Mamuju – Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Mamuju sukses diselenggarakan selama dua hari, mulai 6-7 Agustus 2025. Bertempat di SDIT Wildan Mamuju, kompetisi ini menjadi ajang pencarian bakat muda di bidang sains. Menurut Fitri, perwakilan dari Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sekaligus anggota tim pemantau Disdikbud Sulbar, seleksi OSN tahun ini mencakup tiga kategori lomba. “Pada kategori pertama, yaitu lomba IPA, diikuti oleh dua siswa dari SDIT Wildan serta siswa dari SD Karema, SD Simboro, dan SD Muhammadiyah, dengan total empat sekolah,” jelas Fitri saat dikonfirmasi pada Kamis (7/8/2025). Fitri menambahkan, hari kedua seleksi difokuskan pada dua mata lomba lainnya, yaitu Matematika dan IPS. “Hari ini, tuan rumah SDIT Wildan tidak mengikutsertakan siswa, hanya diikuti oleh SD Tasiu, SD Muhammadiyah, dan SD Karema untuk lomba Matematika. Sementara itu, lomba IPS diikuti oleh siswa dari SD Tasiu dan SD Muhammadiyah,” tambahnya. Pemilihan lokasi lomba didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas. “Tempat ini dipilih karena jaringan internetnya bagus, lokasinya strategis, dan mudah dijangkau oleh sekolah-sekolah lain,” ujar Fitri. Berdasarkan pemantauan selama dua hari, Fitri mengapresiasi pelaksanaan kompetisi, diharapkan mampu meningkatkan SDM unggul dan berkarakter sesuai dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan wakil gubernur Salim S Mengga. “Dari pengamatan kami, kompetisi berlangsung secara sportif dan jujur. Semoga ini menjadi pengalaman berharga bagi para pelajar,” harapnya. Fitri juga menyampaikan harapan besar terkait hasil seleksi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana satu provinsi hanya bisa mengirimkan satu perwakilan, kini sistem seleksi mengacu pada hasil kompetisi. “Kami berharap ada siswa yang bisa mewakili Sulawesi Barat di tingkat nasional. Sekarang, semuanya bergantung pada hasil kompetisi. Kami sangat berharap ada peningkatan dari tahun sebelumnya, semoga dari tiga mata lomba ini masing-masing ada siswa yang bisa lolos ke tingkat nasional,” pungkas…

Mamuju – Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan mengoptimalkan pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD PPRD Kabupaten Mamuju menggelar giat sweeping kendaraan bermotor bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sulbar dan PT Jasa Raharja Cabang Mamuju, Rabu 6 Agustus 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di jalur dua Timbu, yang merupakan pintu masuk Kota Mamuju dari arah utara, dan berhasil menjaring sebanyak 9 kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak. Dari hasil penertiban tersebut, UPTD PPRD Kabupaten Mamuju berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp 9,4 juta yang langsung masuk ke kas daerah sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan. Kepala UPTD PPRD Kabupaten Mamuju, Jufrisal, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi tanggung jawab bersama untuk mengedukasi masyarakat serta meningkatkan kesadaran dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). "Kami mengimbau kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor yang belum taat pajak untuk segera melunasi kewajibannya. Dana dari pajak ini akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan perbaikan fasilitas umum," ujar Jufrisal. Turut hadir bersama Kepala UPTD PPRD Kabupaten Mamuju, Kepala Tata Usaha, Erick Friths Grenius, Kasubid Penetapan, Siniati dan staf teknis lainnya. Pelaksanaan sweeping juga didukung oleh teknologi pembayaran non-tunai melalui QRIS, guna meminimalisasi potensi pungutan liar dan mewujudkan pelayanan publik yang transparan serta efisien. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, mengapresiasi seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk jajaran kepolisian dan Jasa Raharja, yang telah bekerja keras demi optimalisasi penerimaan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB. "Sinergi ini sejalan dengan semangat Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas," ungkapnya. Kegiatan sweeping ini dipimpin langsung oleh IPTU Hasyim Rasyidin, PS Paur STNK Ditlantas Polda Sulbar, bersama jajaran…

Mamasa - Memasuki hari kedua pelaksanaan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Mamasa pada Rabu (6/8/2025), menghadirkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mamasa. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo SP Sulbar kerja sama dengan Komisi Informasi (KI) Sulbar di Kabupaten Mamasa di mulai pada Selasa (5/8/2025). Pada hari pertama kegiatan ini menghadirkan kepala desa se-Kabupaten Mamasa. Sosialisasi mengangkat tema "Setiap Orang Berhak untuk Memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pada hari kedua, kegiatan dihadiri lima Komisioner KI Sulbar sekaligus sebagai pemateri, yakni Muhammad Ikbal (Ketua), Arman Jaya (Wakil Ketua), Firdaus Abdullah (Anggota), Masram (Anggota) dan M. Danial (Anggota). Sebagai moderator Plt. Kabid PSI Dinas Kominfo SP Sulbar Riny Hadiwijaya beserta staf PSI. Pada kesempatan itu, Arman Jaya mengangkat tema Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. "Setiap pemohon informasi publik berhak untuk mengajukan permintaan informasi publik yang disertai alasan permintaan. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik dan mencatumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," terang Arman. Ia juga menjelaskan, badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Ada beberapa informasi publik yang tidak dapat diberikan atau dikecualikan, antara lain informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, rahasia jabatan serta informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan," bebernya. "Namun, badan publik juga memiliki kewajiban menyediakan informasi, memberikan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan publik juga harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat…

Majene - Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri kegiatan Gerakan Tanaman Sehat dan Bernilai Ekonomi serta Toga dan Pembuatan Pupuk Organik Cair yang digelar oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulbar bekerjasama dengan TP PKK Sulbar. Acara ini berlangsung di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Rabu (6/8/2025). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Harsinah Suhardi. Dalam sambutannya, ia membagikan cerita ringan saat berpamitan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK). "Kemarin saya bilang ke Pak Gubernur, 'Pak, besok pagi saya ada acara di Majene dan Polman. Saya akan ke sana.' Lalu beliau menjawab, 'Titip salam buat masyarakat Majene dan Polman'," ujar Harsinah yang disambut tepuk tangan meriah para peserta. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, mengapresiasi penuh terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, program ini tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA), tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun SDM unggul dan berkarakter, serta menjaga kelestarian lingkungan. "Semangat seperti ini selaras dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang diusung oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM)," pungkas dr. Nursyamsi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu gerakan serupa di kabupaten lain di Sulbar, mengingat manfaatnya yang menyentuh aspek kesehatan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan sekaligus. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Polman - Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri kegiatan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Sulbar di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu 6 Agustus 2025. Kegiatan PAAREDI dihadiri oleh Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Harsinah Suhardi, dan Wakil Bupati Polman, Andi Nursami Masdar, bersama jajaran terkait. Kegiatan ini sejalan dengan Misi Ketiga Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan peran keluarga dalam pola asuh anak dan remaja, khususnya di era digital yang sarat tantangan, merupakan langkah penting untuk memastikan tumbuh kembang generasi muda secara sehat dan berkualitas. “Kegiatan ini sangat relevan dengan tantangan zaman. Dinas Kesehatan siap berkolaborasi bersama TP PKK Sulawesi Barat untuk memperkuat program-program kesehatan pada anak dan remaja, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter," ujar dr. Nursyamsi Rahim. Kegiatan PAAREDI ini diharapkan dapat menjadi ruang edukasi dan sinergi antara pemerintah, PKK, tenaga pendidik, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak dan remaja, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene - Kegiatan strategis yang mengusung semangat percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Rabu 6 Agustus 2025. Hadir dalam kegiatan ini Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Muh. Ihwan, dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Yuliani Laupe. Kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi visi-misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat “Maju dan Sejahtera”, khususnya misi membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter. Melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal, pemerintah daerah berupaya menurunkan angka stunting dengan mengoptimalkan sumber pangan lokal yang bergizi, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, dr. Nursyamsi Rahim memaparkan data perkembangan stunting di Sulbar. Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat tercatat 35,4%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kabupaten Majene sendiri mencatat angka 37,5%, naik 7 poin dari SKI 2023. “Data ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa kerja sama lintas sektor sangat penting, terutama dalam menguatkan intervensi gizi spesifik melalui PMT Lokal,” ujarnya. Menurut laporan progres hingga 31 Juli 2025, seluruh Puskesmas di Kabupaten Majene (11 Puskesmas) telah mengikuti pembekalan tim pelaksana PMT Lokal. Namun, baru 54,55% yang sudah melaksanakan pemberian PMT Lokal kepada balita bermasalah gizi, dan 45,45% kepada ibu hamil KEK dan berisiko KEK. “Ini menunjukkan bahwa masih ada PR yang harus segera kita selesaikan bersama,” tambahnya. Pesan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa program PMT Lokal bukan sekadar agenda seremonial, melainkan gerakan bersama untuk menyelamatkan generasi masa depan dari ancaman gizi buruk. “Keberhasilan program ini ada di tangan kita semua, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Mari kita optimalkan potensi pangan lokal untuk masa depan anak-anak Sulbar,” tegasnya. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen lintas sektor, diharapkan pelaksanaan PMT Lokal di Sulawesi Barat semakin merata, terpantau dengan baik, dan berdampak nyata terhadap penurunan stunting di Sulawesi…

Mamuju - Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Regu Pegendali OPT (RPO) oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang berlangsung selama tiga hari dimulai tanggal 5 hingga 7 Agustus 2025 di ruang rapat Maleo Town Square, Mamuju, berjalan sukses. Mewakili Plt Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Muh. Faizal Thamrin, Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar Andi Sitti Kamalia secara resmi menutup pelaksanaan bimtek tersebut, Kamis 7 Agustus 2025. "Dengan mengucapkan Alhamdulillah kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas RPO ditutup dengan resmi," kata Kamalia. Kamalia juga menyampaikan bahwa dengan berakhirnya bimtek ini bukan berarti kegiatan RPO berakhir, ini merupakan langkah awal dalam upaya mengatasi permasalahan hama penyakit yang menyerang komoditas perkebunan di lapangan. "Kegiatan ini sejalan dengan Visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera, melalui Misi membangun SDM yang unggul dan berkarakter," kata Kamalia. Sementara, Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan Hartati Pawelloi juga mngungkapkan bahwa dengan berakhirnya bimtek ini diharapkan peserta RPO mampu meningkatkan pengetahuan dan teknis pengendalian di lapangan, dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama pembelajaran. "Bapak-Bapak sekalian, diharapkan nanti setelah pulang dari sini bisa menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dari kegiatan ini dan bisa menjadi contoh bagi petani lainnya," ucap Hartati. Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Syamsul Bahri juga menegaskan bahwa setelah bimtek ini, kedepannya RPO yang telah dibentuk di setiap kabupaten bisa aktif dalam kegiatan pengendalian di wilayahnya masing-masing, aktif berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai kendala di lapangan, serta gejala-gejala hama dan penyakit yang menyerang tanaman segera di laporkan apabila sudah melebihi ambang batas pengendalian dan belum mampu mengatasi secara mandiri. "Diharapkan, bapak-bapak aktif memberikan informasi kepada kami apabila menemukan hama dan penyakit yang sekira belum familiar atau ketika mengalami kendala melaksanakan pengendalia," imbau Syamsul. Naskah : Disbun Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu pagi 6 Agustus 2025, pukul 09.00 hingga 12.00 WITA, bertempat di ruang rapat DLH Sulbar. Rakor tahap awal ini dipimpin oleh Pejabat Administrator Lingkungan Hidup dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas ESDM Sulbar diwakili oleh Abdul Syukur, Pejabat Fungsional Perencana, yang turut memberikan kontribusi dalam sesi diskusi teknis antar OPD. Partisipasi Dinas ESDM Sulbar dalam kegiatan ini sejalan dengan komitmen terhadap Visi-Misi Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Syukur menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam penyusunan dokumen IKPLHD, khususnya melalui optimalisasi pengelolaan dan integrasi data lingkungan. "Penyusunan dokumen IKPLHD harus berbasis pada data sektoral yang dikompilasi secara langsung dari masing-masing OPD, guna menjamin validitas, integritas, dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di daerah," ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa keterlibatan aktif OPD sebagai pemilik data sektoral akan menjadi pondasi penting dalam menciptakan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi, sekaligus memperkuat proses perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di tingkat provinsi. Rapat ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi antar stakeholder, agar dokumen IKPLHD yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi aktual lingkungan hidup di Sulawesi Barat. Dokumen ini nantinya akan berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung arah pembangunan daerah yang lebih hijau, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan lingkungan. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, memimpin langsung rapat evaluasi, pemantapan, dan perencanaan pelaksanaan kegiatan terkait urusan Kesejahteraan Rakyat. Kamis, 7 Agustus 2025, di ruang rapat Kepala Biro Pemkesra. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh unsur bagian Kesra lingkup Biro Pemkesra. Agenda utama mencakup evaluasi progres pelaksanaan program kesejahteraan rakyat hingga triwulan ketiga tahun berjalan, identifikasi kendala lapangan, serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk percepatan realisasi kegiatan. Peringatan HUT RI ke-80 ini menjadi bagian arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga kepada jajaran Pemprov Sulbar. Dalam arahannya, Murdanil menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar bagian dalam menyukseskan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sosial keagamaan, pemberdayaan lembaga keagamaan, dan fasilitasi kegiatan keagamaan lainnya. “Kita harus memastikan setiap kegiatan yang menyangkut urusan kesejahteraan rakyat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” tegas Murdanil. Ia juga meminta seluruh bagian Kesra untuk lebih proaktif dalam menyampaikan laporan, mengidentifikasi hambatan, serta mengusulkan inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas program. Rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan koordinasi internal guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesejahteraan rakyat di Sulawesi Barat. (Rls)

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Hal ini ditandai dengan partisipasi aktif Kepala Bidang Energi ESDM Sulbar, Andi Rahmat, dalam Rapat Tindak Lanjut Rencana Kerjasama Pengendalian dan Pengawasan BBM bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Rapat yang digelar di Ruang Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar pada Rabu (6/8/2025), membahas strategi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rachmad, rapat tersebut turut dihadiri perwakilan dari Inspektorat, BPKPD, Bapperida, Biro Ekbang, dan Biro Pemerintahan. Mereka menyepakati pentingnya pengawasan berbasis kewenangan daerah dan perlunya penyusunan alokasi anggaran yang memadai. Sebagai langkah konkret, disepakati pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran BBM melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur, yang akan melibatkan perangkat daerah lintas sektor guna memastikan koordinasi yang solid dan pengawasan yang efektif. “Pengawasan penyaluran BBM bukan hanya soal teknis distribusi, tetapi juga berkaitan langsung dengan upaya melindungi hak masyarakat terhadap energi yang terjangkau dan adil,” ujar Andi Rahmat, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar. “Koordinasi bersama BPH Migas sangat penting dalam memperjelas ruang lingkup kerja tim, termasuk mekanisme pelaksanaan teknis di lapangan,” tambahnya. Lebih lanjut, Andi Rahmat mengatakan, inisiatif ini sebagai bagian dari implementasi Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya dalam pilar pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran BBM yang tepat sasaran diharapkan dapat memperkuat efektivitas program sosial dan pemberdayaan di lapisan masyarakat bawah. “Dengan pengendalian distribusi BBM yang akuntabel dan sesuai regulasi, kita bisa mendorong keadilan energi dan mempercepat manfaat pembangunan hingga ke pelosok desa,” tegas Andi Rahmat. Dinas ESDM Sulbar menegaskan akan terus memperkuat sinergi antar lembaga…