Majene - Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri kegiatan Gerakan Tanaman Sehat dan Bernilai Ekonomi serta Toga (tanaman obat keluarga) dan Pembuatan Pupuk Organik Cair yang digelar oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHDP) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat. Acaraini berlangsung di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Rabu 6 Agustus 2025, dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulbar, Ny. Harsinah Suhardi. Dalam sambutannya, Harsinah Suhardi sempat membagikan cerita ringan saat berpamitan kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK). "Kemarin saya bilang ke Pak Gubernur (Suhardi Duka), 'Pak, besok pagi saya ada acara di Majene dan Polman. Saya akan ke sana.' Lalu beliau menjawab, 'Titip salam buat masyarakat Majene dan Polman'," ujar Harsinah yang disambut tepuk tangan meriah para peserta. Plt Kadinkes Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, mengapresiasi penuh terselenggaranya kegiatan ini, yang sejalan dengan misi SDK-JSM. Menurutnya, program ini tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA), tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun SDM unggul dan berkarakter, serta menjaga kelestarian lingkungan. "Semangat seperti ini selaras dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang diusung oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga," pungkas dr. Nursyamsi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu gerakan serupa di kabupaten/kota lain di Sulawesi Barat, mengingat manfaatnya yang menyentuh aspek kesehatan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan sekaligus. (Rls)

Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 secara virtual pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah bersama sejumlah perangkat daerah teknis lainnya. Kegiatan ini merupakan langkah dalam menjaga sinergi antara dokumen perencanaan kabupaten dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga. Fasilitasi ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Hasanuddin, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. “Fasilitasi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan perencanaan yang terarah, responsif, dan berkeadilan sesuai visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat,” ujarnya. Kegiatan ini juga difokuskan pada pembahasan teknis dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, sebagai tahapan penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Sekretaris Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah dalam paparannya menyampaikan, tidak terdapat perubahan signifikan dalam kerangka ekonomi makro daerah, namun terdapat penyesuaian pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, seiring bertambahnya prioritas pembangunan yang perlu diakomodasi. Penyesuaian arah pembangunan juga turut menyesuaikan dengan transisi RPJMD 2021–2026 menuju RPJMD 2025–2029, dengan mengadopsi tema pembangunan nasional, seperti penguatan SDM, pengendalian inflasi, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), penanggulangan stunting, serta pemberdayaan UMKM dan industri kerajinan. Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap agenda nasional tersebut, Kabupaten Mamuju Tengah telah menyiapkan intervensi berbasis data dalam penanganan stunting, pelaksanaan SPM, alokasi Dana Desa yang lebih efektif, serta implementasi 8 aksi konvergensi lintas sektor. Poin lain yang menjadi sorotan, integrasi program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030 ke dalam dokumen P-RKPD sebagai bagian dari rencana kerja prioritas jangka pendek. Setelah sesi pemaparan, tim fasilitator dari Bapperida Provinsi Sulbar memberikan sejumlah masukan teknis yang konstruktif, dan akan melengkapi saran tersebut secara tertulis sebagai bahan penyempurnaan dokumen. Kegiatan ini…

Mamuju – Komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel kembali ditunjukkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). PadaSelasa, 5 Agustus 2025, BPKPD Sulbar menerima kunjungan audiensi dari rombongan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala BPKPD Sulbar. Rombongan DPRD Polman diterima langsung oleh Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda, Syaharuddin, mewakili Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra. Dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, pertemuan membahas sejumlah isu penting terkait kelembagaan dan mekanisme pencairan anggaran di lingkup Pemprov Sulbar. Salah satu topik utama yang dibahas adalah rencana pemisahan kelembagaan BPKPD Sulbar menjadi dua entitas terpisah, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang mulai efektif per Januari 2026. Syaharuddinmenjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk memperkuat fokus kerja masing-masing lembaga. “BKAD nantinya akan fokus pada pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, sementara Bapenda akan menangani secara khusus pengelolaan pendapatan daerah. Pemisahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, termasuk dalam hal perencanaan dan pengawasan anggaran,” jelas Syaharuddin. Selain isu kelembagaan, turut dibahas pula implementasi sistem pencairan anggaran. Syaharuddin menyampaikan bahwa sejak 14 Juli 2025, Pemprov Sulbar telah mulai mengimplementasikan SP2D Online, sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini menjadi salah satu bentuk nyata peningkatan transparansi dan efisiensi birokrasi dalam proses pencairan APBD. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra dalam keterangannya menyampaikan bahwa BPKPD Sulbar senantiasa terbuka terhadap masukan dan sinergi bersama DPRD kabupaten/kota di Sulbar sebagai mitra strategis dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. “Diskusi seperti ini sangat penting agar proses kebijakan fiskal di tingkat provinsi dan kabupaten dapat berjalan seirama, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil…

