Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat pencapaian penting dalam mendukung agenda transformasi digital pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Mohammad Ali Chandra, BPKPD berhasil menuntaskan pelaksanaan pengukuran kompetensi digital bagi seluruh ASN dan Non-ASN tanpa kendala. Pengukuran ini dilaksanakan secara serentak pada Rabu, 20 Agustus 2025. Upaya ini sebagai langkah strategis Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (JSM), serta koordinasi teknis dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulbar, untuk mendeteksi tingkat kemampuan digital aparatur secara valid dan terukur. Kegiatan ini mencakup seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulbar, dengan total peserta mencapai 11.892 orang, termasuk ASN dan Non-ASN di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPRD) kabupaten se-Sulbar. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasinya terhadap kelancaran kegiatan dan partisipasi aktif seluruh jajaran. "Kami sangat mengapresiasi komitmen semua pihak, khususnya para pegawai di BPKPD, baik ASN maupun Non-ASN. Proses ini berjalan tertib, lancar, dan menjadi langkah awal penting untuk menyongsong transformasi digital secara menyeluruh, termasuk di sektor keuangan daerah," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf menambahkan bahwa pelaksanaan pengukuran ini menjadi titik awal dalam pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi digital ke depan. "Melalui hasil pengukuran ini, kami dapat mengidentifikasi kekuatan dan potensi peningkatan di bidang digital. Ini akan menjadi dasar perencanaan pelatihan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam menunjang sistem informasi pendapatan dan pengelolaan keuangan yang semakin digital," jelasnya. Pelaksanaan pengukuran ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur di era digital, serta memastikan kesiapan birokrasi dalam mendukung pelayanan publik yang efisien dan berbasis teknologi. Dengan selesainya pengukuran ini, BPKPD Sulbar menunjukkan kesiapan penuh menjadi bagian dari gerakan besar transformasi digital pemerintahan yang berorientasi pada efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Pemprov Sulbar kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program unggulan Sulbar Cerdas, yang digagas oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga. Program ini menjadi salah satu prioritas daerah, dengan memberikan 1.000 beasiswa pendidikan tinggi setiap tahunnya, mulai jenjang diploma hingga doktoral. Sebagai bentuk penguatan program tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, memimpin rapat pembahasan hasil monitoring dan evaluasi beasiswa tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Inspektur, Selasa 19 Agustus 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Murdanil, Inspektur Pembantu Wilayah II, Suhendra, serta Anggota Tim Monitoring. Pembahasan difokuskan pada efektivitas penyaluran beasiswa, dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tindak lanjut penyempurnaan mekanisme penyaluran di tahun berikutnya. Inspektur Daerah, M. Natsir, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting untuk memastikan beasiswa tepat sasaran. “Program Sulbar Cerdas adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi berkualitas. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi ini sangat diperlukan agar beasiswa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa penerima serta mendukung peningkatan kualitas SDM di Sulawesi Barat,” ungkapnya. Senada dengan itu, Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Murdanil, menyampaikan apresiasi atas pendampingan Inspektorat dalam penguatan program. “Kami berkomitmen memastikan penyaluran beasiswa berjalan transparan, akuntabel, dan menyentuh mahasiswa yang memang berhak. Sinergi dengan Inspektorat ini akan menjadi dasar perbaikan di tahun-tahun mendatang,” ujarnya. Dengan adanya program Sulbar Cerdas diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus membawa nama baik Sulawesi Barat di kancah yang lebih luas. (Rls)

Mamuju — Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, bersama Tim Beasiswa menghadiri pertemuan di Kantor Inspektorat Daerah untuk menyampaikan jawaban serta penjelasan mendalam atas hasil monitoring dan evaluasi program beasiswa Tahun Anggaran 2025, Selasa 19 Agustus 2025. Kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S. Menagga dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Pertemuan ini menjadi forum penting dalam menanggapi temuan dan rekomendasi dari Inspektorat, sekaligus menunjukkan keseriusan Pemprov Sulbar untuk memperbaiki tata kelola program beasiswa agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menindaklanjuti hasil evaluasi. “Beasiswa ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak Sulawesi Barat. Setiap rekomendasi Inspektorat akan menjadi acuan penting untuk memperkuat sistem pengelolaan agar lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Melalui forum klarifikasi ini, Pemprov Sulbar berharap program beasiswa Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lebih optimal serta mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan SDM di Sulawesi Barat. (Rls)

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, didampingi Sekretaris, Abd. Syahid Hasan, serta Tim Inspektorat menghadiri Entry Meeting Tim Pemeriksa BPK RI dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan permintaan data awal atas Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada kegiatan usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Barat. Entry Meeting tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Amujib, dan turut dihadiri oleh Tim Pemeriksa BPK RI serta Perangkat Daerah terkait. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, pada Selasa, 19 Agustus 2025. Dalam arahannya, Amujib menyampaikan komitmen Pemprov Sulbar dibawa kepemimpinan Suhardi Duka dan Salim S Mengga, untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan ini. “Kami menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, karena ini akan menjadi evaluasi bersama dalam memastikan tata kelola lingkungan hidup dan kegiatan pertambangan di Sulbar berjalan sesuai aturan,” ungkapnya. Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Kami berharap kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah terkait, agar data dan informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi tepat waktu, sehingga hasil pemeriksaan bisa memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif,” ujarnya. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung sejak 19 Agustus hingga 17 September 2025. Inspektur Daerah, M. Natsir, juga menegaskan kesiapan Inspektorat Daerah untuk mendukung penuh kelancaran pemeriksaan tersebut. “Kami akan berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait untuk menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan, sehingga proses pemeriksaan BPK RI berjalan lancar sesuai ketentuan,” tuturnya. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan di Sulawesi Barat dapat terlaksana dengan baik, sesuai regulasi, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah. (Rls)

POLMAN, - Puluhan lopi (perahu) Sandeq sudah berada di Pantai Bahari, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar. Ketua Dewan Pengarah Sandeq Silumba 2025 Syamsul Samad mengatakan, 55 Sandeq ini akan mengikuti Sandeq Silumba 2025. "Alhamdulillah, semua peserta sudah menambatkan Sandeqnya di Pantai Bahari, Polman. Insya Allah besok malam (20 Agustus 2025, kita gelar malam pembukaan Sandeq Silumba. Keesokan paginya, 21 Aguatus, para peserta mulai berlaga," kata Syamsul Samad, Selasa malam, 19 Agustus 2025. Ia menyebutkan, pada malam pembukaan, Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang akan membuka acara bersama Wagub Sulbar Salim S. Mengga. Gubernur juga akan membagikan sejumlah bantuan secara simbolis kepada masyarakat Polman. Mengenai teknis lomba, Syamsul Samad mengurai bahwa Etape 1 dari Pantai Bahari Polman menuju Pamboang Kabupaten Majene akan dilangsungkan pada 21 Agustus 2025. Selanjutnya, Etape 2, pada 23 Agustus 2025, akan menempuh rute dari Pamboang ke Banua Sendana, Kabupaten Majene. Etape 3, pada 24 Agustus 2025, dari Banua Sendana menuju Deking, Kabupaten Majene. Berikutnya Etape 4, pada 25 Agustus 2025, passandeq akan berlayar dari Deking menuju Mamuju. Dan terakhir, Etape 5, pada 26 Agustus 2026, akan mengelilingi Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju. (Rls)

