke depan, sosialisasi harus lebih digencarkan agar masyarakat dan pihak swasta memahami dengan jelas," tegasnya. Lebih lanjut, Salim S Mengga juga menyoroti pentingnya kesiapan bahan baku saat seluruh SPPG mulai beroperasi secara bersamaan. Saat ini, sebagian besar pasokan bahan pangan di Sulbar masih bergantung dari luar daerah, seperti Sulawesi Selatan (Sulsel). "Kalau Sulsel dan Sulbar beroperasi secara penuh dalam waktu yang sama, ada kekhawatiran bahan baku menjadi terbatas. Kalau permintaan pasar tinggi, tentu ada potensi harga naik. Ini harus kita antisipasi," ujar Salim S Mengga. Untuk itu, Ia mendorong masyarakat agar mulai menanam sendiri komoditas pangan seperti sayuran dan tomat guna memenuhi kebutuhan lokal. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan pasokan. "Apalagi, tanah kita cukup subur. Kita bisa manfaatkan itu untuk memastikan suplai tetap stabil dan harga tidak melonjak," bebernya. Terkait lokasi, Wagub menyebut hampir seluruh kabupaten di Sulbar memiliki lahan yang siap digunakan, baik milik pemprov maupun pemkab. Namun, ia mengakui…

Majene – UPTD PPRD Kabupaten Majene terus menghadirkan inovasi pelayanan publik dengan meluncurkan Iklan Layanan Samsat Telefon, sebagai langkah nyata memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Layanan ini resmi dilaunching pada Sabtu, 16 Agustus 2025 di Kantor UPTD PPRD Kabupaten Majene. Acara peluncuran berlangsung meriah dengan menghadirkan tokoh masyarakat, unsur pemerintah, serta masyarakat Majene. Momentum ini dirangkaikan dengan Malam Ramah Tamah Semarak Merdeka Samsat Majene, sekaligus menghadirkan donatur buku untuk mendukung gerakan literasi yang telah lebih dahulu digagas Samsat Majene. Kepala UPTD PPRD Kabupaten Majene, A. Fariz Prasetyo Fadli, yang dikonfirmasi melalui telepon seluler, Senin, 18 Agustus 2025, mengatakan bahwa Samsat Telefon adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat di tengah kesibukan. “Dengan adanya layanan ini, wajib pajak cukup melakukan panggilan telefon ke contact person yang sudah kami umumkan di Pamflet Kantor UPTD PPRD Majene dan akun resmi media sosial UPTD PPRD Majene. Petugas kami akan segera mendatangi lokasi wajib pajak. Harapannya, masyarakat tidak lagi terkendala waktu untuk tetap taat pajak,” ungkapnya. Samsat Telefon dikhususkan untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, sedangkan wilayah lainnya tetap dijangkau melalui Samsat Keliling yang siap hadir di berbagai titik Kabupaten Majene. Sementara, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa inovasi ini sejalan dengan arah pembangunan Sulbar. “Pelayanan Samsat Telefon merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta memberikan pelayanan dasar yang berkualitas. Hal ini juga selaras dengan Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga,” jelasnya. Peluncuran Samsat Telefon sekaligus menghadirkan donatur gerakan literasi melalui donasi buku menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Tidak hanya mendekatkan layanan pembayaran pajak, tetapi juga ikut mendorong peningkatan budaya membaca dan pendidikan di Kabupaten Majene. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Pusdiklat BPSDM Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (15/8/2025), memasuki Agenda 3: Manajemen Kinerja. Materi ini dibawakan oleh Widyaiswara Ahli Muda BPSDM Sulbar, Abd. Kadir. Agenda 3 terdiri dari tujuh materi utama, yaitu Akuntabilitas Kinerja, Hubungan Kelembagaan, Organisasi Digital, Manajemen Kinerja, Standar Kinerja Pelayanan, Manajemen Keuangan Negara, dan Manajemen Risiko. Materi-materi ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan mengelola kinerja secara efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kepala BPSDM Sulbar, drg. Asran Masdy, menegaskan pentingnya pembelajaran ini sebagai langkah strategis membentuk aparatur yang profesional. Menurutnya, Agenda Manajemen Kinerja ini menjadi bekal penting bagi peserta PKA untuk menghubungkan teori dengan praktik di lapangan. "Kami ingin melahirkan aparatur yang tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata demi mendukung Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” ujarnya. Dengan penguasaan materi Agenda 3, peserta diharapkan mampu menerapkan manajemen kinerja yang terukur dan akuntabel, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulbar. Naskah : BPSDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Guna mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal menuju pasar global, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan bersama Dinas Koperindag Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Rumah BUMN BNI Mamuju menggelar Workshop Persiapan Ekspor dan Literasi Perpajakan UMKM, Jumat 15 Agustus 2025. Workshop berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sulbar, dengan fokus pada pelaku UMKM berpotensi ekspor, khususnya komoditas madu dan aren dalam mendukung Quick Wins Sulbar Bedaya yang digagas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang P2A Kanwil Perbendaharaan, Taufik Damhuri. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mempersiapkan UMKM memasuki pasar ekspor. "UMKM Sulbar memiliki potensi besar, terutama madu dan aren, tapi masih banyak kendala teknis dan administratif. Workshop ini hadir untuk membuka wawasan sekaligus memandu langkah praktis," ujarnya. Narasumber pertama, Muh. Rusdin dari Dinas Koperindag Sulbar, memaparkan strategi persiapan ekspor dan persyaratan khusus untuk komoditas madu dan aren. Beberapa poin kunci yang dibahas meliputi Pemenuhan Standar Produk Sertifikasi Halal, BPOM SNI, HACCP dan food grade untuk produk pangan. "Kuncinya adalah konsistensi kualitas dan kemitraan dengan buyer terpercaya. Jangan ragu memanfaatkan fasilitas pemerintah seperti misi dagang dan pameran internasional," tegas Rusdin. Sesi kedua menghadirkan Narasumber dari Kanwil Perbendaharaan yang menjelaskan aspek perpajakan bagi UMKM ekspor dan pada pengurusan Dokumen Ekspor oleh Forwarder Kewajiban lapor SPT Tahunan dan pencatatan keuangan sederhana. "Pahami insentif fiskal yang tersedia agar tidak terbebani biaya tambahan. Ekspor seharusnya justru menguntungkan dari sisi pajak," jelas pemateri. Pada sesi tanya jawab, UMKM Golla Mandar menyampaikan aspirasinya. Pihaknya berharap ada pendampingan berkelanjutan hingga satu UMKM asal Mamuju benar-benar bisa tembus ekspor. Dalam hal ini butuh dukungan teknis dan akses pemasaran. Workshop ini menjadi langkah awal dari rangkaian program pendampingan ekspor UMKM Sulbar. Ke depan, akan dirancang task force…

Mamuju - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Komisi I DPRD Sulbar melaksanakan rapat kerja dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Sulbar, Jumat, 15 Agustus 2025. Pembahasan ini sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, didampingi Wakil Ketua Komisi I Haluddin dan Sekretaris Komisi I Irbad Kaimuddin. Turut hadir anggota Komisi I, Sekretaris DPRD Sulbar Arianto, Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Pejabat Fungsional Muhammad Ghadafi, dan Staf Umum Bagian Keuangan Dwi Agustriyanti. Agenda ini membahas secara mendalam rencana kebijakan anggaran serta prioritas program yang akan dituangkan dalam KUA-PPAS 2026, khususnya yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi I DPRD Sulbar. Sekretariat DPRD Sulbar melalui bagian perencanaan juga memaparkan rancangan KUA-PPAS, termasuk proyeksi pendapatan dan belanja serta arah kebijakan prioritas yang diusulkan. Hal ini diharapkan menjadi landasan dalam menyusun program kerja yang lebih terarah pada tahun anggaran mendatang. Dalam rapat, sejumlah masukan dan pandangan disampaikan oleh anggota Komisi I untuk memastikan agar program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masyarakat, selaras dengan visi pembangunan daerah, serta tetap memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas anggaran. Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad mengatakan rapat kerja ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan KUA-PPAS 2026 antara DPRD Sulbar bersama pemerintah daerah, dengan harapan seluruh proses dapat berjalan lancar hingga tahap penetapan. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi, Murdanil, menghadiri rapat pembahasan bersama Komisi I DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat yang digelar di ruang Komisi I DPRD tersebut membahas sejumlah program prioritas, di antaranya alokasi anggaran untuk program beasiswa serta dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah di wilayah Sulawesi Barat. Apalagi, ini merupakan bagian visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga prioritas program beasiswa. Dalam paparannya, Murdanil menyampaikan bahwa program beasiswa menjadi salah satu prioritas Pemprov Sulbar guna meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat, khususnya bagi pelajar dari keluarga kurang mampu dan berprestasi. “Kami berkomitmen memastikan agar anggaran beasiswa dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, sehingga peluang mendapatkan pendidikan yang layak semakin terbuka. Begitu juga untuk rumah ibadah, dukungan anggaran akan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan kenyamanan fasilitas ibadah bagi masyarakat,” ujar Murdanil. Murdanil juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPRD untuk memastikan setiap program yang diusulkan sesuai kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah. (Rls)

Mamuju – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulbar menggelar rapat pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 di ruang rapat Komisi I DPRD Sulbar, Jumat 15 Agustus 2025. Rapat ini menegaskan komitmen antara DPRD dan Dinas Kominfo untuk mengoptimalkan pelayanan publik serta mendorong program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan infrastruktur jaringan di wilayah yang masih lemah sinyal atau area blankspot, yang merupakan salah satu program andalan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Program ini juga menjadi bagian dari quick wins Sulbar Berdaya yang diinisiasi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, sebagai langkah strategis mempercepat misi Sulbar maju dan sejahtera melalui transformasi digital. Upaya ini mencakup pembangunan infrastruktur jaringan sekaligus pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa infrastruktur jaringan saja tidak cukup tanpa pendampingan yang tepat. “Melalui jaringan ini juga penting diberikan pendampingan dalam memanfaatkan digitalisasi, sehingga kehadiran teknologi memberi dampak positif, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya. (Rls)

Mamuju - Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 antara DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) dan Gubernur Sulbar resmi ditandatangani dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025. Acara penting ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sulbar. Penandatanganan tersebut merupakan bentuk persetujuan bersama terhadap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah awal yang masih bersifat dinamis. “Kita sudah tanda tangan dan sepakat. Namanya juga PPAS, karena dana transfer dari pusat masih dalam bentuk estimasi. Bisa saja terjadi perubahan signifikan saat pembahasan lebih lanjut setelah dana transfer ditetapkan,” ujar Suhardi Duka. Lebih lanjut, Suhardi Duka menyampaikan bahwa arah belanja APBD 2026 diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. Lima prioritas utama yang disepakati sepenuhnya menyasar sektor-sektor publik yang dinilai penting untuk pembangunan daerah. Meski demikian, Gubernur Suhardi Duka mengakui bahwa sebagian besar anggaran tetap terserap untuk belanja operasional, termasuk gaji ASN di eksekutif dan legislatif. “Gaji itu tidak bisa dihindari. Total belanja operasional mencapai Rp1,6 triliun. Artinya, hanya sekitar Rp400 miliar yang bisa dialokasikan untuk pembangunan, dengan belanja modal sekitar Rp200 miliar lebih,” jelasnya. Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2026 ini, diharapkan proses penyusunan RAPBD 2026 dapat berjalan lancar dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat Sulawesi Barat. (Rls)

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka mengukuhkan 69 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi, Jumat 15 Agustus 2025 malam. Hadir juga Wakil Gubernur Salim S Mengga, Danrem 142/Tatag, Danlanal Mamuju, dan jajaran Forkopimda lainnya. "Kita kukuhkan itu untuk mereka berjanji, memahami makna patriotisme, idealisme dan nilai-nilai kebangsaan," kata Suhardi Duka. Para Paskibraka juga mencium bendera merah putih sebagai wujud mencintai para pahlawan negara. "Ini juga menanamkan dalam sanubarinya bahwa bendera itu lambang negara dan lambang kehormatan," ungkapnya. Olehnya itu, dia berpesan agar seluruh Paskibraka Provinsi menjalankan tugas dengan baik. Diketahui, 69 Paskibraka ini akan bertugas pada 17 Agustus 2025 mendatang di tingkat provinsi. (Rls)

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menghadiri upacara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulbar, di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Jumat 15 Agustus 2025. Pengukuhan Eka Putra Budi Nugroho sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulbar menggantikan Kepala BI sebelumnya yaitu Gunawan Purbowo. Kegiatan ini menjadi rangkaian dari Pelantikan dan Sertijab yang telah dilakukan pada Januari 2025 di Jakarta lalu. Dalam sambutannya, Gubenur Sulbar, Suhardi Duka menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Barat yang terus bersinergi dalam mendorong peningkatan perekonomian, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi. "Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gunawan Purbowo karena selama ini telah bergandengan tangan untuk bersama-sama memperbaiki kondisi ekonomi Sulbar," ujar Suhardi Duka. "Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Eka Putra Budi Nugroho semoga kedepannya kita semakin memperkuat komitmen dan bersinergi membangun perekonomian di Sulbar," tambahnya. Suhardi Duka mengaku, sinergitas yang begitu baik telah berlangsung selama ini antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan BI Perwakilan Sulbar. "Diharapkan dapat terus dilanjutkan. Sinergitas yang baik ini terbukti dengan kerjasama Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten beserta Stakeholder dalam mengendalikan inflasi dan juga pembinaan UMKM di Provinsi Sulbar," katanya. Pada kesempatan itu pula, Gubernur Suhardi Duka menyoroti pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang selama ini masi dibawa dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian dengan kolaborasi semua stakeholder yang ada utamanya peranan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ia meyakini pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat akan bisa melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. "Walaupun selama ini pertumbuhan ekonomi di Sulbar masi dibawa dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional akan tetapi RPJMD kami, kami ingin pertumbuhan ekonomi diatas dari pertumbuhan ekonomi nasional, kemiskinannya juga demikian," ungkap SDK Oleh karena itu, peranan Bank Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus banyak mengalokasikan anggaran kepada…