Mamuju - RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima permohonan izin praktik dari Sekolah TinggiI Ilmu Kesehatan (STIKES) Marendeng Majene Program Pra Ners S1 Keperawatan yang akan menjalani praktik profesi di lingkungan rumah sakit. Penerimaan berlangsung di ruang pertemuan LT 3 RSUD Sulbar pada Senin 11 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan di daerah, sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM), khususnya yang menekankan pada pembangunan SDM unggul dan berkarakter. Hal ini menjadi landasan kuat bagi penyelenggaraan pendidikan praktik bagi calon perawat profesional. Melalui kesempatan praktik di RSUD, mahasiswa Pra Ners akan mendapatkan pengalaman klinis langsung, meningkatkan keterampilan, serta memahami etika pelayanan kesehatan yang bermutu. Acara penerimaan di awali dengan sambutan dari Direktur STIKES Marendeng Majene yang diwakili oleh Ns.Pattola. Ia meyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – sebesarnya atas kesediaan dalam hal ini kerja sama dengan RSUD Sulbar. Dan berharap kerja sama ini kedepanya bisa diperpanjang. Ia menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan oleh pihaknya merupakan yang kedua kalinya. Mahasiswa STIKES Marendeng Majene masih tahap S1 Keperawatan, dimana tahapan ini masih tahap observasi dengan jumlah 28 orang selama tiga minggu yang dibagi dalam beberapa tempat praktik yaitu di bagian di rawat inap dewasa pada perawatan interna, perawatan nifas dan perawatan jiwa. "Semoga dengan persiapan – persiapan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa bisa dapat melaksanakan praktik dengan baik dan kiranya dapat dibimbing dan diberi arahan dengan karakter yang berbeda beda," harapnya. Selanjutnya, sambutan Direktur RSUD Sulbar yang diwakili oleh oleh Sub Bidang Pengawasan & Pengendalian Mutu Keperawatan Firman Gazali. Ia mengatakan, segenap manajemen RSUD menyampaikan selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan civitas akademika STIKES Marendeng Majene. "Kami juga mengucapkan terima kasih, karena telah 2 tahun menjadikan RSUD Sulbar sebagai mitra pembelajaran," kata Firman. "Selamat belajar, jangan segan atau…

Mamuju — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan “Kick Off Sulbar Berdaya melalui Pengembangan Talenta Digital untuk Akselerasi Sulbar Maju dan Sejahtera”. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Andi Depu, Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar pada Senin 11 Agustus 2025. Kepala BPSDMD Sulbar, drg. Asran Masdy, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. “Peningkatan kompetensi digital ini bukan sekadar memenuhi tuntutan zaman, tetapi investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Kita ingin birokrasi Sulawesi Barat bukan hanya ikut arus, tetapi menjadi pelopor perubahan di kawasan timur Indonesia,” ujar drg. Asran Masdy, usai menghadiri kegiatan itu. Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang hadir membuka acara, menyampaikan bahwa transformasi digital adalah keniscayaan yang harus dihadapi seluruh pihak, termasuk ASN, pelaku UMKM, hingga masyarakat luas. Dengan adanya pelatihan ini, ASN dan pelaku UMKM di Sulbar diharapkan semakin melek digital, mampu memanfaatkan teknologi untuk bekerja lebih efektif, mengembangkan usaha, serta mendorong pelayanan publik dan kegiatan ekonomi yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Naskah : BPSDMD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat membuka saluran pengaduan konsumen melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0851-8565-6443. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka - Salim S Mengga yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Langkah ini menjadi respons cepat terhadap isu peredaran beras oplosan, sekaligus upaya proaktif dalam mengawasi harga dan kualitas produk yang beredar di pasaran. Fokus pengawasan mencakup barang bersubsidi seperti Minyakita, Beras SPHP, hingga Gas LPG 3 kg. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, H. Masriadi Nadi Atjo, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. “Peran masyarakat sangat penting. Kami berharap masyarakat aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian di pasar, tidak hanya soal beras oplosan, tetapi juga semua hal yang merugikan konsumen, termasuk takaran yang tidak sesuai dan harga produk bersubsidi yang melebihi HET,” ujarnya, Senin (11/8/2025). Masriadi menambahkan, nomor WhatsApp ini sekaligus menjadi kanal resmi Humas Koperindag Sulbar. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi di lapangan, dan jika ditemukan pelanggaran, pihaknya siap menindak tegas sesuai regulasi. Kebijakan ini sejalan dengan salah satu Misi Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Dengan adanya saluran pengaduan ini, diharapkan pengawasan perdagangan di Sulbar semakin efektif. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diyakini mampu menciptakan iklim perdagangan yang sehat, transparan, dan adil bagi semua pihak. (Rls)

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus mematangkan persiapan pelaksanaan even akbar Sandeq Silumba 2025. Rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten hingga desa digelar pada Senin, 11 Agustus 2025, di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar. Hadir mewakili BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil. Rapat ini dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), didampingi Wakil Gubernur Salim S Mengga, serta dihadiri Ketua Dewan Pengarah Sahabat Sandeq, Syamsul Samad, dan jajaran Pemprov Sulbar. Gubernur SDK menargetkan, pada tahun 2026 atau paling lambat 2027, pelaksanaan Sandeq Silumba dapat menjadi event internasional yang mampu mengharumkan nama Sulbar di kancah dunia. Antusiasme juga terlihat dari para Passandeq yang siap berpartisipasi penuh dalam Sandeq Silumba 2025. Murdanil menegaskan bahwa kehadiran BPKPD dalam rapat ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap salah satu ikon budaya bahari Sulbar. "Sandeq Silumba adalah warisan budaya yang tak ternilai. Melalui event ini, kita tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga membuka peluang besar bagi promosi pariwisata dan peningkatan ekonomi daerah,” ujarnya. Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa dukungan BPKPD terhadap event ini sejalan dengan Panca Daya Pembangunan Sulbar yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. "Sandeq Silumba bukan sekadar lomba layar, tapi ikon budaya dan potensi wisata bahari yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Ini momentum bagi Sulbar untuk benar-benar dikenal dunia,” tegasnya. Dengan semangat kolaborasi dan dukungan lintas sektor, Pemprov Sulbar optimis Sandeq Silumba 2025 menjadi pintu gerbang menuju Sulbar yang mendunia. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Menjelang pelaksanaan Sandeq Silumba 2025 yang akan digelar pada 21–26 Agustus 2025, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Senin 11 Agustus 2025. Rapat ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, para kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar serta berbagai pemangku kepentingan. Ajang Sandeq Silumba 2025 akan menempuh rute menantang dari Pantai Bahari – Pamboang – Banua Baru – Deking – Mamuju – Pulau Karampuang. Sebagai event budaya dan olahraga laut kebanggaan Sulbar, kegiatan ini diharapkan memberi dampak besar terhadap promosi pariwisata, pelestarian budaya, serta pergerakan ekonomi masyarakat. Dinas Kesehatan Sulbar memastikan kesiapan penuh dalam memberikan dukungan kesehatan. “Kami akan menurunkan tim medis, menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan, dan menempatkan petugas di setiap titik etape. Keselamatan peserta dan kelancaran acara adalah prioritas,” ujar dr. Nursyamsi. Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan, Sandeq Silumba sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, yang diwujudkan melalui misi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun SDM yang unggul dan berkarakter dan membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan kolaborasi lintas sektor, Sandeq Silumba 2025 diharapkan bukan hanya menjadi ajang prestasi olahraga bahari, tetapi juga wahana nyata dalam menggerakkan ekonomi daerah, mempromosikan budaya, dan memperkuat kebanggaan masyarakat Sulbar. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menerima kunjungan Plt. Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Mamuju Dr Fajrillah Kolomboy di ruang kerjanya, Senin 11 Agustus 2025. Pertemuan ini membahas isi materi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Direktorat Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan RI. Hal ini, menjadi atensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Nota Kesepahaman tersebut dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kerja sama para pihak dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pendayagunaan alumni guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Tujuannya adalah melakukan sinergi tugas dan fungsi para pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memanfaatkan potensi alumni untuk mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 1. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Poltekkes Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat; 2. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa baru; 3. Fasilitasi program persiapan mahasiswa dan alumni untuk pendayagunaan ke luar negeri; dan 4. Hal-hal lain yang disepakati bersama. Plt. Kepala Biro Pemkesra Murdanil menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi kemajuan daerah. “Kerja sama ini bukan hanya memperkuat peran perguruan tinggi dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga memberi peluang bagi alumni untuk berkontribusi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kami berharap sinergi ini dapat memberi dampak positif bagi pembangunan Sulawesi Barat,” ujar Murdanil.(Rls)

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar Pengukuran Kompetensi Digital bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan tenaga kontrak di lingkup Pemprov Sulbar. Langkah ini merupakan percepatan transformasi digital sesuai misi ke-3 dan ke-5 Pancadaya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan ini diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulbar bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital RI Wilayah Sulselbar. Sosialisasi teknis digelar di Gedung Marasa Corner, Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 11 Agustus 2025. Plt. Kadis Kominfo Sulbar, Muh. Ridwan Djafar, menyampaikan asesmen akan diikuti 13.470 personil, terdiri dari PNS sejumlah 5.283 orang, PPPK 1.728 orang, dan tenaga kontrak/TATT 6.459 orang, mencakup seluruh OPD, guru, dan tenaga UPTD. "Kita belum punya peta kemampuan digital pegawai. Padahal di era serba digital, kompetensi ini mutlak dibutuhkan. Hasil pemetaan akan kami presentasikan kepada Gubernur," jelas Ridwan. Asesmen dilaksanakan secara online pada 20 Agustus 2025 pukul 08.00–16.00 WITA tanpa pengulangan. Peserta cukup mengerjakan 15–20 menit dari perangkat masing-masing yang terkoneksi internet. Ridwan menegaskan, kegiatan ini penting untuk meratakan kompetensi digital di setiap OPD sehingga distribusi SDM bisa lebih tepat dan pelayanan publik semakin efektif. Kompetensi digital dinilai menjadi kebutuhan dasar dalam dunia kerja saat ini, mulai dari mengakses informasi, berkomunikasi, hingga meningkatkan produktivitas. Hasil pengukuran akan digunakan sebagai dasar kebijakan pelatihan, pengembangan SDM, dan percepatan transformasi digital di Sulbar. Sekedar diketahui, Sulawesi Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pengukuran kompetensi digital secara menyeluruh di tingkat pemerintah provinsi. Kegiatan ini merupakan sejarah dan momentum penting akselerasi transformasi pemerintahan di Sulbar, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. (Rls)

Jakarta - Dalam rangka memperkuat sinergitas pembangunan daerah di Pulau Sulawesi, enam perwakilan Pemerintah Provinsi se-Sulawesi bertemu di Hotel Borobudur Jakarta, Minggu 10 Agustus 2025, guna mengikuti acara Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bau Akram Dai yang hadir mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan bahwa agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya oleh Badan Kerja Sama Pemerintah Regional Sulawesi (BKPRS) bersama Dinas Pariwisata se-Sulawesi. Selain penandatanganan MoU, di acara Discover Nusantara itu juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh para Kepala Dinas Pariwisata Provinsi se-Sulawesi. Kerja sama dimaksud terkait pengembangan pariwisata yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan se-Pulau Sulawesi. Bau Akram Dai mengatakan sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Dinas Pariwisata sangat perlu mengambil peran dalam Kerja Sama Pengembangan Pariwisata se-Sulawesi itu. "Dari awal Bapak Gubernur berkomitmen melakukan upaya pengembangan sektor pariwisata di Sulawesi Barat. Beliau mendorong agar Dinas Pariwisata Sulawesi Barat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sehingga sektor ini berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat," jelas Bau Akram. Lanjut, Bau Akram mengungkapkan, kepariwisataan yang terintegrasi antarprovinsi se-Sulawesi ini akan didorong pada peningkatan aksesibilitas melalui pengembangan rute lintas pulau. Juga dilakukan peningkatan investasi melalui pembentukan forum bisnis investasi pariwisata Sulawesi. "Demikian pula dalam hal promosi, akan ada brand bersama sebagai identitas pariwisata regional, juga kesepakatan penyelenggaraan joint event semacam Kemilau Sulawesi hingga event sport tourism," urainya. Bau Akram menilai sektor pariwisata Sulbar memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui kesepakatan kerja sama antar provinsi. Potensi wisata Sulbar beragam dan memiliki keunikan yang khas, baik keindahan alam maupun keragaman adat, seni dan budaya. Terlebih dengan posisi geografis Provinsi Sulawesi Barat yang berada pada jalur lintas provinsi di Pulau Sulawesi. Selain Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, beberapa pimpinan OPD terkait turut menyaksikan…

Mamuju - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Faizal Thamrin mengikuti kegiatan Kick Off Sulbar Berdaya dengan Pengembangan Talenta Digital untuk Akselerasi Sulbar Maju dan Sejahtera di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 Agustus 2025. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Plh Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Kepala BPSDM Sulbar drg. Asran Masdy, Kepala BBPSDMP Komdigi Makassar Baso Saleh, Forkopimda dan peserta kegiatan pelatihan. Kegiatan pembukaan dirangkaikan dengan pemberian sertifikat kepada 60 pelaku usaha yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan bahwa seiring perkembangan zaman, teknologi semakin maju. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita perlu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi yang ada mengingat daerah kita ini masih cukup tertinggal dalam penerapan teknologi "Semakin berkembangnya teknologi, tidak dipungkiri kita masih tertinggal dari daerah lain yang sudah mumpuni dalam teknologi," kata Suhardi Duka. Menurutnya, ketertinggalan ini disebabkan masih banyak daerah, maupun sekolah-sekolah di Sulbar yang masih terkena blank spot. "Masih banyak area, sekolah yang masih blank spot," tutur SDK. Ia menambahkan, berdasarkan kemampuan daerah, tidak dapat dipungkiri peningkatan teknologi di Sulbar baru bisa dicapai dalam waktu 5 tahun, tetapi dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bisa dicapai kurang lebih 2 tahun. "Kalau mengandalkan APBD kita kemungkinan kita baru bisa 5 tahunan meningkatkan teknologi di Sulbar ini, tapi dengan menggandeng kemeterian kita bisa kurang lebih 2 tahunan, lebih cepat 3 tahun," ungkapnya. Sementara, Plt. Kadisbun Sulbar Muh. Faizal Thamrin mengungkapkan, dengan adanya akselerasi digital ini instansi merasa terbantu dalam meningkatkan kemampuan digitalisasi ASN, termasuk di Disbun Sulbar. "Dengan adanya kegiatan akselerasi ini kami merasa terbantu dan mendukung dengan menugaskan beberapa ASN Disbun mengikuti beberapa pelatihan yang diselenggarakan," ungkap Faizal. Dengan pelaksanakan peningkatan talent digital di Sulbar dapat meningkatkan kemampuan…

Pasangkayu - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Faizal Thamrin melaksanakan pemantauan penerapan harga dan proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil) pada sejumlah Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Pasangkayu, Minggu 10 Agustus 2025. Beberapa PKS dimaksud, antara lain PT. Awana Sawit Lestari, PT. Pasangkayu, PT.Trinity, PT. Suryaraya Lestari II dan PT. MAS. Pemantauan ini sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan dalam mengevaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit khususnya dalam penerapan Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Pemantauan di lapangan ini sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, (SDK-JSM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin menegaskan bahwa tujuan dilakukan pemantauan penerapan harga dan pengolahanTBS ini adalah untuk memastikan proses produksi berjalan efisien, hasil maksimal dan kwalitas CPO sesuai standar. "Pemantauan ini, kita ingin pastikan proses produksi berjalan efisien, hasil maksimal dan sesuai standar," kata Faizal. Dalam pemantauan, Faizal menyempatkan melihat tumpukan limbah sawit seperti cangkang yang merupakan hasil samping dari pemrosesan inti sawit yang digunakan sebagai bahan bakar boiler dan sisanya tidak dibuang sembarangan tetapi juga akan dimanfaatkan secara ekonomis dan ramah lingkungan. Hasil pemantauan penerapan harga menunjukkan bahwa harga TBS di beberapa PKS di kabupaten tidak jauh berbeda dengan hasil penetapan TBS yang sudah di tetapkan pada kisaran Rp. 2.740/kg – Rp.3.050/kg. Berdasarkan diskusi dengan para kepala kebun di PKS Non Kebun bahwa terjadi pemotongan 1-3% bagi TBS yang tidak memenuhi syarat seperti: buah mentah, buah lewat matang, gagang Panjang dan buah basah, Semetara di PKS terintegrasi tidak ada pemotongan. Sementara, menurut Agustina, Plt. Kepala Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) bahwa Data PKS di Sulbar yang mengolah TBS sebanyak 14 buah unit. Ia mengingatkan, TBS dari kebun mitra plasma dan swadaya harus…