Mamuju – Dalam rangka menuntaskan persoalan aset tanah Polda Sulawesi Barat (Sulbar) yang hingga kini belum terselesaikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulbar menggelar rapat koordinasi di ruang rapat kantor Dinas Perkim Sulbar, Rabu (13/8/2025). Fokus rapat kali ini adalah membahas secara mendalam kelanjutan Surat Keputusan (SK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2016 yang hingga saat ini masih memerlukan tindak lanjut penyelesaian. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perkim Sulbar, Maddarezki Salatin, bersama jajaran tim teknis dari kedua instansi. Melalui forum ini, kedua pihak sepakat menyusun langkah-langkah strategis dan timeline penyelesaian, sehingga persoalan yang telah berlangsung hampir satu dekade ini dapat dituntaskan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Hadir langsung dalam rapat, Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKPD Sulbar, A. Bisry M. Noor, yang menegaskan komitmen pihaknya untuk menuntaskan permasalahan aset ini demi terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum atas barang milik daerah. “Penyelesaian aset ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga wujud tanggung jawab kita dalam menjaga tertib pengelolaan barang milik daerah sesuai aturan,” ujarnya. Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam keterangannya menegaskan bahwa persoalan ini menjadi prioritas karena menyangkut aset strategis daerah dan institusi kepolisian. "Kami ingin memastikan tidak ada lagi hambatan yang membuat persoalan ini berlarut-larut. Sinergi bersama Dinas Perkim adalah langkah nyata untuk menuntaskan SK dan NPHD 2016 ini dengan solusi yang tuntas, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” ungkapnya. Kegiatan ini selaras dengan Panca Daya Pembangunan yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya pada poin memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju -.Dalam upaya meningkatkan kompetensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Barat (Sulbar), Diskoperindag Sulbar bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Makassar serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Operasional Bisnis untuk UMKM. Pelatihan ini berlangsung selama dua hari, 12-13 Agustus 2025, di Hotel Matos Mamuju, dengan menghadirkan berbagai narasumber ahli di bidang keuangan, digitalisasi, dan e-commerce. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen dalam mendukung Quick Wins Sulbar Berdaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM). Sesi pertama menghadirkan Agus Lahmudin, Konsultan UMKM BI Sulbar, yang memaparkan materi tentang aplikasi pelaporan keuangan SIAPIK. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan UMKM dalam mengelola pembukuan keuangan secara digital, meningkatkan transparansi, dan memenuhi standar pelaporan yang dibutuhkan untuk akses pembiayaan. Selanjutnya, Muh. Rusdin, Mentor UMKM Diskoperindag Sulbar, memberikan arahan tentang pentingnya onboarding di platform digital. Dalam paparannya, ia menyoroti bagaimana transformasi digital dapat memperluas pasar UMKM serta meningkatkan efisiensi operasional. Sulbianma Tandilingtin, narasumber dari BPSDM Kementerian Komdigi Makassar, yang membahas strategi e-commerce untuk UMKM. Materi ini mencakup pemahaman tentang marketplace, optimasi penjualan online, serta tips membangun merek di dunia digital. Hari kedua, diawali dengan pembahasan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan perlindungan konsumen oleh Tim BI Sulbar. QRIS sebagai alat pembayaran digital yang terintegrasi dinilai mampu mempermudah transaksi UMKM sekaligus meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, pemaparan tentang hak dan kewajiban konsumen serta UMKM dalam transaksi digital turut diberikan untuk meminimalisir risiko perselisihan. Narasumber berikutnya menyampaikan materi lanjutan terkait manajemen operasional bisnis, termasuk perencanaan produksi, manajemen rantai pasok, dan strategi pemasaran yang efektif. Pelaku UMKM juga diajak untuk melakukan simulasi dan diskusi interaktif guna mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan penyusunan rencana tindak lanjut oleh peserta. Perwakilan…

Mamuju – Pelatihan Pemasaran Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) sebagai upaya meningkatkan kompetensi pelaku UMKM di Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Mamuju, Selasa 12 Agustus 2025.

Mamuju – Pelatihan Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah berlangsung di Cafe Ruang Rindu Mamuju, Selasa 12 Agustus 2025. Kegiatan ini sebuah inisiatif kolaboratif antara BPSDM Komdigi Makassar, Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dan Bank Sulselbar Cabang Syariah mamuju. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kompetensi pelaku UMKM dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan teknologi digital untuk pengembangan usaha yang lebih kompetitif dan beretika dalam mewujudkan Quick Wins Sulbar Berdaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Sutrisno, Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Syariah Mamuju yang menegaskan komitmen bank dalam mendukung UMKM berbasis syariah. "Kami tidak hanya memberikan pendampingan finansial, tetapi juga memastikan bahwa usaha yang dibangun sesuai dengan prinsip Islam, termasuk dalam pemasaran digital," ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya akuntansi digital dan fintech syariah sebagai tools untuk memudahkan transaksi yang transparan dan sesuai syariah. Arahan Diskoperindag untuk UMKM Sulbar Berdaya fokus perwujudan pembinan 1000 UMKM Sulbar. Sebagai narasumber utama, Aminuddin Hamdad, pakar ekonomi syariah, memaparkan materi Prinsip dan Etika Bisnis Islam pada Usaha Terdigitalisasi. Menghindari gharar (ketidakjelasan) dan riba dalam transaksi digital. Memastikan konten pemasaran sesuai nilai Islam jujur dan tidak menipu. Akuntansi Digital & Fintech Syariah focus Penggunaan aplikasi pembukuan syariah untuk UMKM dan Pemanfaatan payment gateway halal untuk transaksi online. Strategi Pemasaran Digital Syariah dengan memaksimalkan media sosial dengan konten bernilai Islami serta teknik branding yang mengedepankan kehalalan produk. Pengajuan Sertifikat Halal untuk UMKM Makanan & Minuman Prosedur dan manfaat sertifikasi halal bagi daya saing usaha. Pendampingan oleh Bank Sulselbar Syariah dalam proses pengajuan. Antusiasme terlihat saat sesi tanya jawab, terutama tentang cara mengoptimalkan platform seperti Instagram dan TikTok Shop tanpa melanggar prinsip Islam, serta tips mendapatkan pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha. Acara ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, perbankan syariah, dan pelaku usaha…

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, resmi menerima hasil seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar dari Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai oleh Prof. Dr. Basri Hasanuddin. Penyerahan dokumen dilakukan di ruang kerja Gubernur, didampingi oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga dan turut hadir Prof. Dr. Alimuddin Unde, Rabu, 13 Agustus 2025. "Pansel telah menyerahkan hasil daripada penilaian calon Sekda untuk Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus dengan semua dokumen pendukungnya, termasuk nilai dan angka-angkanya di dalam," ujar Suhardi Duka. Tiga nama calon Sekda Sulbar yang diajukan oleh pansel antara lain Junda Maulana, Farid Wajdi, dan Haryanto. Ketiganya telah melalui proses seleksi ketat dan telah mendapatkan penilaian resmi dari tim seleksi. Ketika ditanya kapan dokumen akan dikirim ke Jakarta, Suhardi Duka menjelaskan bahwa keputusan final akan segera dibuat. "Mungkin hari ini kami akan wawancara sedikit, mungkin saya dengan pak Wagub sudah ambil keputusan, besok dibawa ke Jakarta ya, lebih cepat lebih baik.," tegasnya. Dengan telah diterimanya hasil seleksi, proses administrasi pengangkatan Sekda definitif Provinsi Sulbar tinggal menunggu SK Presiden untuk kemudian dilakukan pelantikan resmi.(Rls)

Mamuju – Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merampungkan seluruh tahapan seleksi dan menyerahkan tiga nama kandidat kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Ketua Pansel, Prof. Basri Hasanuddin, memastikan proses berjalan ketat, profesional, dan tanpa intervensi. “Jadi kami sudah jalani dengan baik, lancar, tertib. Dan hasilnya tadi kami sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur Sulbar. Saya menghadap Pak Gubernur Suhardi Duka kapasitas saya sebagai ketua pansel,” kata Basri Hasanuddin. Ia menjelaskan, proses seleksi dimulai dari pemeriksaan berkas sembilan calon, di mana tiga tereliminasi sehingga tersisa enam orang. Tahap berikutnya dilakukan di Jakarta, kembali menyisihkan satu kandidat menjadi lima orang. “Ini yang enam ini diseleksi lagi di Jakarta, proses Jakarta tereliminasi lagi satu jadi lima. Kemudian kami seleksi akhir di Makassar, lima orang akhirnya terpilih tiga yang pantas untuk dipertimbangkan mendampingi Pak Gubernur Sulbar sebagai Sekda,” jelasnya. Menurut Basri, kriteria yang dinilai meliputi kompetensi, kepemimpinan, dan moral. Semua kandidat juga menjalani wawancara mendalam. “Tentu saja karena ini Sekda itu jabatan tertinggi sipil di Pemprov Sulbar. Kriterianya ke kompetensinya, kepemimpinannya, moralnya juga. Diwawancarai segala macam ya,” ujarnya. Basri menegaskan, kewenangan penentuan akhir ada di tangan Gubernur Sulbar. “Dia yang paling berhak itu menentukan siapa yang bisa mendampingi beliau. Jadi begitu hasilnya ya. Ini pansel itu kami juga ini orang-orang yang profesional semua, kami independen, menjaga kompetensi juga kami masing-masing, kami tidak mau diintervensi juga. Dan itulah hasilnya,” tegasnya. (Rls)

Mamuju – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat, drg. H. Asran Masdy, SKG., M.AP, membawakan ceramah umum bertema Manajemen Kinerja pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025, Selasa, 12 Agustus 2025. Kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan BPSDM Prov. Sulbar ini bertujuan membekali para peserta PKA dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan manajerial, khususnya dalam pengelolaan kinerja organisasi pemerintah. Hal ini sejalan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam sektor Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Pemprov yang unggul dan profesional. Dalam paparannya, H. Asran Masdy menekankan pentingnya manajemen kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel untuk mendukung tercapainya visi dan misi instansi. Ia juga mengajak para peserta untuk menerapkan prinsip continuous improvement dalam pelaksanaan tugas. "Pemimpin administrator harus mampu mengelola kinerja tidak hanya pada aspek individu, tetapi juga pada level tim dan organisasi secara keseluruhan," ujar H. Asran Masdy. Usai membawakan ceramah, Kepala BPSDM Prov. Sulbar berfoto bersama para peserta diklat sebagai bentuk dukungan dan motivasi terhadap proses pembelajaran mereka. PKA Angkatan I Tahun 2025 ini diikuti oleh sejumlah pejabat administrator dari berbagai instansi di Sulawesi Barat. Pelatihan ini diharapkan mampu mencetak pemimpin yang kompeten, adaptif, dan siap menjawab tantangan birokrasi di era transformasi digital.(rls)

Majene – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, memotivasi mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Arahan Gubernur disampaikan dalam orasai ilmiahnya pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 di Unsulbar, Selasa 12 Agustus 2025. Dalam paparannya, Gubernur Suhardi Duka menguraikan peta skenario Indonesia 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju, mandiri, dan berdaya saing global pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Menurutnya, tantangan dan peluang di berbagai sektor, mulai dari sumber daya manusia, ekonomi, industri, lingkungan, teknologi, geopolitik, hingga sosial budaya harus dihadapi dengan strategi matang. “Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika kita mempersiapkan kualitas SDM. Kalau tidak, akan berubah menjadi beban demografi,” tegasnya. Suhardi mengungkapkan, Pemprov Sulbar pada 2025 mengalokasikan Rp 628,8 miliar atau 34,33% APBD untuk mendukung sarana, prasarana, beasiswa, dan program lain yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan SDM. Ia menyoroti enam strategi kunci menuju Indonesia 2045, yakni membangun SDM unggul melalui pendidikan adaptif dan vokasi, memperkuat ekonomi berbasis nilai tambah, mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan air, melakukan transformasi digital nasional, menjadi pionir energi terbarukan, serta menjalankan diplomasi aktif di kancah global. “Mahasiswa adalah penerus bangsa. Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik, dimulai dari kampus masing-masing,” pesannya. Acara PKKMB Unsulbar ini dihadiri ribuan mahasiswa baru yang antusias menyimak arahan Gubernur, sekaligus menjadi momentum penting bagi generasi muda Sulbar untuk menatap masa depan dengan optimisme dan kesiapan menghadapi perubahan global. Sementara itu, Rektor Unsulbar, Prof. Dr. Muhammad Abdy, menyampaikan tahun ditahun ajaran 2025/2026 ini, sebanyak 3270 mahasiswa yang tersebar di 9 fakultas dengan 37 program studi yang diterima. 95 persen mahasiswa baru tersebut merupakan mahasiswa asal Sulbat yang tersebar di enam Kabupaten. Lima persen lainnya berasal dari luar Sulbar. Dari 95 persen itu, 24 persen dari Majene , 12 persen dari Mamasa, 13,5 persen dari Mamuju, 5,2 persen…

Mamuju - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dr. Nursyamsi Rahim, menerima kunjungan audiensi Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Sulbar, Kombes Pol Dr. Efri Susanto, Selasa (12/8/2025). Pertemuan di Kantor Dinas Kesehatan Sulbar tersebut membahas rencana keterlibatan Polda Sulbar dalam upaya percepatan penanggulangan dan penanganan stunting di wilayah Sulbar. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa dukungan Polda Sulbar akan menjadi penguat dalam menggerakkan masyarakat, khususnya untuk meningkatkan partisipasi kunjungan ke Posyandu. “Keterlibatan Polda Sulbar akan sangat dibutuhkan, terutama dalam memperluas jangkauan edukasi dan mendorong peran serta masyarakat untuk rutin mengakses layanan kesehatan dasar di Posyandu,” ujarnya. Sebelumnya, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyediakan anggaran untuk mendukung program kegiatan yang telah disepakati pada pertemuan lokakarya antara provinsi dan kabupaten. Selain itu, OPD diminta untuk menyerahkan data program intervensi pada APBD Pokok dan Perubahan Tahun 2025, serta rancangan APBD Tahun 2026, kepada Tim PASTIPADU sebagai bahan lokakarya kabupaten. Dengan sinergi lintas sektor, termasuk unsur kepolisian, diharapkan target penurunan stunting di Sulbar dapat tercapai lebih cepat dan tepat sasaran. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang digelar dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa 12 Agustus 2025. Rapat paripurna ini merupakan bagian dari rangkaian proses legislasi daerah yang bertujuan menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang. Pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) ini, menyampaikan, bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta sinergi dengan kebijakan nasional. Penyusunan APBD 2025 dilakukan secara cermat dan terukur, dengan mengutamakan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemulihan ekonomi daerah,” ujar Wagub Sulbar, Salim S Mengga. Ia menambahkan,dana yang tersedia akan kita manfaatkan secara efektif dan efisien karena masih terbatas. Anggaran yang kita miliki masih sangat terbatas sedangkan banyak hal yang harus kita lakukan,dan system prioritas akan kita kedepankan bagaimana APBD kita yang sudah di sah kan oleh DPRD. Sesuai Visi misi maju dan sejahtera,prioritas pada peningkatan sumber daya manusia,penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. "Kenapa ini yang kita prioritaskan,karena mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya dengan menaikan standar Yang ada,akan tetapi diperlukan pendidikan yang lebih baik.Kalau Pendidikan masyarakat kita sudah mampu,kemudian berprestasi akan kita dorong" Ungkapnya. Dalam Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar,serta dihadiri oleh para anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Salim S Mengga berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama secara konstruktif untuk menghasilkan APBD yang berpihak pada rakyat dan mendorong kemajuan daerah. Rapat paripurna berlangsung lancar dan menjadi wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Rls)