Makassar -- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan ke PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis , 28 Maret 2024. Dalam kunjungan tersebut hadir Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo Sekretaris Badan, Kabid Pendapatan Daerah, Kabid Akuntansi dan Pelaporan, Kabid Anggaran dan Bina Kabupaten, para Kasubbid pada bidang Pendapatan Daerah Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo beserta jajaran diterima oleh Manager Perusahaan PT Pertamina Patra NIaga beserta jajarannya. Masriadi menekankan perihal optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini BPKPD memperkuat pengawasan terhadap penjualan bakar minyak industri pada perusahaan untuk menghindari kebocoran PBBKB. Pihak PT. Pertamina Patra Niaga memberikan daftar agent resmi antara lain PT Citra Jaya Makmur Sejahtera, PT Langgeng Sinergi Energi Nusantara, PT Solusi Energi Utama Energi Prima, PT Mata Indah Mandiri, PT Rezky Energi Abadi, PT Sabbia Dharma Industries, PT Sha Solo. Daftar Agent tersebut akan disampaikan kepada Perusahaan di Sulawesi Barat agar membeli bahan bakar pada Perusahaan tersebut. Selain PT. Pertamina Patra Niaga, di Sulawesi Barat juga memiliki wajib pungut PBBKB di antaranya PT. PT Multi Tranding, PT Elnusa dan PT EMLI. Masriadi juga mengatakan, bahwa dalam waktu dekat ini PT. Pertamina Patra Niaga melakukan kunjungan ke Sulawesi Barat untuk membicarakan beberapa hal di antaranya Pembangunan Terminal Bahan Bakar/Depot Pertamina. "Hal ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan bahan bakar di Sulawesi Barat," kata Masriadi. Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

Majene -- Tim Program Kampung Iklim (Proklim) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat melakukan pembinaan Program Kampung Iklim tahun 2024 di Lingkungan Timbo-Timbo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene baru-baru ini. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim , sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat akan pentingnya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pejafung Pengendali Dampak lingkungan ahli muda DLH Sulbar, Syukriah Alimuddin mengatakan, di lingkungan Timbo-Timbo telah memiliki kelembagaan sebagai motor dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yakni Karangtaruna Mapiya. Karangtaruna itu beranggotakan pemuda dan pemudi setempat dimana sebagian besar merupakan pelajar dan mahasiswa. Karangtaruna Mapiya memiliki serangkaian kegiatan yang merupakan wujud aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim seperti melakukan edukasi kepada masyarakat setempat bagaimana memilah sampah dan mengkompos, melakukan kerjasama dengan dinas terkait dalam hal pemanfaatan sampah botol plastic untuk digunakan sebagai biofilter pada bak kotoran yang ada dirumah warga. "Selain itu, Karangtaruna tersebut juga telah mendirikan bank sampah yang diberi nama Bank Sampah Mapiya , yang mana kegiatannya adalah mengumpulkan sampah terpilah dari masyarakat setempat , seperti kardus bekas, botol-botol kaca, rak telur bekas, botol plastik bekas, kertas koran bekas, gelas air mineral bekas, dan lain sebagainya yang dihargai sesuai dengan kesepakatan dengan warga setempat" kata Syukriah. Lebih lanjut dikatakan, Bank sampah tersebut mampu mengelola sampah sebanyak 90kg/bulan yang terdiri dari sampah plastik keras sebanyak 25kg/bulan, kertas-kardus sebanyak 45kg/bulan dan sampah plastic fleksibel sebanyak 20kg/bulan. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggasali mengatakan, selain kegiatan tentang pengelolaan sampah, karangtaruna Mapiya juga turut berkontribusi dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui upaya penghijauan dengan melakukan perencanaan pemanfaatan lahan pekarangan dengan tutupan vegetasi guna mengantisipasi bahaya banjir dan longsor. "Tahun ini Karangtaruna mendapat bantuan berupa alat Komposter dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan juga mesin pencacah sampah plastic dari pihak Kelurahan…

Mamuju -- Badan Pengembangan Sumber daya manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi barat melaksanakan Webinar ASN Kreatif seri ke 43, Rabu 27 Maret 2024. Kali ini mengusung tema Legalitas Perhutanan Sosial dalam Mendukung Percepatan Pengembangan Usaha :Kebijakan,Strategi dan Peran Para Pihak. Kepala BPSDM Sulbar, Farid Wajdi mengatakan, mengingat masih minimnya area hutan dan keadilan akses sumber daya hutan secara legal oleh masyarakat untuk kemakmuran bersama. "Webinar ini hadir untuk memberikan informasi tentang upaya perhutanan sosial dalam hal meningkatkan akses sumber daya hutan secara legal oleh masyarakat dimana pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi di lakukan perhutanan sosial baik perseorangan,kelompok tani hutan maupun koperasi. Kebijakan pemerintah dalam perhutanan sosial dengan berbagai macam skema ada hutan desa,hutan kemasyarakatan,hutan tanaman rakyat agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pengelolaan hutan sebagai tempat wisata di Tondok Bakaru Mamasa Sulawesi Barat , "ujar Farid Wajdi pada opening speech pada webinar seri ke 43. Ia mengatakan, dalam Webinar ini , BPSDM Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Sukardi, Pengendali Ekosistem Hutan Madya , Tim Kerja wilayah III Subdit Penyiapan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK RI dan Sukma Taroniarta, Pengendali Ekosistem Madya Balai Perhutanan sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi KLHK RI yang mana diikuti oleh 175 orang peserta melalui virtual zoom meeeting dan ditonton 66 orang melalui canal youtube BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Peserta berasal dari berbagai daerah ,yaitu ASN Kehutanan Provinsi dan Kabupaten se Sulawesi Barat maupun dari Luar Sulawesi Barat seperti dari Maluku, Palu, Kalimantan, Manado dll. Dalam diskusi Webinar seri 43 ini,Sukardi, memaparkan tentang Kebijakan Perhutanan Sosial dan strategi percepatan pemberian akses legal perhutanan sosial melalui kerja bareng jemput bola dalam hal bagaimana meningkatkan akses sumber daya hutan secara legal oleh masyarakat dimana pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi di lakukan perhutanan sosial baik perseorangan,kelompok…

Mamuju - Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan acara buka puasa bersama, di Aula Marasa Corner Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Kamis, (28/03/2024). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. "Acara ini buka puasa ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antar Pimpanan dan Staf ASN dan PTT, serta meningkatkan solidaritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab," kata Ansar Malle, Karo Umum Setda Sulbar Ia juga menyampaikan, bulan ramadhan menjadi momentum penuh berkah. Waktu yang tepat bagi seluruh pegawai untuk bersatu dan bersama-sama dalam suasana yang penuh keakraban. "Kegiatan buka puasa bersama ini bukan hanya sekedar menjalankan ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar pegawai di Biro Umum serta meningkatkan solidaritas dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depannya," tutup Anshar Malle. Penulis : Biro Umum Editor : humassulbar

Mamuju -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrulloh mendorong program-program adaptasi dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim (climate change) di wilayah perairan dan pesisir Sulawesi Barat. Senada dengan kebijakan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat Suyuti Marzuki menyebutkan, terumbu karang diperairan Sulawesi barat seluas 8.049,26 ha adalah salah satu bagian dari ekosistem karbon biru yang memiliki kemampuan menyerap karbon lebih tinggi daripada ekosistem karbon hijau di darat. Oleh karena itu kebijakan tersebut perlu mendapatkan prioritas sehingga sehingga turut mendukung kebijakan pemerinyah yang telah meratifikasi dan menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada hari Jumat, 22 April 2016. " Terumbu karang dengan keunikan simbiosisnya yaitu antara hewan karang dengan flora zooxantella mampu menyerap karbon untuk proses fotosintesis dengan menghasilkan oksigen. Penyerapan karbon tersebut dapat mengurangi jumlah karbon yang ada diatmosfir. Terumbu karang terdiri dari polip, hewan yang menyerap karbon dioksida (CO2) dan melepaskan oksigen (O2) selama proses makannya. Polip-polip ini, merupakan rumah bagi seperempat kehidupan laut di dunia rentan menghadapi ancaman brutal akibat perubahan iklim dan sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan peningkatan kadar gas rumah kaca antropogenik, termasuk CO2 dan Metana (CH4), yang mengakibatkan pemutihan karang," kata Suyuti Ia juga menyampaikan, sebagai bentuk tangung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan atau ketahanan bencana di Sulawesi Barat, DKP Sulbar telah melaksanakan beberapa program rehabilitasi ekosistem di beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Antara lain, DKP telah bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang di Kepulauan Balabalakang. Penulis : DKP Editor : humassulbar

Mamuju -- Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2021, Sulawesi Barat termasuk provinsi paling rawan bencana di Indonesia. Olehnya itu Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakhrulloh telah mendorong agar dalam dokumen-dokumen perencanaan di Sulawesi Barat memberikan perhatian terhadap perubahan iklim dan ketahanan bencana di Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki menyebutkan bahwa DKP berperan penting dalam upaya-upaya ketahanan bencana khususnya pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Terumbu karang salah salah satu ekosistem pesisir yang sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan bentang alam” ujarnya. Menurut Suyuti, keberadaan terumbu karang di wilayah pesisir dilihat dari segi mitigasi bencana berfungsi sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang dan ombak laut. Terumbu karang dapat menjadi pertahanan pertama dari terjangan ombak, badai dan kenaikan muka laut. Selain itu struktur karang berperan sebagai penghalang alami yang mengurangi energi dalam gelombang, sehingga mampu menurunkan dampak tsunami. Oleh karena itu ekosistem terumbu karang di wilayah perairan kita harus dilindungi. “DKP Sulawesi Barat akan terus mendukung upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir antara lain dengan menganggarkan program pemberdayaan masyarakat pesisir sekaligus perbaikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa rehabilitasi terumbu karang di Pulau Karampuang” tutup Suyuti Marzuki. Penulis : DKP Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 28 Maret 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rombongan BPKPD Sulbar ini dipimpin langsung oleh Kepala BPKPD Masriadi Nadi Atjo, didampingi Sekretaris Badan, dan sejumlah Kepala Bidang dan Kasubid pada BPKPD. Masriadi mengatakan, pertemuan tersebut sekaligus merupakan ajang perkenalan Kepala BPKPD Sulawesi Barat yang baru menduduki jabatan sebagai Kepala BPKPD Prov Sulawesi Barat, dan juga dalam rangka silaturahmi dengan Bapenda Sulsel. " Dari petemuan tersebut kita berharap agar bisa meningkatkan pemahaman mengenai optimalisasi penerimaan PAD di Sulbar sehingga mampu mendorong kemandirian fiskal. Sekaligus diharapkan mendorong teman-teman di BPKPD Sulbar untuk dapat terus berinovasi dan meningkatkan layanan sehingga mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah”, ujar Masriadi. Kepala Bapenda Sulsel, Reza menyampaikan beberapa hal terkait kondisi pemerintahan secara umum di Sulawesi Selatan serta capaian-capaian Bapenda Sulsel secara khusus. Disampaikan, Bapenda Sulawesi Selatan mempunyai 9 jenis pelayanan publik berupa 25 Samsat Induk, 1 Samsat Pembantu, 16 Pos Pembantu, 5 Drive Thru, 28 Unit Mini Bus Samsat Keliling, 12 Unit Motor Samsat Lorong, 9 Kedai Samsat, dan 49 Gerai Samsat. "Sulsel juga mempunyai beberapa inovasi dan layanan unggulan seperti Aplikasi Bapenda Sulsel Mobile, Samsat Kedai, Samsat Sipakainge’, dan beberapa layanan lainnya," kata Reza. Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

Mamuju -- Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail mengunjungi salah satu pembudidaya aren yang ada di Kabupaten Polman, Husni pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, berdialog langsung dengan petani. Kepada pembudidaya aren disampaikan, bahwa Indonesia kaya akan komoditas perkebunan terkhusus di daerah Sulbar ini. Dan salah satu tanaman yang memiliki potensi nilai jual adalah tanaman aren. "Rencana tindaklanjut akan diupayakan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Bapperida Sulbar terkait riset ini, sehingga pengwilayahan komoditas bisa di lakukan dan berjalan secara sistematis, " kata Herdin Ismail. Ia juga mengataka, Dinas Perkebunan Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan budidaya aren di wilayah Sulbar. Dukungan tersebut tentunya sejalan dengan visi untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkesinambungan bagi masyarakat setempat untuk menciptakan warisan terbaik. Sementara itu, pembudaya Aren, Husni menyampaikan kisahnya dalam menekuni aren. Disampaikan, awalnya tertarik dengan aren a karena berpkir bahwa tenaga yang dibutuhkan dalam menanam dan mengelola aren jauh lebih mudah dibandingkan dengan sawit. Disinilah saya berpikir untuk mengembangkan tanaman aren. Aren juga dapat sebagai tanaman pelindung pada kakao karena tanaman aren kondisinya lebih lembab di banding tanaman yang lainnya. Salah satu keunggulan aren juga, dapat berproduksi setiap hari. Hal ini dilihat dari usia tanam, ada yang sampai sekitar 5 tahun kategori pohon pendek dengan masa produksi selama 2 tahun, juga sekitar 7-8 tahun kategori sedang dengan masa produksi hingga 5-7 tahun dan juga 10 tahun kategori tinggi masa produksi 9 tahun. Keuntungan ekonomi yang di hasilkan per-pohonnya minimal Rp. 20.000; dengan menjual gula melalui proses penguapan dan pemanasan, " kata Husni. Penulis : Disbun Editor : humassulbar

MAMUJU --Dinas PUPR Sulbar Rachmad berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulbar dalam menangani kerusakan jalan di Jalan Transulawesi, tepatnya di Rangas Kabupaten Majene. Kadis PU Sulbar, Rachmad mengatakan, kerusakan jalan tersebut bisa memicu kecelakaan, apalagi memasuki masa mudik lebaran, dikuatirkan dapat membahayakan pengguna jalan "Untuk itu, sebagaimana arahan pak PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh kami bergerak cepat sesuai kewenangan, jadi kami koordinasikan dengan BPJN Sulbar," ucap Rachmad, Jumat (29/03/2024). Rachmad mengatakan, dari laporan yang diterima kondisi jalan tersebut rusak dan berbatu. "Setelah kami koordinasikan dengan Kepala BPJN, ini sementara ditangani dengan penanganan holding sementara pengerasan beraspal LTBA (Lapis Tipis Beton Aspal), " pungkasnya. (Rls)

Mamuju -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar menggelar Rapat Internal Pengelolaan SPBE, Kamis, 28 Maret 2024. Rapat membahas Peningkatan Kualitas Digitalisasi Tata Kelola Pemprov Sulbar. Kepala dinas Kominfo Gelar Rapat Internal Pengelolaan SPBE, Dinas Kominfopers Bahas Peningkatan Kualitas Digitalisasi Tata Kelola Pemprov Sulbar Rapat dipimpin Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula , dihadiri oleh Sekretaris, para Kabid dan Staf teknis terkait SPBE di Sekretariat dan semua bidang. Kepala Dinas Kominfopers , Mustari Mula mengatakan, tiga hal utama yang dibahas mendalam dalam rapat internal tersebut, antara lain : (1). penyelenggaraan tugas untuk memenuhi dan meningkatkan kematangan penerapan 47 indikator SPBE pemprov ditingkat Nasional, (2) revisi 25 indikator SPBE OPD 2024 dalam mengoptimalkan kualitas digitalisasi, dan (3) pembagian tugas tata kelola SPBE Dinas Kominfo untuk melaksanakan indikator SPBE OPD agar dapat menjaga performa organisasi sebagai leading sektor dan role model digitalisasi pemerintahan. Kepala Bidang Aptika, Muh. Ridwan Djafar mengatakan, beberapa poin yang ditekankan kepala dinas antara lain: 1. Perlu terobosan dan inovasi metode kerja para personil Dinas Kominfo agar kualitas digitalisasi tata kelola pemerintahan secara makro provinsi dan mikro di setiap OPD dapat terus meningkat. Indeks SPBE Sulbar ditingkat nasional ditargetkan harus tercapai diatas 3.00 pada tahun 2024. Disisi lain, SPBE OPD juga mesti sukses dioptimalkan untuk proses transformasi digital disemua OPD mendukung integrasi sistem, termasuk dinas Kominfo sendiri. 2. Bangun kerjasama terpadu yang kolaboratif antar bidang karena tugas utama dan fungsi masing-masing yang saling terkait erat. Ini mesti terus dikuatkan untuk menopang kesuksesan program prioritas Pemprov Sulbar yang menjadi beban tanggungjawab Kominfo sebagai leading sektor sesuai arahan Bapak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. 3. Dinas Kominfo saat ini telah menjadi OPD yang sangat strategis di era digitalisasi dan kecepatan teknologi informasi, karena itu Kominfo harus mampu dan sukses sebagai fasilitator bagi kolektifitas SPBE pemprov, OPD lain maupun juga…