Mamuju – Mengawali bulan Agustus 2025, tepatnya Jumat pagi (1/8), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan tahapan penting dalam siklus penganggaran daerah. Setelah mengawali hari dengan kegiatan Jumat Sehat berupa senam bersama dan silaturahim ASN maupun non-ASN lingkup BPKPD, dilanjutkan dengan agenda strategis berupa penyerahan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025. Tahapan tersebut diawali dengan penyerahan dokumen RAPBD Perubahan TA 2025 ke Inspektorat Sulbar. Selanjutnya, tim dari Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar bergerak menuju DPRD Sulbar untuk secara resmi menyerahkan dokumen RAPBD Perubahan dan Nota Keuangan TA 2025 kepada pimpinan dan jajaran legislatif. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan BPKPD Sulbar, yakni Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, bersama Pejabat Fungsional AKPD, Abdul Kuddus, serta didampingi sejumlah staf teknis lainnya. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, menyampaikan bahwa penyerahan ini merupakan bagian dari proses penyusunan anggaran yang akuntabel dan transparan. "Tahapan ini memastikan agar dokumen RAPBD Perubahan 2025 dapat segera dibahas bersama DPRD demi mendukung program prioritas pemerintah daerah,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa penyampaian RAPBD Perubahan TA 2025 selaras dengan semangat Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas. “RAPBD Perubahan ini bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi pembangunan Sulawesi Barat,” ujar Ali Chandra. Dengan penyerahan ini, BPKPD Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD Sulbar. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas…

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan peran vital Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) sebagai garda terdepan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pemerintahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Hal tersebut disampaikan Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, saat memimpin rapat virtual bersama seluruh jajaran UPTD PPRD se-Sulbar, Kamis 31 Juli 2025, yang juga mengapresiasi kerja keras seluruh personel UPTD PPRD di kabupaten yang setiap hari bersentuhan langsung dengan wajib pajak. "Bagi kami di kantor induk, kalian di Samsat adalah tolak ukur keberhasilan. Hasil kerja teman-teman dengan penagihan ke wajib pajak inilah yang menentukan capaian kita. Hasilnya pada 31 Desember nanti menjadi harapan pimpinan tertinggi, dan tanggung jawab akhirnya berlari ke saya. Artinya, kalian adalah ujung tombak penerimaan PAD di Sulawesi Barat," tegas Ali Chandra. Ali Chandra menyebut peran UPTD PPRD sebagai “pemburu PAD” yang tidak hanya beroperasi di kantor, tetapi juga turun ke lapangan melalui mobil Samsat keliling. Ia juga menyebut mereka sebagai “penyelamat PAD”, terutama menjelang optimalisasi pendapatan yang mulai digencarkan. "Kita menambal celah-celah fiskal Sulbar. PAD adalah ukuran keberhasilan kita. Jangan mundur dari target yang ditetapkan. Apapun hasilnya, itu adalah capaian maksimal yang patut dihormati," imbuhnya memberi semangat. Ali Chandra juga menyinggung rencana perubahan kelembagaan pada Januari 2026, di mana BPKPD akan dimekarkan sehingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat lebih fokus mengejar target PAD. "Hari ini adalah gongnya. Ketika Bapenda berdiri nanti, teman-teman akan lebih layak menjadi pemburu target PAD di Sulawesi Barat," tandasnya. Rapat virtual tersebut turut dihadiri Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, bersama seluruh personel UPTD PPRD kabupaten se-Sulawesi Barat. Kegiatan ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan…

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) diwakili Plt Karo Pemkesra Setda Sulbar Murdanil menghadiri loka Sabha III Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sulbar di Hotel Aflah Mamuju, Jumat 1 Agustus 2025. Hadir Ketua PHDI pusat Wisnu Bawa Tenaya, Forkopimda Sulbar, dan pengurus PHDI kabupaten maupun provinsi. "Semoga kegiatannyabisa berjalan dengan baik, melahirkan pemimpin generasi masa depan sehingga bisa bersinergi pemerintah daerah," kata Murdanil. Ia menambahkan Pemprov Sulbar melalui visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga terus membangun kolaborasi dari berbagai pihak demi kemajuan daerah. "Komitmen pemerintah dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terus dijaga. Program-program dicanangkan bisa disinergikan dengan pemerintah seperti tertuang dalam Visi-misi Gubernur Panca Daya," tambahnya. Sedangkan, Ketua PHDI Pusat Mayjen TNI Purn Wisnu Bawa Tenaya mengungkapkan Loka Sabha III ini bagian mengevaluasi kinerja pengurus dalam menjalankan roda organisasi dan kembali memperkuat kebersamaan. "Kita mengkader kembali organisasi kepemimpinan, Sehingga bisa berkolaborasi dengan Pemprov, Polda, Korem, memajukan daerah sesuai slogannya Millette Diatonganan," ungkapnya. "Kita betul-betul berjalan diatas kebenaran, saling menterjemahkan perintah presiden asta citanya. Kita membangun manusia Indonesia seutuhnya. Yakin dan percama kepada iman serta takwa kepada tuhan serta saling menghormati," tambahnya. Sementara, Ketua PHDI Sulbar I Wayan Suparta menyampaikan kegiatan ini merupakan forum bagi ummat Hindu dimana mengevaluasi organisasi, merumuskan program kerja serta memilih pengurus PHDI Sulbar. "Sebagai lembaga keagamaan PHDI memiliki peran strategi dalam membina dan mengembangkan ummat Hindu, serta menjaga kelestarian agama maupun budaya Hindu. Kegiatan ini merupakan momentum yang tepat memperkuat solidaritas internal PHDI serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada ummat dan menjaga keharmonisan seluruh elemen masyarakat," harapnya. Dia mengajak seluruh ummat untuk bersama menguguhkan tujuan leluhur PHDI, demi mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi ummat hindu. "Serta berkolaborasi positif demi kemajuan bangsa dan negara, Mari kita mempererat persatuan maupun kesatuan ummat," tandasnya. (Rls)

Mamuju - Blank spot atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet masih menjadi tantangan besar di Sulawesi Barat. Untuk itu Pemerintah dan DPRD Sulbar berkomitmen mengintervensi titik blank spot agar masyarakat semakin mudah mengakses teknologi informasi. Hanya saja, akan menjadi tantangan kedepan ketika akses informasi ini sudah terpenuhi. Diperdaya ataukah mampu memberdayakan tekonlogi. Begitu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi saat memberi materi pada Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM), yang dilaksanakan Diskominfo Sulbar di Mamuju Tengah, Kamis 31 Juli 2025. Karenanya, Legistor Partai Demokrat ini menginisiasi program Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) dengan berkolaborasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar melakukan gerakan literasi digital di enam kabupaten dengan menyasar setiap lapisan masyarakat. "Pilihan ada di tangan kita: apakah kita akan diperdaya oleh teknologi, atau justru memberdayakan teknologi untuk kemajuan bersama,"ucap Suraidah. Ia menceritakan pengalamannya menyelesaikan studi sektoral di UIN melalui pemanfaatan teknologi dan kuliah daring, yang menjadi bukti nyata bagaimana teknologi bisa memberdayakan proses pendidikan. Contoh lainnya, transaksi jual beli melalui media sosial dan konsultasi kesehatan melalui aplikasi. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu, melalui program Senter KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), Suraidah berinisiatif mempersiapkan SDM yang cakap digital di seluruh kabupaten di Sulbar. “Program ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi membangun SDM yang memiliki skill digital memadai,” jelasnya. Dalam empat tahun terakhir, program literasi digital melalui Senter KIM menjadi komitmen nyata Suraidah untuk membangun SDM di enam kabupaten di Sulawesi Barat. Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wagub Sulbar Salim S Mengga, Maju dan Sejahtera melalui pembangunan SDM. Untuk itu, Suraidah mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, guru, institusi pendidikan, hingga komunitas, untuk menjadi cakap digital. Tak lupa, Suraidah menyampaikan, sebagai bagian penguatan…

Mamuju — Pemprov Sulbar dibawa kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakilnya, Salim S Mengga terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan mendorong masyarakat yang berdomisili dan beraktivitas di Sulbar untuk menggunakan kendaraan berpelat nomor DC. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam sebuah talkshow bersama stasiun televisi pemerintah yang digelar di Ballroom Andi Depu, lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 1 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan keprihatinannya terhadap masih banyaknya kendaraan yang beroperasi di Sulbar namun menggunakan pelat nomor luar daerah. "Saya ingin himbau pada kesempatan yang baik ini, bagi pemilik kendaraan yang berada di Sulbar ini yang menggunakan pelat non DC, baliklah. Karena yang kamu lewati hari-hari adalah jalan yang dibangun oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Pajaknya dibayar di tempat lain, padahal manfaatnya dirasakan di sini," tegas SDK. Menurut Suhardi Duka, kondisi ini tidak adil bagi pemerintah daerah yang telah membangun infrastruktur jalan namun tidak memperoleh kontribusi pajak dari kendaraan yang melintas di wilayahnya. Olehnya dia meminta kepada seluruh pengguna atau pemilik kendaraan yang tidak menggunakan plat DC yang tinggal dan berusaha di Sulbar supaya dengan sukarela balik nama menggunakan plat DC. "Dengan menggunakan plat DC, pajaknya masuk ke kita. Hasilnya itu kita bangun jalan. Bagus jalannya, mulus mobilmu. Kan begitu," lanjutnya. Gubernur Sulbar berharap kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan ke wilayah Sulawesi Barat meningkat sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. (Rls)

Mamuju — Semangat menyambut Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia mulai menggema di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Sejak Jumat pagi, 1 Agustus 2025, suasana halaman kantor dipenuhi dengan aktivitas pemasangan umbul-umbul merah putih dan kerja bakti bersama oleh seluruh jajaran pegawai. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, sebelumnya telah menginstruksikan agar seluruh pegawai mulai mempersiapkan area kantor untuk menyambut bulan kemerdekaan dengan tertib dan meriah. Arahan ini menjadi bagian dari komitmen dinas dalam mendukung imbauan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yang mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan tahun ini melalui lomba dan kegiatan kebersamaan. “Bulan Agustus adalah momen refleksi perjuangan para pahlawan. Semangat itu harus kita hidupkan kembali lewat kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang digagas pemerintah provinsi,” ujar Kadis ESDM, Bujaeramy Hassan, saat meninjau langsung persiapan di halaman kantor. Dalam rangka menyambut "Pekan Kemerdekaan" yang akan digelar oleh Pemprov Sulbar, Dinas ESDM telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti sejumlah lomba antar perangkat daerah. Berdasarkan surat edaran resmi dari Sekretariat Daerah Sulbar, kegiatan yang akan digelar meliputi lomba kebersihan kantor, lomba desain baliho bertema kemerdekaan, serta berbagai lomba ketangkasan dan hiburan yang akan dipusatkan di area kantor Gubernur Sulbar. Partisipasi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat silaturahmi dan menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan aparatur sipil negara. Dinas ESDM Sulbar juga mengambil bagian dalam panitia pengorganisasian lomba, menunjukkan komitmen aktif dalam menyukseskan agenda peringatan kemerdekaan tingkat provinsi. Dengan kerja sama dan kekompakan seluruh jajaran, Dinas ESDM berharap semangat kemerdekaan dapat terus menginspirasi pelayanan publik yang lebih baik, serta mempererat semangat kebangsaan di lingkungan birokrasi maupun masyarakat luas. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) melontarkan usulan baru soal sistem pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Nantinya, TPP tak lagi dihitung berdasarkan kinerja individu, tapi akan berbasis komunal alias dilihat dari performa satu SKPD secara menyeluruh. "Ide saya juga mungkin saya akan merubah sistem pembayaran TPP, bukan lagi dihitung secara individu kinerja seseorang, tapi akan dihitung secara komunal kinerja dari satu SKPD. Sementara kita cari aturannya," kata Gubernur Suhardi Duka, saat meresmikan Ruang Layanan To Dilaling, Ruang Laktasi, dan Musala Al-Amanah di Kantor BKD Sulbar, Jumat 1 Agustus 2025. Menurut SDK, meski ada pegawai yang berprestasi, kalau kinerja SKPD tempatnya bekerja lamban, maka hasil kerjanya juga dianggap tak optimal. Karena itu, pendekatan kolektif dinilai lebih adil untuk mendorong percepatan kerja tim. "Supaya yang kita ukur itu adalah kinerja SKPD-nya, karena walaupun dia berprestasi di situ tapi SKPD-nya lelet, dia tidak tercapai juga kinerja, karena bukan orang per orang ini kita kerja kolektif," jelas SDK. Usulan ini belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Kata SDK, Pemprov Sulbar masih menyusun aturan dan mekanisme penilaiannya. Kalau semua sudah siap, sistem baru ini diproyeksikan mulai jalan tahun 2026. "Idenya sudah ada, hanya aturannya saja dan mekanismenya, penilaiannya dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai, kemungkinan bisa kita berlakukan 2026," pungkasnya. (Rls)

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Penanganan dan Pencegahan Kemiskinan dan Stunting Tahun 2025 dan 2026 di Ruang Teater Lt. 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (31/7/2025). Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Pastipadu Provinsi Sulawesi Barat 2025 menghadiri langsung kegiatan tersebut. Kepala Bapperida Sulbar melaporkan progres penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting, menyampaikan program/kegiatan hasil kesepakatan bersama sesuai dengan Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM). “Seluruh aktivitas yang belum terlaksana di tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada tahun 2026, termasuk dalam penandaan Berita Acara Pastipadu telah diarahkan sesuai titik lokasi yang disepakati oleh seluruh kabupaten., dimana Tahun 2025 disepakati sebanyak 12 Lokus dan Tahun 2026, 60 Lokus,” kata Junda Maulana. “Tentunya ini penting sebagai wujud dukungan terhadap percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana misi kedua Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM),” lanjut Junda Maulana. Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. "Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa," kata Suhardi Duka. Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya. "Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan…

Mamuju — Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Rahmat, menghadiri Rapat Pembahasan Sektoral Bidang Energi, Telekomunikasi, Air Bersih, dan Sumber Daya Air dalam rangka penyelesaian Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar, Kamis 31 Juli 2025. Rapat tersebut menjadi forum penting untuk menyinkronkan data dan rencana sektoral sebagai dasar dalam perumusan revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat, khususnya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya lainnya. Dalam kesempatan itu, Dinas ESDM dimintai konfirmasi dan klarifikasi terkait berbagai program dan infrastruktur energi yang ada maupun yang direncanakan, termasuk keberadaan dan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau terluar Sulawesi Barat. Selain itu, turut dibahas sistem jaringan listrik eksisting serta pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di wilayah provinsi. Andi Rahmat menyampaikan bahwa integrasi data dan informasi energi dalam dokumen RTRW sangat penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan ruang dan rencana pembangunan energi ke depan. “Kami mendukung penuh proses revisi RTRW ini sebagai instrumen perencanaan tata ruang yang akan menjadi dasar pengembangan infrastruktur energi berkelanjutan di Sulawesi Barat,” ujarnya. Sejalan dengan Panca Daya yang menjadi fokus Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, rapat ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam membangun infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengembangan infrastruktur energi terbarukan seperti PLTS di pulau-pulau terluar tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan agar pembangunan berjalan seimbang dan lestari. Melalui rapat ini, diharapkan tercipta sinergi antar sektor dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang tangguh dan berwawasan lingkungan, memastikan kebutuhan energi di wilayah terpencil dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kelestarian alam. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor: Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU TENGAH — Gelaran Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) yang dilaksanakan Dinas Kominfopers Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis (31/7/2025), disambut dengan antusias oleh peserta dari berbagai latar belakang. Diskusi yang hangat menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital di tengah arus informasi yang masif dan tanpa batas. Ini sejalan dengan harapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar dalam mewujudkan Panca Daya; Sulbar Cerdas. Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan kegelisahan mereka terhadap derasnya informasi digital yang sulit difilter, terutama bagi kalangan muda dan kelompok usia rentan. Salah satunya datang dari Taufik, perwakilan organisasi HMI, yang menyoroti maraknya penjualan layanan internet ilegal dan lemahnya pengawasan digital di masyarakat. “Masyarakat kita akan sangat dirugikan kalau tidak ada kewenangan atau aturan yang mengatur lalu lintas informasi digital," kata Taufik. Pegiat literasi Mamuju Tengah, Jeki, juga menggarisbawahi pentingnya tetap menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi digital dan literasi berbasis buku. Menurutnya, gempuran konten digital yang viral telah memudarkan minat terhadap budaya lokal dan nasional. “Kita semua harus update dan mengikuti zaman, tapi jangan tinggalkan buku. Gadget itu cepat, tapi buku itu lebih dalam,” kata Jeki. “Lihat saja anak-anak sekarang lebih hafal lagu TikTok daripada lagu-lagu perjuangan nasional.” tambahnya. Menanggapi hal itu, Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, selaku Pemateri mengemukakan, Pemprov Sulbar tengah mendorong pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah, termasuk area-area blankspot, untuk memastikan hak digital masyarakat dapat terpenuhi. Hanya saja, dampak pada pemerataan akses internet ini akan berujung pada dua sisi, yakni pengaruh positif dan pengaruh negatif, sehingga dibutuhkan masyarakat yang cakap digital dan sadar akan etika berinternet. Pada situasi inilah peran aktif KIM sangat dibutuhkan. "KIM sangat penting sebagai penyaring informasi sekaligus penyambung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. KIM hadir karena tidak semua hal bisa dijangkau langsung oleh pemerintah. Di sinilah KIM berperan aktif menjadi…