MAMUJU - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) via zoom, Senin, 17 Februari 2025. Tak hanya fokus pada pengendalian inflasi, Rakor kali ini dirangkaikan dengan pembahasan persiapan angkutan lebaran 2025. "Rapat hari ini lebih fokus pada persiapan transportasi menjelang bulan Suci Ramadan dan hari raya Idhul Fitri 1446 hijriah," kata Plh Kepala Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemprov Sulbar, Asmar, saat diwawancarai usai Rakor. Asmar mengungkapkan, ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan di daerah, khususnya dari Kementerian Perhubungan. "Kebijakan yang dimaksud, yakni ketersediaan BBM, kemudian kelancaran distribusi dipersiapkan dan juga ada kaitannya dengan Work From Anywhere (WFA)," ujarnya. Lanjut Ia menjelaskan, WFA sendiri akan dijadwalkan oleh pemeritah pusat mulai dari tanggal 24 Februari 2025. Sedangkan untuk pemerintah daerah, akan segerah ditindaklanjuti. "Ada kemungkinan (WFA) akan diberlakukan di daerah, red), tapi nanti akan dipertimbangkan lagi oleh pimpinan. Setiap ada kebijakan dari pusat, pasti ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah," tutur Asmar. (Rls)

MAMUJU -- Bahtiar Baharuddin bersyukur telah mendapatkan amanah bertugas sebagai PJ Gubernur Sulbar. Setelah sembilan bulan bersama masyarakat Sulbar. Setelah nantinya kembali ke Kemendagri sebagai Dirjen politik dan pemerintahan umum, PJ.Bahtiar akan tetap menjadi bagian dari Sulbar dan akan terus mendukung perkembangan provinsi Sulbar. "Banyak kenangan dan hal positif dan merasakan menjadi bagian dari provinsi Sulbar, jadi saya sampaikan terima kasih semuanya," kata Bahtiar pada acara Silaturrahmi Bersama Pj. Gubernur Sulawesi Barat, di halaman Rujab Gubernur Sulbar, Sabtu, 15 Februari 2025 Hadir anggota DPRD Sulbar, pimpinan instansi vertikal, tokoh pejuang, perusahaan media, OKP, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan unsur masyarakat lainnya. Bahtiar berpendapat bahwa Sulbar sudah bagus, adapun hal yang perlu dibenahi adalah dinamika demokrasi, sehingga kedepan dibutuhkan peran dari berbagai unsur, OKP, LSM, media, berkolaborasi dengan Pemda dan instansi vertikal untuk melahirkan kebijakan yang bertujuan membangun daerah dan mensejahterakan rakyat.. "Kita harus bersama sama membangun daerah ini. Yang membuat kita sukses karena ada orang orang yang mendukung kita . Anak, istri , keluarga dan sahabat sahabat. Sahabat inilah termasuk instansi Pemdan dan vertikal, saya terima kasih dan mohon maaf jika selama ini agak ngegas, karena memang harus begitu," ucap Bahtiar. Kepada pejabat selanjutnya yang akan memimpin provinsi ke 33 ini, agar bahu membahu mengembangkan potensi besar yang dimiliki Sulbar. Menurut PJ Bahtiar, setiap kabupaten memiliki potensi, sehingga Ia berpesan kepada OPD Pemprov dan kabupaten bahwa kondisi keuangan daerah kedepan dituntut untuk lebih berinovasi dengan potensi yang dimiliki daerah, dan penting agar program yang ditonjolkan menyentuh langsung masyarakat. Olehnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini menitipkan tiga sektor yang perlu disentuh, sektor pertanian, kelautan perikanan dan peternakan. Ketiga sektor ini yang akan memancu UMKM dan menggerakkan ekonomi di Sulbar. Bahtiar berpesan dalam memimpin sebuah daerah penting mengenal betul daerah itu, sehingga menemukan apa kekurangan dan kelebihan daerah…

Mamuju - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Kepala Bagian Persidangan Musra Awaluddin, bersama pejabat fungsional menghadiri rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulbar, Kamis 13 Februari 2025. Rapat ini dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto. Turut hadir, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Afrisal, Kepala Divisi Kemenkumham Sulbar John Batara, serta Tim Perancang Perundang-undangan Kemenkumham dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto, dalam sambutannya menyebut bahwa proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan, ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait analisis norma-norma kesesuaian, sehingga tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memperkuat aspek hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Sulbar. Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar, Musra Awaluddin menyampaikan, kegiatan itu bertujuan untuk menyelaraskan dan memperkuat konsepsi ranperda sebelum diajukan ke tahap selanjutnya dalam proses legislasi. "Peraturan ini diharapkan menjadi payung hukum yang jelas bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Sulbar," ucapnya. Dalam forum ini, para peserta rapat turut memberikan masukan serta menyampaikan berbagai aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ranperda. Beberapa isu strategis yang dibahas mencakup pengelolaan zona perikanan, perizinan usaha perikanan, pengawasan eksploitasi sumber daya laut, serta perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan nelayan kecil. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Sekprov Sulbar, Amujib membuka acara capacity building pejuang tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan bimbingan teknis penyusunan laporan evaluasi kinerja TPID, Jumat 14 Februari 2025. "Ini dalam rangka bagaimana menyusun laporan terkait dengan kinerja TPID. Dengan melalui proses capacity buildingnya se-Sulbar," kata Amujib. Ia mengatakan, ini menjadi bahan evaluasi Pemprov Sulbar, sejauh mana tim TPID bekerja. "Kita mau lihat sejauh mana bekerja dalam pengendalian inflasi. Ini disampaikan seluruh tim TPID kabupaten," tambahnya. Sementara itu, melalui kegiatan ini dibahas juga bagaimana pengendalian inflasi kedepannya. "Karena tantangan kita semakin berat kedepan, kolaborasi itu bukan hanya menjadi suatu kata. Tapi suatu hal yang harus kita laksanakan," ungkapnya. Sebab, diinginkan pengendalian inflasi kedepan semakin berjalan dengan baik, meskipun tantangannya semakin berat. "Paling tidak tim TPID bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Inflasi bisa dikendalikan dan deflasi tidak dalam karena dua ini pasti ada, tapi bagaimana kita bisa kendalikan," ujarnya Sehingga, masyarakat bisa hidup layak dengan pemenuhan pangan yang tidak mahal. Sedangkan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho menyampaikan ada tiga aspek tujuan kegiatan ini. "Pertama kolaborasi bahwa pengendalian inflasi ini menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya Pemerintah maupun mitra kerja BI, tapi termasuk semua elemen masyarakat," ucapnya. Kemudian, kedua optimalisasi sesuai tantangan yang ada, bagaimana bisa mengotimalisasi dengan efektif. "Ketiga ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Sulbar dan inflasi bisa dikendalikan terus menerus," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 H, pengurus DWP Sulbar melakukan gerakan berbagi beras (Geber) kepada para pegawai Pemprov Sulbar, Jumat 14 Februari 2025. Pembagian beras dari DWP Sulbar ini dilaksanakan di empat titik di lingkup Pemprov Sulbar. "Ada 100 paket yang dibagikan hari ini," kata Pj Ketua DWP Sulbar dr. A. Rianti Amujib. Ia menambahkan, mengingat sudah memasuki bulan Februari tahun 2025, tidak lama lagi bulan suci ramadhan, sehingga dilaksanakan berbagai kegiatan. "Ini salah satu upaya kami untuk berbagi kepada teman-teman. Kita sangat berterima kasih kepada semua yang terlibat," tambahnya. Support dari semua instansi di Pemprov Sulbar sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. "Semoga kegiatan berikutnya kita bisa sama-sama lagi dengan berbagi membantu Pemprov Sulbar," ungkapnya. Ia berharap kegiatan DWP berikutnya lebih semarak lagi, siapapun pengurusnya inshaAllah akan terus melaksanakan kegiatan positif kedepannya. "Bukan hanya datang arisan, insya Allah kedepan semakin baik dan berkumpul silaturahmi," ujarnya. Selain itu, kolaborasi bersama Pemprov Sulbar kedepan akan terus terjalin dengan baik. "Semoga niat baik kita semua bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat kedepannya,"tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulawesi Barat (Sulbar), Kombes Pol, Iwan Sazali, menerima penghargaan khusus dari Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, atas keberhasilannya dalam pengembangan komoditi sukun dan aren di Sulawesi Barat. Penghargaan diserahkan PJ Bahtiar kepada Dansat Brimob Polda Sulbar di Mako Brimob Polda, Jumat (14/2/2025) Pj. Bahtiar menyampaikan, Brimob cepat dalam menangkap program Pemda, seperti pemanfaatan lahan latihan tembak dengan mengembangkan komoditi Sukun. Pj. Bahtiar mengutarakan, Sukun merupakan tumbuhan di segala Medan, dan sukun dapat mencegah longsor. Selain Sukun, Brimob Polda Sulbar juga bergerak mengembangkan komoditi aren. " Brimob ini menjadi tauladan dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong peluang ekonomi bagi masyarakat kita," ungkapnya. Untuk itu, PJ Bahtiar menyerahkan penghargaan kepada Brimob Polda Sulbar sebagai bentuk apresiasi mendukung swasembada pangan di daerah. "Cadangan pangan adalah salah satu kekuatan perang. Negara dan daerah kuat kalau sumber pangannya juga kuat, tutup Bahtiar. Terima kasih buat kawan-kawan brimob," tutup Bahtiar. (Rls)

MAMUJU - Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amujib menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembentukan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Kerja Sekprov Sulbar, Kamis, 13 Februari 2025. Hadir serta. Plt. Karo Ortala Setda Nur Rahmah Parampasi dan peserta rapat lainnya. "Pertama rapat tadi ini menindaklanjuti terkait penandatangan kerjasama, dimana belum mencapai kesepakatan," kata Amujib. Ia menambahkan masih butuh pembahasan terkait kebutuhan masyarakat Sulbar. Baik itu di Polman maupun Majene. "Kedua kita harus bijak bahwa ini adalah proyek besar bisa berjalan jika seluruh unit terkait baik itu Pemprov dan Pemkab yang harus berkolaborasi," tambahnya. Sementara itu, jika kolaborasinya tidak sejalan maka proyek ini tidak bisa berjalan dengan baik. "Inilah yang kita coba sepakati tadi untuk melihat secara bijak semua dari seluruh unsur terkait," ungkapnya. Selain itu, dari segi kajian menyeluruh dan desain masih perlu dibicarakan lebih lanjut lagi. "Kita berharap atas kesepakatan ini bisa segera terwujud, kemudian kita kemampuan fisikal dalam mewujudkan dengan skala regional," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, atas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang konsisten terus dilaksanakan. Bahtiar menyampaikan, saat ini masyarakat membutuhkan kemudahan mendapatkan kebutuhan pokok untuk keperluan bulan ramadan. Sehingga , Ia mengajak Pemkab di enam kabupaten untuk menyiapkan komoditi dengan harga yang terjangkau. "Komoditi yang menjadi faktor inflasi seperti cabe, bawang merah, ayam ras, ini kedepan harus kita produksi sebanyak- banyaknya di masing masing daerah," ucap Bahtiar saat meninjau GPM di depan Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 14 Februari 2025. Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Waris Bestari mengatakan pelaksanaan GPM dilaksanakan 3 kali dalam sebulan. Hal ini sebagai upaya pengendalian inflasi dan memudahkan akses mendapatkan pangan murah. Waris menjelaskan, GPM bukan sebagai upaya menurunkan harga pangan tetapi mengendalikan harga agar tidak terjadi lonjakan harga dan juga tidak terlalu rendah. "Jadi ketika inflasi rendah maka kita normalkan kembali, Ini upaya menstabilkan harga. Jadi saya tekankan ini upaya pengendalian, bukan menurunkan. Jadi kalau harga naik kita bergerak GPM lagi," ungkapnya. Waris mengatakan, pada 2025, berdasarkan arahan PJ Gubernur, maka pelaksanaan GPM dilaksanakan di enam kabupaten. (Rls)

PASANGKAYU -- Warga Pasangkayu Sulawesi Barat semakin antusias untuk bertani budidaya hortikultura jenis Pisang Cavendis. Hampir setiap pekan ada saja warga yang menanam cavendish secara mandiri yang bekerjasama dengan pihak perbankan melalui KUR. Seperti yang terlihat hari ini, Kamis 13 Februari 2025. Salah satu agenda kunjungan kerja Pj Bahtiar dan rombongan di Kabupaten Pasangkayu Sulbar yakni menghadiri penanaman pisang cavendish di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu dan Desa Pedanda Kecamatan Pedongga Kabupatan Pasangkayu. Sebagai kepala daerah yang memperkenalkan tanaman ekspor ini, Bahtiar diminta oleh petani untuk memulai menanam pisang di kebun miliknya. Hadir dalam penananam perdana ini sejumlah kepala OPD Pemprov Sulbar seperti Asisten 2 yang juga Kepala Dinas DKP , Suyuti Marzuki, Kepala Inspektorat M.Natsir, Kadis Pendidikan Mifthar, Kadis Ketahanan Pangan Abd.Waris, Kepala Kesbangpol Herdin, Kadis Perkim Syahruddin, Kadis Kominfopers, Mustari Mula, Plt.Kepala Satpol PP Akhsan, Kadishub Maddareski, Kadis KLH H.Zulkifli, Kadis UMKM Bau Akram, Kadis Kehutanan Andi Aco Takdir serta Sekda Pasangkayu dan camat setempat. Burhanuddin petani pisang cavendish Desa Ako bercocok tanam pisang cavendis di atas lahan seluas satu hektar. Dalam proses penanaman tersebut juga dihadiri oleh pendamping sekaligus perusahaan offtaker PT. Citra Aghri Pratama (CAP) yang selama ini melakukan pendampingan terhadap petani pisang cavendis di Sulsel dan Sulbar. Dirinya yakin usaha nya kali ini dapat sukses sebab mendapat perhatian dari pendampingan. Termasuk melibatkan perbankan untuk penyedia modal. "Dulu saya menanam cokelat dan juga sawit. Tapi untuk satu hektar ini saya akan menanam pisang cavendis. Semoga dapat sukses dan sejahterakan petani" kata Burhanuddin. Burhanuddin menanam pisang setelah mendapat kucuran KUR dari Bank Sulselbar. Sebelum disetujui, pihak perbankan melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan offtaker untuk memastikan kondisi lahan dan penjualan pisang jika telah panen. Sementara itu Wahyum Kepala Desa Pedanda menyatakan dirinya tertarik menanam pisang cavendis setelah mendengar arahan dari Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin. "Yah saya dapat info dan…

MAMUJU -- Menjelang masa akhir bertugas di Sulawesi Barat, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyempatkan menemui ratusan suku Bunggu di Kawasan Adat Terpencil Dusun Kalimbamba, Desa Polewali Pasangkayu, Kamis 13 Februari 2025. PJ Bahtiar bersama rombongan dijemput secara tarian adat Me'aju yang dilakukan oleh komunitas suku bunggu. Sambil mengayun ayunkan parang ke udara dan menari, seorang tokoh adat yang dituakan atas nama Simon menjemput Pj Bahtiar yang didampingi oleh Sekda Pemkab Pasangkayu Zain Machmud dan Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin serta Kadis Koperindag dan UMK Bau Akram. Sebelum naik ke rumah pendopo, tetua adat memasangkan topi adat Siga suku Bunggu yang terbuat dari kulit kayu. "Saya sudah lama merencanakan ke sini. Saya sangat penasaran menemui saudara saudara kita di sini," ucap Pj Bahtiar di hadapan seratusan lebih anak anak suku Bunggu yang duduk bersila. Setiap saat anak anak suku bunggu yang ditemani ibu nya bertepuk tangan laly disertau senyuman yang khas dari mereka. Sementara Simon, sang tetua adat bersama seorang wanita adat lainnya duduk mendampingi Pj Bahtiar dan menyimak setiap pesan pesan dari Dirjen Politik dan Kementerian Umum Kemendagri ini. Bahtiar mengatakan sebaiknya Suku Bunggu ini terdaftar sebagai Komunitas Adat Terpencil oleh negara di mana melibatkan sejumlah kementerian untuk melakukan pembinaan dan relokasi kawasan. "Pak kadis, tolong siapkan suratnya kita kirim di kementerian nanti saya bertanda tangan" kata Bahtiar kepada sejumlah kadis yang ikut rombongan. Usai menyampaikan harapan harapan dan pesannya, Bahtiar kemudian menyerahkan bantuan berupa beras yang diterima langsung oleh Tetua Adat Simon di mana nantinya akan dibagikan kepada warga lainnya. Selain itu dibagikan pula tempat tidur dan mie instan. Suku Bunggu merupakan komunitas suku yang sebelumnya mendiami daerah pegunungan di perbatasan Sulawesi Tengah (Donggala) dengan Pasangkayu Sulawesi Barat. Dulu hidup dengan pola hidup nomaden. Suku Bunggu aslinya adalah Suku Kaili dari Sulawesi Tengah yang dulu hidup di atas pohon.…