MAMUJU -- Sejak Pj Gubernur Sulawesi Barat Dr.Bahtiar Baharuddin memprogramkan bibit gratis durian musangking kepada warga Sulbar demi menciptakan Sulbar sebagai penghasil Durian Musang King terbesar di Indonesia, sejumlah pengekspor asing mulai melirik Sulbar. Seperti pengekspor yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia dan China. Hal tersebut diungkapkan oleh Andi Mappauda seorang petani durian bulo Sulawesi Barat saat bertemu dengan Pj Bahtiar di Mamuju. Secara tak sengaja Andi Mappauda bertemu Pj Bahtiar saat soft launching Cafe Sandeq di Mamuju Sulbar. Kepada Bahtiar, Mappauda menceritakan tentang heboh nya Sulbar yang akan menjadi provinsi Durian Musangking di Indonesia sehingga sampai ke pedagang internasional. "Banyak yang menghubungi saya pak. Mencari lahan di Sulbar dan khususnya di Polman. Menanyakan kebenaran berita program Pemprov Sulbar" ungkap Mappauda penuh semangat. Mappauda pun menyampaikan kebenaran tersebut dan menceritakan kepada mereka bahkan termasuk melaporkan jika dirinya bersama kelompok petani durian Bulo Polman sudah mendapat giliran pertama mendapat bibit durian musangking pada akhir tahun 2024 lalu. "Ada yang mau bangun storage durian di Polman. Terutama investor dari Korea. Cari lahan. "Saya bilang, ada. Silahkan cerita "Mappauda. Mungkin tambah Mappauda investor tersebut membaca jauh ke depan sehingga lebih dulu akan mempersiapkan storage di Polman. Sejak menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar, memang Bahtiar Baharuddin getol mendorong Sulawesi Barat untuk menanam secara massal durian khususnya durian musangking. Melirik potensi lahan yang luas dan tanahnya subur yang menjadi alasan dan keyakinan bagi Bahtiar bahwa Sulbar pantas menjadi produsen duriang musangking. Program bagi bibit durian musangking sudah dimulai pada akhir tahun 2024. Sudah banyak durian dibagi khususnya kepada petani durian bulo di Polman. Selama ini mereka menanam durian lokal dan montong. Tak sampai di situ, agar benar benar meluas hingga ke Pasangkayu, Polman, Mamuju dan Majene Pemprov Sulbar kembali memprogramkan lima ratus ribu bibit durian musangking ke warga Sulbar pada tahun 2025 ini. Sampai hari…

PASANGKAYU -- Pemerintah menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah baik dalam APBN maupun APBD. Pemangkasan anggaran tersebut tertuang melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Akibat pemangkasan itu banyak kepala daerah yang melakukan ngerem mendadak untuk menyesuaikan APBD nya. Termasuk aturan pemerintan pusat yang mengatur jadwal kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Berdasarkan kebijakan ini, ASN hanya diwajibkan bekerja di kantor selama tiga hari dalam seminggu, sementara sisanya diberlakukan sistem Work From Anywhere (WFA). "Ayo ambil cangkul. Jangan malu malu. Sejak dulu saat di Sulsel sampai hari ini saya mendorong ASN dan warga agar memanfaatkan lahan lahan yang kosong untuk mengembangkan budidaya hortikultura dan perikanan" ujar Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin saat bersilaturrahmi bersama Wakil Bupati Pasangkayu Hj.Erny Agus, Sekda Pasangkayu bersama para pejabat kepala OPD Pemda Pasangkayu, Rabu 12 Februari 2025. Sementara Pj Bahtiar ditemani rombongan kepala OPD Pemprov Sulbar seperti Asisten bidang Ekbang, yang juga Kepala Dinas DKP Suyuti Marzuki, Kepala Inspektorat M.Natsir, Kadis Pendidikan Mifhtar, Kadis Ketahanan Pangan Abd.Waris, Kepala Kesbangpol Herdin, Kadis Perkim Syahruddin, Kadis Kominfopers, Mustari Mula, Plt.Kepala Satpol PP Akhsan, Kadishub Maddareski, Kadis KLH H.Zulkifli dan sekretaris KPU Sulbar. Dalam sambutannya, Wabup, Erny Agus mengatakan, bahwa sebagai daerah yang sumber pendapatan utamanya adalah kelapa sawit terpaksa harus menyesuaikan dengan pemangkasan ini. "Kami daerah dipaksa untuk inovasi meningkatkan PAD. Sementara sumber utama adalah kelapa sawit. Kita tau bersama, berapa DBH dari pusat untuk daerah" lirihnya. Untuk itulah dalam silaturrahmi ini, Erny berharap kepada Bahtiar yang juga sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk membantu Pemda Mamuju. Sebab dia tau selama ini Bahtiar mendorong ekonomi kerakyatan melalui inovasi inovasinya dan telah berhasil. "Kami butuh tangan dingin bapak untuk membantu karena dukungan bapak sangat penting. Kami sangat butuh investasi…

Mamuju - Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan pendampingan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang berlangsung mulai 10 hingga 14 Februari 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Biro PBJ Setda Sulbar, dengan mengundang 41 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Arianto menegaskan bahwa kegiatan itu bertujuan memastikan proses penginputan RUP berjalan lancar serta mengurangi potensi kesalahan teknis yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program kegiatan. “Kegiatan ini rutin kami lakukan setiap tahun dengan tujuan memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat melakukan penginputan RUP secara tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kesalahan dalam penginputan dapat berdampak pada kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu dilakukan pendampingan intensif,” ujar Arianto, Selasa 11 Februari 2025. Dalam kegiatan itu, Biro PBJ Setda Sulbar membentuk tiga tim khusus yang bertugas memberikan pendampingan teknis kepada perangkat daerah. Tim ini terdiri tim kerja LPSE yang memiliki pengalaman dalam sistem pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat memberikan solusi secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam proses penginputan RUP. Diharapkan, langkah ini dapat berkontribusi dalam mempercepat realisasi program pembangunan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Sulbar. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri penanaman bibit jagung, cabai, bawang merah dan kopi di Dusun Sumua, Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Rabu 12 Februari 2025. "Hari ini kita berada di Desa Botteng bahwa sesuai arahan Presiden semua provinsi serta kabupaten harus swasembada pangan, bahkan sampai tingkat desa," kata Bahtiar didampingi Kapold, Irjen Pol. Adang Ginanjar. Ia menambahkan negara jika memiliki pangan yang kuat, maka negara akan berdaulat dan pastinya disegani oleh bangsa lain. "Makanya kita semua menjalankan amanah Presiden dengan melakukan penanaman, terutama tanaman yang selama ini menjadi sumber inflasi seperti cabe," tambahnya. Apalagi, setelah dicek disemua kabupaten di Sulbar belum ada menanam cabe sampai 30 ribu pohon dan hanya ada di Desa Botteng yang ditanam Polda Sulbar. "Jadi ini tanaman cabe yang paling besar di Sulbar dan semua jenis cabe yang bagus. Kalau ini bisa tertanam semua dan mudah-mudahan masyarakat bisa mengikuti," ungkapnya. Jika ini dimaksimalkan maka akan menghasilkan yang cukup besar, minimal bisa sampai Rp 500 juta. "Ini bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat, bahkan kita sudah belajar langsung di Toraja dan Enrekang cara menanam dan memproduksinya," bebernya. Kalau tidak memiliki lahan banyak, bisa menanam sampai 2 ribu pohon saja sudah menghasilkan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. "Artinya sudah melampui UMP Provinsi. Ini bisa ditanam dipekarangan rumah atau tempat lahan kosong lainnya. Bisa menanam cabe dan disela-selanya bisa ditanami bawang merah," ujarnya. Apalagi, di sini juga dikembangkan tanaman jagung, karena sesuai arahan pemerintah pusat agar Polri membantu masyarakat membudidayakan dan mengembangkan jagung. "Ada 30 ribu pohon jagung ditanam juga di sini. Sulbar sangat cocok sekali menanam jagung hingga cabe, bahkan ada juga alpukat. Ini bisa jadi kawasan holtikultura," tandasnya. Pada kesempatan tersebut juga hadir sejumlah pimpinan opd lingkup Pemprov Sulbar antara lain Kadis Ketapang, Abdul Waris Bestari, Plt. Kesbangpol, Herdin Ismail, Kadis…

Mamuju - Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Bidang Layanan E-government mendapat kunjungan dari Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Selasa, 11 Februari 2025. Kunjungan ini diterima langsung Kepala Bidang Layanan E-government Muhammad Ridwan Djafar, didampingi sejumlah stafnya. Hadir dalam kunjungan, Kepala Bidang Informatika Dinas Kominfo Mateng Kasmawati didampingi Kepala Seksi Statistik Atriani. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Kepala Bidang Layanan E-government. Kedatangannya di Dinas Kominfopers Sulbar dalam rangka berkoordinasi terkait Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pertemuan itu, Dinas Kominfo Mateng menyampaikan bahwa hasil penilaian SPBE Mateng berada pada level sedikit rendah dalam evaluasi SPBE tahun 2024. Mereka meminta arahan dan masukan untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE Mateng di tahun 2025. Kepala Bidang Layanan E-government Dinas Kominfopers Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menyambut baik kunjungan dari Dinas Kominfo Mateng. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu langkah strategis untuk melakukan perbaikan tata kelola SPBE demi meningkatkan capaian Indeks SPBE Mateng di tahun 2025. Melalui kesempatan itu, Ridwan Djafar menekankan, untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE beberapa hal perlu mendapat perhatian, salah satunya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang Information Technology (IT) dan Manajemen IT. "Menggarap SPBE bukankah hal mudah, ini merupakan pekerjaan berat dan melibatkan multi OPD bukan hanya Dinas Kominfo. Jadi jika ingin benar-benar mengerjakan perlu ketersediaan SDM IT dan Manajemen IT," pungkasnya. Ia menjelaskan, dua hal tersebut berbeda, Manajemen IT berfokus pada bagaimana membentuk sistem kerja yang teratur dan efisien, sedangkan SDM IT lebih kepada pelaksanaan teknis penggunaan teknologinya. "Jadi dua hal ini harus disiapkan terlebih dahulu, sepanjang itu tidak tersedia tidak akan banyak hal yang berkembang. Anggaran besar dan didukung pimpinan, pejabatnya kreatif berfikir, bagus perencanaannya, tidak akan bisa tereksekusi kalau SDM ITnya tidak siap, itu kuncinya. Hal ini selalu saya sampaikan kepada kabupaten jika berkonsultasi," sambungnya.…

MAJENE -- Penebaran benih ikan nila terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi Sulawesi Barat untuk mengejar target swasembada pangan bidang perikanan di Sulbar. Bertempat di Bendungan Kalambangan Banua Kecamatan Malunda Majene Sulawesi Barat, Selasa 11 Februari 2025. Kali ini jumlah benih ikan nila yang dilepas mencapai 30 ribu benih. Sejumlah pejabat OPD Pemprov Sulbar hadir saat penebaran benih ikan nila yang diawali oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Selain para kepala OPD, warga sekitar bendungan dan sejumlah pelajar ikut pula menebar benih ikan nila. Meskipun airnya deras namun menurut Kepala Dinas DKP A.Suyuti, ikan tersebut akan memiliki daging yang berbeda dibanding ikan nila yang dipelihara di kolam atau bioflok. "Sebab ikan ikan ini melawan arus. Jadi saat besar bentuknya lebig kuat dan keras" ungkap Suyuti. Alumni Perikanan Universitas Hasanuddin ini juga menjelaskan bahwa sekitar tiga bulan ikan yang ditebar di bendung ini sudah besar dan sudah bisa dipancing oleh warga setempat. Namun jika hendak bersabar hingga lima bulan saran Suyuti maka sebaiknya dibiarkan dulu hingga enam bulan. Supaya ikan nila ini menjadi induk dan berkembang biak hingga ratusan ribu. Jika sudah berkembang biak maka jumlah ikan nila di bendugan ini kelak akan mencapai jutaan ekor nila hanya tempo setahun. Sementara itu, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan memilih bendungan yang pernah dikunjungi Wamendagri Bima Arya untuk menebar benih ikan nila agar lokasi umum tempat aliran air dapat dimaksimalkan secara optimal untuk mendukung swasembada pangan. "Kita ingin memastikan bahwa potensi perikanan di Sulawesi Barat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan penebaran ikan nila ini kita berharap dapat meningkatkan produksi ikan di perairan umum. Membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan serta menciptakan lapangan kerja" ujar Bahtiar. Program penebaran benih ikan nila dan pembagian bibit ikan nila gratis kepada warga sudah dilaksanakan oleh Pj Bahtiar sejak September 2024. Benih ikan nila…

MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri soft opening dermaga sandeq milik Polda Sulbar, Selasa 11 Februari 2025. Hadir, juga Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Danrem 142/Tatag, Kabinda Sulbar, Kepala BI Sulbar, Danlanal dan tamu undangan lainnya. "Ini impian Sulbar dan semua yang datang ke sini pasti mencita-citakan ada seperti ini,"kata Bahtiar. Ia menambahkan ibu kota Sulbar ini memiliki teluk yang sebelumnya tidak memiliki nama. "Jadi dinamakan teluk, siapapun yang datang ke Sulbar atau mau datang berpikir ibu kota ini berada di tepian teluk Mamuju," tambahnya. Saat ini, sudah ada tempat jika ada tokoh nasional hadir maupun pengusaha yang berkunjung ke Sulbar. "Saya kira dermaga sandeq yang telah diwujudkan Ibu Kapolda bersama pak Kapolda ini harus menjadi kebanggaan orang Sulbar, terutama orang Mamuju. Ini bisa menjadi ikon baru Sulbar," ungkapnya. Sedangkan, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar mengungkapkan tempat ini bagian dalam menyemarakkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Mamuju. "Memang kalau dilihat tamu-tamu yang datang dari Jakarta atau dari Makassar sudah ada tempat menjamunya. Masyarakat bisa menjadikannya wisata baru," ucapnya. Selain itu, dia juga ucapkan terimakasih kepada Pemkab Mamuju atas pemberian lahan ini. "Dengan adanya cafe ini bisa kedepannya bisa dinikmati secara menyeluruh, karena saat ini baru kita soft opening. Tentu masukan semuanya sangat kami butuhkan, kita harap semua masyarakat bisa menikmati kegiatan dan wisata laut," ujarnya. Kedepannya, akan disiapkan alat wisata laut yang bisa dinikmati seluruh elemen masyarakat yang datang.(rls)

Mamuju - Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Bidang Persandian dan Statistik mendapat kunjungan dari Tim Satu Data Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Selasa, 11 Februari 2025. Kunjungan ini diterima langsung Kepala Bidang Persandian dan Statistik Abdul Azis, didampingi Pejabat Fungsional Statistik Erik Kalalembang dan Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Bonewati. Tim Satu Data Dinas Kominfo Mateng yang hadir dalam kunjungan ini, yakni Kepala Bidang Informatika Kominfo Mateng Kasmawati dan Kepala Seksi Statistik Atriani. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Bidang Persandian dan Statistik. Kunjungan ini dalam rangka berkoordinasi dan sharing informasi terkait beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kominfo Mateng pada tahun 2025, diantaranya percepatan pelaksanaan program satu data, pembenahan portal satu data, persiapan Launching Portal Satu Data Mateng dan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025. Dalam pertemuan itu, Tim Satu Data Dinas Kominfo Mateng juga mengkoordinasikan terkait muatan materi pembuatan video pelaksanaan Launching Portal Satu Data. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfopers Sulbar, Abdul Azis menyambut baik kunjungan dari Kominfo Mateng. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kerja sama antara provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan program kegiatan, termasuk dalam urusan tata kelola persandian dan statistik. "Tentu kita menyambut positif kunjungan ini, karena seluruh kabupaten di Sulbar merupakan mitra setia kita terutama yang berkaitan langsung dengan kerja kami di urusan tata kelola persandian dan statistik," kata Abdul Azis. Abdul Azis menegaskan Komitmen Dinas Kominfopers Sulbar melalui Bidang Persandian dan Statistik dalam mendukung program kegiatan Dinas Kominfo Mateng dan kabupaten lainnya agar berjalan sesuai yang diharapkan bersama. Ia pun berharap, pertemuan itu dapat lebih meningkatkan kerja sama antara Dinas Kominfopers Sulbar dengan Dinas Kominfo Mateng, khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan tata kelola persandian dan statistik. "Tentu kita sangat mengharapkan kabupaten lainnya di Sulbar juga dapat melakukan hal yang…

Mamuju - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pendaftaran Penduduk (Dafduk) mendistribusikan 4.000 Keping Blangko KTP-el ke Disdukcapil Kabupaten Mamuju, Senin, 10 Februari 2025. Bertempat di Kantor Disdukcapil Mamuju, Blangko KTP-el diserahkan oleh JF. ADB Kependudukan Ahli Muda Ardimansyah bersama Staf Bidang Dafduk Yemmi Novianti dan Sartika Beddu, kepada Kepala Bidang Dafduk Disdukcapil Mamuju Abd. Khalik. Ardimansyah berharap dengan adanya ketersediaan blangko di Kabupaten Mamuju bisa mengatasi kondisi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan perekaman atau penggantian KTP-el. "Selain itu, juga diharapkan dengan adanya pendistribusian blangko ke Kabupaten Mamuju, proses pencetakan KTP-el dapat berjalan seperti biasa setelah beberapa minggu ini sempat vakum karna kehabisan blangko," ucap Ardimansyah. Disdukcapil Mamuju berharap kedepannya pendistribusian blangko ke kabupaten dapat berkesinambungan untuk mengantisipasi adanya kehabisan Blangko KTP-el di kabupaten setiap bulannya. Penulis : Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar

MAJENE - Pemprov Sulawesi Barat kolaborasi Pemkab Majene melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah, Selasa 11 Februari 2025. Hadir langsung meninjau Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama rombongan. "Ini cara kita stabililitas harga komoditas di pasar, memastikan tidak terjadi inflasi yang signifikan," kata Bahtiar. Sehingga, masyarakat tidak risau harga komoditas tidak naik menjelang bulan suci ramadan. "GPM ini konsisten kita lakukan seluruh daerah Sulbar dan setiap kunjungan kerja pasti kita laksanakan GPM," tambahnya. Makanya, dia mengapresiasi gerakan yang dilakukan Dinas Ketapang, Disperindag dan instansi lain yang ikut terlibat dalam GPM. "Kita lihat ramai sekali, kelihatan masyarakat sangat antusias ikuti GPM. Kita juga menyempatkan mengunjungi pasar mengecek langsung harga komoditas," ungkap Bahtiar. Semua harga relatif stabil, hanya cabe yang masih tinggi harganya, ada sampai Rp70 ribu per kilo gram. "Saya pikir memang ini harus ditangani, kemarin sempat kita kunjungi dua wilayah di Sulsel seperti Toraja dan Enrekang yang membudidayakan cabe. Ini bisa kita kembangkan juga di Sulbar," ujarnya. Kalau warga tanam 1.000 pohon per orang saja, bisa menghasilkan uang Rp 1 juta dalam satu minggu. "Jadi bisa sumber kehidupan kita, kalau ini dikembangkan. Sama halnya beras kita terus mengalami kenaikan sampai 600 rupiah di pasar, disisi lain banyak stok beras di Bulog, namun dilarang pemerintah pusat menyalurkan," paparnya. Dengan demikian, dirinya mendorong agar beras di bulog ini dikeluarkan, bukan melarangnya. "Karena ini kontradiksi, semoga ini bisa dilihat langsung pemerintah pusat. Apalagi menjelang bulan ramadan, jangan samakan iklim daerah karena berbeda-beda," tandasnya.(rls)