Mamuju – Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh rencana kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Komitmen ini disampaikan dalam rapat persiapan yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, Mamuju, pada Selasa, 19 Agustus 2025. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan DPRD untuk membahas aspirasi masyarakat terkait dugaan penyerobotan hutan lindung, batas Hak Guna Usaha (HGU) PT Pasangkayu, serta monitoring harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani. Langkah kolaboratif antara eksekutif dan legislatif ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka untuk menciptakan iklim usaha yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani sawit. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali, yang hadir bersama Pengawas Barang Beredar dan Jasa, Arifuddin, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengambil peran strategis dalam kunjungan kerja tersebut. “Sesuai arahan pimpinan dan hasil rapat, kami siap memfasilitasi pertemuan antara Komisi II DPRD dengan perusahaan-perusahaan komoditas sawit yang beroperasi di wilayah Sulawesi Barat,” ujarnya. Lebih lanjut, Najib Ali menegaskan bahwa fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran fungsi pengawasan dewan. Fokus utama dalam kunjungan kerja nanti adalah pengecekan langsung kegiatan perdagangan antar pulau komoditas sawit dan turunannya, serta pelaksanaan tera ulang pada alat ukur yang digunakan perusahaan. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan tata niaga sawit di Sulawesi Barat dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian daerah. (Rls)

Mamuju - Dalam upaya memperkuat transformasi digital birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi Pengukuran Kompetensi Digital bagi ASN dan Non ASN. Kegiatan ini berlangsung di Aula Eko Wisata Berkah Pantai Tapandullu, Senin (18/8/2025), dan diikuti oleh seluruh pegawai Bapperida Sulbar. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan pengukuran kompetensi digital yang dijadwalkan pada Rabu, 20 Agustus 2025. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa pengukuran ini bukanlah seleksi atau pemberian sanksi, melainkan langkah strategis untuk memetakan kemampuan digital pegawai secara objektif. “Tidak usah takut, semua ikut saja. Ini adalah pemetaan. Setelah dipetakan, akan diberikan pelatihan-pelatihan bagi yang kurang agar bisa memiliki kompetensi,” ujar Junda dalam sambutannya. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang mendorong birokrasi berbasis data dan kompetensi. Pemprov Sulbar, lanjut Junda, berkomitmen menerapkan sistem merit dalam penempatan dan pengembangan pegawai, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan objektivitas. Sesi teknis disampaikan oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, yang menjelaskan bahwa pengisian formulir kompetensi digital akan dilakukan secara daring melalui tautan yang dibagikan oleh admin OPD masing-masing. Pengisian hanya berlangsung satu hari, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA. “Setiap OPD akan dipantau secara real time dan real count. Kami berharap seluruh 98 pegawai Bapperida dapat menyelesaikan pengisian lebih cepat dari waktu yang ditentukan,” jelas Darwis. Menariknya, kegiatan sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan fun games dan family gathering dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana hangat dan penuh semangat menjadi cerminan komitmen Bapperida Sulbar dalam membangun birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan era digital. Naskah : Bapperida Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim menerima kunjungan resmi Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan (BBKK) Makassar, dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, Selasa (19/8/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kepala Dinas Kesehatan Sulbar ini menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan BBKK, khususnya dalam penguatan kegiatan kekarantinaan kesehatan di wilayah Sulbar. Pertemuan ini diharapkan terbangun kerja sama yang lebih erat antara BBKK Makassar dan Dinas Kesehatan Sulbar, sebagaimana arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ketahanan kesehatan daerah dan mewujudkan Sulbar Sehat, Maju, dan Sejahtera Agenda utama yang dibahas mencakup koordinasi pelaksanaan kegiatan kekarantinaan, termasuk pengawasan kesehatan bagi pengguna jasa dan pelaku perjalanan di pelabuhan serta bandara di Sulbar. Hal ini menjadi sangat penting mengingat mobilitas masyarakat melalui pintu masuk wilayah darat, laut, dan udara memiliki potensi risiko penyebaran penyakit menular. Dalam kesempatan tersebut, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan apresiasi