Mamuju – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berpartisipasi aktif dalam rapat pemantapan kesiapan pelaksanaan lomba tingkat OPD lingkup Pemprov Sulbar. Rapat yang berlangsung pada Senin, 4 Agustus 2025, pukul 08.30 WITA di Ruang Rapat Sekretaris Daerah ini digelar berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor 400.14.1.1/2/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Penyampaian Koordinator Perlombaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Agenda ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan koordinasi lintas OPD untuk mensukseskan rangkaian perlombaan. Hadir mewakili BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, serta Kasubbid Tata Usaha, Zany Harni. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata BPKPD Sulbar terhadap semangat kebersamaan dan sportivitas antar-OPD. Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKPD dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen mendukung visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. "Momentum HUT RI ke-80 ini bukan hanya ajang lomba, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antar-OPD, sehingga tercipta suasana kerja yang solid demi pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Ali Chandra. Sebagai informasi, Kepala BPKPD Sulbar dipercaya sebagai Koordinator Lomba Fotografi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Dengan semangat sinergi dan gotong royong, BPKPD Sulbar optimis rangkaian perlombaan ini akan berlangsung sukses, meriah, dan penuh makna sebagai penghormatan atas perjuangan para pahlawan bangsa. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meluncurkan program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mulai diterapkan di seluruh sekolah pada tahun ajaran baru ini. Program ini mendapat dukungan penuh Pemprov Sulbar, karena sejalan dengan salah satu misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Salim S Mengga dalam upaya membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Programinimenjadi salah satu dari tiga prioritas utama Kemenkes, selain percepatan penanggulangan tuberkulosis dan peningkatan kelas rumah sakit dari D ke C. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa CKG memiliki cakupan paling luas, yakni mencakup hingga 1,5 juta penduduk Sulawesi Barat. Program ini akan dilakukan setiap tahun dan diharapkan membawa dampak besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. “Memang eksekusi program ini cukup kompleks, tetapi manfaatnya sangat besar. Dukungan kepala daerah sangat menentukan keberhasilan program ini,” kata dr. Nursyamsi, Minggu 3 Agustus 2025. Selama ini, pemeriksaan kesehatan siswa umumnya dilakukan di Puskesmas. Namun dengan keterbatasan kapasitas hanya 98 Puskesmas untuk melayani seluruh wilayah Sulbar, pendekatan ini dinilai belum optimal. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi, bersama dinas kabupaten dan Puskesmas, mengimbau pelaksanaan CKG juga dilakukan langsung di sekolah-sekolah. Pemeriksaan akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan: siswa SD akan menjalani 13 jenis pemeriksaan, SMP 15 jenis, dan SMA 13 jenis. Pemeriksaan darah akan diberikan khusus kepada remaja putri tingkat SMP dan SMA serta remaja putra tingkat SMA. Persiapan teknis akan dimulai tujuh hari sebelum pelaksanaan, termasuk distribusi tautan kuesioner ke orang tua siswa. Dua hari sebelum pemeriksaan, petugas kesehatan akan memastikan kesiapan alat dan bahan medis habis pakai (BMHP). Pemeriksaandilakukan di dua ruang terpisah, salah satunya ruang khusus minimal 6 meter untuk pemeriksaan mata. Guru UKS dan PJOK akan dilibatkan dalam pengukuran kebugaran dan antropometri siswa. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar…

Mamuju — Dalam upaya mendukung program strategis Pemprov Sulbar bertajuk PASTI PADU (Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar menunjukkan komitmennya melalui inisiatif listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qamaruddin Kamil, mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar,Bujaeramy Hassan, menghadiri rapat teknis tindak lanjut Program PASTI PADU yang digelar di Kantor Bapperida Sulbar, Minggu 3 Agustus 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bapperida Sulbar dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta mitra dari Yayasan Karampuang. Dalam forum tersebut, Qamaruddin menegaskan bahwa program penyediaan listrik gratis sejalan dengan spirit PASTI PADU sebagai program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. “Kami mendukung penuh agenda pengentasan kemiskinan melalui penyediaan akses listrik yang handal. Skema listrik gratis yang kami usung menargetkan lebih dari 27.000 Rumah Tangga Sasaran (RTS),” ujar Qamaruddin. Menurutnya, Dinas ESDM Sulbar mengintegrasikan pembiayaan dari APBD dan APBN guna memaksimalkan jangkauan program. Sejalan dengan itu, telah diajukan surat resmi kepada Menteri ESDM untuk pelaksanaan Bantuan Penyambungan Baru Listrik (BPBL) di Sulbar sebagai bagian dari program nasional untuk masyarakat tidak mampu. “Penyediaan listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami pastikan proses ini berjalan akuntabel mulai dari survei lapangan, validasi data calon penerima, hingga pelaksanaan penyambungan listrik,” tambahnya. Proses pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan PT PLN sebagai mitra penyedia teknis, guna menjamin pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor terus dioptimalkan agar program berjalan tepat sasaran. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya percepatan akses energi dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan mendukung penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrem di Sulbar. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan, Dinas ESDM Sulbar berkomitmen menjadikan akses…

Mamuju - Sebanyak 69 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Sulawesi Barat (Sulbar) mulai menjalani pemusatan pembinaan sejak Minggu, 3 Agustus 2025. Terdiri dari 24 putri dan 45 putra, mereka akan dikarantina hingga 18 Agustus untuk persiapan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Acara pembukaan di Hotel Malaqbi diawali dengan prosesi "Tantingan". Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Sunusi Usman, rangkaian pembukaan ini merupakan momen resmi penerimaan para peserta. Selama karantina, kata Sunusi, para calon Paskibraka menjalani rutinitas harian yang padat. Dimulai sejak sebelum Shalat Subuh, mereka sudah bangun untuk salat berjamaah dan senam kesegaran jasmani. Latihan baris-berbaris di lapangan Anjungan menjadi agenda utama dari pagi hingga siang hari. "Setelah istirahat malam, ada kegiatan tambahan dari pukul 20.00 hingga 22.00," kata Sunusi. "Kami batasi waktu istirahat agar mereka bisa fokus." Minggu, 03 Agustus 2025. Sunusi menjelaskan, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salims Mengga, berpesan agar Kesbangpol bertanggung jawab penuh atas pemusatan pelatihan ini. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. "Tanggung jawab sepenuhnya ini ditanggung oleh Kesbangpol, tapi bukan berarti Kesbangpol sendiri, ada kolaborasi," jelasnya. "Harapan Bapak Gubernur Sulbar, yaitu kita memperhatikan secara saksama, secara detail, untuk kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi sehingga nantinya bisa berjalan sesuai harapan." Untuk diketahui, selama kegiatan ini, baik saat memulai maupun mengakhiri, selalu ditutup dengan doa bersama untuk kelancaran dan keberhasilan pelatihan. (Rls)

Mamuju Tengah - Penyerahan ribuan bibit ikan nila oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor budidaya ikan air tawar di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan hingga larut malam, membuktikan komitmen DKP Sulbar dalam memastikan bantuan tepat waktu demi menekan risiko kematian bibit akibat stres atau keterlambatan distribusi. Program bantuan ini merupakan bagian dari implementasi panca daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga. Fokusnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan konsumsi ikan nila yang kaya protein juga menjadi bagian dari strategi penanggulangan stunting di masyarakat. Dipimpin oleh Muhammad Tanawir selaku Staf Teknis Perikanan Budidaya, tim DKP Sulbar menyalurkan bantuan lebih dari 200 calon induk dan ribuan bibit ikan nila kepada enam Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah (Mateng). Bantuan ini bukan hanya soal angka, tetapi simbol hadirnya pemerintah di tengah masyarakat pembudidaya yang selama ini berjuang dengan keterbatasan. Adapun UPR penerima bantuan meliputi: UPR Nayyira Fish UPR Pesantren Al-Banna' UPR Malei Maju UPR Tirto Mandiri UPR Ihlas Mandiri UPR Rumah Sultan Seluruh bibit dan calon induk ikan nila tersebut didatangkan langsung dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang telah dikenal luas sebagai sentra benih unggulan ikan air tawar di Indonesia. Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki, menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim dan sambutan hangat dari masyarakat. "Kami hadir bukan hanya membawa bantuan, tapi juga membawa harapan. Ketika benih tumbuh, yang kita panen bukan hanya ikan, tapi juga masa depan anak-anak kita dan ekonomi daerah," tegas Suyuti Marzuki, Minggu, 3 Agustus 2025. Menurutnya, inisiatif ini mencerminkan semangat DKP untuk selalu turun ke lapangan, tanpa mengenal batas waktu. Atmosfer penyerahan bantuan yang berlangsung hingga malam menciptakan suasana haru di kalangan pembudidaya. Bantuan bibit ikan nila ini disambut antusias sebagai cahaya baru di tengah tantangan…

Mamuju - Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 pada Jumat 1 Agustus 2025. Kick Off Meeting diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kegiatan ini diikuti melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi KemenPANRB. Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Pejabat KemenPANRB Erwan Agus Purwanto. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya evaluasi RB, SAKIP, dan ZI sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, dan pembangunan integritas aparatur. Evaluasi tahun 2025 difokuskan pada penyederhanaan birokrasi, inovasi pelayanan publik, serta penguatan budaya kerja ASN yang adaptif dan berintegritas. ‘’Saya kira ke depan kita perlu bekerja keras bagi pemerintah daerah yang berada di wilayah Indonesia Timur untuk bisa mengejar ketertinggalannya dibanding provinsi-provinsi yang ada di Jawa, Sumatera maupun Kalimantan,’’ ujarnya. Ia menambahkan, tiga tahun terakhir KemenPAN-RB telah mencanangkan program Double Track Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang bersifat umum, general dan tematik. ‘’RB yang bersifat tematik ini seperti yang sering kami sampaikan, tujuannya agar reformasi birokrasi tidak hanya bersifat administrasi saja namun juga hasilnya betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,’’ kata Erwan. Sementara itu, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Timothius mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam melakukan Evaluasi RB, SAKIP dan ZI Tahun 2025. Selain itu, juga sebagai informasi dalam transisi penting menuju sistem akuntabilitas yang lebih berdampak. ‘’Kegiatan ini tentunya akan menopang peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel sebagaimana misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wagub Salim S. Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas,’’ katanya. Ia menambahkan, ketiga…

Mamuju - Perisalah Legislatif Ahli Mudah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Sahrin Salatun menerima kunjungan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Sonny bersama beberapa stafnya, Jumat 1 Agustus 2025. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan konsultasi antar lembaga dalam penyusunan peraturan daerah. Konsultasi ini difokuskan pada penyusunan peraturan daerah terkait pelaksanaan reses di Kantor Sekretariat DPRD Sulbar di Mamuju. Dengan adanya kunjungan dan konsultasi ini, diharapkan terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kedua lembaga dalam penyusunan peraturan daerah yang efektif dan akuntabel. Perisalah Legislatif Ahli Muda Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatung menyampaikan bahwa kunjungan dan konsultasi dari Sekretariat DPRD Sulteng merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam penyusunan peraturan daerah, khususnya terkait pelaksanaan reses. "Kami berharap melalui diskusi ini terbangun pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sehingga lahir regulasi yang lebih efektif dan akuntabel untuk mendukung kinerja DPRD," ujar Sahrin. Penerimaan kunjungan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Sekretariat DPRD Sulbar dalam mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sahrin, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar acara peresmian tiga fasilitas penting di lingkungan kantor tersebut, yaitu Ruang Layanan To Dilaling, Ruang Laktasi, dan Mushallah Al-Amanah, pada Jumat pagi 1 Agustus 2025. Kegiatan berlangsung di Kantor BKD Sulbar dan menjadi simbol komitmen instansi dalam meningkatkan pelayanan serta kenyamanan bagi pegawai dan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) didampingi Plh. Sekprov Sulbar sekaligus Kepala BKD Sulbar, Herdi Ismail. Kegiatan ini dihadiri seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BKD Sulbar. Kepala BKD Sulbar Herdin Ismail menyampaikan rasa syukur atas peresmian tiga fasilitas di lingkungan BKD Sulbar tersebut. Ia menekankan hal itu adalah bagian dari komitmen BKD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, inklusif, dan manusiawi. Herdin berharap ketiga fasilitas itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai. "Ini bukan sekadar ruang fisik, tetapi bagian dari upaya kami membangun budaya kerja yang lebih inklusif, sehat, dan spiritual," ungkapnya. Ruang Layanan To Dilaling, dirancang sebagai ruang konsultasi terbuka dan nyaman bagi para pegawai maupun masyarakat yang membutuhkan layanan kepegawaian. Sementara, Ruang Laktasi disediakan untuk mendukung hak ibu menyusui di lingkungan kerja, dan Mushallah Al-Amanah hadir sebagai sarana ibadah yang bersih dan representatif bagi para pegawai dan pengunjung. Kegiatan peresmian berlangsung dengan khidmat dan disambut antusias oleh seluruh peserta yang hadir. Dengan peluncuran fasilitas ini, BKD Sulbar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan peduli terhadap kebutuhan pegawai serta masyarakat. Naskah : BKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan Triwulan I dan II Tahun 2025, bertempat di Kawasan Wisata Malawwa, Mamuju, Sabtu (2/8/2025). Acara yang mengusung tema “Menuju Masyarakat Sulawesi Barat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” ini dihadiri oleh Kepala Dinas dan seluruh Kepala Bidang dan Kepala UPTD lingkup Dinas PUPR Sulbar. Kegiatan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan seluruh program kerja, baik fisik maupun non-fisik, selama periode Januari hingga Juni 2025, serta menyusun langkah percepatan realisasi anggaran dan antisipasi masalah hingga akhir tahun. Sekretaris Dinas PUPR Sulbar, Ridwan Alimulk, selaku ketua panitia kegiatan menyampaikan bahwa sedianya kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pekan lalu, namun karena satu dan lain hal baru dapat dilaksanakan hari ini. Ia menegaskan pentingnya evaluasi ini untuk menakar sejauhmana program dinas telah berjalan serta berapa persen realisasi yang telah dicapai dari setiap paket kegiatan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Syarifuddin, dalam sambutannya saat membuka acara mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai forum penting untuk konsolidasi, introspeksi, sekaligus akselerasi pencapaian kinerja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarbidang dan UPTD dalam menjawab tantangan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat. “Rapat kerja ini bukan hanya soal evaluasi angka, tapi juga bagaimana kita membangun kesadaran bersama bahwa setiap kegiatan yang kita laksanakan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Kita semua punya tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan infrastruktur yang kita bangun memberi manfaat luas dan berkelanjutan,” tegasnya. Ia juga menyinggung arah kebijakan pemerintah tahun 2026 yang menuntut efisiensi anggaran, sehingga diperlukan penyusunan program yang benar-benar tepat sasaran. “Target bisa kita raih bersama jika setiap unit bekerja dengan komitmen. Minimal tidak ada masalah serius di kemudian hari,” ujarnya. “Harapan kita semua, seluruh bidang dapat lebih proaktif dan mampu mengantisipasi berbagai potensi masalah ke depan. Apa yang…

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Ajakan ini disampaikannya saat memimpin kegiatan olahraga bersama di Stadion Manakarra, Mamuju, Sabtu pagi, 2 Agustus 2025. Dalam kegiatan olahraga yang diikuti oleh ratusan masyarakat ini, Gubernur Sulbar terlihat dalam suasana penuh semangat dan kekompakan saat warga bersama para pejabat melakukan senam dan aktivitas fisik lainnya. "Jangan lupa untuk olahraga dan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan kebugaran," ujar Gubernur Suhardi Duka dalam sambutannya. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, juga menyampaikan bahwa manfaat olahraga tidak hanya dirasakan secara langsung, tetapi berdampak besar dalam jangka panjang. "Olahraga rutin minimal 30 menit setiap hari terbukti dapat menurunkan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Ini juga bisa meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup," ungkap dr. Nursyamsi. Kegiatan olahraga bersama ini merupakan bagian dari kampanye gerakan hidup sehat yang terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, guna mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap pola hidup aktif dan produktif. Pemprov Sulbar berharap, kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan di semua lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di desa-desa, agar Sulawesi Barat menjadi provinsi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar