Mamuju – Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kegiatan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang ruas Jalan Arteri, Selasa 5 Agustus 2025. Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Tibumtranmas, Hidayat Rachman, bersama Kepala Seksi Kerjasama, Abd. Muttalib. Turut hadir Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Mamuju beserta jajarannya. Dalam kegiatan tersebut, para pedagang diberikan pemahaman mengenai rencana penertiban, jika masih ditemukan aktivitas berjualan atau keberadaan lapak dagangan di bahu jalan. Hidayat Rachman menekankan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah awal sebelum dilakukan tindakan penertiban. Sesuai dengan pesan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) untuk selalu mengedepankan cara-cara yang persuasif dan humanis dalam melakukan penindakan. “Kami berharap para pedagang tidak lagi berjualan di sepanjang jalan arteri, karena secara aturan hal tersebut tidak diperbolehkan, kami juga melakukan pendekatan persuasif dan humanis, memberikan teguran pertama dan menyarankan agar para PKL membongkar sendiri lapaknya dalam waktu satu minggu ke depan,” ungkap Hidayat Rachman. Ia menjelaskan bahwa jalan arteri ini tergolong sebagai jalan semi tol atau bebas hambatan, sehingga tidak diperkenankan ada aktivitas kendaraan berhenti, kecuali dalam kondisi darurat atau ada acara resmi semisal Car Free Day yang biasa dilakukan pada akhir pekan, tetapi itupun hanya beberapa jam, tidak sepanjang hari. Apalagi aktivitas berjualan yang memanfaatkan bahu jalan dan menimbulkan parkir liar, hal ini dinilai sangat mengganggu fungsi utama jalan. Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya warga yang membuka pagar pengaman jalan untuk dijadikan akses keluar-masuk, yang tentunya membahayakan keselamatan dan melanggar aturan. Sementara itu, Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar Sulbar, Aksan Amrullah, mengingatkan seluruh personel yang bertugas agar dalam melakukan sosialisasi tetap mengedepankan sikap santun dan berwibawa. “Santun dan berwibawa artinya kita sampaikan secara baik kepada masyarakat, beri alasan dan dasar hukumnya. Kita tidak melarang masyarakat mencari nafkah, namun…

Jakarta — Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan Nasional Republik Indonesia , Adin Bondar serta Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca (PPABB), Senin, 4 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kadis PKD Mustari Mula memperkenalkan diri sebagai pejabat baru sekaligus memaparkan Program Strategis Gubernur, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga menuju “SULBAR CERDAS” melalui Gerakan Literasi Sulbar Mandarras. “Alhamdulillah, Pak Deputi menyambut positif program unggulan Sulbar Mandarras ini sebagai bentuk sinergi antara daerah dan pusat dalam memperkuat literasi masyarakat,” ungkap Mustari Mula. Dalam audiensi tersebut, Kedis PKD Sulbar menyerahkan Dokumen Surat Edaran Peningkatan Indeks Ljterasi Masyarakat Sulbar yang dalam waktu dekat akan ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Gubernur (Pergub). Tak hanya itu, turut diserahkan pula pokok-pokok pikiran terkait gagasan Program Sulbar Mandarras sebagai referensi pengambilan kebijakan khususnya dalam mendukung literasi berbasis komunitas dan wilayah. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menjaliin kerja sama yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Perpustakaan Nasional Rwpublik Indoneaia dalam mendukung penguatan budaya baca dan pemberdayaan masyarakat melalui literasi. (Rls)

Mamuju — Dalam upaya mendorong akurasi dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menuntaskan evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Mamuju. Kegiatanevaluasi ini berlangsung di ruang rapat Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKPD Sulbar, Selasa 5 Agustus 2025. Proses evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, bersama tim teknis yang terdiri dari Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari, Kasubid Akuntansi Barang Milik Daerah, Sri Rezki Gani, serta sejumlah staf teknis lainnya. Evaluasi ini merupakan bagian dari mandat Pemprov Sulbar dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa hingga saat ini, dari enam kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, empat di antaranya telah memasuki tahapan evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD. Hal ini menunjukkan progres yang positif dalam akselerasi pelaporan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah. "Melalui proses evaluasi ini, kita tidak hanya menilai kelengkapan administratif, tetapi juga memastikan setiap angka yang dilaporkan mencerminkan kondisi riil keuangan daerah, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi," ujar Chandra. Senada dengan itu, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, menjelaskan bahwa tahapan evaluasi tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga edukatif. “Kami berupaya membangun pemahaman yang sama dengan pemerintah kabupaten, agar laporan keuangan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga substansial dan mudah dipertanggungjawabkan," ungkap Muhammad. Ia menambahkan, melalui komunikasi yang intensif dan kolaboratif, BPKPD Sulbar berharap penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban APBD dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan akuntabel ke depannya. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang…

Polman — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Coaching Clinic terkait teknis pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Sulbar, yang digelar di Kabupaten Polewali Mandar, Selasa 5 Agustus 2025. Kegiatan ini sejalan dengan program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yang menekankan pentingnya kualitas data pendidikan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Gubernur Suhardi Duka, menegaskan bahwa data pendidikan yang akurat dan terbarukan menjadi fondasi utama dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikbud Sulbar, Mohammad Ali Chandra, melalui Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sub Koordinator Program dan Pelaporan Disdikbud Sulbar, Hj. Nurhalia, menyampaikan bahwa Coaching Clinic ini merupakan langkah teknis untuk mendorong satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di seluruh Sulbar agar dapat melakukan pemutakhiran Dapodik secara akurat, berkualitas, dan berkelanjutan. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan memahami pentingnya pengelolaan data Dapodik dengan benar dan konsisten, karena ini berkaitan langsung dengan perencanaan dan evaluasi program pendidikan di Sulbar,” ujar Hj. Nurhalia. Ia juga menambahkan bahwa tantangan yang sering dihadapi adalah ketidak sesuaian data yang diinput oleh sekolah dengan kondisi riil di lapangan. "Karena itu, bimbingan teknis seperti ini sangat diperlukan agar operator sekolah dapat bekerja dengan lebih teliti dan terstandarisasi", ungkapnya Peserta Coaching Clinic terdiri dari perwakilan operator Dapodik SMA, SMK, dan SLB dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat. Kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi teknis, diskusi interaktif, serta praktik langsung pembaruan data melalui sistem Dapodik. “Harapan kami setelah kegiatan ini, tidak ada lagi kesalahan input atau keterlambatan dalam pembaruan data dari sekolah. Semua data harus tersaji secara real-time, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Nurhalia. Dengan pelaksanaan Coaching Clinic ini, Disdikbud Sulbar berharap dapat mendorong terciptanya sistem data pendidikan yang berkualitas dan…

Mamuju - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Gubernur Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatanini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Senin, 4 Agustus 2025, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi. Hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Rachmad mewakili Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), para anggota DPRD Sulbar dan jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dalam kesempatan ini, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum mereka terhadap substansi Ranperda Perubahan APBD 2025 yang telah disampaikan oleh Gubernur Sulbar. Beberapa fraksi menyoroti pentingnya penyesuaian alokasi anggaran pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, fraksi-fraksi juga menekankan perlunya peningkatan efisiensi belanja daerah dan penguatan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas respons aktif dari seluruh fraksi serta menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan Ranperda ini dapat dibahas dan disahkan secara tepat waktu serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah. “Melalui pemandangan umum fraksi ini, kami berharap setiap aspirasi dan catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah,” ujarnya. Rapat paripurna ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum fraksi-fraksi sebelum masuk pada tahap pembahasan teknis bersama komisi dan badan anggaran DPRD. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov Sulbar. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, memimpin langsung rapat internal persiapan HUT RI ke-80 yang dilaksanakan di ruang kerja Kepala Dinas, Senin (4/8/2025). Rapat ini dihadiri oleh Plt Sekretaris Dinas dan para pejabat administrator. Dalam arahannya, Bujaeramy menekankan bahwa momentum peringatan HUT Kemerdekaan harus dijadikan sarana membangkitkan semangat nasionalisme, memperkuat rasa kebersamaan, serta mempererat silaturahmi di lingkungan aparatur sipil negara. “Peringatan Hari Kemerdekaan bukan sekadar seremoni, tetapi momentum membangun semangat nasionalisme dan mempererat silaturahmi antarpegawai. Kita harus berperan aktif dan memberikan kontribusi terbaik,” tegas Bujaeramy. Dinas ESDM Sulbar akan mengikuti sejumlah kegiatan yang dilombakan antar-perangkat daerah, antara lain lomba kebersihan kantor, lomba desain baliho bertema kemerdekaan, serta lomba ketangkasan dan hiburan yang dipusatkan di kawasan Kantor Gubernur Sulbar. Tak hanya sebagai peserta, Dinas ESDM juga dilibatkan sebagai bagian dari kepanitiaan resmi peringatan HUT RI ke-80 lingkup Pemprov Sulbar. Selain itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar juga menginstruksikan agar seluruh jajaran memasang bendera Merah Putih dan umbul-umbul di lingkungan kantor dan tempat tinggal/rumah masing masing ASN dinas ESDM Sulbar serta menjaga kerapihan dan kebersihan sebagai bentuk penghargaan terhadap makna kemerdekaan. “Kita ingin memberikan kesan yang baik kepada tamu dan sesama OPD. Kantor harus terlihat rapi, bersih, dan mencerminkan semangat kemerdekaan,” imbuhnya. Rapat berlangsung dalam suasana penuh semangat. Seluruh pejabat dan staf Dinas ESDM menyatakan komitmennya untuk menyukseskan setiap rangkaian kegiatan HUT RI ke 80 tahun 2025, sebagaimana telah diagendakan oleh Pemprov Sulbar. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menyampaikan bahwa perayaan HUT RI tahun ini akan diselenggarakan secara sederhana namun penuh makna. “Dalam setiap perayaan HUT Proklamasi, kita harus pandai berterima kasih. Kita akan ziarah ke…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Kesehatan kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal itu ditegaskan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, saat memberikan laporan penyelanggara kegiatan Workshop Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTI PADU) yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Mamuju, Senin (4/8/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mamuju, perwakilan Tim Penggerak PKK, Baznas, serta unsur pemerintah desa dan kecamatan dari lokus PASTI PADU. Dalam kesempatan itu, dr. Nursyamsi Rahim menekankan stunting dan kemiskinan ekstrem harus menjadi fokus utama seluruh sektor. Ia menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya prevalensi stunting di Sulbar menjadi 35,4%, naik dari 30,3% tahun sebelumnya. Sementara angka kemiskinan ekstrem di Sulbar tercatat sebesar 1,46%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 0,83%. “Kita tidak boleh lagi menganggap PASTI PADU sebagai program biasa. Ini harus menjadi gerakan kolektif lintas sektor yang berkelanjutan,” tegas dr. Nursyamsi. "Tidak boleh ada anak-anak Sulbar yang tumbuh tanpa gizi cukup dan akses kesehatan memadai. Semua OPD harus bergerak dalam semangat kolaborasi,” katanya, mengutip arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulbar menetapkan dua desa lokus prioritas di Kabupaten Mamuju, yakni Kelurahan Bebanga di Kecamatan Kalukku dan Desa Botteng Utara di Kecamatan Simboro. Keduanya menjadi pilot project intervensi awal PASTI PADU tahun ini. Diharapkan, pada tahun 2026 jumlah lokus akan diperluas hingga mencakup 60 desa/kecamatan di seluruh Sulbar. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar juga mengajak seluruh pihak dari OPD, PKK, Baznas, TNI/Polri, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa untuk memastikan bahwa setiap bentuk intervensi, mulai dari gizi, sanitasi, pendidikan, hingga perlindungan sosial yang benar-benar sampai ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. "Kita harus bertindak lebih cepat dan tepat. Dengan kolaborasi dan kerja nyata,…

Mamuju - Upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Sulawesi Barat (Sulbar) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pada Senin (4/8/2025), Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menerima kunjungan audiensi dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulbar, Kombes Pol dr. Effri Susanto bersama rombongan. Pertemuan yang berlangsung hangat ini membahas sinergi program antara Dinas Kesehatan dan Biddokkes Polda Sulbar, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam pemaparannya, dr. Effri menjelaskan bahwa program Biddokkes saat ini memfokuskan pada penanganan stunting, peningkatan gizi anak, serta edukasi tentang budaya belajar sejak dini. Menanggapi hal tersebut, dr. Nursyamsi menyambut baik inisiatif Biddokkes Polda Sulbar dan menyampaikan bahwa kolaborasi ini sangat sejalan dengan semangat Program PASTI PADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu) yang saat ini tengah digalakkan oleh Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga (SDK-JSM). “Kami sangat mengapresiasi dan mendukung program Biddokkes yang beririsan langsung dengan program PASTI PADU. Ini menjadi bukti nyata bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur, termasuk aparat kepolisian,” jelas dr. Nursyamsi. Ia juga menyampaikan terima kasih atas keterlibatan aktif jajaran Dokkes Polda Sulbar dalam membantu pemerintah daerah membangun Sulawesi Barat yang sehat dan sejahtera. “Terima kasih atas dukungannya dalam membangun Sulbar. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tutup dr. Nursyamsi. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperluas cakupan program Kesehatan di wilayah - wilayah Sulawesi Barat. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju, Selasa — Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar berbagai kegiatan internal, salah satunya adalah lomba kebersihan dan dekorasi ruangan antar bidang pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana mempererat kekompakan antarpegawai, tetapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di lingkungan kerja. Seluruh bidang di lingkup BKD Sulbar turut berpartisipasi aktif dengan mendekorasi ruangan masing-masing bertemakan kemerdekaan. Dengan memadukan kreativitas dan semangat gotong royong, para pegawai BKD menampilkan hasil dekorasi yang menarik dan bernilai estetika tinggi, mencerminkan semangat perjuangan dan kemerdekaan. Penilaian lomba dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan aspek kebersihan, kesesuaian tema, kerapian, dan kekompakan tim. Kepala BKD Sulbar, Herdin Ismail, yang juga Plh. Sekprov Sulbar mengapresiasi antusiasme seluruh bidang dalam mengikuti lomba ini. “Kegiatan seperti ini tidak hanya menciptakan suasana kantor yang indah dan nyaman, tetapi juga memperkuat solidaritas antarpegawai. Ini merupakan bagian dari budaya kerja yang positif dan harus terus dilestarikan,” ujarnya. Pelaksanaan kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), yang menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kedisiplinan, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan produktif sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BKD Sulbar untuk menyemarakkan peringatan HUT RI ke-80, sekaligus membangun suasana kerja yang penuh semangat dan kebersamaan. Naskah : BKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Pemprov Sulbar melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) tengah menyusun Instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) yang mewajibkan pengujian mutu terhadap dua komoditas unggulan daerah, yakni biji kopi dan biji kakao. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk Sulbar, baik di pasar nasional maupun internasional. Rapat penyusunan digelar di Ruang Rapat Dinas Koperindag Sulbar dihadiri oleh UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar, Selasa 5 Agustus 2025. Kepala UPTD BPSMB Sulbar, Adnan Rasjid, menjelaskan bahwa Instruksi Gubernur Sulbar ini nantinya akan mewajibkan setiap komoditas biji kopi dan kakao yang masuk maupun keluar dari wilayah Sulawesi Barat untuk melampirkan Certificate of Conformity (CoC) atau surat keterangan hasil uji dari laboratorium pengujian mutu. “Khusus untuk komoditas yang akan dikirim keluar daerah, pengujian mutu wajib dilakukan di UPTD BPSMB Sulbar. Ini untuk memastikan kualitas ekspor terjamin,” tegas Adnan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian daerah dalam menjamin kualitas produk unggulan. “Dengan mewajibkan uji mutu, kita memastikan bahwa produk-produk andalan Sulbar memenuhi standar kualitas tinggi dan siap bersaing di pasar yang lebih luas,” jelas Masriadi. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa UPTD BPSMB Sulbar saat ini telah mengantongi sertifikasi resmi untuk pengujian mutu biji kopi dan kakao, sehingga siap menjalankan instruksi tersebut jika resmi diberlakukan. Penyusunan instruksi ini juga didampingi oleh Afrisal, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dari Biro Hukum Pemprov Sulbar. Instruksi Gubernur Sulbar ini diharapkan menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian lokal, membuka akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di Sulbar. (Rls)