Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Kesehatan kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal itu ditegaskan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, saat memberikan laporan penyelanggara kegiatan Workshop Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTI PADU) yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Mamuju, Senin (4/8/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mamuju, perwakilan Tim Penggerak PKK, Baznas, serta unsur pemerintah desa dan kecamatan dari lokus PASTI PADU. Dalam kesempatan itu, dr. Nursyamsi Rahim menekankan stunting dan kemiskinan ekstrem harus menjadi fokus utama seluruh sektor. Ia menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya prevalensi stunting di Sulbar menjadi 35,4%, naik dari 30,3% tahun sebelumnya. Sementara angka kemiskinan ekstrem di Sulbar tercatat sebesar 1,46%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 0,83%. “Kita tidak boleh lagi menganggap PASTI PADU sebagai program biasa. Ini harus menjadi gerakan kolektif lintas sektor yang berkelanjutan,” tegas dr. Nursyamsi. "Tidak boleh ada anak-anak Sulbar yang tumbuh tanpa gizi cukup dan akses kesehatan memadai. Semua OPD harus bergerak dalam semangat kolaborasi,” katanya, mengutip arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulbar menetapkan dua desa lokus prioritas di Kabupaten Mamuju, yakni Kelurahan Bebanga di Kecamatan Kalukku dan Desa Botteng Utara di Kecamatan Simboro. Keduanya menjadi pilot project intervensi awal PASTI PADU tahun ini. Diharapkan, pada tahun 2026 jumlah lokus akan diperluas hingga mencakup 60 desa/kecamatan di seluruh Sulbar. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar juga mengajak seluruh pihak dari OPD, PKK, Baznas, TNI/Polri, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa untuk memastikan bahwa setiap bentuk intervensi, mulai dari gizi, sanitasi, pendidikan, hingga perlindungan sosial yang benar-benar sampai ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. "Kita harus bertindak lebih cepat dan tepat. Dengan kolaborasi dan kerja nyata,…

Mamuju - Upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Sulawesi Barat (Sulbar) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pada Senin (4/8/2025), Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menerima kunjungan audiensi dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulbar, Kombes Pol dr. Effri Susanto bersama rombongan. Pertemuan yang berlangsung hangat ini membahas sinergi program antara Dinas Kesehatan dan Biddokkes Polda Sulbar, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam pemaparannya, dr. Effri menjelaskan bahwa program Biddokkes saat ini memfokuskan pada penanganan stunting, peningkatan gizi anak, serta edukasi tentang budaya belajar sejak dini. Menanggapi hal tersebut, dr. Nursyamsi menyambut baik inisiatif Biddokkes Polda Sulbar dan menyampaikan bahwa kolaborasi ini sangat sejalan dengan semangat Program PASTI PADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu) yang saat ini tengah digalakkan oleh Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga (SDK-JSM). “Kami sangat mengapresiasi dan mendukung program Biddokkes yang beririsan langsung dengan program PASTI PADU. Ini menjadi bukti nyata bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur, termasuk aparat kepolisian,” jelas dr. Nursyamsi. Ia juga menyampaikan terima kasih atas keterlibatan aktif jajaran Dokkes Polda Sulbar dalam membantu pemerintah daerah membangun Sulawesi Barat yang sehat dan sejahtera. “Terima kasih atas dukungannya dalam membangun Sulbar. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tutup dr. Nursyamsi. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperluas cakupan program Kesehatan di wilayah - wilayah Sulawesi Barat. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju, Selasa — Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar berbagai kegiatan internal, salah satunya adalah lomba kebersihan dan dekorasi ruangan antar bidang pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana mempererat kekompakan antarpegawai, tetapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di lingkungan kerja. Seluruh bidang di lingkup BKD Sulbar turut berpartisipasi aktif dengan mendekorasi ruangan masing-masing bertemakan kemerdekaan. Dengan memadukan kreativitas dan semangat gotong royong, para pegawai BKD menampilkan hasil dekorasi yang menarik dan bernilai estetika tinggi, mencerminkan semangat perjuangan dan kemerdekaan. Penilaian lomba dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan aspek kebersihan, kesesuaian tema, kerapian, dan kekompakan tim. Kepala BKD Sulbar, Herdin Ismail, yang juga Plh. Sekprov Sulbar mengapresiasi antusiasme seluruh bidang dalam mengikuti lomba ini. “Kegiatan seperti ini tidak hanya menciptakan suasana kantor yang indah dan nyaman, tetapi juga memperkuat solidaritas antarpegawai. Ini merupakan bagian dari budaya kerja yang positif dan harus terus dilestarikan,” ujarnya. Pelaksanaan kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), yang menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kedisiplinan, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan produktif sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BKD Sulbar untuk menyemarakkan peringatan HUT RI ke-80, sekaligus membangun suasana kerja yang penuh semangat dan kebersamaan. Naskah : BKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Pemprov Sulbar melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) tengah menyusun Instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) yang mewajibkan pengujian mutu terhadap dua komoditas unggulan daerah, yakni biji kopi dan biji kakao. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk Sulbar, baik di pasar nasional maupun internasional. Rapat penyusunan digelar di Ruang Rapat Dinas Koperindag Sulbar dihadiri oleh UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar, Selasa 5 Agustus 2025. Kepala UPTD BPSMB Sulbar, Adnan Rasjid, menjelaskan bahwa Instruksi Gubernur Sulbar ini nantinya akan mewajibkan setiap komoditas biji kopi dan kakao yang masuk maupun keluar dari wilayah Sulawesi Barat untuk melampirkan Certificate of Conformity (CoC) atau surat keterangan hasil uji dari laboratorium pengujian mutu. “Khusus untuk komoditas yang akan dikirim keluar daerah, pengujian mutu wajib dilakukan di UPTD BPSMB Sulbar. Ini untuk memastikan kualitas ekspor terjamin,” tegas Adnan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian daerah dalam menjamin kualitas produk unggulan. “Dengan mewajibkan uji mutu, kita memastikan bahwa produk-produk andalan Sulbar memenuhi standar kualitas tinggi dan siap bersaing di pasar yang lebih luas,” jelas Masriadi. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa UPTD BPSMB Sulbar saat ini telah mengantongi sertifikasi resmi untuk pengujian mutu biji kopi dan kakao, sehingga siap menjalankan instruksi tersebut jika resmi diberlakukan. Penyusunan instruksi ini juga didampingi oleh Afrisal, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dari Biro Hukum Pemprov Sulbar. Instruksi Gubernur Sulbar ini diharapkan menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian lokal, membuka akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di Sulbar. (Rls)

Polewali Mandar - Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, melakukan kunjungan langsung ke rumah seorang warga kurang mampu di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang diketahui tinggal di sebuah gubuk tak layak huni pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari program pemantauan langsung terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah pedesaan. Warga yang dikunjungi, bernama Hatija, telah lama menempati gubuk berlantai tanah dan beratap seng yang sudah bocor. Dalam kunjungan tersebut, pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ini, menyampaikan keprihatinannya melihat kondisi Nenek Hatija. "Kami tidak bisa tinggal diam melihat masyarakat hidup dalam kondisi seperti ini," ungkap Salim S Mengga. Selain menyerahkan bantuan secara langsung, Wakil Gubernur Sulbar juga berdialog dengan warga sekitar untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi mereka. Warga pun menyambut hangat kehadiran Wakil Gubernur dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wakil Gubernur Sulbar menambahkan bahwa program bantuan perbaikan rumah tak layak huni ini menjadi salah satu prioritas Pemprov Sulbar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tertinggal dan rentan secara ekonomi. (Rls)

Mamuju - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Gubernur Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatanini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Senin, 4 Agustus 2025, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi. Hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Rachmad mewakili Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), para anggota DPRD Sulbar dan jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dalam kesempatan ini, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum mereka terhadap substansi Ranperda Perubahan APBD 2025 yang telah disampaikan oleh Gubernur Sulbar. Beberapa fraksi menyoroti pentingnya penyesuaian alokasi anggaran pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, fraksi-fraksi juga menekankan perlunya peningkatan efisiensi belanja daerah dan penguatan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas respons aktif dari seluruh fraksi serta menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan Ranperda ini dapat dibahas dan disahkan secara tepat waktu serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah. “Melalui pemandangan umum fraksi ini, kami berharap setiap aspirasi dan catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah,” ujarnya. Rapat paripurna ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum fraksi-fraksi sebelum masuk pada tahap pembahasan teknis bersama komisi dan badan anggaran DPRD. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Bandung — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 5 Agustus 2025. Kehadiran Gubernur Suhardi Duka dalam forum nasional bergengsi ini menjadi momen strategis untuk memperkenalkan potensi investasi dan kekayaan sumber daya di provinsi ke-33 Indonesia tersebut di hadapan para pengusaha dari berbagai sektor. Menariknya, dari seluruh kepala daerah, hanya dua Gubernur yang tampil sebagai pembicara utama dalam forum ini, yakni Gubernur Jawa Barat, Deni Mulyadi, selaku tuan rumah, dan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Dalam paparannya, Suhardi Duka menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar untuk mendorong iklim investasi yang ramah, terbuka, dan berbasis regulasi, sekaligus menjamin kemudahan berusaha di berbagai sektor unggulan daerah. “Gubernur Sulbar, Suhardi Duka membuka pintu investasi sebesar-besarnya sepanjang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan,” ujar Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, yang turut mendampingi dalam acara tersebut. Menurut Junda, forum Rakerkonas Apindo menjadi ruang emas bagi Sulbar untuk memperkenalkan potensi daerah kepada pelaku usaha nasional. “Sulbar memiliki potensi besar, dan forum seperti ini membuka akses lebih luas untuk menarik investasi yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Junda. Pemprov Sulbar juga menegaskan komitmennya untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya, sembari memastikan keberlanjutan dan dampak positif terhadap masyarakat. Pada kesempatan tersebut hadir mendampingi Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad (Rls)

Polman – Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Surya Yuliawan Syarifuddin, menegaskan komitmennya dalam memastikan bahwa seluruh Sistem Daerah Irigasi di Sulbar berjalan sesuai dengan grand desain pengelolaan air yang telah disusun secara menyeluruh. Penegasan ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja langsung ke Daerah Irigasi Lakejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Senin 4 Agustus 2025. Kunjungan ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. “Kita tidak sedang bicara proyek semata, kita sedang bicara soal masa depan pangan daerah. Irigasi adalah nadi ketahanan pangan, dan kami tidak akan membiarkan ada ruang untuk kegagalan,” tegas Kadis PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Syarifuddin, di hadapan rombongan teknis dan aparat setempat, yaitu Kepala Desa Dakka, Juru, Petugas P3A. Surya Yuliawan menyampaikan, sejumlah masalah teknis di lapangan seperti sedimentasi dan kerusakan minor saluran sudah dicatat dan akan segera ditangani. “Bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat adalah prinsip kami. Ini bukan kunjungan seremonial, ini peringatan bahwa PUPR serius,” pungkasnya. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Kabid PSDA Suriana Z., bersama tim teknis dari Dinas PUPR. Rombongan meninjau langsung kondisi bendung, sistem jaringan Irigasi Primer dan Sekunder, mendukung ratusan hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Lakejo yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Barat dengan Luasan 1265 ha. (Permen PUPR Nomor 14 tahun 2015 tentang Status Kewenangan). Menurut Tim Teknis PSDA, Daerah Irigasi Lakejo termasuk dalam jaringan prioritas yang telah masuk dalam grand desain pengelolaan sumber daya air Sulawesi Barat. Desain ini memuat arah pengembangan irigasi modern, efisiensi distribusi air, serta strategi menghadapi iklim ekstrem seperti kekeringan dan banjir. Kunjungan ini menjadi bentuk nyata kontrol lapangan agar pelaksanaan tidak sekadar ada di atas kertas. Dengan sikap tegas dari Dinas PUPR Sulbar, masyarakat pertanian diharapkan…

Mamuju - Dalam rangka penataan ASN lingkup Pemprov Sulbar pada aplikasi SIASN Perencanaan dan Peta Jabatan serta penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar menyelenggarakan Rapat Sinkronisasi Data Kepegawaian ASN Lingkup Pemprov Sulbar, Senin, 4 Agustus 2025. Rapat yang dipimpin Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi dihadiri sejumlah pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diantaranya Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mirwan, Plt Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Andi Ridha Rimbawan. Turut hadir, sejumlah staf dari BKD Sulbar dan Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi Setda Sulbar. Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi mengapresiasi pelaksanaan sinkronisasi data kepegawaian dengan peta jabatan di lingkungan Pemprov Sulbar. Menurutnya, kegiatan ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi data kepegawaian, serta mendukung pengembangan kompetensi ASN. Ia menekankan pentingnya data yang terintegrasi. Sejak tahun 2020 lalu, BKN telah menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sebagai sebuah inovasi untuk mewujudkan integrasi data ASN di Indonesia. ‘’Kegiatan yang kita laksanakan ini sejalan dengan misi Bapak Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,’’katanya. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamasa - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kolaborasi dengan Komisi Informasi (KI) Sulbar melaksanakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Mamasa, Selasa 5 Agustus 2025. Sebelumnya, Sosialisasi KIP juga sudah dilaksanakan di lima kabupaten di wilayah Sulbar dan terakhir di Kabupaten Mamasa. Bertempat di Hotel Sajojo Mamasa, sosialisasi ini dibuka oleh Wakil Bupati Mamasa Sudirman. Kegiatan dihadiri Komisioner KI Sulbar yaitu Muhammad Ikbal (Ketua), Arman Jaya (Wakil Ketua), Masram (Anggota) dan Firdaus (Anggota) yang juga sebagai pembawa materi. Turut hadir Plt. Kabid PSI Riny Hadiwijaya, Kadis PMD Kabupaten Mamasa Abdul Samad, para kepala desa se Kabupaten Mamasa dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mamasa, Sudirman mengapresiasi kegiatan Sosialisasi KIP yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo SP Sulbar bekerjasama dengan KI Sulbar mengingat masyarakat khususnya di Mamasa sangat memiliki rasa keinginan mengetahui yang cukup besar tentang informasi. "Apalagi masyarakat sudah dijamin terkait Keterbukaan Informasi Publik yang atur dalam Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik," kata Sudirman. Sudirman menegaskan, pemerintah atau lembaga negara yang menggunakan anggaran negara wajib memberikan akses yang mudah dan cukup bagi masyarakat, untuk mendapat informasi yang mudah dan bisa memberikan informasi secara benar. "Apalagi bagi kepala desa yang memiliki anggaran desa yang kerap mendapat perhatian dari beberapa unsur seperti LSM," ujarnya. Olehnya, sosialisasi ini sangat penting untuk semua kepala desa agar bisa memahami betapa pentingnya keterbukaan informasi yang diberikan. Ia menambahkan, salah satu hal yang penting adalah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Mamasa untuk menjadikan wadah infomasi di desa. Hal ini bertujuan agar pihak desa tidak lagi risau jika ada pihak atau masyarakat yang datang meminta sebuah informasi baik itu terkait anggaran maupun kegiatan. "Kita sebagai lembaga pemerintah harus…