Mamuju – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi digital pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam rapat koordinasi yang digelar tim SPBE Dinas PUPR Sulbar, Kamis 7 Agustus 2025, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres implementasi SPBE serta strategi optimalisasi peran admin pada setiap bidang. SPBE menjadi landasan penting bagi tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan. Dalam konteks Dinas PUPR, layanan seperti SiPemimpin (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur) dan Simtaru (Sistem Informasi Tata Ruang), menjadi fokus utama penguatan sistem. Melalui digitalisasi, proses monitoring pembangunan dan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara real time dan berbasis data yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Dibutuhkan konsolidasi internal untuk memastikan semua bidang memahami peran masing-masing dalam mendukung SPBE. Assa Basirung, memimpin rapat ini menyampaikan beberapa langkah konkret yang perlu diambil antara lain penugasan admin SPBE melalui Surat Keputusan (SK) internal di setiap bidang serta penyusunan berita acara teknis yang merinci bagian-bagian sistem yang akan diperbaiki atau ditingkatkan. Rapat juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas bidang dalam mendukung sistem layanan digital ini. Kepala-kepala bidang dijadwalkan melakukan sosialisasi lanjutan guna memperkuat pemahaman internal, khususnya terkait integrasi data dan perlindungan informasi strategis. Keterlibatan OPD lain juga akan disinergikan secara bertahap melalui mekanisme pendampingan teknis. Dalam forum tersebut, Firman Juang, selaku salah satu anggota tim SPBE Dinas PUPR Sulbar, menyampaikan SPBE bukan semata-mata proyek sistem digital, melainkan bagian dari reformasi pelayanan publik yang membutuhkan keterlibatan aktif dari semua lini. Menurutnya, keberhasilan SPBE sangat bergantung pada kolaborasi dan keseriusan dalam menjalankan fungsi di tiap bidang. Melalui evaluasi ini, Dinas PUPR Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong…

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar mengikuti Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2026, yang digelar di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Rabu, 6 Agustus 2025. Rapat ini merupakan langkah awal dalam menyusun landasan kebijakan ketahanan dan kerentanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat, guna memperkuat strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga. Mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, hadir Perencana Ahli Muda Musrifa Hamzah dan Muhammad Athar sebagai peserta rapat. Dalam keterangannya, Musrifa menyampaikan bahwa Rakor ini penting untuk menyamakan persepsi antarperangkat daerah dalam menyusun dokumen strategis terkait ketahanan pangan. "Rakor ini membahas pembentukan tim penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dan membangun koordinasi untuk menyamakan persepsi dan cara pandang dalam penyusunan kebijakan ketahanan dan kerentanan pangan di Sulbar,” jelas Musrifa. Penyusunan FSVA 2026 menjadi bagian dari upaya mendukung Misi I RPJMD Sulbar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta Misi II, yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen FSVA akan mencakup tiga aspek penting: ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Selain itu, FSVA juga berkaitan erat dengan strategi nasional percepatan penurunan stunting, khususnya dalam intervensi gizi sensitif, seperti peningkatan akses pangan bergizi, pelayanan kesehatan, dan sanitasi. Tiga dari empat aspek intervensi gizi sensitif berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, yang mempertegas pentingnya dokumen ini. Rapat koordinasi juga membahas identifikasi dan pengumpulan data sektoral dari masing-masing perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen FSVA Sulbar Tahun 2026 berbasis data yang kuat dan akurat. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai OPD, antara lain: Bapperida Sulbar, Dinas Kesehatan Sulbar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan…

Mamuju – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, menghadiri kegiatan Coffee Morning Sinergitas Pembangunan Daerah Sulawesi Barat melalui Sektor Properti, yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung di Hotel Afla Mamuju, Selasa (5/8/2025). Program ini juga mendukung misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kegiatan tersebut menjadi ajang sosialisasi Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini mencakup Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Renovasi Rumah, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), serta Fasilitas Kredit Konstruksi bagi pengembang (developer). Tujuannya adalah untuk memudahkan para pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan memiliki rumah layak huni. Dalam sambutannya, Maddareski menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut dan menilai bahwa inisiatif ini sangat sejalan dengan program prioritas nasional dan daerah. “Jika dihubungkan, Program MLT dari BPJS Ketenagakerjaan ini sangat erat kaitannya dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program 3 Juta Rumah dan visi-misi SDK-JSM,” ujar Maddareski. Ia menambahkan, dengan kehadiran Program MLT yang didukung oleh perbankan, para pekerja kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan rumah impian. “Memiliki rumah layak huni bagi pekerja bukan lagi hal yang rumit. Kehadiran Program MLT yang bekerja sama dengan bank yang ditunjuk, dalam hal ini Bank Tabungan Negara (BTN), memberi harapan baru bagi pekerja berpenghasilan rendah,” jelasnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, lanjut Maddareski, berharap kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini terus ditingkatkan, demi terwujudnya Sulbar yang maju dan sejahtera. Naskah : Dinas Perkimtan Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar menggelar rapat pembahasan evaluasi atas penyediaan air bersih dan air baku yang layak dan berkualitas di Provinsi Sulbar, Rabu (6/8/2025), bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Bapperida Sulbar. Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda prioritas pengawasan Triwulan III Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh BPKP Sulbar. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, dan dihadiri oleh Riza Febri selaku ketua tim dari BPKP bersama empat orang anggota. Dari pihak Bapperida turut hadir dua perencana, masing-masing dengan jenjang ahli muda, Zuhriah AR. Lery dan ahli pertama, I Ketut Wibawa Bagianadi. Darwis menegaskan bahwa pemenuhan akses air minum layak menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung Misi ke-4 Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, yaitu membangun infrastruktur, konektivitas, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyediaan layanan air minum yang menjadi bagian penting dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah. Dalam agenda rapat, dibahas beberapa poin penting, antara lain: 1. Target penyediaan air baku dan air minum dalam dokumen RPJMD Provinsi, 2. Dokumen perencanaan pembangunan SPAM, baik yang bersumber dari DAK Khusus, Pamsimas, maupun APBD, dengan mengacu pada Data Terpadu Statis Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Peta Potensi dan Profil Kependudukan Ekonomi (P3KE), 3. Laporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum kabupaten tahun 2020–2025, 4. Data jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat pada periode yang sama. Darwis Damir mengungkapkan, saat ini capaian air minum layak di Sulawesi Barat berada pada angka 80,14%, masih di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 92,64%. Dari sisi kelembagaan, seluruh kabupaten di Sulbar telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kecuali Kabupaten Mamuju Tengah yang masih mengandalkan UPTD Pengelolaan Air…

Mamuju — Menindaklanjuti imbauan strategis Menteri Lingkungan Hidup yang meminta pemerintah daerah menyusun tata kelola sampah dengan prinsip “sisakan hanya residu di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)”, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menyatakan komitmen penuh untuk mengimplementasikannya. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemprov Sulbar siap mengambil langkah konkret yang sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten di seluruh Sulbar guna menyusun rencana aksi bersama. “Kami menyambut baik dan siap menindaklanjuti imbauan dari Menteri Lingkungan Hidup. Tantangan sampah adalah tanggung jawab bersama, dan kami akan berupaya maksimal agar sampah yang masuk ke TPA hanyalah residu yang tidak dapat diolah lagi,” ujar Zulkifli di Mamuju, Rabu (6/8/2025). Zulkifli menjelaskan, salah satu langkah prioritas yang akan ditempuh adalah penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. “Pemilahan sampah dari rumah tangga, perkantoran, hingga fasilitas publik akan terus kami dorong. Edukasi dan penyediaan fasilitas pemilahan merupakan kunci agar proses daur ulang dan pengolahan bisa berjalan optimal,” tambahnya. DLH Sulbar juga akan memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan sektor swasta dan komunitas, untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang holistik, efisien, dan ramah lingkungan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar untuk mendukung pencapaian target nasional dalam pengurangan sampah dan perlindungan lingkungan hidup di daerah. Naskah : DLH Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Jakarta — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan Sandeq Silumba 2025 agar dapat menjadi agenda wisata berskala internasional. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyampaikan komitmen tersebut saat bertemu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Luh Enik Ermawati, di Jakarta, Rabu (6/8/2025). “Kami ingin Sandeq Silumba bisa menjadi event internasional di tahun 2027. Untuk itu, promosi mulai kami dorong sejak sekarang, termasuk untuk pelaksanaan tahun 2025,” ujar Suhardi Duka. Dalam pertemuan itu, Suhardi didampingi anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Suhardi, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Kepala Dinas Pariwisata Sulbar Bau Akram Dai, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi serta Tim Ahli Gubernur. Menurut Suhardi Duka, Wamen Ni Luh menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan siap membantu promosi Sandeq Silumba di media internasional. “Respons beliau sangat positif, apalagi ternyata beliau pernah tinggal di Mamuju sejak usia tiga bulan hingga lima tahun,” ungkap Suhardi. Selain membahas Sandeq Silumba, Gubernur juga menyampaikan potensi budaya lokal seperti kain tenun Sekomandi dan Sarung Sutra untuk masuk dalam program promosi pariwisata nasional, termasuk pengembangan potensi wisata di Kabupaten Mamasa. Ia juga akan mengundang Kemenparekraf untuk hadir dalam etape akhir Sandeq Silumba 2025. Merespon hal itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Luh Enik Ermawati mengaku senang bisa bertemu dengan Gubernur Sulbar. “Saya senang bertemu dengan tim Pak Suhardi Duka. Saya pernah ke Mamuju dan sangat terkesan, terutama dengan keindahan Pulau Karampuang. Event Sandeq Silumba’, apalagi sudah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN), itu luar biasa keren,” ujar Wamen Ni Luh membuka pertemuan. Ia mendorong agar Sulbar terus menggelar event-event kreatif berbasis kearifan lokal dan menyatakan komitmen dukungan dari Kemenparekraf. “Ayo bikin event terus, terutama dengan adanya Sandeq Silumba’, kami akan support,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, menegaskan bahwa langkah ini menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata.…

Mamuju – Dalam rangka memastikan sinkronisasi dan akurasi dalam perencanaan serta penganggaran daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Rabu, 6 Agustus 2025 pukul 13.00 WITA di Ruang Rapat DPRD Sulbar. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, ST. Suraidah Suhardi, dan dihadiri oleh anggota Banggar DPRD Sulbar lainnya. Suasana diskusi berlangsung aktif dan konstruktif, membahas berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program prioritas daerah hingga akhir tahun anggaran berjalan. Dari jajaran BPKPD Sulbar, hadir Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, didampingi oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Ibnu Munandar, Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, serta sejumlah staf teknis lainnya. Kehadiran BPKPD Sulbar merupakan bagian dari tindak lanjut atas undangan resmi pembahasan Ranperda APBD-P 2025 yang bertujuan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyelaraskan postur anggaran dengan perkembangan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kehadiran jajaran BPKPD dalam forum ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga kolaborasi fiskal yang responsif dan akuntabel. “Perubahan APBD adalah instrumen penting untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal dengan kondisi riil di lapangan. BPKPD Sulbar berkomitmen memastikan setiap proses penganggaran berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Melalui kolaborasi antara Banggar DPRD dan TAPD, pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2025 diharapkan menghasilkan dokumen anggaran yang adaptif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Sulawesi Barat secara…

Mamuju – Sebagai upaya memperkuat sinergi antar daerah dalam peningkatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari Badan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Kunjungan ini berfokus pada diskusi teknis mengenai Tata Cara Penginputan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah diimplementasikan oleh Pemprov Sulbar. Kegiatan ini sejalan dengan Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Hadir menerima rombongan, Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Sulbar, Nuruddin Rahman, didampingi oleh Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari, Kasubid Retribusi Daerah, A. Nursyahdana, Pejabat Fungsional AKPD, Syamsul Arifin, serta staf teknis lainnya dari BPKPD Sulbar. Sementara itu, dari pihak Badan Keuangan Pemprov Gorontalo hadir Yendi R. Dude, Kepala Bidang Pendapatan, Arifin Padido, Kepala Bidang Akuntansi, serta Mira Hasni selaku staf analis kebijakan. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan bahwa Sulawesi Barat terbuka untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pemanfaatan SIPD, khususnya dalam optimalisasi penerimaan daerah. “Pertukaran informasi dan diskusi teknis seperti ini menjadi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Kami senang bisa menjadi referensi dan berbagi pengalaman kepada sesama daerah,” ungkap Chandra. Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa penerapan SIPD di Sulawesi Barat membutuhkan kolaborasi erat antar bidang teknis dan pemahaman yang menyeluruh agar implementasinya berjalan optimal. "Kami memulai dari proses input dasar sampai validasi realisasi penerimaan di SIPD secara bertahap. Kuncinya ada pada koordinasi lintas bidang dan pemahaman regulasi. Kehadiran teman-teman dari Gorontalo menjadi kesempatan berharga untuk saling bertukar praktik dan solusi,” ujar Nuruddin. Ia menambahkan, penerimaan…

Mamuju — Dalam upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta mendukung pengembangan sektor transportasi di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menerima kunjungan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Belang-Belang pada Rabu, 6 Agustus 2025. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Rasmadi, Staf Bidang Barang Milik Daerah BPKPD Sulbar, di Ruang Rapat Bidang Barang Milik Daerah. Agenda utama pertemuan adalah pembahasan permohonan hibah atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di Desa Kabuloang, Dusun Belang Belang. Tanah ini direncanakan untuk digunakan sebagai lahan perumahan bagi pegawai Kementerian Perhubungan yang bertugas di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mendalami mekanisme dan prosedur administratif yang harus ditempuh untuk merealisasikan proses hibah. Dukungan administratif, kepastian regulasi, serta transparansi proses menjadi fokus utama dalam diskusi. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan cepat dan sesuai ketentuan. "BPKPD Sulbar mendukung penuh inisiatif dari Kementerian Perhubungan ini. Kami akan memproses permohonan hibah tanah tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan dari Kemenhub mengungkapkan bahwa penyediaan fasilitas perumahan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai, sekaligus menunjang efektivitas pelayanan sektor perhubungan di wilayah strategis Sulawesi Barat. Kunjungan ini menjadi tonggak awal bagi kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Perhubungan dalam menghadirkan fasilitas pendukung yang layak bagi para aparatur negara, guna memperkuat kehadiran dan pelayanan negara di daerah. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene - Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri kegiatan Gerakan Tanaman Sehat dan Bernilai Ekonomi serta Toga (tanaman obat keluarga) dan Pembuatan Pupuk Organik Cair yang digelar oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHDP) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat. Acaraini berlangsung di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Rabu 6 Agustus 2025, dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulbar, Ny. Harsinah Suhardi. Dalam sambutannya, Harsinah Suhardi sempat membagikan cerita ringan saat berpamitan kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK). "Kemarin saya bilang ke Pak Gubernur (Suhardi Duka), 'Pak, besok pagi saya ada acara di Majene dan Polman. Saya akan ke sana.' Lalu beliau menjawab, 'Titip salam buat masyarakat Majene dan Polman'," ujar Harsinah yang disambut tepuk tangan meriah para peserta. Plt Kadinkes Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, mengapresiasi penuh terselenggaranya kegiatan ini, yang sejalan dengan misi SDK-JSM. Menurutnya, program ini tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA), tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun SDM unggul dan berkarakter, serta menjaga kelestarian lingkungan. "Semangat seperti ini selaras dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang diusung oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga," pungkas dr. Nursyamsi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu gerakan serupa di kabupaten/kota lain di Sulawesi Barat, mengingat manfaatnya yang menyentuh aspek kesehatan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan sekaligus. (Rls)