Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengkaji kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya sudah dilaksanakan rapat via zoom meeting pada Senin 24 Februari 2025, perihal pembahasan rencana pelaksanaan WFO dan WFA di lingkup Pemprov Sulbar. Sebagai tindak lanjut pertemuan itu, Kamis, 27 Februari 2025, sejumlah perangkat daerah terkait kembali berkumpul untuk melaksanakan pembahasan lanjutan persiapan pembuatan Surat Edaran pelaksanaan WFO dan WFA. Pada rapat yang berlangsung di Ruang Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulbar, hadir Sekretaris BKD Sulbar Suhamta, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Sulbar Muhammad Nur, Kepala Bidang E-government Diskominfo Sulbar Muhammad Ridwan, Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar Subuki, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum Setda Sulbar Fatwan, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapperida Sulbar Misrina. Rapat dipimpin Plt. Kepala Biro (Karo) Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi. Dalam arahannya, Ia mengemukakan, Gubernur Sulbar sejak awal sudah menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar mendukung efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Kebijakan ini mengarah pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan anggaran yang lebih baik dalam pemerintahan," ujar Rahmah. Rahmah menegaskan, kebijakan WFA dan WFO sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran juga akan diterapkan oleh Pemprov Sulbar. "Iya, itu sementara kita kaji edaran WFA-nya atau WFH-nya," kata Rahmah. Ia menambahkan, sejauh ini ASN di lingkup Pemprov Sulbar masih datang bekerja ke unit kerjanya seperti biasa. ‘’Belum ada ASN kita yang WFA ataupun WFH," imbuhnya. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki menyampaikan, rencana WFA dan WFO selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil…

Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat evaluasi awal program dan kegiatan tahun 2025 dengan fokus utama pada strategi efisiensi anggaran dalam mewujudkan kinerja yang unggul. Rapat ini dipimpin langsung Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan, didampingi Sekretaris BKD Sulbar Suhamta. Rapat berlangsung di Ruang Kerja Kepala BKD Sulbar, Rabu (26/2/2025). Hadir, para pejabat struktural di lingkungan BKD Sulbar, antara lain Kepala Bidang Mutasi Kepangkatan dan Promosi Abdillah Umar, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Mirwan, Kepala Bidang Pengembangan ASN Rini Lukitasari, serta Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan yang diwakili oleh Hasmawati. Turut hadir, Kasubag Keuangan Dian, dan Perencana Ahli Muda Riky Ramlan. Dalam sambutannya, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target kinerja yang lebih optimal. “Evaluasi awal ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan, terutama dalam hal efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujarnya. Sementara, Sekretaris BKD Sulbar Suhamta juga menekankan bahwa koordinasi antarbidang sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program yang berbasis kinerja. “Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan layanan kepegawaian di Sulbar,” ucapnya. Dalam sesi pembahasan teknis, Kasubag Keuangan BKD Sulbar, Dian memaparkan skema pengelolaan anggaran yang lebih terarah dan transparan. Sedangkan, Perencana Ahli Muda BKD Sulbar, Riky Ramlan menyampaikan analisis perencanaan strategis dalam mendukung efisiensi program yang akan dijalankan sepanjang tahun 2025. Rapat ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam administrasi kepegawaian serta peningkatan kompetensi SDM guna menunjang kinerja yang lebih unggul. Dengan adanya evaluasi awal ini, diharapkan BKD Sulbar dapat menjalankan program dan kegiatan yang lebih efektif, efisien, serta berdampak positif bagi pelayanan publik di Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Musra Awaluddin menerima aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Gentungan Raya, Rabu, 26 Februari 2025. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Depan Kantor DPRD Sulbar, Aliansi Masyarakat Gentungan Raya menyampaikan aspirasi terkait penolakan dan tuntutan pencabutan izin tambang di wilayah mereka. Saat menerima aksi unjuk rasa, Musra Awaluddin didampingi sejumlah staf Sekretariat DPRD Sulbar. Hadir juga OPD terkait diantaranya, Dinas ESDM, Dinas DLHK dan Inspektorat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Gentungan Raya menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas pertambangan. Mereka meminta untuk menutup sementara tambang yang ada di Peuweang. Mewakili Sekretariat DPRD, Kepala Bagian Persidangan, Musra Awaluddin menyambut baik kedatangan massa aksi dan menerima aspirasi yang disampaikan. Adapun hasil unjuk rasa yaitu telah disepakati tambang pasir tidak akan beroperasi sampai diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan, yang dijadwalkan pada Selasa 3 Maret 2025 dan meminta kepada seluruh pihak terkait untuk hadir. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Evaluasi Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kantor BPBD Sulbar, Mamuju, Selasa, 25 Februari 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnidah, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Suhardi, serta pejabat admistrator dan pengawas BPBD Sulbar. Dalam arahannya, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan TATT dan TRC dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Sulbar. Olehnya, evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja, kendala di lapangan, serta langkah strategis yang perlu diambil guna memperkuat respons cepat terhadap keadaan darurat. “Kita harus memastikan bahwa tim memiliki kesiapan yang optimal, baik dari segi sumber daya manusia maupun peralatan. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan efektivitas penanganan bencana di Sulbar," kata Yasir Fattah. "Kita juga perlu memastikan bahwa setiap anggota tim siap siaga kapan pun dibutuhkan. Kehadiran yang tepat waktu dan kesiapan fisik maupun mental adalah kunci dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di wilayah ini,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah mengatakan, rapat evaluasi itu juga membahas kehadiran di kantor bagi TATT dan TRC, agar selalu aktif dan siap menghadapi situasi darurat. Dalam rangka menghadapi hidrometorologi basah, Arnidah menyatakan, BPBD tetap menyiapkan Posko Siaga Bencana sampai akhir Maret tahun 2025. "Apalagi memasuki bulan suci Ramadhan, pentingnya koordinasi dan komunikasi dan keaktifan yang lebih baik antaranggota tim. Kami berharap seluruh personel semakin solid dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam penanggulangan bencana yang membutuhkan respons cepat dan tepat," ujar Arnidah. BPBD Sulbar terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas tim tanggap darurat demi memastikan keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Staf Bagian Program Nengsi R, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar di Hotel Swiss Bell-Inn Panakukang Makassar, pada tanggal 20 - 23 Februari 2025. Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dibuka langsung oleh Kepala DP3AP2KB Amir A. Dado. Adapun sebagai narasumber dalam kegiatan itu, yakni Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lip Ilham Firman. Dalam paparannya, Lip Ilham Firman menyampaikan, sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memastikan bahwa seluruh sektor pembangunan di Sulbar dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara, perencanaan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender (PUG) menjadi hal yang sangat penting. "Pengarusutamaan gender dalam perencanaan anggaran bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan, program, dan alokasi dana pembangunan," ujarnya. Ia menjelaskan, penganggaran berbasis gender di Sulbar bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial. "Dalam kegiatan tersebuat diharapkan membuat rencana aksi 5 tahun dan KAK perencanaan kegiatan di buat setiap tahun," ucapnya. Sementara itu, Staf Bagian Program Disdukcapil Sulbar, Nengsi R mengaku optimis bahwa dengan adanya penganggaran yang responsif gender, Sulbar dapat menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, dapat merasakan manfaat yang sama. Penulis : Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menekankan agar Aparatur Sipili Negara (ASN) terus meningkatkan kinerjanya, utamanya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Olehnya itu juga, Gubernur berkomitmen memberi perhatian kepada ASN, salah satunya dengan membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara rutin. Sebelumnya TPP ASN dibayarkan setiap tanggal 5. Tetapi sebagaimana visi-misi yang akan jadi pondasi kedepan, salah satunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Untuk itu Gubernur menginginkan TPP ASN dibayarkan lebih cepat dari sebelumnya. SDK mengatakan, terkait penetapan pembayaran TPP setiap tanggal 3 ini sudah diarahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. "Kami akan rutin bayarkan TPP ASN, tentu dengan harapan pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan," ucap SDK, Rabu 26 Februari 2025. Ketentuan ini, lanjut SDK, bakal berlaku mulai Maret 2025, hal ini juga sebagai upaya mendorong ASN lebih maksimal dalam menyelesaikan target-target program yang dijalankan kedepan. (Rls)

JAKARTA -- Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI Purn Salim S Mengga melakukan pertemuan dengan Kepala Divisi Perdagangan Internasional dan Pemasaran PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Joyce Josephine di Jakarta, Selasa , 25 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut membahas langkah kedepan mendorong investasi di provinsi Sulawesi Barat. Hal itu juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. "Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kita tidak bisa lepas dari investasi, karena APBD dan APBN sangat terbatas, "ujar Salim S Mengga. Untuk itulah , dalam mendatangkan investasi , Wagub Salim S Mengga menyampaikan akan mempermudah pemberian izin perusahaan. "Investasi tentuya memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Sulawesi Barat, " tutup Salim. (Rls)

Mamuju – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Moh. Ali Chandra, bersama jajarannya menggelar rapat internal di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar, Senin 24 Februari 2025. Pertemuan ini menjadi titik awal bagi jajaran dinas setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Moh. Ali Chandra mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari perilaku “teori kuda mati”, yakni pola kerja yang tidak produktif dan cenderung membuang sumber daya tanpa hasil yang optimal. “Kita harus memulai pekerjaan dengan semangat baru setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Hindari pemborosan dan fokus pada efisiensi sumber daya,” tegas Ali Chandra. Ali Chandra menekankan pentingnya keterbukaan, realisme, serta kekompakan di lingkungan kerja. Menurutnya, koordinasi dan kerja sama yang solid, meskipun menantang, akan menghasilkan perubahan yang lebih baik. Menjelang pemaparan program kerja tahun 2025 di hadapan Gubernur, Kepala Dinas ESDM Sulbar menginisiasi penyusunan perencanaan program yang lebih inovatif dan strategis. “Kita harus memastikan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden, yang menargetkan penghematan Rp. 130 Miliar dalam berbagai kegiatan pemerintahan,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan publik, seperti penerbitan rekomendasi perizinan di sektor ESDM, harus dimaksimalkan dengan anggaran yang tersedia tanpa mengorbankan kualitas layanan. Selain itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar juga mendorong ASN untuk tetap semangat dalam bekerja, termasuk kesiapan dalam menerapkan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Work Arrangement (FWA). “Manfaatkan teknologi komunikasi yang ada. Dengan sistem ini, kita bisa bekerja lebih fleksibel dan efisien, bahkan 24 jam dari mana saja jika diperlukan,” jelasnya. Melalui kesempatan itu, Ia meminta seluruh kepala bidang untuk melaporkan hasil pekerjaan selama dua bulan terakhir sebagai bahan evaluasi kinerja. Dalam aspek kebijakan strategis, Gubernur Sulbar Suhardi Duka, berencana memfokuskan…

Mamuju - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja (kunker) DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jum'at, 21 Februari 2025. Kunker ini dalam rangka konsultasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kunker ini disambut oleh Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatung. Adapun Anggota DPRD Sidrap yang hadir, diantaranya Rusdi Gani, Naharuddin Sadeke, A. Tenri Sangka, Ismail, Rusman, Muh Basri, Agus Syamsuddin, Habibi Syamsuddin, St. Rahmah, Sudarmin dan Sainal Rosi. Pertemuan berlangsung di Ruang Banggar Sekretariat DPRD Sulbar. Kunker bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai strategi implementasi efisiensi belanja sebagaimana diamanatkan dalam Inpres tersebut. Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatung mengatakan, pihaknya menyambut baik kunker DPRD Sidrap. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk sinergi antardaerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien. Dalam pertemuan itu, Sahrin Salatung menyampaikan berbagai langkah yang telah diterapkan di lingkup DPRD Sulbar guna menyesuaikan kebijakan pengelolaan anggaran secara efektif dan akuntabel. "Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi pedoman penting dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujar Sahrin Salatung. Sementara, Anggota DPRD Sidrap, Agus Syamsuddin mengapresiasi adanya pertemuan itu sebagai bagian dari upaya mereka dalam mengkaji langkah-langkah efisiensi belanja yang dapat diterapkan di daerah mereka. "Diharapkan, hasil dari konsultasi ini dapat menjadi referensi bagi DPRD Sidrap dalam menyusun kebijakan dan program pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, sesuai dengan arahan pemerintah pusat," ucapnya. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta -- Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga melantik pengurus Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) masa bakti 2024-2029 di Auditorium HM Rasjid Kementerian Agama RI, Jakarta Minggu, 23Februari 2025. Dr.Muhammad Zain yang terpilih sebagai Ketua Umum KKMSB, Sekjen diberikan amanah kepada Isra D.Pramulya dan Jupri Mahmud sebagai Bendahara Umum. Usai dilantik, Wagub Sulbar Salim S Mengga menekankan kepada pengurus baru KKMSB untuk selalu bergandengan tangan bersama seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program pembangunan pemerintah. "KKMSB merupakan wadah warga Mandar Sulbar untuk bersinergi antara satu dengan yang lainnya, "kata Wagub Salim S Mengga. Ia juga berharap kepada pengurus KKMSB yang baru saja dilantik, bersepakat untuk bersatu, tidak ada namanya perbedaan didalamnya. Ia juga berharap kepada jajaran pengurus untuk tetap solid dalam bekerja, bagaiamana pembagian tugas dalam sebuah komitmen untuk memulai sebuah tugas. " Kepada pengurus yang dilantik untuk tidak membawa organisasi dalam politik praktis, " tandas Salim S Mengga. (Rls)