Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) membangun kerja sama dengan PT. Mars Symbioscience Indonesia dalam rangka upaya pengembangan kakao berkelanjutan untuk Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Itu ditandai dilakukannya Penandatanganan MoU oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dengan Presiden Direktur PT. Mars Symbioscience Indonesia Marlyn Patta, S. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar pada Kamis, 31 Juli 2025. "Kakao Sulbar pernah menjadi penghasil kakao terbesar di Indonesia, saat ini kita menjadi provinsi penghasil kakao terbesar keempat di Indonesia," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Suhardi Duka mengungkapkan, penurunan produktivitas kakao di Sulbar sebagian besar disebabkan karena serangan hama dan penyakit, yang menyebabkan petani tidak dapat mempertahankan produktivas kakao di Sulbar "Tahun 2000 sampai 2020 kakao Sulbar ini banyak terserang penyakit, sehingga petani kewalahan dan beralih ke komoditi lain," ungkap SDK. Hama dan penyakit yang menyerang kakao di Sulbar belum bisa dikendalikan dengan baik, sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya kerja sama antara Pemprov Sulbar dan PT. Mars Symbioscience Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan Kapasitas SDM petugas dan pelaku usaha kakao di Sulbar dalam meningkatkan produktivitas kakao Sulbar. Dengan meningkatnya produktivitas kakao Sulbar, SDK berharap kakao Sulbar dapat menduduki peringkat satu di Indonesia "Kami ingin nanti kakao Sulbar bisa juara 1 lah, karena saat ini masih berada di urutan ke 4 di Indonesia," imbuh SDK. Presiden Direktur PT. Mars Symbioscience Indonesia, Marlyn Patta, S. berharap dengan adanya kerja sama ini akan mempererat hubungan antara Pemprov Sulbar dan PT. Mars Symbioscience Indonesia. "Semoga kerja sama ini dapat memperat hubungan antara Pemprov Sulbar dan PT. Mars Symbioscience Indonesia, untuk membantu peningkatan kapasitas SDM petani kakao Sulbar," kata Marlyn. Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin menyambut baik adanya Penandatanganan MoU ini. Ia menegaskan mendukung penuh perjanjian kerja sama ini untuk keberlanjutan pengembangan kakao di Sulbar.…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali menegaskan komitmennya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penanganan stunting melalui program PASTI PADU (Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu). Komitmen ini ditegaskan dengan dilakukannya Rapat Koordinasi Implementasi Program PASTI PADU yang berlangsung di Ruang Teater, Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (31/07/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (JSM). Dalam rakor tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, hadir dan menyampaikan dukungan penuh Dinas Kesehatan dalam menyukseskan PASTI PADU 2025 melalui berbagai intervensi strategis. “Dukungan kami diwujudkan dalam penyediaan makanan tambahan lokal (PMT), distribusi susu untuk balita, ibu hamil dan kelompok PKMK, penyediaan alat ukur antropometri kit di desa/kelurahan intervensi, distribusi tablet tambah darah, serta pemberian vitamin untuk anak di bawah dua tahun,” terang dr. Nursyamsi. Program-program tersebut menjadi bagian integral dalam mewujudkan Misi Ketiga Provinsi Sulawesi Barat Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Gubernur Suhardi Duka dalam arahannya menegaskan bahwa penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama seluruh perangkat daerah. “Tidak boleh ada anak-anak Sulbar yang tumbuh tanpa gizi cukup dan akses kesehatan memadai. Semua OPD harus bergerak dalam semangat kolaborasi,” tegas Gubernur SDK. Wakil Gubernur Salim S Mengga juga menegaskan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program. “PASTI PADU harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program tahunan. Kesehatan dan kesejahteraan rakyat Sulbar adalah tanggung jawab kita semua,” ucapnya. Dengan semangat sinergi antar OPD, termasuk Dinas Kesehatan, program PASTI PADU diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting dan angka kemiskinan secara signifikan di Sulawesi Barat. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar memastikan seluruh intervensi kesehatan siap dilaksanakan secara optimal di desa dan kelurahan prioritas. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 415 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi bersama OPD terkait implementasi Penanganan dan Pencegahan Kemiskinan dan Stunting Tahun 2025 dan Tahun 2026 di Room Teater, Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 31 Juli 2025. Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur Salim S Mengga dan Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail. Rakor ini dihadiri oleh seluruh Kepala OPD yang tergabung dalam tim koordinasi. Termasuk di dalamnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar yang hadir langsung melalui Kepala BPKPD, Mohammad Ali Chandra bersama Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, serta Kepala Bidang Barang Milik Daerah, A. Bisyri. Dalam rakor ini, BPKPD Sulbar menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting secara terpadu dan berkelanjutan, khususnya dalam memastikan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran program yang berdampak langsung pada masyarakat miskin dan rentan. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa penguatan sinergi antar-OPD serta pengelolaan anggaran yang terukur dan transparan merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan program prioritas ini. "Kami di BPKPD akan terus berperan aktif memastikan setiap kebijakan anggaran diarahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait penurunan angka kemiskinan dan stunting di Sulawesi Barat,” ujar Ali Chandra. Ia menambahkan, pelaksanaan program ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, yakni membangun SDM yang unggul dan berkarakter, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui forum koordinasi ini, diharapkan seluruh OPD dapat saling memperkuat peran dan kolaborasi dalam merumuskan strategi dan langkah nyata yang berfokus pada dampak jangka panjang bagi…

Mamuju – Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Sulbar menunjukkan komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kemitraan inklusif. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Forum Fasilitasi Kemitraan UMKM dengan Pelaku Usaha Besar. Dalam forum ini, 3 pelaku UMKM lokal yakni UMKM Kayyis, Lhia Donuts, dan Dapoer Ummi N3 resmi menandatangani kesepakatan kemitraan dengan Yayasan Al Kahfi. yayasan Al Kahfi merupakan sebuah entitas usaha besar yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan sosial serta ekonomi masyarakat. Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Asiz yang menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan ini menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kolaborasi dari para pelaku usaha. Menurutnya, hal ini sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi antara UMKM dan pelaku usaha besar bisa diwujudkan dengan pendekatan yang tepat. Habibi menambahkan, hal ini juga sejalan dengan keinginan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, untuk memajukan UMKM lokal. Hal ini sesuai dengan visi kedua pemimpin itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. "Forum ini bukan hanya simbolik, tapi menjadi ruang nyata untuk saling menguatkan demi mewujudkan Visi misi bapak Gubernur Suhardi Duka, khususnya misi pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Habibi di ruangannya, Kamis 31 Juli 2025. Sedangkan, Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTS Sulbar, Satriawan Hasan Sulur menegaskan pentingnya fasilitasi pemerintah sebagai jembatan antara pelaku usaha besar dan UMKM. Menurutnya, Kemitraan adalah langkah strategis dalam membangun rantai pasok lokal dan menciptakan sinergi yang produktif. "Kami akan terus memastikan bahwa kemitraan ini berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang terukur bagi kedua belah pihak, hal ini merupakan arahan dari pak kadis terkait bagaimana kami bisa meraih target target kinerja khususnya pada program fasilitasi kemitraan ini,” ungkap Satriawan. Sementara itu, Direktur Yayasan Al Kahfi Masniar menyambut baik inisiatif DPMPTSP Sulbar serra menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis UMKM Sulbar. Dirinya percaya,…

MAMUJU TENGAH — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar program Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM), kali ini di Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis, 31 Juli 2025. Kegiatan ini mengusung tema "Menuju Sulbar Digital yang Aman, Inklusif, Memberdayakan dan Informatif" dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai latar belakang: pelaku usaha, konten kreator, pemerintah desa, TP PKK, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga unsur swasta. Adapun pemateri adalah Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, Kepala Diskominfo Pemkab Mateng Ishaq Yunus, Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Abdul Wahab (Ketua RTIK Mamuju), Salahuddin, dan Kabi IKP Diskominfo Sulbar Dian Afrianty. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengemukakan, Senter KIM merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang kuat dan merata di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Program ini juga mendukung "Panca Daya" Sulbar Cerdas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga. “Senter KIM menjadi ruang diskusi sekaligus jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami ingin mendorong masyarakat agar semakin cakap digital, tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara produktif,” ujar Ridwan. Ridwan menjelaskan, di era digital saat ini, informasi bahkan telah melampaui uang sebagai kekuatan utama. Namun demikian, di balik kemajuan itu, tantangan seperti hoaks dan misinformasi terus mengintai. “Karena itulah KIM harus hadir sebagai benteng literasi digital di tengah masyarakat,” tambah Ridwan. Ridwan juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperluas akses digital di seluruh wilayah, terutama di desa-desa yang belum terjangkau jaringan internet. Tujuannya untuk menjangkau pontensi-potensi yang ada di setiap desa. “Gubernur berpesan, internet bukan sekadar untuk hiburan atau informasi, tapi harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Mamuju Tengah, Ishaq Yunus, menggaris bawahi pentingnya KIM sebagai filter informasi di tengah derasnya arus digital. “Dunia kini sudah tanpa batas,…

MAMUJU, --Blank spot atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet masih menjadi tantangan besar di Sulawesi Barat. Untuk itu Pemerintah dan DPRD Sulbar berkomitmen mengintervensi titik blank spot agar masyarakat semakin mudah mengakses teknologi informasi. Hanya saja, akan menjadi tantangan kedepan ketika akses informasi ini sudah terpenuhi. Diperdaya ataukah mampu memberdayakan tekonlogi. Begitu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi saat memberi materi pada Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM), yang dilaksanakan Diskominfo Sulbar di Mamuju Tengah, Kamis 31 Juli 2025. Karenanya, Legistor Partai Demokrat ini menginisiasi program Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) dengan berkolaborasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar melakukan gerakan literasi digital di enam kabupaten dengan menyasar setiap lapisan masyarakat. "Pilihan ada di tangan kita: apakah kita akan diperdaya oleh teknologi, atau justru memberdayakan teknologi untuk kemajuan bersama,"ucap Suraidah. Ia menceritakan pengalamannya menyelesaikan studi sektoral di UIN melalui pemanfaatan teknologi dan kuliah daring, yang menjadi bukti nyata bagaimana teknologi bisa memberdayakan proses pendidikan. Contoh lainnya, transaksi jual beli melalui media sosial dan konsultasi kesehatan melalui aplikasi. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu, melalui program Senter KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), Suraidah berinisiatif mempersiapkan SDM yang cakap digital di seluruh kabupaten di Sulbar. “Program ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi membangun SDM yang memiliki skill digital memadai,” jelasnya. Dalam empat tahun terakhir, program literasi digital melalui Senter KIM menjadi komitmen nyata Suraidah untuk membangun SDM di enam kabupaten di Sulawesi Barat. Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga, Maju dan Sejahtera melalui pembangunan SDM. Untuk itu, Suraidah mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, guru, institusi pendidikan, hingga komunitas, untuk menjadi cakap digital. Tak lupa, Suraidah menyampaikan, sebagai bagian penguatan budaya literasi,…

Mamuju - Dalam upaya memastikan pembangunan kesehatan yang merata dan inklusif, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dr. Nursyamsi Rahim, memaparkan isu-isu strategis sektor kesehatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemprov Sulbar, yang digelar secara daring, Rabu (30/7/2025). Rapat ini merupakan bagian dari proses Pemutakhiran Data dan Informasi untuk Analisis Kewilayahan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025, di mana Direktorat Pembangunan Indonesia Timur bertanggung jawab mengoordinasikan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dalam paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam menjawab tantangan disparitas layanan kesehatan antarwilayah di Sulawesi Barat. Ia menyoroti ketimpangan fasilitas, kekurangan tenaga kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta tingginya prevalensi stunting yang mencapai 35,04% pada tahun 2024 yang menjadikan Sulbar sebagai salah satu provinsi dengan tingkat stunting yang cukup tinggi secara nasional. “Dalam mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, kami berkomitmen untuk memperkuat implementasi Panca Daya ketiga Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter. Ini kami wujudkan melalui program Quick Wins Sulbar Sehat, yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan,” ujar dr. Nursyamsi. Ia juga menegaskan bahwa transformasi kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh melalui enam pilar layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM kesehatan, dan pemanfaatan teknologi. Dengan rasio dokter hanya 0,47 per 1.000 penduduk, jauh dari standar WHO, Sulbar menghadapi tantangan nyata dalam ketersediaan tenaga medis. “RKP 2027 harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Tantangan-tantangan ini adalah peluang kita untuk berbenah dan berinovasi,” tambahnya. Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan yang tajam terhadap kebutuhan daerah dan menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. Naskah : Dinkes Sulbar Editor :…

Mamuju - Kementerian Kesehatan RI mengonfirmasi keberadaan varian baru COVID-19 dengan nama ‘Stratus’ atau XFG di Indonesia. Varian ini terdeteksi melalui pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) terhadap lonjakan kasus yang terjadi secara lokal sejak awal Juli 2025. Berdasarkan data resmi minggu ke-30 (periode 20–26 Juli 2025), dari total 186 pemeriksaan yang dilakukan, terdapat 13 kasus positif dengan positivity rate sebesar 6,99%. Varian XFG sendiri telah menjadi varian dominan di Indonesia, menggantikan varian sebelumnya. Pada bulan Mei, XFG menyumbang 75% dari kasus, dan meningkat menjadi 100% pada Juni. Varian lain yang sempat terdeteksi adalah XEN dengan proporsi 25% pada bulan Mei. Meskipun XFG termasuk dalam kategori varian dengan risiko rendah dan belum ada bukti peningkatan keparahan atau angka kematian, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya kewaspadaan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, dalam keterangannya Kamis 31 Juli 2025, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kasus varian XFG di wilayah Sulawesi Barat. Namun demikian, pihaknya menghimbau seluruh fasilitas kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini. “Kami mendorong penguatan surveilans, serta pemantauan kasus penyakit saluran pernapasan seperti ISPA, pneumonia, dan influenza like illness (ILI) di seluruh kabupaten/kota,” ujar dr. Nursyamsi. Ia juga menyebut bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka–Salim S Mengga, telah menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan layanan kesehatan yang tanggap dan adaptif di tengah situasi ini. Dinas Kesehatan Sulbar mengeluarkan beberapa imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang namun waspada: 1. Menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 2. Memperkuat imunitas tubuh dengan pola makan bergizi, cukup istirahat, dan olahraga teratur. 3. Menggunakan masker apabila mengalami gejala flu atau batuk. Bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang mengalami gejala, diharapkan segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan dini untuk mencegah penyebaran penyakit menular di tengah masyarakat. “Kita tidak…

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang tepat sasaran melalui kehadirannya pada kegiatan Asistensi RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 31 Juli 2025. Hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Ibnu Munandar, staf ASN, Syamsuriah. Hadir juga jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar di antaranya Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setdaprov Sulbar, Murdanil, Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, pejabat fungsional AKPD, Abdul Kuddus dan Gaffar, serta staf terkait lainnya. Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan bahwa asistensi ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat sinergi perangkat daerah dalam merumuskan program prioritas. "Kami berharap proses asistensi ini mampu menyempurnakan RKA Perubahan sehingga selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Faika. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama dari seluruh perangkat daerah agar program yang dirancang dapat memberikan output dan outcome yang terukur. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra juga menegaskan bahwa asistensi ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA Perubahan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. "Asistensi ini bukan hanya sebatas penyelarasan dokumen, tetapi juga sebagai evaluasi agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” tegas Ali Chandra. Pelaksanaan RKA Perubahan 2025 ini selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S Mengga, yang menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Dengan adanya asistensi ini,…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Pembahasan Indikator Kesehatan Daerah, Rabu 30 Juli 2025. Hal ini sebagai bagian dari penguatan program prioritas dan evaluasi capaian pembangunan kesehatan di daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim. Dalam arahannya, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk menyukseskan visi pembangunan yang tertuang dalam agenda Panca Daya, khususnya Daya Sehat yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. "Rapat ini menjadi bentuk konkret komitmen kami dalam mendukung visi-misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Bapak Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Bapak Salim S. Mengga, khususnya pada misi ketiga: Membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Melalui penguatan indikator dan pencapaian program, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan kesehatan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata,” ungkapnya. Dinas Kesehatan Sulbar sendiri tengah menjalankan sejumlah Quick Wins prioritas, antara lain Sulbar Sehat: Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak untuk Pencegahan Stunting, Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sulbar 100% Universal Health Coverage (UHC). Ia juga menambahkan, fokus pada kinerja program merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan strategis dirinya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar. “Kinerja program yang kuat akan menjadi salah satu pilar utama penguatan peran saya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar. Ini tentang memastikan setiap langkah kebijakan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak luas,” tegas dr. Nursyamsi. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Sulbar berharap indikator kesehatan daerah semakin terarah, terukur, dan menjadi dasar kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulbar. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar