Polman – Malam penuh makna dan spiritualitas menyelimuti Pantai Bahari, Polewali Mandar, saat Sandeq Silumba 2025 resmi dibuka oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), Rabu malam, 20 Agustus 2025. Di bawah langit yang perlahan gelap, angin pantai bertiup pelan. Langit membentuk formasi awan tak biasa. Di antara gemerlap lampu panggung dan suara debur ombak, ritual sakral Makkuliwa digelar, doa yang dibisikkan dari atas perahu, di hadapan semesta dan Tuhan Yang Maha Esa. Sebanyak 55 perahu Sandeq berjejer rapi di bibir pantai, dihiasi bendera Merah Putih yang berkibar gagah di tiang layar. Dari ukuran besar hingga kecil, perahu-perahu tradisional ini tak hanya menjadi simbol kebudayaan Mandar, tapi juga menyimpan semangat nasionalisme yang kuat. Gubernur Sulbar, yang akrab di sapa SDK secara resmi membuka ajang tahunan ini dalam suasana khidmat, ia menyampaikan harapannya agar Sandeq Silumba bukan hanya menjadi ajang budaya, tetapi juga ruang silaturahmi dan penggerak ekonomi daerah. Ribuan warga, wisatawan, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat tumpah ruah di lokasi acara. Namun, malam pembukaan ini bukan sekadar seremonial. Makkuliwa, atau dikenal juga sebagai ma’baca-baca, menjadi titik ruhani acara. Sebuah ritual penuh makna yang menegaskan bahwa setiap pelayaran, seperti juga hidup manusia, harus dimulai dengan doa dan harapan kepada Sang Pencipta. Di atas perahu sandeq yang bersandar, para passandeq (pelaut tradisional) memanjatkan doa yang dipimpin oleh Pua’ Imam. Makanan khas yang penuh makna spiritual disajikan: sokkol putih (ketan), telur rebus ayam kampung, ule-ule (bubur kacang ijo), serta tiga jenis pisang: loka manurung (pisang kepok), loka tira (pisang ambon) dan loka balambang (pisang raja). Setiap elemen makanan membawa simbol: kesehatan, kebajikan, dan kesejahteraan. 550 passandeq, masing-masing perahu berawak 10 orang (8 inti dan 2 cadangan), akan mengikuti lomba yang akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 26 Agustus 2025. Lomba ini akan melalui 5 etape: Etape 1: Pantai Bahari Polewali – Pantai Pamboang Etape…

Mamuju – Sebulan pasca dilantik pada 18 Juli 2025, Kepala Dinas Koperindag Sulawesi Barat, H. Masriadi Nadi Atjo, langsung tancap gas mengakselerasi program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga. Dengan semangat proaktif dan gerak cepat, sejumlah inisiatif strategis digulirkan demi memastikan penguatan UMKM, perlindungan konsumen, dan peningkatan kemandirian fiskal daerah berjalan efektif. Langkah paling konkret adalah peluncuran saluran pengaduan masyarakat via WhatsApp di nomor 0851-8565-6443. Layanan ini menjadi bukti respons cepat dinas terhadap keluhan warga. Belum lama diluncurkan, tim telah berhasil menindaklanjuti laporan dan mengungkap praktik takaran beras yang tidak sesuai di Mamuju. “Tugas kami adalah melayani. Kami tidak menunggu, tapi jemput bola. Nomor layanan itu adalah komitmen kami untuk proaktif mendengarkan dan bergerak cepat melindungi hak-hak konsumen,” ujar Masriadi, Rabu, 20 Agustus 2025. Di sektor pemberdayaan, Dinas Koperindag menggandeng Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) Kominfo Makassar untuk menggelar pelatihan digital bagi puluhan UMKM. Inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi Quick Wins Sulbar Berdaya untuk mendorong UMKM naik kelas. Tak hanya itu, untuk menggenjot kemandirian fiskal daerah, Masriadi mendorong penerbitan Instruksi Gubernur tentang kewajiban uji mutu biji kopi dan kakao. Kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan kualitas komoditas unggulan, tetapi juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB). UPTD BPSMB juga didorong untuk membuka layanan pengujian mutu terakreditasi untuk komoditas lain yang sedang tren di pasar global, seperti jagung, rumput laut, minyak nilam, dan Crude Palm Oil (CPO). Upaya proaktif lainnya adalah percepatan verifikasi lapangan bagi calon penerima bantuan saran dan prasaran usaha dari Dinas Koperindag Sulbar agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Masriadi menjelaskan bawah tugas dinas adalah menjadi garda terdepan menyukseskan program Gubernur dan Wakil Gubernur. “Setiap langkah kami, mulai dari perlindungan konsumen hingga penguatan UMKM, adalah untuk mewujudkan Sulbar Berdaya,” tegas…

Mamuju - Menjelang pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar melaksanakan pertemuan bersama seluruh angota Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Selasa, 19 Agustus 2025. Persiapan penyelenggaraan PEKPPP tahun 2025 membahas teknis pelaksanaan, dan menyamakan persepsi, mematangkan strategi, dan memastikan pelaksanaan penilaian berjalan objektif, terukur, dan sesuai standar. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar dipimpin Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Subuki. ‘’Hari ini (Selasa, 19 Agustus red.) kita koordinasi dengan Tim yang terdiri dari tiga tim. Kita membahas mengenai rencana dan timeline kegiatan. Untuk rencana penilaian kita rencanakan mulai tanggal 25 Agustus hingga 30 September 2025 ,’’ ujar Subuki. Disampaikan, tim dan agenda PEKPPP tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumya. Ia juga menjelaskan, evaluasi pelayanan publik menggunakan Format 02 untuk evaluasi pelayanan publik pada lokus. "Format ini berisi indikator-indikator yang akan dievaluasi terkait pelayanan publik, serta data dan informasi yang diperlukan untuk penilaian," terangnya. Ia menambahkan, PEKPPP sejalan dengan Misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga untuk Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas. Sementara, Auditor Ahli Madya dari Inspektorat Sulbar, Hartati menekankan pentingnya melakukan konfirmasi ke perangkat daerah yang menjadi lokus, sebelum Tim Evaluasi turun ke lapangan. ‘’Kita harus melakukan koordinasi untuk memastikan kelancaran, keselarasan, dan efektivitas proses evaluasi. Selain itu, koordinasi juga membangun hubungan baik, mendapatkan informasi awal, dan meminimalisir kendala di lapangan,’’ kata Hartati. Pertemuan juga dihadiri sejumlah pejabat fungsional dan pelaksana Biro Organisasi dan Auditor dari Inspektorat Sulbar, Nurdiana. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Pada Rabu, 20 Agustus 2025, Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) untuk peserta golongan II resmi memasuki Agenda 3, pada Rabu, 20 Agustus 2025. Pada tahap ini, peserta dibekali dengan materi bertema “Kedudukan dan Peran PNS dalam Mendukung Terwujudnya Smart Governance sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.” Agenda 3 terdiri atas dua materi pokok, yakni Manajemen ASN dan Smart ASN. Keduanya diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta tentang peran strategis ASN sebagai motor birokrasi modern yang berintegritas, kompeten, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kepala BPSDM Sulbar, drg. Asran Masdy, menegaskan pentingnya agenda ini sebagai pijakan bagi CPNS dalam menginternalisasi nilai-nilai profesi ASN. “Melalui Agenda 3 ini, peserta Latsar tidak hanya memahami kedudukan dan peran ASN dalam sistem pemerintahan, tetapi juga dibekali bagaimana mewujudkan birokrasi yang cerdas, responsif, dan berbasis teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan terpercaya,” ungkap Asran. Ia menambahkan, Latsar ini merupakan salah satu upaya konkrit BPSDM Sulbar dalam mendukung visi pembangunan daerah yang selaras dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka. "Semoga melalui Agenda 3 ini, para peserta Latsar CPNS dapat tumbuh menjadi ASN yang memahami manajemen ASN dengan baik serta mampu menjadi Smart ASN yang siap menjawab tantangan birokrasi modern," harapnya. Naskah : BPSDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) Andi Rahmat, mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan, menghadiri acara Penyalaan Serentak "Light Up The Dream – Listrik Untuk Menyalakan Mimpi" yang digelar PLN di Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Rabu (20/8/2025). Dalam sambutannya, Andi Rahmat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN atas konsistensi menghadirkan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu melalui program Light Up The Dream. “Program ini menjadi bukti nyata bahwa PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Data kami menunjukkan, masih ada sekitar 15.000 warga Sulbar yang belum memiliki kWh meter sendiri. Karena itu, kolaborasi seperti ini sangat penting,” ujar Rahmat. Rahmat berharap Kementerian ESDM RI dapat kembali merealisasikan program bantuan pasang baru listrik di Sulbar, sebagaimana tahun 2024 yang lalu hampir mencapai 2.000 unit. Ia menambahkan, Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM telah mengalokasikan anggaran APBD tahun 2025 untuk 171 rumah tangga sasaran listrik gratis atau listrik hemat-murah yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar. Sementara itu, Asisten Manager PLN UP3 Mamuju, Sultan, menjelaskan bahwa kegiatan penyalaan serentak ini digelar serentak secara nasional dalam rangka HUT ke-80 RI. Program ini, kata Sultan, bertujuan membantu masyarakat kurang mampu agar bisa menikmati listrik dengan tagline Menerangi Seluruh Indonesia. “Sejak 2020 hingga 2025, Light Up The Dream sudah berjalan lima tahun. Program ini berasal dari donasi pegawai PLN dan dukungan para stakeholder. Untuk Sulbar, ada 58 keluarga penerima manfaat tahun ini, termasuk 4 unit di Desa Sumare,” ungkap Sultan. Ia menambahkan, program ini sesungguhnya berjalan rutin setiap bulan. Namun khusus pada bulan Agustus, bertepatan dengan momentum kemerdekaan, PLN menggelarnya secara seremonial dan nasional. “Harapan kami, listrik ini bisa menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan dan memperpanjang roda ekonomi masyarakat. PLN akan terus hadir sebagai insan yang bertanggung jawab…

Mamuju - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) antusias mengikuti pengukuran kompetensi digital yang diselenggarakan serentak pada Rabu 20 Agustus 2025. Sebanyak 100 persen ASN dan Non ASN Dinas Perkebunan Sulbar rampung melaksanakan pengukuran kompetensi digital yang dilakukan secara mandiri melalui device masing-masing. Kompetensi digital bertujuan memetakan tingkat kemampuan digital secara objektif, bukan sebagai ajang seleksi atau pemberian sanksi, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat kapasitas pegawai dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintah. Metode pengumpulan data yang digunakan memanfaatkan Google Form, kompetensi digital yang diukur menggunakan instrumen framework Digcomp beberapa aspeknya yaitu Literasi data dan informasi, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas konten, keamanan digital, dan aspek pemecahan masalah. Pengukuran kompetensi digital serentak ini merupakan tindak lanjut dari misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Mengingat penyelenggaraannya yang serentak satu hari dan dilaksanakan pada jam kerja, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Muh. Faizal Thamrin berharap jajarannya dapat mengikuti kompetensi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. "Harapan kami semua pejabat, staf ASN dan Non ASN Dinas Perkebunan dapat mengikuti kompetensi mandiri ini tepat waktu," kata Faizal. Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Andi Sitti Kamalia menekankan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memetakan kompetensi digital yang dimiliki oleh setiap pegawai di seluruh lingkup Pemprov Sulbar. Ia berharap, pengukuran ini dapat menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan SDM untuk mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yaitu membangun SDM yang unggul dan berkarakter. "Dengan diadakannya pengukuran ini semoga dapat membangun SDM yang unggul dan berkarakter," tutur Kamalia. Naskah : Disbun Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat kerja dalam rangka membahas rencana kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Pasangkayu. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait dugaan penyerobotan hutan lindung dan persoalan batas Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Pasangkayu, serta untuk melakukan monitoring langsung terhadap perkembangan harga Tandan Buah Segar (TBS) di daerah tersebut. Rapat ini dilaksanakan di ruang kerja Komisi II DPRD Sulbar, Selasa, 19 Agustus 2025, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Irwan SP Pababari. Hadir anggota Komisi II Sulfakri Sutan, serta OPD terkait diantaranya Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindag, Koperasi dan UKM. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Sulbar sebagai salah satu upaya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas, sesuai misi kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga. Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Irwan SP Pababari menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut sangat penting dilakukan agar DPRD mendapatkan data lapangan yang lebih objektif, baik terkait dengan permasalahan agraria maupun kondisi harga TBS yang menjadi perhatian serius masyarakat, khususnya para petani sawit. Komisi II juga menyoroti naik turunnya harga TBS yang masih dikeluhkan petani. Monitoring di lapangan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait regulasi harga, distribusi, hingga peran perusahaan dalam menjaga stabilitas harga TBS. Dari hasil rapat kerja tersebut, Komisi II DPRD Sulbar menyepakati untuk segera menjadwalkan kunjungan kerja dengan melibatkan pihak terkait, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak perusahaan. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berkolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga Sulteng-Sulbar dalam rangka sosialisasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) industri. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Kepala BPKPD Sulbar, Rabu (20/8/2025), dipimpin langsung Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra didampingi Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin. Hadir, Kasubid Pajak Daerah, Intang, Kasubid Retribusi Daerah, A. Nursyahdana, pejabat fungsional AKPD Ahli Muda, Syamsul Arifin, serta jajaran staf lainnya. Sementara itu, dari pihak Pertamina Patra Niaga Sulteng-Sulbar turut hadir Fahri selaku Sales BBM yang memberikan penjelasan langsung terkait regulasi, prosedur, dan mekanisme pemanfaatan BBM industri. Kegiatan sosialisasi ini digelar sebagai bentuk sinergi pemerintah daerah bersama Pertamina dalam memperkuat pemahaman regulasi sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan BBM industri secara tepat dan berkelanjutan. Langkah ini juga sejalan dengan misi Pancadaya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra menegaskan kolaborasi ini penting untuk memastikan pemanfaatan energi, khususnya BBM industri, dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Fahri dari Pertamina Patra Niaga Sulteng-Sulbar menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dan masyarakat pengguna BBM industri. “Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman bersama, sehingga distribusi dan penggunaan BBM industri bisa lebih efisien, tepat sasaran, serta mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah,” ujarnya. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut serta dalam kegiatan Pengukuran Kompetensi Digital Personil ASN dan Non ASN Lingkup Pemprov Sulbar Tahun 2025, yang digelar secara serentak pada Rabu, 20 Agustus 2025. Pengukuran Kompetensi Digital ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menghadapi tantangan era digital. Pengukuran kompetensi digital ini diikuti oleh seluruh ASN dan Non ASN dari berbagai perangkat daerah, termasuk jajaran Sekretariat DPRD Sulbar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memetakan kemampuan aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi, literasi digital, serta pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto mengatakan pihaknya menilai pengukuran ini sangat penting dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien. "Dengan meningkatnya kapasitas digital ASN dan Non ASN, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, tepat, dan akuntabel," ujarnya. Partisipasi Sekretariat DPRD Sulbar juga menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung program transformasi digital yang sedang digencarkan oleh Pemprov Sulbar, sejalan dengan target nasional menuju birokrasi modern berbasis digital. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat persiapan dalam rangka menyambut Hari Jadi Sulawesi Barat ke-21. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Sulbar, Selasa (19/8/2025). Rapat dipimpin Sekretaris DPRD Sulbar Arianto didampingi Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar Musra Awaluddin. Hadir, para pejabat fungsional Sekretariat DPRD Sulbar. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka Nomor 552 Tahun 2025 tentang Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI ke-80 sekaligus Hari Jadi ke-21 Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rapat ini dibahas sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan, termasuk penyesuaian teknis kegiatan serta peran aktif Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran rangkaian peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat. Dalam arahannya, Sekretaris DPRD Sulbar Arianto menekankan pentingnya persiapan yang matang dan terkoordinasi untuk memastikan keberhasilan acara. Ia juga telah membagi tim dan tugas kepada seluruh staf sekretariat, di mana setiap tim bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas yang diberikan, dengan tujuan agar kegiatan berjalan lancar, tertib, dan aman sesuai harapan. "Saya berharap semua tim dapat bekerja secara optimal dan dengan penuh tanggung jawab. Koordinasi yang baik antar tim akan menjadi kunci kesuksesan acara ini," ujar Arianto. Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan, Musra Awaluddin, menyatakan seluruh Staf Sekretariat DPRD siap berperan aktif dalam menyukseskan acara ini, termasuk memastikan dukungan teknis dan administratif berjalan optimal. Melalui rapat ini, Sekretariat DPRD Sulbar menunjukkan komitmennya dalam mendukung rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat ke-21, sebagai momen penting bagi daerah dan masyarakat Sulbar. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar