Mamuju - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju untuk mempercepat proses rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja daerah Semester I Tahun 2025. Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Semester II Tahun 2025 bagi Pemprov Sulbar, sehingga tidak ada dana yang tertahan. Kunjungan koordinasi dilakukan pada Selasa, 19 Agustus 2025, dipimpin oleh Syaharuddin, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKPD Sulbar, bersama tim dari Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah. Rekonsiliasi ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, serta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ/2021 mengenai petunjuk pelaksanaan rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak setempat. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sulbar menyerahkan kelengkapan dokumen sumber rekonsiliasi berupa Daftar Transaksi Harian (DTH), Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH), Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), serta Kertas Kerja Rekonsiliasi kepada KPPN Mamuju dan KPP Pratama Mamuju untuk diverifikasi dan divalidasi. Syaharuddin menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga akurasi data sekaligus mempercepat pencairan DBH Semester II-2025. “Rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja daerah harus dilakukan dengan cermat, karena hasilnya menjadi dasar penyaluran DBH Pajak Semester II. Kami berharap proses validasi data berjalan lancar sehingga hak keuangan daerah dapat segera diterima,” ujarnya. Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menekankan pentingnya sinergi dengan instansi vertikal dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. “Upaya percepatan ini merupakan bagian dari komitmen kami memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, sesuai visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Dengan pengelolaan DBH yang optimal, pelayanan dasar kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan,” pungkasnya. DBH Pajak yang diterima daerah memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dana…

Mamuju – Menjelang berlakunya aturan baru berdasarkan Peraturan Gubernur Sulbar, per 1 Januari 2026 mendatang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar resmi akan bertransformasi dengan pemisahan kelembagaan menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sebagai langkah antisipasi, BPKPD Sulbar mulai mematangkan skema pengalokasian belanja pegawai agar proses pemisahan berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan administrasi maupun teknis. Upaya ini sejalan dengan Panca Daya Pembangunan Sulbar yang telah digagas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Rapat internal digelar di ruang kerja Sekretaris BPKPD Sulbar pada Selasa, 19 Agustus 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, dengan melibatkan Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Ibnu Munandar, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus, Kasubag Tatausaha, Zany Harny serta tim pembantu PPK lingkup BPKPD Sulbar. Dalam rapat, seluruh tim fokus membahas skema penghitungan dan pembagian belanja pegawai antara BKAD dan Bapenda, termasuk menghitung secara detail porsi masing-masing sesuai dengan RKA SKPD yang telah diajukan sebelumnya. Harapannya, pada akhir tahun 2025 nanti, seluruh alokasi belanja pegawai dapat terbagi secara tepat dan proporsional. Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, menegaskan bahwa langkah ini sangat penting untuk memastikan transisi kelembagaan berjalan mulus. “Kami berupaya menyiapkan segala sesuatunya sejak dini, agar saat pemisahan kelembagaan resmi berlaku, tidak ada kendala dalam pengelolaan belanja pegawai. Semua harus terukur, jelas porsinya, dan sesuai dengan regulasi,” ungkapnya. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, juga menekankan pentingnya kesiapan ini. “Saya mendorong seluruh tim agar bekerja maksimal, tepat sasaran, dan memastikan transisi kelembagaan ini berjalan baik sesuai aturan,” ujarnya. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Maros – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan studi lapangan kinerja organisasi ke Pemerintah Kabupaten Maros, Selasa, 19 Agustus 2025. Rombongan peserta diterima secara resmi di Kantor Bupati Maros, yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, S.STP., M.Si dan Kepala BKPSDM Kabupaten Maros, Andi Sri Wahyuni A. Buchaerah, SP., M.Si. Studi lapangan kali ini berfokus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros serta Dinas Kesehatan Kabupaten Maros sebagai lokus kegiatan. Dalam kegiatan ini, turut mendampingi Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, drg. Asran Masdy, S.Kg., MAP., yang mendampingi langsung para peserta. Ia menyampaikan bahwa studi lapangan bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi bagian penting dari proses pembelajaran PKA. “Melalui studi lapangan, peserta PKA dapat belajar langsung bagaimana praktik baik pengelolaan kinerja organisasi, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.” ujar Asran. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. “PKA ini menjadi wadah untuk menyiapkan pemimpin birokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman dan mendukung penuh arah kebijakan Gubernur dalam membangun Sulawesi Barat,” tambahnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan para peserta PKA Lingkup Pemprov Sulbar, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara. Naskah : BPSDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) sukses menggelar Lomba Pembuatan Video Pendek dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini resmi berakhir dengan dilakukannya penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba, berupa sertifikat dan uang tunai. Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung, Selasa 19 Agustus 2025, di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk motivasi dan apresiasi dari Pemprov Sulbar kepada para pemenang lomba. Penghargaan diserahkan oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar Suyuti Marzuki dan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Sulbar Timotius. Berikut para pemenang lomba pembuatan video pendek : Juara I : Nurul Mufriza Juara II : Marcelina Juara III : TVRI Sulbar Juara Favorit : Haddad Ahmad Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan penyerahan penghargaan tersebut merupakan tahapan akhir dari rangkaian lomba pembuatan video pendek yang dibuka untuk masyarakat umum. "Panitia HUT ke-80 Kemerdekaan RI menugaskan Dinas Kominfo SP, DKP Sulbar dan Biro Organisasi sebagai koordinator lomba pembuatan video pendek. Lomba ini sudah kami laksanakan dan final penyelesaian agendanya kita laksanakan penyerahan penghargaan kepada para pemenang hari ini," kata Ridwan Djafar. Ridwan Djafar mengungkapkan, proses pelaksanaan lomba dilaksanakan lebih teratur dan dinilai oleh juri independen. Ia pun berharap hasil akhir dari lomba itu diterima oleh semua pihak. "Jumlah peserta yang ikut lomba sebanyak 35 orang dan mengirim video. Video yang masuk kemudian dinilai oleh juri. Dari hasil penilaian itu ditentukanlah Juara I, II, III dan Favorit. Penentuan juara dilihat dari jumlah like terbanyak di media sosial yang ditentukan panitia pelaksana," ungkapnya. Ia menyampaikan selamat kepada para pemenang lomba dan berharap bisa meningkatkan dan terus mengembangkan kreatifitasnya. "Kepada para pemenang lomba, berilah manfaat di dunia…

Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan pelaksanaan Kompetensi Digital Personil ASN yang akan digelar pada Rabu, 20 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan transformasi digital untuk mendukung program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sesuai Panca Daya Misi ke-3, yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter”, serta Misi ke-5, “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas”. Sebagai wujud komitmen, Pemprov Sulbar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital RI Wilayah Sulselbar menyelenggarakan Pengukuran Kompetensi Digital ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemprov Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan secara online menggunakan perangkat digital masing-masing, mulai dari PC, laptop, tablet, hingga smartphone yang terkoneksi dengan jaringan internet. Materi pengukuran akan dibagikan melalui google form oleh admin perangkat daerah masing-masing pada pagi hari pelaksanaan. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan dukungan penuh lembaganya dalam menyukseskan kegiatan tersebut. "BPKPD Sulbar siap berprestasi di Kompetensi Digital ASN ini. Kami telah mengarahkan seluruh ASN dan Non ASN, termasuk enam UPTD PPRD kabupaten se-Sulbar, untuk mempersiapkan diri dan ikut serta dalam kegiatan ini tanpa terkecuali,” ujar Ali Chandra, Selasa 19 Agustus 2025. Ia menambahkan, momentum ini menjadi langkah penting menuju birokrasi modern yang adaptif terhadap teknologi digital. "Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kompetensi Digital ASN ini menjadi cara untuk mengukur kapasitas ASN sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan di Sulbar berjalan semakin baik, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya. Dengan semangat kolaborasi dan kesiapan penuh, BPKPD Sulbar optimis dapat berkontribusi maksimal dalam mewujudkan sumber daya aparatur yang unggul, berdaya saing, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi di era digital. (Rls)

Mamuju – Tim Penatausahaan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) melakukan konsultasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, khususnya pada Bidang Perbendaharaan, Selasa 19 Agustus 2025. Konsultasi tersebut membahas teknis penginputan pajak melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketepatan administrasi dan kesesuaian pelaporan pajak sesuai regulasi yang berlaku. Serta Upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara efektif guna mendukung program prioritas Gubernur Sulbrar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Melalui konsultasi tersebut, diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas birokrasi di lingkup Pemprov Sulbar. Di tempat berbeda, Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, menyampaikan bahwa langkah konsultasi ini merupakan bentuk komitmen dalam memperbaiki sistem penatausahaan keuangan. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penginputan pajak melalui SIPD berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Hal ini penting agar pelaporan lebih transparan, tertib, dan akuntabel,” ujar Murdanil. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa koordinasi lintas OPD sangat penting untuk menghindari kendala teknis maupun administratif. “Kami berharap sinergi dengan BPKPD dapat terus diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif dan mendukung program prioritas Gubernur Sulbrar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” tambahnya. (Rls)

POLMAN -Menjadi orang tua di zaman sekarang tidaklah sama dengan menjadi orang tua di masa lalu. Hidup di era digital, di mana anak-anak tidak hanya tumbuh di dunia nyata, tetapi juga memiliki kehidupan lain di dunia maya. Olehnya penting pola asuh demokratis di era digital. Meteri inilah yang disampaikan Ahmad Nurzaki Azhar B. di hadapan para orang tua, PKK dan perangkat daerah, selaku narasumber pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan topik Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI). Saat menyajikan materi, Zaki mengajak peserta untuk berdiskusi interaktif. Ia memulai sesi dengan permainan sederhana, menanyakan siapa saja yang memiliki anak dengan gawai, kemudian mengajak mereka menebak aplikasi populer yang kerap digunakan remaja saat ini. Aktivitas ini berhasil membuka percakapan ringan, sekaligus menyadarkan peserta betapa dekatnya anak-anak dengan dunia maya. Meskipun kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulbar ini telah dilaksanakan pekan lalu, namun isu tentang peran orang tua di era digital masih menjadi topik menarik untuk terus didiskusikan. Khususnya para orang tua. Apalagi ini sejalan dengan program pemerintah dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter. Maka peran orang tua sangatlah penting. Sebab itu, Zaki kembali menyegarkan topik bagaimana orang tua dapat beradaptasi dengan tantangan pengasuhan di era digital. Zaki menjelaskan bahwa dunia maya memiliki dua sisi. Di satu sisi, ada risiko seperti kecanduan gadget, paparan konten tidak sesuai, hingga cyberbullying. Namun, di sisi lain, dunia digital juga memberi peluang besar: anak bisa belajar, mengembangkan bakat, dan memperluas koneksi. “Orang tua tidak bisa menutup akses anak ke dunia digital. Yang perlu dilakukan adalah hadir, mendampingi, dan mengarahkan mereka dengan pola asuh yang tepat,” jelasnya. Kuncinya adalah pola asuh demokratis. Dalam hal ini orang tua…

Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan pelaksanaan Kompetisi Digital ASN yang akan digelar pada Rabu, 20 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan transformasi digital untuk mendukung program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sesuai Panca Daya Misi ke-3, yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter”, serta Misi ke-5, “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas”. Sebagai wujud komitmen, Pemprov Sulbar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital RI Wilayah Sulselbar menyelenggarakan Pengukuran Kompetensi Digital ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemprov Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan secara online menggunakan perangkat digital masing-masing, mulai dari PC, laptop, tablet, hingga smartphone yang terkoneksi dengan jaringan internet. Materi pengukuran akan dibagikan melalui google form oleh admin perangkat daerah masing-masing pada pagi hari pelaksanaan. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan dukungan penuh lembaganya dalam menyukseskan kegiatan tersebut. "BPKPD Sulbar siap berprestasi di Kompetisi Digital ASN ini. Kami telah mengarahkan seluruh ASN dan Non ASN, termasuk enam UPTD PPRD kabupaten se-Sulbar, untuk mempersiapkan diri dan ikut serta dalam kegiatan ini tanpa terkecuali,” ujar Ali Chandra, Selasa 19 Agustus 2025. Ia menambahkan, momentum ini menjadi langkah penting menuju birokrasi modern yang adaptif terhadap teknologi digital. "Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kompetisi ini menjadi cara untuk mengukur kapasitas ASN sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan di Sulbar berjalan semakin baik, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya. Dengan semangat kolaborasi dan kesiapan penuh, BPKPD Sulbar optimis dapat berkontribusi maksimal dalam mewujudkan sumber daya aparatur yang unggul, berdaya saing, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi di era digital. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU --Upacara pengibaran bendera Merah Putih pada HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung khidmat dan penuh makna, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Sorak kagum masyarakat mengiringi detik-detik sakral itu, ketika Sang Saka Merah Putih perlahan naik ke langit ibu kota, menandai delapan dekade perjalanan bangsa. Di balik kesuksesan upacara bersejarah tersebut, berdiri tegap putra-putri terbaik Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Mereka datang dari seluruh pelosok negeri, membawa harapan daerahnya masing-masing. Dari Sulawesi Barat, Hilton Pratama Mantong dari SMAN 1 Mamuju dan Zalfa Naqiyya dari SMAN 1 Tinambung membawa nama Sulbar sukses menjalankan tugas sebagai Paskibraka Nasional. Hal ini sesuai harapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar mereka yang diutus dapat menjadi duta terbaik Sulbar di kancah nasional. Untuk itu pula Gubernur Suhardi Duka memercayakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memilih dari siswa-siswa yang diutus. Dia pun percaya siswa yang diutus Sulbar memiliki potensi untuk dipertimbangkan di tingkat nasional. Hal itu terbukti dalam barisan 'Indonesia Berdaulat', seorang siswa asal SMA Negeri 1 Mamuju mencuri perhatian, Hilton Pratama Mantong. Menjadi Pasukan Inti Pembawa Bendera atau Pasukan 8. Barisan yang menjadi pusat perhatian karena bertugas membawa dan mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Kepala SMA Negeri 1 Mamuju Halimah menuturkan, ia pun tak menyangka kali ini siswanya berhasil masuk dalam barisan pasukan 8 Paskibraka Nasional. "Ini sesuatu yang baru, 4 tahun terakhir, kami selalu ada siswa terpilih, tetapi kali ini, betul-betul kami dari pihak sekolah merasa bangga, dia dipercaya menjadi pasukan delapan, tentutnya itu tidak mudah," ucap Halimah. (Rls)

Mamuju – Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Murdanil, memimpin rapat pemantapan penyaluran Beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Kepala Biro Pemkesra, Selasa 19 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, sejumlah hal penting dibahas, antara lain: kesiapan tim dalam memberikan pelayanan, pembagian tugas antaranggota tim, mekanisme pemanggilan penerima beasiswa, serta estimasi waktu pelayanan hingga proses pencairan dana. Murdanil menekankan bahwa seluruh rangkaian persiapan harus dilakukan secara matang agar penyaluran beasiswa berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. “Penyaluran beasiswa ini tidak hanya soal teknis pencairan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral kita dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni membangun SDM yang unggul dan berkarakter,” ujar Murdanil. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi tim menjadi kunci utama dalam memastikan pelayanan yang efektif. “Setiap anggota tim harus memahami perannya, sehingga pelayanan kepada penerima beasiswa dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan transparan,” pungkasnya. (Rls)