Mamuju – Dalam rangka memperkuat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Pemprov Sulbar menginisiasi rencana kerja sama strategis dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Menindaklanjuti hasil rapat pada Selasa, 29 Juli 2025, pertemuan lanjutan diagendakan pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 10.00 WITA di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar turut memberikan dukungan penuh terhadap rencana kerja sama tersebut. Dalam pertemuan kali ini, BPKPD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, bersama Kasubid Perencanaan Pendapatan, Haeruddin. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen institusi dalam mendukung penguatan kebijakan subsidi energi yang akuntabel dan tepat sasaran. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra menyampaikan bahwa dukungan terhadap kerja sama ini selaras dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. “Inisiatif kerja sama ini menjadi langkah maju untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. BPKPD Sulbar siap mengambil peran dalam memperkuat aspek fiskal dan perencanaan daerah dalam mendukung sistem pengawasan ini,” ujar Chandra. Pertemuan lanjutan ini merupakan inisiasi dari Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar dan menjadi bagian dari upaya kolektif lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas program subsidi energi di Sulawesi Barat. Dengan sinergi yang dibangun antara Pemprov Sulbar dan BPH Migas, diharapkan pengawasan distribusi BBM subsidi dapat dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat di wilayah pelosok dan sektor strategis lainnya. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Sulbar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah, Selasa 5 Agustus 2025. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Biro Organisasi Setda Sulbar. Kegiatan ini dihadiri Perancang Perundang-undangan dari Kemenkumham Wilayah Sulbar Victor Oliver, Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar Andi Sitti Kamalia, Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum Setda Sulbar Fatwansyah Rasyid, dan sejumlah staf pelaksana. Upaya ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), untuk Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas. Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi. Dalam arahannya, ia mengatakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. ‘’Jadi, telah ditetapkan penataan perangkat daerah dan kita tindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah,’’ ujarnya. Ia menambahkan sesuai arahan dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Kemendagri agar ranpergub ini segera diproses ke Direktorat Produk Hukum Daerah (PHD). "Jadi pertemuan ini sebagai upaya percepatan yg prosesnya melalui Biro Hukum dan Kemenhumham,'' tambahnya. Sementara, Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi, Masykur menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut disepakati bahwa pengaturan konsideran pada penyusunan peraturan perundang-undangan harus jelas dan memuat dasar hukum yang berkaitan dengan peraturan yang disusun. ‘’Point lain yang kita sepakati hari ini yaitu Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah hanya mengatur tentang jabatan struktural, sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana berpedoman kepada tugas dan fungsi…

Mamuju - Kondisi stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat (Sulbar) kini menjadi perhatian serius seluruh elemen pemerintahan. Data terbaru mencatat peningkatan prevalensi stunting dari 30,3% menjadi 35,4%, disertai angka kemiskinan ekstrem yang menembus 1,46%, di atas rata-rata nasional sebesar 0,83%. Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Workshop Implementasi Program PASTI PADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu) di Kabupaten Polewali Mandar, Selasa 5 Agustus 2025. Langkah ini sebagai bentuk penguatan komitmen lintas sektor. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga, Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud, serta Wakil Bupati Andi Nursami Masdar. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Hj. Nursyamsi Rahim, yang juga hadir dalam kegiatan ini menekankan, PASTI PADU bukan sekadar program tahunan, tetapi harus menjadi gerakan besar yang melibatkan seluruh kekuatan masyarakat hingga ke tingkat desa. “Kita tak bisa lagi bersikap biasa-biasa saja. Akar masalah stunting dan kemiskinan hanya bisa diurai dengan kerja kolektif yang menyentuh langsung rumah-rumah warga,” ujar dr. Nursyamsi. Sebagai tindak lanjut konkret, dua desa di Polewali Mandar ditetapkan sebagai lokus prioritas intervensi tahun ini, yaitu Kelurahan Takatidung (Kecamatan Polewali) dan Desa Lampoko (Kecamatan Campalagian). Target besar telah dicanangkan, yakni perluasan program hingga menjangkau 60 desa/kecamatan se-Sulawesi Barat pada tahun 2026. Program PASTI PADU juga dinilai sejalan dengan dua fokus utama pembangunan Sulbar yang dicanangkan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan SDM unggul dan berkarakter. Melalui kolaborasi berbagai sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga sanitasi, Pemerintah Provinsi Sulbar mendorong agar setiap intervensi benar-benar terasa di tengah masyarakat. OPD, PKK, Baznas, TNI-Polri, tokoh masyarakat, hingga aparat desa diajak untuk bergerak serentak dalam satu visi membangun masa depan anak-anak Sulbar yang sehat dan bebas dari stunting. “Kita harus bergerak lebih cepat, lebih tepat. Tidak ada waktu lagi…

Majene - Kabupaten Majene menjadi salah satu lokus penting dalam upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat. Dalam kegiatan Workshop Implementasi Program PASTI PADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu) yang digelar di Majene, berbagai pihak hadir untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama yang dilaksanakan di Kantor Bupati Majene, Selasa 05 Agustus 2025. Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani, memimpin langsung jalannya kegiatan yang turut dihadiri para Kepala OPD lingkup Pemkab Majene serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Muh Ihwan. Dalam sambutannya, dr. Muh Ihwan menegaskan bahwa tantangan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulbar bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut masa depan generasi. Ia menyampaikan bahwa Program PASTI PADU adalah bentuk tanggapan strategis atas meningkatnya prevalensi stunting di Sulbar yang kini mencapai 35,4%, serta angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi di atas rata-rata nasional. Ia menekankan bahwa PASTI PADU merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun Sulawesi Barat yang sehat, sejahtera, dan setara. “Ini bukan sekadar agenda tahunan. PASTI PADU harus kita gerakkan sebagai upaya kolektif yang menyentuh langsung rumah-rumah masyarakat. Kita butuh kerja lintas sektor, dari desa hingga provinsi,” tegas dr. Ihwan. Sebagai bagian dari langkah nyata, dua wilayah di Kabupaten Majene ditetapkan sebagai lokus prioritas intervensi PASTI PADU tahun ini. Harapannya, pada 2026, program ini akan diperluas hingga menjangkau 60 desa/kecamatan di seluruh Sulbar. Program ini secara langsung mendukung dua dari lima Panca Daya Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani menyambut baik komitmen ini dan menegaskan bahwa Pemkab Majene siap menjadi…

Mamuju - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari, memimpin rapat kordinasi penyusunan Food Security and Vulnaribility Atlas (FSVA) dan pembentukan tim, Rabu 6 Agustus 2025. Hal ini, menjalankan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam pelayanan kepada masyarakat. "Kita terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Sulbar, sesuai arahan Gubernur Sulbar (Suhardi Duka) dan Wakil Gubernur (Salim S Mengga)," kata Waris. Sedangkan, Kepala Bidang Ketersediaan, Sumberdaya dan Kerawanan Pangan Sofiawati Sofyan menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkoordinasi kan data sesuai dengan indikator penyusunan FSVA dan pembentukan tim penyusun FSVA. "Kegiatan di buka oleh kadis ketahanan pangan dan dihadiri oleh lintas sektor antara lain Bappeda, BPS, Dinas TPHP, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan sendiri," kata Sofiawati. Ia menambahkan indikator penyusun peta FSVA sebanyak 9 indikator yang mewakili 3 pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. "Ini penting sebagai dasar dalam pengambilan kebijkaan dan pelaksanaan program. Salah satu target kinerja dinas ketapang adalah pengentasan daerah rawan pangan," ungkapnya. Sehingga, diharapkan dengan ada nya data peta ini maka kebijakan dan intervensi daapt lebih fokus ke daerah dan sasaran rawan pangan.(Rls)

Mamuju Tengah – Desa Barakkang di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, mencatat sejarah baru dengan diluncurkannya produk unggulan "Tawa Jahe", hasil kolaborasi Pemerintah Desa Barakkang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Koperindag Sulbar, serta PT Syaqila Bakery. Acara launching yang digelar di Lapangan Barakkang pada Selasa 5 Agustus 2025 ini diresmikan dengan prosesi gunting pita oleh Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras, didampingi Perwakilan Dinas Koperindag Sulbar, Muh. Rusdin (Mentor UMKM), dan Kepala Desa Barakkang, Bahrum. Produk "Tawa Jahe" (minuman jahe khas perpaduan aren dengan sentuhan inovasi modern) menjadi bukti nyata implementasi komitmen dalam rangka mendukung program pembinaan 1.000 UMKM lokal. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha (PT Syaqila Bakery), dan masyarakat Desa Barakkang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi lokal sekaligus mempromosikan potensi desa berbasis kekayaan alam Sulbar. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, dalam sambutannya menyatakan, Tawa Jahe bukan sekadar produk, tapi simbol semangat gotong royong untuk membangun kemandirian ekonomi desa. "Ini langkah awal untuk menjadikan Mamuju Tengah sebagai sentra komoditi yang bersaing di pasar regional maupun nasional," kata Arsal. Sementara itu, Muh Rusdin dari Dinas Koperindag Sulbar menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan terhadap pengembangan produk Tawa Jahe agar bisa naik kelas. "Kami akan terus mendukung dari sisi pelatihan, pemasaran, dan akses permodalan agar produk seperti Tawa Jahe bisa naik kelas," ucapnya. Launching produk ini dirangkaikan dengan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Budong-Budong, yang menampilkan kesenian tradisional serta lomba-lomba khas Mamuju Tengah. Hal ini memperkuat identitas budaya sekaligus menarik minat wisatawan untuk mengenal Desa Barakkang lebih dekat. Kepala Desa Barakkang, Bahrum, berharap Tawa Jahe bisa menjadi ikon baru yang membuka lapangan kerja dan mendorong desa lainnya di Mamuju Tengah untuk mengembangkan produk lokal. "Dukungan dari PT Syaqila Bakery dalam hal teknologi pengolahan dan packaging juga diharapkan meningkatkan nilai jual produk," ujarnya. Dengan semangat dukungan 1000 UMKM, Pemprov…

Mamuju - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Perkebunan pada, Selasa 05 Agustus 2025, bertempat di Maleo Town Square, Mamuju. Kegiatan ini dibuka secara resmi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin. Pembukaan bimtek dihadiri oleh Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Staf Disbun Sulbar, serta Peserta Pelatihan POPT dari beberapa kabupaten di Sulbar diantaranya, Mamuju, Mamuju Tengah dan Majene Kegiatan bimtek ini adalah upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan kemampuan SDM regu pengendali dalam melakukan pengendalian OPT yang menyerang komoditi perkebunan. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka - Salim S. Mengga (SDK-JSM), pada poin satu yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat efektif dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan dalam mendeteksi dan merespon serangan OPT secara cepat dan efisien mengingat serangan OPT perkebunan dapat menurunkan produksi maupun produktivitas dari 30 - 40%. "Bimtek ini dapat meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan dalam mendeteksi dan merespon serangan OPT secara cepat dan efisien," kata Faizal. Dengan meningkatnya kompetensi regu pengendali dalam mengantisipasi dan mengatasi serangan hama dan penyakit komoditas perkebunan diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan yang juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi petani "Dengan mengendali OPT ini secara tepat, kita berharap produksi dan produktivitas komoditas perkebunan ini meningkat," tutur Faizal. Naskah : Disbun Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar