Mamuju – Dalam rangka menindaklanjuti Surat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 700/240/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menugaskan dua ASN-nya, Mutmainnah dan Elvy Suhartaty Amir, untuk mengikuti E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 4 Agustus 2025. Pelatihan ini difasilitasi oleh Inspektorat Sulbar dan dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan berlangsung intensif dari pagi hingga sore hari, diikuti oleh perwakilan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. E-Learning ini merupakan bagian dari kelas pembelajaran online anti-korupsi yang digagas oleh KPK, menghadirkan tenaga ahli berpengalaman sebagai mentor. Materi pelatihan menekankan pentingnya prinsip “Jangan Terima, Jangan Beri”, pemahaman bahwa gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan antara penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan pihak yang memanfaatkan jabatan mereka, serta penerapan nilai-nilai kearifan lokal SIRI’ sebagai landasan menjaga harga diri, kehormatan, dan integritas aparatur negara. Mutmainnah dan Elvy Suhartaty Amir berhasil menyelesaikan pelatihan dengan hasil sangat memuaskan. Menurut Elvy, pelatihan ini sangat membuka wawasan dan menguatkan komitmen pribadi untuk bekerja bersih. "Kami belajar banyak tentang pentingnya menghindari gratifikasi sekecil apapun. Nilai SIRI’ yang kita pegang menjadi pengingat bahwa integritas adalah harga diri yang tidak boleh ternoda,” ujarnya. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. “Kita mendukung penuh setiap upaya peningkatan kapasitas ASN, terutama yang berhubungan dengan integritas dan pencegahan korupsi. Penanaman nilai SIRI’ sebagai dasar anti-gratifikasi sangat relevan dengan budaya kita di Sulawesi Barat. Ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, untuk membangun SDM yang unggul dan berkarakter,” ujarnya. Melalui partisipasi aktif dalam program ini, diharapkan ASN BPKPD Sulbar semakin siap menerapkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, bebas dari praktik gratifikasi, serta menjunjung tinggi budaya…

Mamuju — Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi aktif dengan menyerahkan bendera Merah Putih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar. Penyerahan bendera dilakukan secara simbolis oleh Penelaah Teknis Kebijakan Dinas ESDM Sulbar, Husain, mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan, dan diterima oleh Staf Kesbangpol Sulbar, Petrus Rante Tandiabang, pada Senin, 4 Agustus 2025 di Kantor Kesbangpol Sulbar. Dalam keterangannya, Petrus Rante Tandiabang menjelaskan bahwa seluruh OPD dan instansi vertikal di Provinsi Sulbar turut menyerahkan bendera Merah Putih ke Kesbangpol. Selanjutnya, bendera-bendera ini akan disalurkan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten, serta akan dipasang di sepanjang jalur arteri Jl. Veteran, Mamuju. Sementara, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas ESDM Sulbar, Husain mengatakan, melalui kegiatan ini, Dinas ESDM Sulbar berharap dapat menumbuhkan semangat patriotisme dan kebersamaan dalam menyambut HUT RI ke-80, sekaligus mempererat sinergi antar OPD dalam mengawal semangat kemerdekaan yang inklusif dan membumi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Asisten I Setda Sulbar, Muh. Jaun, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HUT RI ke-80 tingkat Provinsi Sulbar, sekaligus bentuk partisipasi nyata dari Dinas ESDM dalam mendukung semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Sebelumnya, dalam rapat persiapan yang turut dihadiri oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), ditegaskan bahwa perayaan HUT RI tahun ini tidak hanya bersifat seremoni, tetapi juga menjadi momen reflektif yang dirayakan secara sederhana, meriah, dan membahagiakan. “Penekanan Pak Gubernur Suhardi Duka, sebaiknya merayakan HUT RI itu diupayakan kita rasakan merdeka. Merdeka bukan harus berlebih, tapi merdeka dalam arti meriah, murah, tapi senang dan bahagia,” ujar Ketua Panitia HUT RI Sulbar, Muh. Jaun, usai rapat di Ruang Theater Kantor Gubernur, Jumat 25 Juli 2025. Pemprov Sulbar telah menyusun berbagai agenda untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-80, termasuk lomba-lomba khas…

Mamuju — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat memberikan dukungan penuh dan secara resmi, melepas dua siswa sebagai Duta SMA untuk mengikuti ajang lomba tingkat nasional yang akan berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada 5–9 Agustus 2025. Ajang Duta SMA merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat SMA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kegiatan ini bertujuan mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, mulai dari kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kolaborasi, hingga karakter dan wawasan kebangsaan. Plt. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Sulbar, Muh. Ilyas, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para siswa yang telah terpilih mewakili Sulawesi Barat. “Kami sangat bangga dan memberikan dukungan penuh kepada anak-anak kami yang akan berkompetisi di tingkat nasional. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa siswa-siswi Sulawesi Barat mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional,” Kata Muh. Ilyas, Senin 4 Agustus 2025. Lebih lanjut, Muh Ilyas menyebut keikutsertaan ini sebagai wujud nyata pelaksanaan kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan kompetitif. "Dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan diri, tidak hanya secara akademik tetapi juga dari sisi karakter dan kepemimpinan," pangkasnya. Adapun dua siswa yang mewakili Sulbar ke tingkat nasional Ali Farham dari UPTD SMN 1 Pasangkayu dan Aurelly Marsya dari UPTD SMA 3 Majene. (Rls)

Polewali Mandar - Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Workshop Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Kemiskinan Ekstrem Terpadu yang diselenggarakan di aula kantor Bupati Polewali Mandar pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengatasi dua isu prioritas nasional, yaitu stunting dan kemiskinan ekstrem, khususnya di Polewali Mandar yang angka stuntingnya masih berada di angka 31,50 persen. Workshop ini dihadiri oleh Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, dan jajaran pemerintah daerah, kepala puskesmas, Camat, dan pemangku kepentingan. Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, sekaligus ketua TIM Terpadu penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dan kolaboratif dalam upaya percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem. "Stunting bukan hanya isu kesehatan, melainkan isu pembangunan manusia. Demikian pula kemiskinan ekstrem harus ditangani dengan program-program yang menyentuh langsung akar permasalahan, seperti akses pangan, pendidikan, dan sanitasi," ujarnya. Pemprov Sulbar mengambil kebijakan bahwa untuk menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem harus ada kolaborasi antara Pemprov Sulbar dan kabupaten sampai kecamatan hingga desa. Gubernur Suhardi Duka juga meminta agar setiap pejabat menjadi "orang tua asuh" dan membebani 10 orang, serta mengangkat 100 anak stunting dan membantunya secara pribadi. Wakil Gubernur berharap bahwa workshop ini dapat memperkuat koordinasi dan menyusun langkah-langkah konkret dalam mencapai target nasional penurunan stunting hingga 14% dan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun-tahun mendatang. Workshop ini juga diisi dengan diskusi panel, pemaparan praktik baik dari daerah lain, serta perumusan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan di Polewali Mandar. (Rls)

Mamuju - Ketua TP PKK Sulbar Ny. Hj. Harsinah Suhardi bersama Kepala Kemendukbangga BKKBN perwakilan Sulbar Reski Murwanto, memimpin rapat koordinasi Implementasi Penanganan dan Pencegahan Kemiskinan dan Stunting Terpadu Provinsi Sulawesi Barat, di ruang pola mini kantor BKKBN provinsi sulbar, Senin 4 Agustus 2025. Hal ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga dalam rangka memperkuat sinergi sebagai langkah konkret antar sektor dalam rangka pelaksanaan strategi dan gerakan penanganan kemiskinan dan stunting yang akan dilaksanakan mulai bulan September hingga Desember 2025 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. "Kita berjalan bersama-sama disini antara PKK, BKKBN, dan semua sektor terkait untuk membicarakan strategi program kita ke depannya dalam percepatan penurunan angka stunting." katanya. Belajar dari waktu dirinya masih menjabat sebagai ketua TP PKK Kabupaten Mamuju, Hj. Harsinah berharap Sulbar bisa membuat suatu program yang dapat menjadi contoh untuk daerah lain, seperti PAUD Siola. Untuk itu, Ia menginginkan agar Posyandu di hias meriah sebagai tempat yang menyenangkan untuk di kunjungi anak-anak dan juga ibunya. "Pemeriksaan kesehatan ke Posyandu bagi Bayi, Balita dan Anak-anak itu penting, karena sebagai ibu untuk anak-anak, saya juga dulu itu sering membawa mereka ke Posyandu demi mengetahui seperti apa perkembangan mereka tiap bulannya." lanjut Hj. Harsinah. Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Sulbar, Reski Murwanto meminta agar tim PASTI PADU mengkoordinasikan berbagai upaya, termasuk pendampingan keluarga berisiko stunting, penyuluhan, serta penyediaan layanan dan informasi yang berkualitas terkait kesehatan dan gizi. "Kami ingin data yang sudah terukur Kita keroyok bersama, Jangan kita abai, angka stunting baru harus kita tangani juga, tahun ini kita kuatkan lagi, ini sebenarnya program lama yang harus Kita hidupkan kembali." ujarnya. (rls)

Mamuju — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), selaku bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), melaksanakan rapat kerja untuk menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar. Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Senin (4/8/2025), dihadiri oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus, serta staf teknis lainnya. Hadir pula perwakilan Tim TAPD lainnya, yaitu Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut setelah Rapat Paripurna DPRD Sulbar yang digelar siang hari sebelumnya, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Tim TAPD menyampaikan klarifikasi, penjelasan, dan tanggapan atas berbagai masukan, kritik, serta saran dari setiap fraksi, meliputi proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja, strategi pembiayaan, dan penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa proses penyusunan APBD, baik murni maupun perubahan, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, ketersediaan anggaran, serta arah kebijakan pembangunan. “Kami mengapresiasi setiap pandangan dan masukan dari fraksi DPRD, karena hal ini akan memperkuat kualitas dokumen APBD dan memastikan program yang direncanakan bermanfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujarnya. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal Internet di Kabupaten Majene, Senin 04 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Wisma Yumari, Majene. Penanganan blankspot dan lemah sinyal internet ini merupakan upaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) dalam mendorong pemerataan akses jaringan internet di wilayah Sulbar untuk mewujudkan program prioritas Sulbar menuju “Zero Blankspot”. Di Kabupaten Majene ditetapkan 15 titik untuk bantuan jaringan internet tahun 2025. Rakor ini dihadiri Sekda Majene Ardiansyah, Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, kepala perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene yang terkait, para camat, serta perwakilan desa, puskesmas, dan sekolah yang menjadi target penanganan blankspot tahun 2025. Turut hadir Babinsa dan Bhabinkamtibmas dari desa-desa yang terdampak. Sekda Majene, Ardiansyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap program Pemprov Sulbar. “Kami mengapresiasi program Pemprov sekaligus menyampaikan terima kasih atas bantuan penanganan blankspot dan lemah sinyal internet ini,” ujarnya. Ia menambahkan, Pemkab Majene juga akan berupaya mendukung program tersebut dengan mendorong alokasi anggaran untuk pembiayaan penyediaan jaringan di wilayah kewenangan kabupaten, misalnya SD, SMP dan layanan publik lainnya. Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa pemerataan akses internet merupakan bagian penting dari transformasi digital yang harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di desa-desa pelosok. “Masih banyak titik di Kabupaten Majene yang belum terjangkau jaringan internet. Ini bukan hanya menghambat komunikasi, tetapi juga berdampak pada akses pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi digital. Rakor ini digelar untuk mempercepat penanganannya,” jelasnya. Sementara, Kepala Dinas Kominfo Majene, Albar Mustar, menyambut baik penetapan 15 titik bantuan jaringan internet di Majene. “Penetapan ini akan sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara daring,” ungkapnya. Dalam pemaparannya, Dinas Kominfo SP…

Jakarta — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melakukan pertemuan strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam rangka mengusulkan status daerah kepulauan bagi Provinsi Sulbar. Pertemuan yang berlangsung di kantor Ditjen Bina Adwil tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Bina Adwil, Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si, dan jajaran staf, serta turut dihadiri oleh Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra, dan Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan alasan pengusulan Sulbar sebagai daerah bercirikan kepulauan, mengingat wilayahnya memiliki sekitar 42 pulau yang tersebar di empat dari enam kabupaten yang ada di provinsi ke-33 Indonesia ini. "Dari enam Kabupaten di Sulbar, ada empat kabupaten yang memiliki pulau, sehingga daerah inilah yang kita anggap bisa diusulkan menjadi daerah kepulauan," kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana saat dikonfirmasi, Senin 4 Agustus 2025 malam. Junda mengungkapkan jika status ini dikabulkan, Provinsi Sulbar akan mendapatkan dukungan kebijakan dan fiskal yang lebih kuat, terutama dalam mengembangkan wilayah-wilayah kepulauan yang selama ini belum tergarap optimal akibat keterbatasan akses dan infrastruktur. "Karena saat ini kita memiliki keterbatasan dan keterjangkauan untuk kita bagaimana mengembangkan daerah kita utamanya di daerah-daerah kepulauan yang sangat potensial untuk kita kembangkan yang bisa mendukung terhadap pembangunan di provinsi Sulbar," ungkapnya. Junda menyampaikan, usulan yang disampaikan Gubernur Suhardi Duka mendapat sambutan yang baik dari Ditjen Bina Adwil Kemendagri. Katanya, mereka akan mendukung dan menyetujui jika Sulbar membutuhkan status tersebut "Dan insyaallah kita akan melakukan tindak lanjut," pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berpartisipasi aktif dalam rapat pemantapan kesiapan pelaksanaan lomba tingkat OPD lingkup Pemprov Sulbar. Rapat yang berlangsung pada Senin, 4 Agustus 2025, pukul 08.30 WITA di Ruang Rapat Sekretaris Daerah ini digelar berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor 400.14.1.1/2/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Penyampaian Koordinator Perlombaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Agenda ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan koordinasi lintas OPD untuk mensukseskan rangkaian perlombaan. Hadir mewakili BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, serta Kasubbid Tata Usaha, Zany Harni. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata BPKPD Sulbar terhadap semangat kebersamaan dan sportivitas antar-OPD. Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKPD dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen mendukung visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. "Momentum HUT RI ke-80 ini bukan hanya ajang lomba, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antar-OPD, sehingga tercipta suasana kerja yang solid demi pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Ali Chandra. Sebagai informasi, Kepala BPKPD Sulbar dipercaya sebagai Koordinator Lomba Fotografi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Dengan semangat sinergi dan gotong royong, BPKPD Sulbar optimis rangkaian perlombaan ini akan berlangsung sukses, meriah, dan penuh makna sebagai penghormatan atas perjuangan para pahlawan bangsa. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meluncurkan program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mulai diterapkan di seluruh sekolah pada tahun ajaran baru ini. Program ini mendapat dukungan penuh Pemprov Sulbar, karena sejalan dengan salah satu misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Salim S Mengga dalam upaya membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Programinimenjadi salah satu dari tiga prioritas utama Kemenkes, selain percepatan penanggulangan tuberkulosis dan peningkatan kelas rumah sakit dari D ke C. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa CKG memiliki cakupan paling luas, yakni mencakup hingga 1,5 juta penduduk Sulawesi Barat. Program ini akan dilakukan setiap tahun dan diharapkan membawa dampak besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. “Memang eksekusi program ini cukup kompleks, tetapi manfaatnya sangat besar. Dukungan kepala daerah sangat menentukan keberhasilan program ini,” kata dr. Nursyamsi, Minggu 3 Agustus 2025. Selama ini, pemeriksaan kesehatan siswa umumnya dilakukan di Puskesmas. Namun dengan keterbatasan kapasitas hanya 98 Puskesmas untuk melayani seluruh wilayah Sulbar, pendekatan ini dinilai belum optimal. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi, bersama dinas kabupaten dan Puskesmas, mengimbau pelaksanaan CKG juga dilakukan langsung di sekolah-sekolah. Pemeriksaan akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan: siswa SD akan menjalani 13 jenis pemeriksaan, SMP 15 jenis, dan SMA 13 jenis. Pemeriksaan darah akan diberikan khusus kepada remaja putri tingkat SMP dan SMA serta remaja putra tingkat SMA. Persiapan teknis akan dimulai tujuh hari sebelum pelaksanaan, termasuk distribusi tautan kuesioner ke orang tua siswa. Dua hari sebelum pemeriksaan, petugas kesehatan akan memastikan kesiapan alat dan bahan medis habis pakai (BMHP). Pemeriksaandilakukan di dua ruang terpisah, salah satunya ruang khusus minimal 6 meter untuk pemeriksaan mata. Guru UKS dan PJOK akan dilibatkan dalam pengukuran kebugaran dan antropometri siswa. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar…