Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mempersiapkan diri menuju Pekan Perlombaan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80 Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sulbar. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, digelar rapat koordinasi bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar, Rabu 6 Agustus 2025. Rapat yang dipimpin Kabag Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki dihadiri seluruh koordinator lomba dan calon peserta lomba. Kegiatan ini sejalan dengan Misi Ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Dalam rapat tersebut, Subuki menegaskan, Biro Organisasi akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan. Bahkan, ia optimis untuk memberikan hasil terbaik pada event tahun ini. “Kalau tahun-tahun sebelumnya, kita tidak serius mengikuti kegiatan lomba Hut Kemerdekaan, maka untuk tahun ini, atas arahan Ibu Kepala Biro Organisasi kita harus memberi yang terbaik. Untuk itu, kita akan perhatikan kesiapan para atlet kita, termasuk persiapan prasarana dan sebagainya harus lebih matang,” kata Subuki. Subuki menambahkan, pihaknya akan melibatkan semua Kabag dan Kasubag untuk menjadi pengarah dalam setiap perlombaan. Untuk kesiapan atlet akan dibimbing langsung oleh koordinator yang ditunjuk. Selain mempersiapkan atlet, Biro Organisasi juga tengah menyiapkan sejumlah sarana prasarana yang dibutuhkan dalam latihan dan saat lomba nanti. Melalui kesempatan itu, mewakili Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki mengajak seluruh ASN dan Non ASN untuk mendukung atlet-atlet yang akan bertanding berjuang mengharumkan nama Biro Organisasi Setda Sulbar. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 secara virtual pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah bersama sejumlah perangkat daerah teknis lainnya. Kegiatan ini merupakan langkah dalam menjaga sinergi antara dokumen perencanaan kabupaten dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga. Fasilitasi ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Hasanuddin, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. “Fasilitasi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan perencanaan yang terarah, responsif, dan berkeadilan sesuai visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat,” ujarnya. Kegiatan ini juga difokuskan pada pembahasan teknis dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, sebagai tahapan penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Sekretaris Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah dalam paparannya menyampaikan, tidak terdapat perubahan signifikan dalam kerangka ekonomi makro daerah, namun terdapat penyesuaian pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, seiring bertambahnya prioritas pembangunan yang perlu diakomodasi. Penyesuaian arah pembangunan juga turut menyesuaikan dengan transisi RPJMD 2021–2026 menuju RPJMD 2025–2029, dengan mengadopsi tema pembangunan nasional, seperti penguatan SDM, pengendalian inflasi, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), penanggulangan stunting, serta pemberdayaan UMKM dan industri kerajinan. Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap agenda nasional tersebut, Kabupaten Mamuju Tengah telah menyiapkan intervensi berbasis data dalam penanganan stunting, pelaksanaan SPM, alokasi Dana Desa yang lebih efektif, serta implementasi 8 aksi konvergensi lintas sektor. Poin lain yang menjadi sorotan, integrasi program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030 ke dalam dokumen P-RKPD sebagai bagian dari rencana kerja prioritas jangka pendek. Setelah sesi pemaparan, tim fasilitator dari Bapperida Provinsi Sulbar memberikan sejumlah masukan teknis yang konstruktif, dan akan melengkapi saran tersebut secara tertulis sebagai bahan penyempurnaan dokumen. Kegiatan ini…

Mamuju - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah secara instens di berbagai wilayah. Kali ini Pemprov Sulbar melaksanakan GPM di area sekitar Stadion Manakarra melibatkan berbagai instansi seperti Bulog, BI Sulbar dan distributor pangan, Rabu 6 Agustus 2025. Kegiatan merupakan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar dilaksanakan pasar murah secara intens. "Jadi Alhamdulillah Dinas Ketapang Sulbar kembali melaksanakan pasar murah di sekitar Stadion Manakarra," kata Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari. Ia mengatakan GPM ini menyisir daerah penggiran Kabupaten Mamuju di berbagai titik wilayah. Sehingga masyarakat terlayani semuanya. "Sesuai harapan Gubernur Sulbar dan Wagub bahwa silahkan melaksanakan GPM secara massif karena sampai saat ini, pergerakan harga beras baru mengalami penurunan," ungkapnya. Dia berharap kedepan setelah harga beras stabil, pelaksanaan GPM akan dikurangi dimana saat ini empat kali seminggu, maka satu sampai dua kali saja. "Harapan kita semua dengan tersalurkannya beras SPHP Bulog khususnya Medium sudah mengalami penurunan dan kami himbau jangan menimbun beras maupun mengoplos serta mencampur. Karena jangan sampai bermasalah dengan hukum," tegasnya. Sementara itu, bahan pokok lainnya relatif stabil seperti bawang merah, bawang putih, minyak, daging, sayur-sayuran, gula pasir dan bahan pokok lainnya. "Cabe ada pergerakan kenaikan, tapi stok kita tersedia banyak. Telur juga laku keras dimana kalau kita jual 100 rak langsung habis," ujarnya. "Marilah kita belanja dengan bijak. Kita juga selalu memberikan harga dibawa pasaran mulai 20 sampai 30 persen," tandasnya. (Rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar bekerjasama Balai Balai Besar Pusat Pengembangan SDM dan Penelitian Komdigi Makassar, mengembangkan talenta digital melalui kegiatan Pelatihan Teknis. Pelatihan teknis dengan melibatkan sejumlah unsur internal, swasta dan UMKM ini merupakan implementasi dari QUICK WINS Sulbar Berdaya yang menjadi langkah strategis Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wagub Sulbar Salim S Mengga mewujudkan Sulbar maju dan sejahtera. "Saya harapkan seluruh OPD yang terlibat dapat bersinergi menyukseskan kegiatan ini," ucap Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Hajrul Malik. Rapat berlanjut dengan dipimpin Kepala BPSDM Asran Masdy bersama Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, dan Perwakilan Tim BPPSDM Komdigi Makassar, turut hadir perwakilan sejumlah OPD, di Ruang Rapat kantor BPSDM Sulbar, Rabu, 6 Agustus 2025. Kepala BPSDM Sulbar Asran Masdy berterima kasih atas dukungan serta kerjasama dari sejumlah OPD. Pelatihan teknis ini sebuah kegiatan kolaborasi OPD. "Targetnya kita bagaimana membuat persiapan yang bagus, satu pelaksana pembukaan yang meriah" Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Pemprov Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menambahkan, rencana pelantihan yang akan dilaksanakan berupa pelatihan arsitektur SPBE bagi pengelola SPBE disetiap OPD, Busines Process Enginering, pemanfaatan artifiasial intelegence, pelatihan video konten kreator, basic syber security bagi peserta didik, design grafis bagi guru, Pemasaran digital dengan kecerdasan buatan (AI), analitiq dan optimalisasi bisnis, digitalisasi UMKM berbasis Syariah, "Rencana kegiatan kita mulai tanggal 11, semoga tidak ada kendala," tutup Ridwan. (Rls)

Jakarta - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, secara resmi menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) aset milik Pemprov kepada pengelola Sekolah Rakyat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2024 Turut mendampingi Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana dan Kepala Dinas Sosial Abd. Wahab Hasan Sulur. Gubernur Suhardi Duka menyampaikan, acara penandatanganan ini bukan sekadar prosesi administratif, melainkan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan yang merata dan berkeadilan, dan merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. “Langkah ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami. Kami ingin memastikan tidak ada anak Sulawesi Barat yang tertinggal dalam pendidikan. Ini bukan sekadar dukungan fasilitas, tapi bentuk keberpihakan kita pada pendidikan yang inklusif,” ujar Suhardi Duka. Terkait aset yang diserahkan merupakan bagian dari fasilitas milik Pemerintah Provinsi yang kini dipinjamkan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif sosial yang memberikan ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera. Dengan dukungan ini, sekolah tersebut dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih optimal, menjangkau lebih banyak anak, dan menciptakan ruang belajar yang layak. Kepala Dinas Sosial, Abdul Wahab, juga menekankan bahwa dukungan ini bukan yang terakhir. "Ini adalah awal dari kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan sosial. Kami membuka diri untuk terus bersinergi demi masa depan generasi muda Sulbar,” tegasnya. Langkah strategis ini pun diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain, bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan pendidikan, tidak hanya melalui kebijakan, tapi juga dengan aksi nyata. Dengan penandatanganan ini, Pemprov Sulbar kembali menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, bukan sekadar kewajiban negara. Masa depan Sulawesi Barat, dan Indonesia secara umum, akan semakin cerah jika seluruh anak bangsa diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. (Rls)

Mamuju - DPRD Sulbar melaksanakan rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Jawaban Gubernur Sulbar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 5 Agustus 2025. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi. Hadir, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Rachmad mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, para anggota DPRD Sulbar dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Rachmad, dalam penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi, mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas tanggapan, masukan, dan saran yang disampaikan sebelumnya melalui pemandangan umum. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi akan menjadi pertimbangan penting dalam menyempurnakan substansi Ranperda Perubahan APBD TA 2025. Adapun isu-isu strategis yang mendapat tanggapan dalam jawaban gubernur antara lain mengenai optimalisasi pendapatan daerah, penyesuaian belanja daerah yang lebih efektif dan efisien, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, menegaskan DPRD Sulbar berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan anggaran secara cermat dan transparan, agar dokumen anggaran yang disepakati nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan memasuki tahap pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerima rapat koordinasi kebencanaan, ketertiban, dan keamanan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini, menjadi atensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam pelaksanaan HUT RI ke-80. Koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Biro Pemkesra ini dihadiri oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat dan Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Barat. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan sinergi antarperangkat daerah dalam rangka mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan peringatan. Pembahasan difokuskan pada strategi pengamanan, penanganan potensi kerawanan, serta mitigasi risiko kebencanaan selama pelaksanaan acara. Plt. Kepala Biro Pemkesra Murdanil menyampaikan apresiasi atas dukungan BPBD dan Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan dan HUT Sulbar memerlukan kerja sama lintas sektor, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapan penanganan keadaan darurat. Sinergi ini sangat penting demi kelancaran dan kesuksesan acara,” ujarnya. Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh rangkaian acara peringatan HUT dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, sekaligus memberikan kesan positif bagi masyarakat dan tamu undangan yang hadir. (Rls)

Majene — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat, Harsinah Suhardi, membuka secara resmi kegiatan Gerakan Tanaman Sehat dan Bernilai Ekonomi serta Tanaman Obat Keluarga (Toga) dan Pembuatan Pupuk Organik Cair di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Rabu, 6 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Dinas TPHP Sulbar dan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pertanian sehat, pemanfaatan lahan pekarangan, serta mendukung upaya penanganan stunting dan penguatan ekonomi keluarga yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Salim S Mengga. Dalam sambutannya, Istri Gubernur Suhardi Duka (SDK) ini menegaskan pentingnya menyerap ilmu dari kegiatan ini dan langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. “Saya mohon perhatian untuk mengikuti materi dengan sungguh-sungguh. Karena dari kegiatan seperti inilah kita bisa memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat,” ujar Harsinah. Ia juga menyoroti tingginya angka stunting di Sulawesi Barat yang saat ini berada di posisi kedua secara nasional. “Ini pekerjaan rumah besar bagi kita. Saya berharap melalui peran dasawisma dan kader PKK, stunting bisa kita tekan bersama-sama,” tambahnya. Lebih lanjut, Harsinah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara PKK, dasawisma, dan dinas terkait, khususnya pertanian. Ia menargetkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten di Sulbar sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai Ketua TP PKK Provinsi. “Saya ingin memastikan kegiatan seperti ini menyentuh langsung masyarakat di semua kabupaten. Ini bentuk komitmen kita bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, Istri Sekretaris Daerah Majene, Sumiaty, yang turut hadir, menegaskan peran penting kelompok wanita tani yang erat kaitannya dengan PKK, khususnya Pokja III, dalam membina ekonomi rumah tangga melalui kegiatan pertanian. “Pertanian bukan hanya urusan bapak-bapak. Perempuan juga punya peran besar dalam menopang sektor ini, baik dari sisi tenaga maupun gagasan,” ucap Sumiaty. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif kelompok wanita tani di Majene yang…

Mamuju - Pemprov Sulbar terus mendorong transformasi layanan publik berbasis digital. Salah satu langkah nyatanya adalah pengembangan sistem digitalisasi layanan kesehatan di Klinik Pratama Kantor Gubernur Sulbar. Kolaborasi ini melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Dinas Kominfopers, dan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Bertempat di Kantor Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Ketua Tim Kerja Data, Informasi dan Kehumasan Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat, Muh Saleh, bersama Tim IT Kominfo dan mahasiswa Unsulbar, tengah mengembangkan website layanan kesehatan digital untuk Klinik Pratama. Langkah ini sejalan dengan semangat memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan responsif, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan dasar yang mudah dan berkualitas. “Digitalisasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang membangun layanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga,” ujar Muh Saleh. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam berbagai kesempatan terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menyederhanakan birokrasi dan memudahkan akses layanan bagi masyarakat. Arahan tersebut kini dijawab dengan inisiatif-inisiatif nyata di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Hj. Nursyamsi Rahim, menyampaikan dukungan penuh terhadap proses transformasi digital ini. Ia menegaskan bahwa digitalisasi layanan klinik menjadi bagian dari implementasi Enam Pilar Transformasi Kesehatan, salah satunya adalah Transformasi Layanan Primer. “Inilah wajah baru pelayanan kesehatan Sulbar yang lebih modern dan adaptif. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi pondasi penting untuk mendorong perubahan sistem kesehatan yang lebih baik,” ungkap dr. Nursyamsi. Selain mempermudah layanan administrasi dan informasi kesehatan, website ini nantinya akan terintegrasi dengan data kunjungan pasien, sistem antrian online, dan edukasi kesehatan bagi pegawai maupun masyarakat umum. Upaya ini juga memberikan ruang aktualisasi bagi mahasiswa Unsulbar untuk terlibat aktif dalam proyek pembangunan daerah berbasis teknologi. Harapannya, model kerja kolaboratif ini dapat direplikasi di layanan kesehatan lainnya di Sulbar. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Pasangkayu – Menindaklanjuti hasil rapat Tim Terpadu yang digelar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada 1 Agustus 2025, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP dan Damkar Sulbar melakukan kunjungan lapangan ke Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, Selasa 5 Agustus 2025. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT. Palma Sumber Lestari yang diduga membuang limbah ke sungai, sehingga berdampak pada aktivitas pertanian warga. Tim Terpadu dari Pemprov Sulbar terdiri dari unsur Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pabrik dan area sekitarnya. Kegiatan mencakup pengambilan sampel air sungai untuk diuji di laboratorium, pengecekan sistem pengolahan limbah, serta verifikasi penerapan metode land application di area perkebunan sawit. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Sulbar, Dermawan, menyampaikan bahwa tim telah memeriksa sembilan titik kolam penampungan limbah serta saluran pembuangan yang ada. “Kami sudah mengambil sampel air sungai dari titik yang diduga sebagai lokasi pembuangan. Selain itu, kami juga meninjau langsung area kebun sawit milik masyarakat untuk memastikan apakah teknik land application dijalankan sesuai ketentuan,” jelas Dermawan. Untuk diketahui, land application merupakan teknik pemanfaatan limbah cair dari pabrik kelapa sawit dengan cara dialirkan ke tanah melalui saluran khusus, dimanfaatkan sebagai pupuk cair karena mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Pihak PT. Palma Sumber Lestari bersikap kooperatif selama pemeriksaan berlangsung. Mill Manager PT. Palma, Sugianto, menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan perbaikan jika ditemukan pelanggaran, dan tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH, Alexander Bontong, menambahkan bahwa penyampaian pihak PT. Palma potensi luas lahan land aplikasi seluas 132 hektar telah disiapkan oleh perusahaan, tetapi dari hasil verifikasi lapangan hanya berjumlah 95,1 hektar. Dari jumlah tersebut sudah memiliki surat kesepakatan bersama pemanfaatan limbah cair antara perusahaan dan masyarakat. “Lahan…