atas kunjungan BBKK Makassar ke Sulbar. “Kami menyambut baik kunjungan dan koordinasi ini. Sinergi antara Dinas Kesehatan dan BBKK sangat strategis dalam menjaga keamanan kesehatan masyarakat, khususnya di pintu masuk wilayah Sulbar seperti pelabuhan dan bandara,” ujar dr. Nursyamsi. Sementara itu, dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, menegaskan bahwa BBKK Makassar berkomitmen mendukung Sulbar dalam penguatan sistem kekarantinaan, pengawasan epidemiologi, serta kewaspadaan dini terhadap penyakit menular. Dengan kunjungan ini, diharapkan terbangun kerja sama yang lebih erat antara BBKK Makassar dan Dinas Kesehatan Sulbar, sebagaimana arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ketahanan kesehatan daerah dan mewujudkan Sulbar Sehat, Maju, dan Sejahtera. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Surya Yuliawan, menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar yang berlangsung di Jalan R.E. Marthadinata, Mamuju, Selasa 19 Agustus 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kajati Sulbar Sukarman Sumarinton dan turut dihadiri oleh Wakajati Sulbar Nur Asiah, serta jajaran pejabat dan staf internal Kejati Sulbar. Prosesi simbolis peletakan batu pertama dilaksanakan secara bergantian antara Kajati, Wakajati, dan Kadis PUPR Sulbar sebagai tanda resmi dimulainya pelaksanaan pembangunan. Pembangunan ini merupakan wujud sinergi strategis yang sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu membangun infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup. Diharapkan, pembangunan fasilitas penegakan hukum ini dilaksanakan demi pelayanan publik yang lebih optimal. Langkah ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat infrastruktur kelembagaan dan kemandirian lembaga hukum di Sulbar. Proyek yang mengangkat nilai kontrak sebesar Rp 1,83 Miliar dan bersumber dari APBD Tahun 2025 ini dipercayakan kepada CV Mallo sebagai kontraktor pelaksana, dengan CV Armyl Engineering Konsultan sebagai konsultan supervisi. Masa pelaksanaan konstruksi ditetapkan selama 120 hari kalender, hingga Desember 2025, dengan harapan kelancaran dan ketepatan waktu yang tinggi. Disambangi di akhir acara, Kadis PUPR Sulbar Surya Yuliawan menyampaikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana Kejati Sulbar merupakan bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dengan institusi penegak hukum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Acara di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk dokumentasi kebersamaan dan dukungan terhadap pembangunan ini. Dengan terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan Kejati Sulbar semakin optimal dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. Naskah : Dinas PUPR Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Usai libur dan cuti bersama perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80, Kantor Samsat Mamuju dipadati wajib pajak yang berbondong-bondong datang untuk membayar pajak kendaraannya. Sejak pagi, Selasa, 19 Agustus 2025, antrean panjang terlihat mengular, kursi ruang tunggu penuh, bahkan sebagian wajib pajak harus menunggu di luar. Lonjakan tersebut terjadi karena sesuai dengan pengumuman resmi yang dikeluarkan BPKPD Sulawesi Barat (Sulbar), masa libur/cuti bersama tidak dikenakan denda bagi wajib pajak yang jatuh tempo. Hal ini membuat masyarakat Kabupaten Mamuju memanfaatkan momen pertama masuk kerja untuk segera melunasi kewajiban pajak kendaraan mereka. Kepala UPTD PPRD Kabupaten Mamuju, Jufrisal Palimbuan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan briefing dengan seluruh tim gabungan, baik dari unsur Kepolisian, Jasa Raharja, maupun BPKPD Sulbar. "Sejak pagi seluruh petugas Samsat sudah kami siapkan untuk memberikan pelayanan maksimal. Meskipun terjadi antrean panjang, semua wajib pajak tetap kami layani dengan baik dan seefisien mungkin,” ungkap Jufrisal. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan optimal meskipun terjadi lonjakan wajib pajak. "Sejalan dengan Panca Daya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, kami berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat, termasuk dalam pelayanan pajak kendaraan,” ujar Ali Chandra. Dengan kondisi ini, Samsat Mamuju terus berupaya menjaga kualitas pelayanan agar masyarakat dapat menunaikan kewajiban pajak kendaraan dengan tertib, nyaman, dan lancar. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar